24 Januari 2026

Jendela Berita

IMG-20241019-WA0056

Gina Fadlia Swara Hadiri Acara Senam Sehat Riang Gembira bersama Warga Cibungur Indah

admin 19 Oktober 2024 0

Gina Fadlia Swara (Calon Wakil Bupati Kabupaten Karawang Nomor Urut 1) bersama Warga Cibungur Indah

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Paguyuban warga Cibungur Indah menggelar 'Senam Sehat Riang Gembira' bersama Acep Jamruri dan Gina Fadlia Swara Calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang, bertempat di Lapangan Bulu Tangkis Cibungur Indah, RT. 03 RW. 14 Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur. Sabtu (19/10/24).

Acara senam sehat tersebut setidaknya dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang merupakan warga Cibungur Indah dan sekitarnya.

Gina Fadlia Swara selaku Calon Wakil Bupati Karawang menyampaikan kami dalam acara tersebut, dirinya diundang oleh warga Cibungur Indah.

"Acara senam sehat ini tentunya banyak sekali pendukung Acep- Gina, kami juga mensosialisasikan menjelang Pemilihan Bupati Karawang pada tanggal 27 November 2024," ucap Gina Fadlia Swara.

Gina berharap, semoga banyak masyarakat seluruh Kabupaten Karawang bisa memberikan dukungan sebanyak-banyaknya kepada Acep - Gina, untuk selanjutnya memilih di TPS masing-masing.

Gina juga menerangkan, dalam kunjungan tersebut dirinya mendapati keluhan dan aspirasi dari masyarakat Kp. Cibungur, yang dimana mereka ingin mempunyai infrastruktur yang baik, sarana kebersihan, perihal ketenagakerjaan dan pemberdayaan perempuan.

"Kami bersama Acep - Gina, tentunya ini akan menjadi masukan dalam program kami, dan saya juga akan memasukannya dalam program kerja serta visi misi kami," pungkasnya. (Red/NN)*

IMG-20241019-WA0050

TP PKK, Dekranasda, bersama Bunda PAUD Aceh Barat Gelar Rapat Koordinasi Penguatan Program Pengentasan Stunting dan Perlindungan Anak

admin 19 Oktober 2024 0

Rapat Koordinasi Pengentasan Stunting dan Perlindungan Anak

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Dalam upaya memperkuat program pengentasan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, TP PKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD Aceh Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan fokus utama pada penguatan Gerakan Masyarakat Mewaspadai Gizi Buruk dan Stunting serta pelaksanaan 10 program pokok PKK (GAMMAWAR) dan program Bunda PAUD, yang dilaksanakan di pendopo bupati setempat, Sabtu (19/10/2024).

Pj. Ketua TP PKK dan Bunda PAUD Aceh Barat, Nurmaziah, SE, Ak, MSi, menyampaikan sejumlah kegiatan yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Salah satunya adalah kampanye kesadaran gizi untuk menurunkan angka stunting di Aceh Barat.

"Kami telah menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk sosialisasi mengenai pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil dan balita," jelasnya.

Nurmaziah mengapresiasi upaya seluruh anggota dan kader PKK yang telah bekerja keras dalam mendukung program-program tersebut.

"Dukungan semua pihak, terutama para kader PKK, sangat krusial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Program GAMMAWAR menjadi ujung tombak kami dalam mengatasi stunting di Aceh Barat," tambahnya.

Selain membahas masalah stunting, Rakor ini juga menyoroti keberhasilan Dekranasda Aceh Barat dalam mematenkan motif khas daerah. Pencapaian ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional.

Di sisi lain, Nurmaziah mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung upaya penguatan sosialisasi anti-bullying dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

"Melalui program Bunda PAUD, kami tidak hanya fokus pada pendidikan anak usia dini, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. Sosialisasi ini akan terus kita tingkatkan demi menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak," tegasnya.

"Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar lembaga dan organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Aceh Barat, khususnya dalam upaya pengentasan stunting, pengembangan ekonomi kreatif, dan perlindungan anak," pungkasnya. (Muhibbul)*

IMG-20241019-WA0048

Oknum Pelaksana CV. KARYA MANDIRI dan Pihak Dinas PUPR Karawang Kompak Memilih ‘Bungkam’ Saat Dikonfirmasi, Ketum LBH Maskar Memilih Lapor ke APH

admin 19 Oktober 2024 0

Ketum LBH Maskar, H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., (insert: papan informasi kegiatan)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pelaksana pekerjaan pelebaran jalan Ciranggon - Kutagandok, Kabupaten Karawang dengan anggaran 2.7 Miliar yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga pihak pelaksana dari CV. KARYA MANDIRI tidak menyediakan direksi keet.

Pantauan jendralnews.co.id dilapangan, Jumat,18/10/2024 tidak ditemukan direksi keet. Bahkan, kontraktor pelaksana dan pengawas pun tidak ada di lokasi.

Untuk diketahui, bahwa keberadaan kantor lapangan atau yang di sebut direksi keet itu sifatnya mutlak harus ada. Bahkan, dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) itu ada, dan umumnya anggaran direksi keet dari anggaran yang tercantum di dalam kontrak.

Dengan nilai kontrak 2,7 Miliar, setidaknya bukan jumlah yang kecil dan bisa mencapai ratusan juta untuk anggaran direksi keet pada proyek pembangunan yang harus disediakan oleh kontraktor untuk proses berjalannya pekerjaan selama 85 hari kalender tersebut, dan tidak bisa mengerjakan pembangunan jika belum menyelesaikan pembuatan kantor direksi keet.

Saat ditemui dilokasi pekerjaan, salah satu pekerja dari proyek pelebaran jalan Ciranggon - Kutagandok saat dikonfirmasi terkait keberadaan direksi keet mengatakan bahwa dirinya mengaku tidak tahu apa - apa, dan mengarahkan untuk menanyakan hal tersebut kepada pihak pelaksana.

"Maaf pak, saya cuman pekerja, silahkan tanya saja ke pelaksana," timpalnya singkat. Jum'at (18/10/24).

Sementara itu, Pelaksana HRN (inisal) saat dikonfirmasi via WhatsApp terkait pekerjaan pelebaran Ciranggon - Kutagandok, dirinya hanya membuka pesan konfirmasi jendralnews co.id tanpa membalas apapun alias 'Bungkam'.

Lebih lanjut, saat hal tersebut dikonfirmasikan kepada pihak Pengawas, Kepala Bidang Jalan dan Bangunan hingga ke Kepala Dinas PUPR Karawang, mereka semua yang seharusnya dapat memberikan tanggapan terkait dugaan tersebut ternyata sebelas duabelas dengan pihak pelaksana dan lebih memilih bungkam juga tak memberikan tanggapan apapun.

Menanggapi hal tersebut, H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Massa Keadilan Rakyat Indonesia (LBH MASKAR INDONESIA) pun menyayangkan bungkamnya pihak pelaksana dan pihak Dinas PUPR Karawang, dimana seharunya pihak dinas sebagai penyelenggara kegiatan pembangunan dan melakukan pengawasan dalam proses pengerjaan proyek yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

"Berdasarkan aturan, semua kan harus terbuka, ini kok malah pada bungkam waktu dikonfirmasi. Kalau mereka bersikap seperti itu kan akhirnya kita jadi makin curiga, ada apa dibalik bungkamnya mereka? Saya malah jadi curiga ada kongkalikong antara pihak pelaksana dan pihak dinas," ungkapnya. Sabtu (19/10/24).

H. Nanang juga membeberkan bahwa selain adanya dugaan korupsi anggaran untuk direksi keet, disinyalir juga ada material ataupun volume yang dikurangi. Apalagi, berdasarkan temuan dari rekan-rekan media yang menyebut bahwa proses pengarugan material beskos pada pekerjaan itu diduga dikurangi dan proses pemadatannya pun tak maksimal.

"Jika memang benar seperti itu adanya, jangan sampai pelaksanaan pekerjaan yang nilai anggarannya miliaran rupiah ini jadi bancakan oknum serakah, makanya saya akan kumpulkan bukti dan akan membawa berkasnya untuk dilaporkan ke APH. Mungkin nanti mereka gak akan bisa bungkam lagi dihadapan APH atau Kejari Karawang," pungkasnya. (Team)*

IMG-20241018-WA0054

Anggaran 2,7 Miliar, CV. KARYA MANDIRI Diduga Korupsi Anggaran Direksi Keet

admin 18 Oktober 2024 0

Papan Informasi Pekerjaan Pelebaran Jalan Ciranggon - Kutagandok

JENDELA JURNALIS Karawang, JABAR - Pelaksana pekerjaan pelebaran jalan Ciranggon - Kutagandok, Kabupaten Karawang dengan anggaran Rp. 2.700.000.000 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga tidak menyediakan direksi keet.

Pantauan jendralnews.co.id dilapangan, Jumat,18/10/2024 tidak ditemukan direksi keet. Bahkan, kontraktor pelaksana dan pengawas pun tidak ada di lokasi.

Untuk diketahui, bahwa keberadaan kantor lapangan atau yang di sebut direksi keet itu sifatnya mutlak harus ada. Bahkan, dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) itu ada, dan umumnya anggaran direksi keet dari anggaran yang tercantum di dalam kontrak.

Dengan nilai kontrak 2,7 Miliar, setidaknya bukan jumlah yang kecil dan bisa mencapai ratusan juta untuk anggaran direksi keet pada proyek pembangunan yang harus disediakan oleh kontraktor untuk proses berjalannya pekerjaan selama 85 hari kalender tersebut, dan tidak bisa mengerjakan pembangunan jika belum menyelesaikan pembuatan kantor direksi keet.

Saat ditemui dilokasi pekerjaan, salah satu pekerja dari proyek pelebaran jalan Ciranggon - Kutagandok saat dikonfirmasi terkait keberadaan direksi keet mengatakan bahwa dirinya mengaku tidak tahu apa - apa, dan mengarahkan untuk menanyakan hal tersebut kepada pihak pelaksana.

"Maaf pak, saya cuman pekerja, silahkan tanya saja ke pelaksana," timpalnya singkat.

Sementara itu, Pelaksana HRN (inisal) saat dikonfirmasi via WhatsApp terkait pekerjaan pelebaran Ciranggon - Kutagandok, dirinya hanya membuka pesan konfirmasi jendralnews co.id tanpa membalas apapun alias 'Bungkam'.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengawas yang ditugaskan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang untuk mengawasi pekerjaan tersebut belum bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi. (P)*

IMG-20241016-WA0061

Selain Khawatir Terjadi Kerusakan Jalan, Warga Cilamaya Wetan Keluhkan Truk Trailer Muatan Alat Berat Pertamina Ganggu Lalu Lintas

admin 16 Oktober 2024 0

Truk Trailer yang membawa alat berat saat melintasi jalur Cilamaya Wetan di Jl. Singaperbangsa

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Puluhan truk trailer yang mengangkut barang diduga milik Pertamina yang terletak di Desa Pasirukem, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, yang melintas di jalan Singaperbangsa dikeluhkan warga Cilamaya Wetan.

Pasalnya, hal ini membuat kondisi jalan menjadi rusak, tepatnya dijalan Kecepet - Sukatani dan beberapa titik lainnya di Jalan Singaperbangsa.

"Kenapa sekarang banyak truk trailer
besar yang melintas? Ini kan berbahaya dan bikin macet serta kerusakan di beberapa titik jalan. Apalagi di Pertigaan Kecepet," ujar Umi, salah satu pengendara yang melintas di Jalan Singaperbangsa. Rabu (16/10/24) malam.

Hal senada pun diungkapkan oleh Bang Yanto, aktivis Cilamaya yang sering berorasi di Pemda Karawang tersebut mengatakan bahwa sebagaimana diketahui bersama bahwa hampir seluruh ruas jalan yang ada di Jalan Singaperbangsa termasuk dalam kelas kecil, dimana sesuai spesifikasinya, kendaraan dengan panjang dan lebar tertentu yang diatur dalam regulasinya dan bermuatan lebih
dari 8 ton tentunya tidak diperbolehkan melintas di Jalan Singaperbangsa.

“Kami kecewa dengan Pertamina yang seolah tutup mata dengan kerusakan jalan yang sering dilewati kendaraan atau alat berat miliknya. Saya dan para warga disini berharap Humas Pertamina Pasirukem bisa turun untuk menemui warga Cilamaya Wetan, agar CSR maupun perbaikan jalan bisa direalisasikan dan jangan hanya angin surga saja,” ungkapnya.

Lebih Lanjut, dirinya dan warga yang lain mengaku akan turun ke jalan untuk membuka mata Pertamina Pasirukem, agar mereka lebih jeli dan aspiratif atas keluhan warga.

"Dan terkait truk trailer yang melintas di jalan sekecil ini, apakah hal tersebut dibenarkan secara aturan?" tegasnya. (Pri)*

IMG-20241016-WA0051

Tercemarnya Kali Cilamaya dan Berkurangnya Tangkapan Ikan, Nelayan Pesisir Cilamaya Mengeluh

admin 16 Oktober 2024 0

Gabungan Nelayan Cilamaya

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Warga dari wilayah Pesisir Cilamaya yang berprofesi sebagai nelayan mengeluhkan terkait berkurangnya hasil tangkapan ikan di perairan sekitar wilayah yang berlokasi tak jauh dari lokasi PLTGU Cilamaya. Atas dasar hal tersebut, mereka berkumpul membahas perencanaan aksi lanjutan untuk menuntut hak-haknya yang merasa dirugikan oleh PT. JSP. Rabu (16/10/24).

Acara tersebut dihadiri kurang lebih 200 Nelayan, juga dihadiri oleh Direktur Eksekitif Walhi Jawa Barat beserta jajarannya, serta didampingi oleh Tim Advokasi Serikat Nelayan, H. Elyasa Budianto, S.H.

Selain warga yang berprofesi sebagai nelayan, acara tersebut juga dihadiri oleh warga dari sekitar jalan Cikalong - Cilamaya, yang turut merasa dirugikan oleh adanya mega proyek PLTGU tersebut.

Dalam kesempatannya, Elyasa menuturkan bahwa penderitaan masyarakat Cilamaya dan sekitarnya sangat sempurna, mulai dari menghitamnya Kali Cilamaya, hingga berdampak pada hasil tangkapan ikan dan pencemaran lingkungan.

"Sekarang ini, yang kita bahasa adalah tentang Kali Cilamaya yang menghitam dan adanya JSP yang keduanya sama-sama mengakibatkan berkurangnya hasil tangkapan ikan nelayan," tuturnya.

Hal senada pun diungkapkan oleh Sadeli selaku Ketua Serikat Nelayan Cilamaya, yang menyebutkan bahwa secara perlahan, pihaknya membangun kekuatan nelayan untuk berkumpul seperti sekarang ini. Tujuannya adalah untuk menyatukan persepsi, berbagi pengalaman dan keluhan.

"Karena, adanya pencemaran lingkungan pun terasa sangat berpengaruh. Contohnya, untuk tangkapan ikan pun biasanya kita dapet 15 - 30 kilo walaupun hanya di area pinggiran, sekarang paling banyak cuma 3 kilo saja," ungkapnya.

Sementara itu, pihak dari Walhi mengaku siap mendukung penuh langkah dari para nelayan, untuk memperjuangkan hak-haknya kepada pihak yang dituju. (Team)*

IMG-20241015-WA0111

Terlepas dari Pro Kontra, Migrant Watch Dukung Prabowo Bentuk Kementerian Pelindungan PMI

admin 15 Oktober 2024 0

Aznil Tan, Direktur Eksekutif Migrant Watch

Jendela Jurnalis Jakarta - Kabinet Prabowo-Gibran berencana akan menambah kementerian baru yang sebelumnya 34 kementerian menjadi 46 kementerian. Salah satunya akan dibentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selama ini berupa Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan menyambut positif pembentukan kementerian tersebut.

"Lepas pro kontra, saya mendukung dibentuknya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Asal tujuannya untuk mengentaskan pengangguran secara signifikan, memperluas lapangan pekerjaan baru setiap tahun, dan mengerakan bonus demografi Indonesia agar produktif," ujar Aznil Tan ke media, Jakarta, (13/10/23).

Pengamat Pekerja Migran ini mengatakan tata kelola ketenagakerjaan migran Indonesia dibawah kendali Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) sering kali melenceng prinsip-prinsip ketenagakerjaan migran dan tujuan awal.

"Dunia ketenagakerjaan migran memiliki karakteristik spesifik yang berbeda dengan sistem ketenagakerjaan dalam negeri. Selama ini, ketenagakerjaan migran dibawah kendali Kemnaker sering terjadi distorsi dalam tata kelolanya dan terjadi disorientasi dari tujuan awal, sehingga kehilangan roh dan melenceng dalam mengakomodir isu ketenagakerjaan migran sebagai pilar negara," jelasnya.

Menurut dia, pembukaan lapangan pekerjaan melalui investasi asing trennya cenderung rasionya menurun dalam menyerap tenaga kerja Indonesia. Pemerintah fokus mengelola peluang pasar kerja global merupakan langkah yang tepat.

"Kita harus akui, faktanya ketersediaan lapangan pekerjaan sangat minim dalam negeri, meskipun investasi terus mengalir tetapi trennya terus menurun terhadap rasio serapan tenaga kerja. Sementara setiap tahun kita butuh 3,6 hingga 4 juta lapangan pekerjaan baru. Prabowo sudah tepat melirik pasar kerja global dan mau mengoptimalkannya dengan membentuk kementerian sendiri," paparnya.

Dengan dibentuknya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pemerintah akan bisa memperluas dan mengoptimalisasi peluang lapangan ke luar negeri dalam mengerakan bonus demografi.

"Pasar kerja global sangat butuh tenaga kerja Indonesia, apalagi berapa negara sedang mengalami "kiamat tenaga kerja". Karena ini menyangkut mobilitas manusia yang tinggi dan kontinu, maka butuh penanganan khusus agar bergerak optimal mengentaskan pengangguran, mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, dan melakukan pelindungan pada pahlawan devisa ini," paparnya lebih lanjut

Migrant Watch juga berkomitmen akan tampil melawan bila pembentukan Kementerian baru ini hanya untuk mengakomodir kepentingan politik berbagi kekuasaan.

"Ada keraguan saya, karena budaya politik selama ini berbagi jatah kekuasaan dan diisi orang tidak faham, malah ini bisa memperburuk keadaan. Jika kementerian ini menghambat dan mengeksploitasi tenaga kerja dan tidak menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan migran, NGO Migrant Watch tanpa gentar akan melawannya," pungkas Aznil. (red)*

IMG-20241014-WA0073

Viral Video Kader Posyandu Desa Kiara Deklarasikan Dukungan untuk Paslon Nomor 2, Panwascam Cilamaya Kulon : “Masih Dilakukan Penelusuran”

admin 14 Oktober 2024 0

Foto tangkapan layar dari video deklarasi dukungan yang beredar

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon diduga mendeklarasikan pasangan calon (paslon) Bupati Kabupaten Karawang nomor urut 2 Aep Saepuloh dan Maslani pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karawang 2024.

Hal tersebut diketahui berdasarkan video yang beredar di media sosial dan masuk ke redaksi jendralnews.co.id yang berdurasi sekitar 7 detik itu berisi ucapan mendeklarasikan Paslon nomor urut 2 yang diduga juga memanfaatkan fasilitas negara didalam Aula Kantor Desa tersebut dan ada beberapa laki-laki dibelakang perkumpulan ibu-ibu tersebut yang menggunakan topi, yang diduga berlogokan Pemda Karawang.

"Kami kader posyandu Desa Kiara, siap mendukung nomor urut 2, Lanjutkan!,"ucap ibu-ibu dan beberapa laki-laki bertopi berlogokan Pemda Karawang didalam video tersebut yang juga beredar di beberapa WhatsApp Grup (WAG) pada Minggu (13/10/24).

Dalam video tersebut, ada juga seorang wanita yang diduga merupakan seorang istri dari Kepala Desa Kiara.

Padahal, Pilkada 2024 ini diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang diundangkan pada 20 September 2024 lalu.

Didalam salah satu Bab, yaitu BAB VIII tentang Larangan, Pasal 57 Ayat 1 huruf (h) dengan jelas ditegaskan bahwa didalam pelaksanaan kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Wahyudin selaku Ketua Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Cilamaya Kulon saat dikonfirmasi melalui pesan aplikasi WhatsApp, terkait beredarnya video Kader Posyandu Desa Kiara yang mendeklarasikan Paslon nomor urut 2 didalam Aula Desa atau fasilitas negara, dirinya mengatakan bahwa pihaknya sedang memproses dengan melakukan penulusuran kepada para pihak terkait, guna menindaklanjuti dari berita tersebut.

Disinggung terkait dugaan yang menggunakan fasilitas negara atau kantor desa Kiara, panwascam dengan singkat mengatakan bahwa hal tersebut masih dalam proses penelusuran tanpa adanya penjelasan lebih lanjut.

"Lagi proses pa, masih dilakukan penelusuran," pungkasnya. (Pri)*

IMG-20241011-WA0072(1)

Merasa Kecewa, Tim Kuasa Hukum Paslon Acep – Gina Minta Ketua Bawaslu dan KPU Karawang Dicopot

admin 11 Oktober 2024 0

Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Acep - Gina saat berada di Kantor Bawaslu Kabupaten Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 1 Acep Jamhuri - Gina Fadlia Swara untuk Pilkada 2024 mendatangi kantor Bawaslu Karawang, Kamis (10/10/2024).

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan seberapa jauh penanganan dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan Bawaslu. Diantaranya seperti baliho pemerintahan dari calon petahana yang masih beredar luas, hingga dugaan keterlibatan PKK dan Kades di Pilkada.

Total ada sekitar 8 laporan ke Bawaslu yang dinilai belum ada progres baik. "Apa yang sudah kita laporkan ke sini, itu sama sekali belum ada progres yang baik. Makanya hari ini kita gerudug Bawaslu," tutur Asep Agustian SH.MH, Ketua Tim Kuasa Hukum Acep-Gina.

Askun mempertanyakan tugas dan fungsi Bawaslu, jika dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran Pilkada saja lambat.

Termasuk persoalan Ketua KPU yang makan bareng dengan calon petahana, Tim Kuasa Hukum Acep-Gina juga sudah melaporlannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Atas persoalan ini, Tim Kuasa Hukum Acep-Gina minta Ketua Bawaslu dan Ketua KPU dicopot dari jabatannya.

"Kami kecewa, segini banyak laporan, tapi lelet dalam penanganannya. Kita minta Gercep (Gerak Cepat). Karena rentan waktu sampai pencoblosan juga sebentar lagi," katanya.

"Kami sudah tidak percaya, baik KPU maupun Bawaslu. Apalagi percaya sama orangnya, musrik itu hukumnya," sindir Askun.

Pontas Hutahaen SH.MH, Kuasa Hukum Acep-Gina lainnya menambahkan, untuk persoalan baliho pemerintahan dari calon petahana, pihaknya sudah beraudiensi dengan Pj Bupati Karawang. Tetapi sampai saat ini masih banyak baliho calon petahana yang bertebaran.

"Kami minta kepada Satpol PP sebagai penegak Perda juga bergerak cepat. Kalau mereka tidak bergerak, itu artinya mereka memihak kepasa calon petahana. Sementara ASN harus netral di Pilkada," tandasnya. ***

IMG-20241010-WA0069

Mahasiswa UNSIKA S2 Administrasi Pendidikan Datangi KBRI Bangkok untuk Bahas Kerjasama dengan KRIRK University

admin 10 Oktober 2024 0

Mahasiswa Unsika saat berada di KBRI Bangkok, Thailand

Jendela Jurnalis Bangkok, THAILAND – Mahasiswa Program Studi S2 Administrasi Pendidikan dari Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) melakukan kunjungan resmi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai kerjasama yang telah terjalin antara UNSIKA dan KRIRK University. Kamis (10/10/24).

Dalam kunjungan tersebut, Dede Agung salah satu delegasi mahasiswa menyampaikan beberapa hal penting terkait keberlanjutan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua universitas. Mereka berharap kerjasama ini dapat terus berjalan dengan baik, terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan akademik.

Perwakilan KBRI Bangkok memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini dan menyampaikan motivasi kepada para mahasiswa. Pihak KBRI menekankan pentingnya menjaga komitmen dan implementasi dari MoU tersebut, serta mendorong para mahasiswa untuk aktif terlibat dalam pelaksanaan kerjasama secara sinergis. Selain itu, KBRI juga memberikan arahan agar kedua universitas dapat memanfaatkan peluang kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan pertukaran budaya.

Kunjungan ini merupakan langkah strategis bagi UNSIKA untuk memperkuat jaringan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara, serta memperkaya pengalaman mahasiswa dalam menghadapi tantangan global di dunia pendidikan. (red)*