admin

IMG-20231017-WA00091

Heboh Kabar Program PIP di Karawang Jadi Ajang Kampanye, Kini Tuai Polemik

Ilustrasi

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu program bantuan pemerintah pusat melalui dinas terkait yang disalurkan ke setiasekolah tingkat dasar hingga menengah bagi siswa yang kurang mampu.

Tetapi Ironisnya di Kabupaten Karawang justru program bantuan sosial PIP itu disebutkan bahwasanya bantuan ini merupakan bantuan salah satu aspirasi dari anggota DPR RI asal salah satu partai yang secara langsung mensosialisasikan kepada masyarakat dan diklaim salah satu partai politik.

Hasil pantauan awak media dilapangan, menemukan bahwa ada salah satu partai yang diduga mensosialisasikan program bantuan tersebut kepada puluhan warga, tepatnya di wilayah Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Senin (16/10/2023).

DF (Inisial) salah satu Bacaleg Dapil I dari Partai Nasdem dalam sambutanya menyampaikan bahwa program PIP atau BSPS tersebut merupakan bantuan dari pemerintah melalui salah satu Anggota DPRD RI dari partai Nasdem.

"Alhamdulilah, hari ini kita bisa menyerahkan langsung Program Indonesia Pintar (PIP) dan BSPS atau program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu)," Ucapnya.

Masih menurutnya, "Dulu, di Kelurahan Mekarjati ada 900 rumah tidak layak huni, dan dalam setahun bantuan dari Pemda dan dari Dana Kelurahan (Dakel) hanya 2 unit dalam satu tahun. Jadi kalau 900 rumah di bagi dua, berapa puluh tahun bisa beres. Alhamdulillah, kini kita dapat bantuan dari Kang Saan, dalam satu tahun kita sudah mendapatkan 20 rumah, sekarang sudah dua tahun menjadi 45 unit rumah, di tambah pada tahun ini di beri Program Indonesia Pintar (PIP)," terangnya.

Lebih lanjut, DF memaparkan bahwa menurutnya, dulu satu sekolah SD mendapat program PIP tersebut hanya 25 siswa. Namun waktu dirinya mengumpulkan 25 penerima manfaat tersebut ternyata di tolak.

Terlepas daripada itu, pihaknya juga menjelaskan perihal program bantuan PIP kepada masyarakat tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui salah seorang petinggi partai.

"Kenapa hari ini di kumpulkan? supaya tau mekanismenya dan bagaimana cara mencairkannya. Memang ini bantuan dari pemerintah pusat melalui Kang Saan," ungkapnya menegaskan.

Menanggapi adanya hal tersebut, kini menjadi polemik dan menuai menuai sorotan beberapa pihak, salah satunya dari H. Toto Suripto yang merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi PDI Perjuangan membenarkan terkait adanya penggunaan program PIP tersebut yang diduga jadi ajang kampanye partai politik tertentu.

''Betul sekali, Program Indonesia pintar digunakan alat kampanye. Bahkan ada bahasa kalau bukan pendukungnya tidak didata,'' ungkapnya yang mengaku memperoleh informasi ini secara langsung dari masyarakat.

Toto menjelaskan, bahwa PIP adalah program bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah untuk peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.

Sementara itu, Sekretrais DPC PDI Perjuangan Natala Sumedha pun turut angkat bicara mengenai praktik yang diduga jadi ajang kampanye salah satu partai tersebut dengan melakukan sosialisasi door to door ke rumah warga atau di depan masyarakat dengan menawarkan bantuan PIP yang kemudian para kader partai juga membagikan stiker calon anggota legislatif partai tersebut membuatnya merasa kecewa sekaligus merasa geram, bahkan menurutnya hal tersebut terlalu jor-joran, apalagi dengan mengklaim bahwa bantuan PIP tersebut sebagai salah satu bantuan aspirasi.

"Kami sangat menyesalkan atas adanya tindakan tersebut yang diduga terlalu jor-joran dengan mengklaim bantuan PIP sebagai salah satu bantuan aspirasinya.
Bantuan PIP ini kan merupakan program bantuan sosial kesepakatan tiga menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Sosial," cetusnya.

"PIP adalah program pemerintah. PDI Perjuangan saja tidak mengklaim kalau itu program kita, karena itu program pemerintah," tegasnya.

Di tempat terpisah, menanggapi banyaknya bantuan PIP yang diduga di manfaatkan untuk kampanye, salah seorang Kepala Sekolah ketika dihubungi awak media melalu jaringan selulernya menyampaikan bahwa

"Sesuai dengan perintah dari Pak Kadisdikpora dan Kabid, pembagian PIP itu tidak boleh dibagikan di rumah caleg tertentu, tetapi pembagian PIP itu harus di sekolah yang di laksanakan oleh guru-guru dan Kepala Sekolah," tandasnya. (D'Sukarya)*

IMG-20231016-WA0042

Diduga Langgar Asas Transparansi Publik dan Dikerjakan Asal-asalan, LSM Lidik Akan Laporkan Pelaksana Pembangunan Turap di Desa Balongsari

Kondisi pekerjaan pembangunan drainase di Desa Balongsari (insert : Suhanta Ketua LSM Lidik Karawang)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Program Penurapan di Dusun Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang yang di duga dikerjakan asal jadi menjadi sorotan publik. Pasalnya, program yang menyerap anggaran uang negara tersebut terkesan di tutup-tutupi dan dikerjakan asal jadi juga disinyalir jadi ajang korupsi. Senin (16/10/202).

Menanggapi program yang terkesan asal jadi dan tidak transparan tersebut, kini membuat geram berbagai pihak. Salah satunya ialah LSM LIDIK Kabupaten Karawang yang merasa gerah dengan pihak dinas terkait seolah tutup mata dan telinga dalam menanggapi adanya temuan dugaan program penurapan di Dusun Rawagede yang terkesan asal jadi dan disinyalir berbau aroma korupsi.

Suhanta selaku Ketua LSM LIDIK Kabupaten Karawang dalam komentarnya pada media ini mengatakan bahwa seharusnya ada campur tangan dari dinas terkait.

"Seharusnya dinas terkait cepat tanggap. Pasalnya, disini yang mereka pergunakan serapan anggarannya dari uang negara bukan memakai uang pribadi. Mau berdalih program apapun tapi ketika itu menyangkut uang negara, mereka para pelaksana program harus tetap memakai papan informasi sebagai salah satu bentuk transparansi publik," jelasnya.

Lanjut Suhanta, "Kami selaku pihak kontrol sosial berharap dan meminta pada dinas terkait segera melakukan evaluasi secara faktual terhadap pekerjaan Penurapan dusun Rawagede tersebut," tegasnya.

"Kalau ternyata ditemukan adanya kejanggalan dalam proses pengerjaannya, kami berharap dinas terkait bertindak secara tegas. Kalau memang ternyata mau didiamkan begitu saja, saya pastikan kami dari LSM LIDIK Kabupaten Karawang akan menyurati pihak BPKP. Apalagi semua bukti bukti sudah saya kantongi," tandasnya. (D'Sukarya)*

IMG-20231016-WA0039

Kapolres Aceh Barat Hadiri Upacara HUT Kota Meulaboh

Foto dalam acara upacara

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-435 Meulaboh tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh PJ Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi bertindak sebagai inspektur upacara bertempat di halaman Kantor Bupati di Meulaboh, Senin (16/10/2023), pukul 09.00 WIB.

Pada peringatan hari jadi Meulaboh tersebut ikut dihadiri, Danrem 012/ Teuku Umar diwakili Kasrem, Ketua DPRK, Kapolres Aceh Barat, Para Forkopimda, Sekda, dan seluruh jajaran pemerintah setempat, kegiatan berlangsung secara Meriah.

Dalam memperingati Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Meulaboh ke-435 sekaligus peringati hari pangan se Dunia, deklarasi Pilchiksung damai 2023.

Lanjutnya, pencanangan Kabupaten Aceh Barat Bersih dan pelepasan kontingen Aceh Barat pada PKA ke-8 Tahun 2023

Peringatan ini tentunya menjadi momentum yang membahagiakan bagi kita semua, Khususnya dalam memberikan motivasi dan semangat untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan kedepan.

Dalam usia ke 435 ini Kota Meulaboh terus tumbuh dan menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam berbagai sektor sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Patut disyukuri bahwa, atas kerja keras dan sinergitas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

"Alhamdulillah, kita kembali berhasil mendapat penghargaan dana insentif Fiskal untuk kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat tahun 2023 dari Kementerian Keuangan sebesar 17,4 Milyar," tambahnya.

Mahdi juga menuturkan bahwa setelah sebelumnya mereka juga mendapatkan penghargaan Insentif Fiskal dua kali berturut-turut pada periode 1 dan 2.

Dalam hal pengendalian inflasi Daerah, hal ini tentunya menjadi salah satu kado terbaik dalam peringatan Hut Kota Meulaboh tahun ini.

Di Akhir kegiatan tersebut Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H, menyematkan hadiah kepada pelajar tingkat SD dalam beragam macam perlombaan. (Muhibbul Jamil)*

IMG-20231016-WA0005

Berupaya Tingkatkan Nilai Pasar Proklamasi Rengasdengklok, PT. VIM Selenggarakan Grand Opening Mahakarya Pemuda Expo

Panggung acara Grand Opening Mahakarya Pemuda Expo

Jendela jurnalis Karawang, JABAR -
PT. Visual Indonesia Mandiri (VIM) menggelar acara Grand Opening Mahakarya Pemuda Expo yang dilakasanakan di Pasar Baru Proklamasi, Rengasdengklok, Karawang, Minggu (15/10/2023).

Acara Grand Opening Mahakarya Pemuda Expo tersebut di isi dengan berbagai macam penampilan kesenian dan hiburan, diantaranya penampilan seni bela diri pencak silat, hiburan musik, jalan santai, pasar murah, clothingan, wahana permainan dan masih banyak lagi wahana lain yang di sediakan.

Hadir dalam acara tersebut Andi Wijaya Selaku General Manager (GM) PT. VIM, Camat Rengasdengklok, dan unsur Muspika Kecamatan Rengasdengklok, para pemuda yang tergabung di Mahakarya Pemuda Expo, pengunjung pasar Proklamasi Rengasdengklok dan ratusan masyarakat sekitar.

Camat Rengasdengklok Dede Tasria saat di temui awak media di acara tersebut mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi terhadap managemen PT VIM dan tim acara tersebut.

"Kami dari pemerintah Kecamatan Rengasdengklok tentunya sangat mengapresiasi kepada managemen dari PT VIM dan tim Mahakarya Pemuda Expo atas terselenggaranya acara ini. Dan ini tentunya akan lebih meningkatkan kunjungan-kunjungan masyarakat ke pasar Baru Proklamasi Rengasdengklok ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Camat juga menerangkan bahwa dalam acara tersebut disediakan pula hiburan bagi masyarakat, dan berharap agar bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, namun dengan tetap berjalan tertib.

"Karena ini diselenggarakan tidak satu hari, tetapi satu bulan full ya. Kami berharap ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Rengasdengklok, dan tentunya ini menjadi target agar lebih meningkatnya kunjungan masyarakat ke pasar. Semoga ini dapat berjalan aman dan tertib," pungkasnya.

Andi Wijaya (General Manager PT. VIM)

Sementara itu di tempat yang sama Andi Wijaya selaku General Manager (GM) PT Visual Indonesia Mandiri (VIM) memaparkan terkait visi dan misi dari perusahaan yang berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai pasar Proklamasi Rengasdengklok.

"Visi misi yang ditetapkan oleh perusahaan yang mempunyai komitmen untuk terus meningkatkan nilai pasar Proklamasi Rengasdengklok, agar bisa menjadi setiap tahun nilainya lebih meningkat supaya bisa menguntungkan, baik untuk para pedagang di sini khususnya, dan juga agar bisa memberikan kenyamanan seperti saat ini," paparnya.

Terlepas daripada itu, Andi juga menerangkan bahwa di Tanggal 25 mendatang akan mulai dengan adanya SIM keliling yang akan ditempatkan dilokasi tersebut, dan berharap agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh konsumen pasar melalui layanan "One Stop Shooping" mencakup semua kebutuhan.

"Dan ke depannya kami juga ingin ada satu acara yang mudah-mudahan itu bisa di laksanakan agar ke depan pasar ini bukan hanya menjadi pasar konvensional yang hanya untuk jual beli saja, tetapi juga one stop shopping semuanya ada di sini," jelasnya.

"Jadi, orang yang datang ke pasar itu tidak hanya untuk belanja saja, tetapi mereka juga bisa menggantikan keperluan-keperluan keluarganya masing-masing seperti pelayanan SIM dan fasilitas lain yang di berikan.
Semoga dengan adanya acara ini yang akan di buka selama satu bulan full bisa menambah dan menarik pengunjung pasar, sehingga akan memberikan dampak positif dan nilai jual lebih tinggi bagi para pedagang yang ada di pasar Proklamasi Rengasdengklok ini, terima kasih," tutupnya. (DSukarya)*

IMG-20231015-WA0003

Hujan Deras Disertai Angin Kencang, Akibatkan Pohon Durian Tumbang Menimpa Tiang PLN di Gampong Paya Dua

Kondisi tiang PLN yang roboh menghalangi badan jalan

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Pohon durian tumbang timpa tiang PLN, Bhabinkamtibmas Polsek Woyla Polres Aceh Barat langsung kelokasi yang bertempat Gampong Paya Dua, Kec. Woyla, Kab. Aceh Barat, Sabtu (14/10/2023) pukul 06.00 WIB.

Babinkamtibmas Polsek Woyla Polres Aceh Barat Aiptu Murdani begitu mendengar adanya informasi pohon tumbang langsung kelokasi bersama-sama warga untuk membersih dahan pohon dutian agar lancarnya arus lalulintas.

Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H, melalui Kapolsek Woyla AKP Supianto mengatakan akhibat derasnya hujan yang disertai angin kencang menyebabkan tumbangnya sebatang pohon durian yang menimpan tiang PLN.

Akibatnya, jalan Kuala Bhee - Meulaboh tidak bisa di lewati oleh pengguna kendaraan roda 4, sedangkan untuk roda 2 telah dibuatkan papan lintasan.

"Bhabinkamtibmas turut membantu masyarakat bergotong royong membersihkan potongan batan durian yang melintang diruas jalan Kuala Bhee - Meulaboh," ungkapnya.

Pembuatan papan lintasan merupakan inisiatif Bhabinkamtibmas bersama dengan warga setempat, agar mudah di lewati kenderaan roda 2.

Sambung Kapolsek, Bhabinkamtibmas adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selalu hadir sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas pokok Polri.ujar Kapolsek.

"Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat , deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di Desa serta memberikan pelayanan maupun bantuan seoptimal mungkin kepada masyarakat," pungkas Kapolsek Woyla AKP Supianto. (Muhibbul Jamil)*

IMG-20231014-WA0019

Tanpa Papan Informasi, Proses Pengerjaan Penurapan Saluran Sekunder di Desa Balongsari Juga Terkesan Asal Jadi

Pekerjaan penurapan yang ditumpang diatas bangunan turap yang sebelumnya sudah ada

Jendela jurnalis Karawang, JABAR -
Pekerjaan penurapan saluran sekunder di Dusun Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta seolah tak bertuan. Diperparah dengan proses pengerjaan yang terkesan asal dan amburadul. Sabtu (14/10/2023).

Pasalnya, dalam proses pengerjaannya terlihat tumpang tindih dengan bangunan turap lama yang sudah ada sebelumnya. Parahnya, di lokasi proyek pembangunan pun tidak di lengkapi dengan papan informasi sebagai salah satu bentuk transparansi publik.

Selain itu, berdasar pantauan Team Jendela Jurnalis dilokasi pekerjaan, terlihat dengan jelas proses pengerjaanya yang tetap dilakukan pemasangan dalam kondisi tergenang air tanpa melalui proses pengeringan terlebih dahulu. Sangat disayangkan, hal tersebut tentunya akan berdampak buruk terhadap kualitas bangunan itu sendiri.

Foto pekerjaan penurapan di Dusun Rawagede yang terkesan amburadul

Lebih lanjut, guna memvalidkan temuan perihal pekerjaan penurapan saluran sekunder yang terkesan ngasal dan amburadul tersebut, team awak media Jendela Jurnalis pun melakukan wawancara kepada MR (inisial) salah satu petani setempat yang kebetulan sedang berada tidak jauh dari lokasi pembangunan.

Dalam keterangannya, MR mengatakan perihal pekerjaan saluran penurapan tersebut setahunya sudah berjalan sekitar 7 hari yang lalu. Adapun untuk hal lainnya dirinya mengaku tidak tahu, namun yang dirinya tahu bahwa pekerjaan tersebut dikelola oleh HK (inisial).

"Mengenai spek pembangunan silahkan bapa nilai sendiri. Cuman kalau menurut saya sangat miris dan jauh dari kata maksimal, terkesan ngasal dan amburadul, di tambah itukan ada bangunan yang lama tidak di bongkar atau di perbaiki terlebih dahulu. Mengenai sumber dana anggaran saya tidak tau silahkan tanya saja ke pa HK (inisial-red)," ucapnya. Sabtu (14/10/2023).

Sementara itu, KZ (inisial) yang diketahui selaku perwakilan pihak pengelola program penurapan saluran sekunder yang terkesan ngasal dan amburadul tersebut saat dikonfirmasi via pesan singkat aplikasi WhatsApp membenarkan bahwa pekerjaan tersebut dikelola oleh HK, dan dirinya mengatakan bahwa sudah banyak yang menanyakan hal yang sama, namun dirinya belum sempat bertemu dengan HK.

"Itu yang pegang Pak HK (inisial-red),
kemaren aja sudah ada 6 orang. Sekarang ini siapa lagi? kebetulan belum ketemu sama Pak HK nya, nanti saya kasih tau ke Pak HK, cuman ini dari mana?," timpalnya malah balik bertanya. Sabtu (14/10/2023).

Hingga berita ini dipublikasikan, HK selaku pengelola program penurapan saluran sekunder tersebut belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai keterangannya. (D'Sukarya)*

IMG-20231013-WA0027

Tampung Keluhan Masyarakat, Kapolres Aceh Barat Gelar Jum’at Curhat bersama Dai Kamtibmas

Suasana saat Jum'at Curhat

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Jum'at Curhat Kapolres Aceh Barat bersama Dai Kamtibmas, bertempat di Warkop Meukuta Coffe Jalan Iskandar Muda Gampong Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Jum'at (13/10/2023) Pukul 09.00 WIB.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Aceh Barat yang diwakilkan Wakapolres, Ketua Dai Kamtibmas Kabupaten, Kabag Ren, Kasat Binmas, Kasat Samapta, Kasi Humas, Kapolsek Johan Pahlawan, Para Ketua Dai Kamtibmas Kecamatan dalam Kab. Aceh Barat serta para Undangan.

Kapolres Aceh Barat yang diwakilkan Wakapolres mengatakan kegiatan Jum'at Curhat rutin dilaksanakan di seluruh wilayah Aceh Barat, untuk mendengar keluhan dan masukan dari Masyarakat.

Program Jum'at Curhat merupakan Program dari Kapolri yang rutin dilaksanakan setiap Jum'at di wilayah masing-masing, ujar Wakapolres

Sementara itu, Tgk. Nurulhadi selaku Dai Kamtibmas Johan Pahlawan menanyakaan Masalah Narkoba, tentang lem dan judi online itu merupakan kurangnya pengawasan dari orang tua, kalau bisa ada jam malam kepada anak-anak di bawah umur atau yang berstatus siswa.

Menangapi tanggapan Tgk. Nurulhadi selaku Dai Kamtibmas Johan Pahlawan Aceh Barat, Wakapolres menjelaskan mengenai jam malam bagi anak sekolah, hal ini akan kita sampaikan kepada pimpinan karena menyangkut keterlibatan instansi lain.

Wakapolres meminta kepada Dai Kamtibmas untuk sama-sama dengan pihak kepolisian turun kelapangan untuk mengatasi tentang masalah judi online.

Lanjut Wakapolres, "Ditahun politik ini, banyak orang memanfaatkan situasi untuk memutar balik kata, daharapkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak," sebut Wakapolres

Sambungnya, "Umpama kita, tapi di keluarnya sirup dan banyak di goreng untuk dipolitisir dan efeknya kalau tidak kita stop ini akan merajalela dalam Masyarakat, hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama bukan hanya tugas polisi semata," pungkas Wakapolres.

Tgk. Hendra selaku Ketua Dai Kabupaten Aceh Barat, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan jumat curhat yang di adakan oleh Polres Aceh Barat dan mendukung pemuh kegiatan ini dalam memelihara kamtibmas yang kondusif," ucap Tgk. Hendra. (Muhibbul Jamil)*

IMG-20231013-WA0015-1

Pemasangan U-Ditch di Telukjambe Timur Diduga Proyek Bodong dan Dikerjakan Asal Jadi

Kondisi pekerjaan yang diduga proyek bodong

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Lagi-lagi proyek gunakan uang rakyat di Kabupaten Karawang diduga bakal berbuntut masalah, seperti halnya proyek Drainase (U-ditch) di kampung Babaton, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang dengan cara pemasangan seperti sedang main paket congklak jebur berair. Kamis (12/10).

Berdasar pantauan awak media dilokasi pemasangan U-Ditch, diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu, juga tidak ada nomor kontrak, sehingga terkesan seperti proyek bodong.

Selain itu, terlihat bahwa pemasangan U-Ditch tidak menggunakan arugan pasir sebagai alas bawah (lantai kerja) dan diperparah dengan dibanjiri air.

"Proyek ini pemasanganya acak-acakan tidak beraturan semestinya tarik benang dahulu biar lurus hasinya tidak naik turun dan masih banyak yang tidak rapet, ini mah terkesan asal jadi, dan airnya masih banjir juga tidak dikeringkan dulu," ungkap Keling bersama warga setempat lainnya kepada media. Kamis (12/10).

"Cara pemasangannya terbilang unik, paket digasar geser dari atas lalu gejebur sampai kebawah berair," imbuhnya.

Diketahui, proyek pembangunan U-ditch tersebut bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Kabupaten Karawang Tahun 2023, digarap CV. HAMASAT PRIMA, dengan ukuran Volume Panjang 105,60 M' Ukuran 50X50 CM (Uditch) Kecamatan Telukjambe Timur, melalui waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender, dengan serapan anggaran sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

"Kami menyayangkan ketika pekerjaan pemasangan U-ditch ini tidak sesuai dan asal-asalan begitu, kami ingin pembangunan yang kualitasnya bagus, kalau bagus mah kan tidak mudah rusak begitu saja," tutur warga setempat dilokasi tersebut.

Sementara itu, Rabudi selaku Kasi SDA PUPR Karawang saat dikonfirmasi melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp malah tidak merespon dan terkesan cuek pada pertanyaan media terkait perihal temuan tersebut.

Dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah tentang adanya dugaan pembangunan uditch yang didanai uang rakyat dikerjakan tidak maksimal, melalui terbitnya tayangan berita ini setidaknya bisa dijadikan alat koreksi bagi pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Inspektorat dan BPK segera menindaklanjuti. Karena hingga berita ini diterbitkan, upaya media ini telah memberikan hak jawab pada pelaksanaan bersangkutan, namun belum membuahkan hasil. (Heri)*

IMG-20231015-WA00021

Dua Pekerjaan Normalisasi dalam Jarak Empat Bulan, Curi Start Ataukah Tumpang Tindih Anggaran?

Pekerjaan pembangunan TPT di lokasi yang belum lama dinormalisasi melalui pengerukan menggunakan alat berat excavator

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Pekerjaan Normalisasi di Dusun Gembongan, Desa Gembongan, Kecamatan Banyusari diduga terindikasi adanya tumpang tindih anggaran. Minggu (8/10/2023).

Pasalnya, aliran sungai yang kini sedang dibangunkan TPT melalui rekanan dari CV. ANUGRAH JAYA untuk pekerjaan dengan judul "Normalisasi Kali Soma, Dusun Gembongan, Desa Gembongan, Kecamatan Banyusari (P02 - 77)" dengan menelan anggaran dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2023 sebesar Rp. 189.244.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) tersebut diduga terindikasi adanya tumpang tindih anggaran.

Dugaan tersebut bukan tanpa alasan, karena sekitar 4 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Juni 2023 lalu, yang dimana kali tersebut dinormalisasi melalui pekerjaan pengerukan menggunakan alat berat berupa excavator yang didanai juga dari APBD Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Selain itu, jika dalam pekerjaan tersebut tidak ada indikasi tumpang tindih anggaran, patut diduga juga rekanan dalam pekerjaan tersebut mendahului ketentuan yang biasa disebut dengan istilah "Curi Start", yang dimana peruntukan pekerjaan tersebut adalah melalui serapan anggaran di tahun depan.

Berdasar hal tersebut, Jendela Jurnalis kemudian menghubungi Rabudi selaku Kasie SDA di Dinas PUPR Karawang melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp. Namun sangat disayangkan, pesan berupa pertanyaan untuk meminta keterangan terkait adanya dugaan tumpang tindih anggaran tersebut hanya dibaca, namun sekali tak direspon alias bungkam. Minggu (8/10/2023).

Sungguh disayangkan, padahal berdasarkan aturan, dalam setiap proyek yang diselenggarakan pemerintah semestinya melalui tahap pengkajian dan survey terlebih dahulu, agar setiap pelaksanaan pembangunan memberikan dampak manfaat dalam segi pemerataan bagi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga dalam satu mata anggaran tidak boleh ada 2 proyek di lokasi yang sama.

Hal tersebut pun mendapatkan komentar dari Y (inisial) selaku masyarakat Kecamatan Banyusari diluar Desa Gembongan yang mengharapkan sentuhan Normalisasi diwilayahnya, karena menurutnya Sungai di Kecamatan Banyusari itu bukan di Dusun Gembongan saja.

"Itu kan baru aja beberapa bulan kemarin dikeruk pake beko, sekarang dibangun turap, padahal di Banyusari itu masih banyak juga yang butuh perbaikan infrastruktur, kok proyek tumpang tindih disitu melulu," cetusnya. Minggu (8/10/2023).

Sementara itu, HN (inisial) selaku Aktifis Muda yang juga pengamat pembangunan angkat bicara, menurutnya pekerjaan normalisasi di Desa Gembongan menimbulkan adanya dua dugaan kemungkinan.

"Kemungkinan pertama, telah terjadi tumpang tindih anggaran, atau yang kedua adanya proyek anggaran biaya tambahan 2023. Akan tetapi, pemborong sebelum tender dimulai diduga melakukan curi start, itu artinya pemborong bekerja sepbelum SPK terbit. Kemungkinan tersebut terlihat dari papan proyek yang tidak mencantumkan no SPK yang tidak ditulis secara lengkap," pungkasnya.

Terpisah, pelaksana pekerjaan berinisal HR saat dikonfirmasi terkait pekerjaan tersebut mengaku telah mengantongi SPK yang diterbitkan oleh Dinas PUPR Karawang.

Adapun siapa pengawas yang ditugaskan oleh dinas PUPR Kabupaten Karawang untuk mengawasi pekerjaan tersebut belum diketahui. (NN)*

IMG-20231007-WA0033

Gelar Raker Pertama, Nasional HR Institute Siap Maksimalkan Program Kerja

Foto saat acara raker Nasional HR Institute

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Usai dikukuhkan pada 5 Agustus 2023 kemarin, pengurus Nasional HR Institute menggelar rapat kerja (raker) pertamanya pada Sabtu (7/10/2023) di Resto Dewi Air.

Raker tersebut digelar agar posisi Nasional HR Institute (NHRI) yang hadir sebagai partner untuk meningkatkan dan memperkuat kapabilitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dapat terimplementasikan dalam program kerja satu tahun kedepan.

Ketua Umum Nasional HR Institute, Arif Dianto, S.H., mengatakan, pihaknya menggelar raker dengan dihadiri seluruh pengurus dan jajaran pembina memiliki sejumlah tujuan. Di antaranya, membuat program kerja yang bermanfaat bagi membernya.

“Raker juga sekaligus untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan agar dapat memperbaiki segala kekurangan dalam kegiatan tersebut,” ucapnya.

Arif menegaskan, giat raker juga bertujuan untuk mengevaluasi anggota kepengurusan setelah dilakukannya pengukuhan untuk menyamakan visi dan misi Nasional HR Institute.

“Dalam raker ini, semua pengurus menyatukan pendapat, kemudian menghasilkan ide-ide dalam setiap program kerja yang bernafaat bagi member NHRI,” ungkapnya.

Tempat yang sama, Sekretaris Jenderal NHRI, Amir Hamzah, S.H., M.H., mengatakan, hasil yang diharapkan dari kegiatan Raker ke-1 NHRI di tahun 2023 ini adalah untuk meningkatkan kinerja pengurus dan organisasi dalam segala kegiatan-kegiatan yang positif yang telah disetujui dalam raker.

“Tentunya kedepan harus dapat mengimplementasikan semua program kerja yang telah dibuat dengan hasil yang maksimal,” ujarnya.

Untuk diketahui, ada empat bidang yang wajib mengikuti raker ke-1 NHRI. Di antaranya, bidang pendidikan dan pengembangan SDM yang diketuai oleh Fadjar Eko Novanto, bidang organisasi dan keanggotaan yang diketuai Iwan Hadi Permana, bidang hukum dan perpajakan yang diketuai oleh Dr. Endang Mahpudin, dan bidang hubungan antar lembaga dan kemitraan yang diketuai oleh Neni Maryani.

Selama proses raker berlangsung, semua peserta tampak solid dan kompak saling bahu-membahu membuat program kerja.

Usai raker, para peserta dihibur dengan sejumlah doorprize yang menarik dan karaoke bersama sehingga kepenatan dalam membuat program kerja seharian berganti dengan tawa riang. (red)*