Jendela Berita

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Hari Tata Ruang Nasional yang jatuh pada 8 November tiap tahunnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang tidak pernah absen memperingatinya dengan menggelar sejumlah rangkain kegiatan.

Setelah sebelumnya mengajak partisipasi masyarakat dengan menanam pohon sejenis Sengon/Albasiah, Ketapang Raja, Mahoni dan Nangka di kawasan sempadan Sungai Citarum yang terletak di Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, dan di Desa Curug, Kecamatan Klari beberapa waktu lalu, Dinas PUPR kembali menggelar Workhsop Pelaksanaan Petunjuk Teknis Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha, Pernyataan Mandiri Pelaku (PMP) UMK dan KKPR Non Berusaha Non Elektronik di Hotel Brits pada Selasa (19/11/2024).

Dalam workshop tersebut menghadirkan tiga narasumber, diantaranya M. Refqi, ST., MPP., ME., dari Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, kemudian Dyah Lestari A, S.P., M.Sc., dari Direktorat Penatagunaan Tanah, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN dan Arief Margatama, ST., M.M., dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM.

Sekda Kabupaten Karawang H. Asep Aang rahmatullah dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang H. Rusman Kusnadi, mengatakan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai revisi dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, berdampak pada perubahan drastis pelayanan perizinan yang mengalihkan dan menyelenggarakan perizinan berusaha menjadi perizinan berusaha berbasis risiko, dengan sistemnya yang disebut online single submission (OSS) yang tujuan umumnya agar dapat mewujudkan konsep pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

“Sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Karawang adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, termasuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK). Kita harus bangga bahwa Kabupaten Karawang memiliki banyak pelaku usaha yang kreatif dan inovatif, namun mereka juga memerlukan dukungan dari sisi regulasi dan perizinan yang lebih sederhana dan transparan. Untuk itulah, pelaksanaan workshop ini menjadi sangat relevan, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan KKPR, serta bagaimana para pelaku UMK dapat mengoptimalkan mekanisme pernyataan mandiri pelaku UMK,” ujarnya.

Rusman melanjutkan, di era digitalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai reformasi di bidang perizinan dan pemanfaatan ruang, termasuk dalam hal KKPR untuk kegiatan berusaha dan KKPR untuk kegiatan non berusaha.

“Kita menyadari bahwa perubahan regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah prosedur administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi serta mempercepat proses perizinan tanpa mengorbankan aspek ketertiban tata ruang dan kelestarian lingkungan. oleh karena itu, workshop ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh peserta agar kita bisa bersama-sama menjalankan aturan yang telah ditetapkan dengan tepat,” tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya ingin mengingatkan pentingnya membangun kesadaran bersama terkait penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam setiap aspek kebijakan perizinan. Dengan pendekatan yang lebih transparan dan akuntabel, pihaknya dapat mempercepat pencapaian target pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Ini sejalan dengan visi Kabupaten Karawang untuk menjadi daerah yang mandiri, dan berdaya saing, dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat,” kata Rusman.

Seminar

Keesokan harinya pada Rabu (20/11/2024) di Hotel Brits, Dinas PUPR Kabupaten Karawang kembali menggelar Seminar Tantangan Penataan Ruang di Era Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang.
Dr. Eko Budi Santoso, ST., MT., IAP., dosen IPDN dan Ketua IAP Jawa Barat dan Ir. Muhammad Adi Lelono AP, M.T., selaku Ketua Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jawa Barat hadir sebagai narasumber.

Sambutan Sekda Karawang H. Asep Aang Rahmatullah yang dibacakan oleh Asda II Arief Bijaksana Maryugo, mengatakan, sebagai salah satu daerah yang strategis di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang memiliki posisi yang sangat penting dalam peta pembangunan nasional.

Dengan pesatnya laju urbanisasi dan industrialisasi di wilayah Kabupaten Karawang, penataan ruang yang efektif dan berkelanjutan menjadi semakin krusial. Pemkab Karawang harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, agar karawang dapat terus berkembang tanpa mengorbankan masa depan generasi mendatang.

“Tantangan yang kita hadapi saat ini bukan hanya sekadar penyesuaian regulasi, tetapi juga bagaimana kita dapat mengimplementasikan kebijakan yang selaras dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja tanpa mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Arief.

Menurutnya, tata ruang yang efektif harus mampu menjawab berbagai isu strategis, seperti pengelolaan sumber daya alam, penanganan bencana, pengendalian banjir, hingga pemenuhan kebutuhan infrastruktur. dalam konteks ini, kabupaten karawang tidak bisa lepas dari tantangan-tantangan tersebut, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah arus industrialisasi yang terus meningkat.

“Saya mengajak kita semua untuk berkolaborasi lebih erat dalam mengawal implementasi UU Cipta Kerja ini agar tidak hanya mendorong percepatan investasi, tetapi juga tetap mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Kita harus bisa mengembangkan Karawang sebagai kabupaten yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga sejahtera secara sosial dan berwawasan lingkungan,” tandasnya. (red)*

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menyerahkan hibah lahan kepada Komando Distrik Militer (Kodim) 0105 Aceh Barat dalam acara yang berlangsung di aula Kodim pada Kamis (14/11/2024). Penyerahan hibah ini menandai wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan TNI, serta dihadiri langsung oleh Danrem 012/TU Kolonel Benny Rahadian.

Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Azwardi, AP, M.Si., menyampaikan bahwa hibah lahan ini akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan Kodim yang sejalan dengan pembangunan daerah.

"Dengan dukungan dari Danrem dan seluruh jajaran Kodim, kami akan terus bersinergi dengan TNI untuk mewujudkan berbagai program pemerintah daerah,” ujar Azwardi.

Azwardi juga menyebutkan bahwa Presiden telah menyampaikan delapan poin penting kepada para kepala daerah, salah satunya adalah ketahanan pangan. Menanggapi hal tersebut, Pemkab Aceh Barat berkomitmen mendukung program ketahanan pangan TNI, seperti menyediakan pompanisasi bagi petani agar mereka dapat tetap bertani meskipun di musim kemarau.

Selain itu, Azwardi menyatakan bahwa Pemkab Aceh Barat tengah mengkaji rencana penyediaan makanan gratis untuk masyarakat. Rencana ini akan dipersiapkan secara matang agar dapat diimplementasikan dengan baik.

Lebih lanjut, Azwardi berharap bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan TNI bisa terus berlanjut meskipun masa tugasnya sebagai Pj Bupati terbatas. "Semoga kolaborasi ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat," tambahnya.

Disisi lain, Dandim Aceh Barat, Letkol Inf Hendra Mirza, memberikan apresiasi kepada Pemkab Aceh Barat atas dukungan yang diberikan melalui hibah lahan ini. Ia berharap kerja sama yang telah terjalin dapat semakin berkembang dan membawa manfaat bagi masyarakat.

Hibah lahan dari Pemkab Aceh Barat ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan TNI untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat, baik dari aspek pertahanan maupun program pembangunan daerah, ucap hendra mirza

Setelah dilakukan penyerahan dokumen jibah menyerahkan hibah lahan kegiatan dengan melakukan ziarah ke makam pahlawan nasional Teuku Umar di Desa Mugo, Kecamatan Panton Reu,

Hendra menambahkan bahwa ziarah ke makam Teuku Umar ini menjadi simbol penghormatan kepada pahlawan yang berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, rombongan melakukan doa bersama sebagai bentuk penghormatan dan pengingat bagi generasi muda akan perjuangan pahlawan bangsa.

Menurutnya, ziarah ini juga tidak hanya sebagai penghormatan tetapi juga menjadi momen untuk memperkuat semangat nasionalisme.

"Semangat perjuangan Teuku Umar adalah teladan yang harus kita jaga dan teruskan untuk generasi penerus," pungkasnya. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Ditemukannya keterlambatan proses pengerjaan layer berupa pengaspalan pada proyek Peningkatan Jalan Sumurgede - Tegalurung yang dikerjakan oleh CV. Samudra dengan kontrak anggaran senilai Rp. 189.263.000,00,- yang berdasarkan papan informasi, pekerjaan tersebut sudah kadaluarsa, karena seharusnya pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan antara Tanggal 13 Juni 2024 s/d 11 Agustus 2024.

Namun, diketahui bahwa proses layer pengaspalannya dilakukan pada Senin 11 November 2024. Artinya, keterlambatan pekerjaan tersebut sudah melebihi batas, dimana jika mengacu pada aturan, keterlambatan tersebut tidak melebihi dari 50 hari tanggal batas akhir pekerjaan.

Akan berbeda apabila pekerjaan tersebut terlambat dikerjakan karena kendala bencana alam, sehingga tidak dapat dilakukan adendum. Karena, bukan merupakan kelalaian pihak pelaksana.

Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan aturan denda 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan, dan akumulasinya tidak melebihi 5 % dari kontrak.

Menyikapi hal tersebut, H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum LBH Maskar (Massa Keadilan Rakyat) menduga bahwa tetap dilanjutkannya pekerjaan yang sangat jauh melampaui batas pelaksanaan pekerjaan tersebut ada kongkalikong antara pihak Dinas Pekerjaan dengan pihak CV. Samudra.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, keterlambatan itu maksimal 50 hari kerja, sedangkan ini mencapai 90 hari kerja. Artinya, diduga ada kongkalikong pihak dinas dengan pihak CV. Samudra," ungkapnya. Senin (11/11/24).

Lebih lanjut, H. Nanang menegaskan bahwa seharusnya pihak dinas menghentikan pelaksanaan pekerjaan dari CV. Samudra, dan memberlakukan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sehingga, walaupun telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh aturan, pelaksanaan pekerjaan tetap dilanjutkan. Padahal, seharusnya pekerjaan tersebut dihentikan dan dibayar sesuai progres pekerjaan dikurangi denda 0.1 % per hari keterlambatan dari nilai kontrak," tegasnya.

H. Nanang menilai, CV. Samudra sudah jelas dan terbukti tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, dan seharusnya diberikan sanksi blacklist (daftar hitam) dan tidak bisa mengikuti lelang kembali di Pemerintahan Kabupaten Karawang.

H. Nanang juga menduga adanya kongkalikong antara pihak pengawas dan pelaksanaan, dimana yang seharusnya pengawas memberikan teguran, malah turut serta mengawasi seolah tidak terjadi keterlambatan yang dinilai sebuah pelanggaran.

"Seorang pengawas kan seharusnya menghentikan pekerjaan karena keterlambatan 90 hari kerja sudah melewati batas dari ketentuan atau masa perpanjangan yang dalam aturan maksimal hanya 50 hari, ini malah membiarkan dan mengawasi berjalannya pekerjaan lanjutan pengaspalan tersebut seolah tidak ada permasalahan keterlambatan," cetusnya.

Atas dasar hal tersebut, H. Nanang mengaku akan segera melampirkan dan menyusun data permasalahan pekerjaan CV. Samudra, untuk selanjutnya dijadikan bahan pelaporan kepada APH.

Sementara itu, pelaksana CV. Samudra saat berkomunikasi dengan salah satu awak media yang berada di lokasi melalui panggilan telpon mandor lapangan, mengakui bahwasanya Kabid Bidang Jalan dan Jembatan dengan pemborong pun sudah membicarakan perihal adanya denda keterlambatan. Artinya, sudah ada pengakuan dan bukti dugaan kongkalikong antara pihak dinas dengan pelaksana. (Team)*