admin

Jendela Jurnalis Karawang -
Taman bermain air atau Water Park Indah Jaya, Desa Kampungsawah, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang di duga belum mengantongi Izin.

Namun pengelola dan manajemen water park tersebut sudah berani mengoperasikannya.

Hal itu terungkap dari ungkapan pihak pengelola water park bernama Tasman, saat dikonfimasi awak media ini, dia mengungkapkan, bahwa untuk perijinan water parknya masih dalam proses pengurusan.

Tasman juga mengakui, terkait perizinan tersebut, hanya baru mengantongi Izin Surat Keterangan Usaha (SKU) dari pihak Desa setempat, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Commanditaire Vennootschap (CV).

"Saya urus sendiri tidak melalui siapa-siapa untuk perizinannya, masih dalam proses dan sudah berjalan, abis lebaran saya akan langsung merapat ke dinas terkait, selain itu pak Camat, MP juga sudah mengetahui, dan yang sudah jadi SKU dari Desa, SITU, NIB dan CV," Ucapnya.

Selanjutnya, Tasman juga menyampaikan, bahkan dari pihak Kecamatan Jayakerta sudah berkomunikasi dengan dirinya. Selain itu dirinya juga memohon kepada salah satu oknum Satpol PP agar membantu dan mendorong untuk mengurus perizinan tersebut.

"Saya sudah menyampaikan ke salah satu oknum satpol PP di Kecamatan Jayakerta untuk bisa membantu proses perizinan. Selain itu ketika saya mengurus CV tersebut, saya juga memberikan sejumlah uang sebesar Rp.1.500.000 kepada salah satu oknum satpol PP Kecamatan Jayakerta, berharap agar bisa secepatnya membantu perihal perizinan tersebut" ungkapnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Budiman Achmad, S.Sos. MAP selaku Camat Jayakerta saat di konfirmasi melalui pesan via WhattApp mengatakan, bahwa untuk perizinan Waterpark Indah Jaya di Dusun Pasar, RT 03/01, Desa Kampungsawah, Kecamatan Jayakerta, bahwa pihaknya belum menerima rekomendasi apapun terkait Izin tersebut.

"Ya belum menerima rekomendasi apapun terkait perizinan Waterpark Indah Jaya yang berada di Desa Kampungsawah. Tapi kenapa sudah diresmikan dan jika melihat skala usaha itu harus ada AMDAL dan kajian lingkungan, sehabis lebaran kita investigasi ke lokasi," jelas Budiman.

Selain itu, Suhendar MP Kecamatan Jayakerta saat dikonfirmasi awak media ini, juga mengungkapkan belum ada pelaporan terkait pengurusan Izin Waterpark Indah Jaya, bahkan dirinya juga mengatakan akan menyelidiki terkait tanda tangan Camat yang tertera di perizinan SITU tersebut.

"Saya juga sedang menyelidiki terkait tanda tangan pak camat di surat izin SITU nya, pak camat juga merasa belum tanda tangan, tapi di surat izin SITU tersebut sudah tercantum tanda tangan pak Camat, Saya juga sudah konfirmasi ke pak camat,"
Pungkasnya.

(Tim NM/Red).

Jendela Jurnalis Karawang -
Selain sejumlah tempat wisata yang sering dikunjungi wisatawan, ternyata Pantai Sedari, tidak kalah menarik untuk dikunjungi wisatawan. Keindahan pantai ini sangat memanjakan mata pengunjung yang datang berwisata di Pantai yang keberadaannya di Utara kota Karawang ini.

Tempat ini tentunya menjadi tujuan wisata bagi warga Karawang maupun dari luar Kabupaten Karawang. Apalagi di moment pasca Hari Raya Idul Fitri ini. Dari semua tempat wisata Bahari yang ada di kabupaten Karawang, tempat ini setiap tahunnya selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.

Di satu sisi pemerintah daerah berusaha mendongkrak kunjungan wisatawan setelah melesunya perekonomian selama pandemi Covid-19. Namun sangat disayangkan, para pengunjung juga banyak mengeluhkan perihal biaya masuk ke tempat wisata tersebut.

Pasalnya, biaya tiket masuk dirasa cukup memberatkan oleh para wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Pantai Sedari, Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang.

Tak tanggung-tanggung, pihak bagian lapangan dan pengelola seperti sudah membuat kesepakatan bersama, diduga untuk manfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

Mereka memungut biaya tiket masuk dengan besaran Rp. 20.000 dengan tambahan tiket masuk kendaraan Rp. 5.000 ribu rupiah untuk kendaraan roda 2.

Yusup (40) salah satu pengunjung yang menggunakan kendaran roda dua ke Pantai Wisata Sedari Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang mengungkapkan kepada wartawan, mengaku kecewa dengan mahalnya tiket masuk ke Pantai Sedari.

"Menurut saya, ini karcis masuk terlalu mahal di wilayah kabupaten Karawang. Padahal hanya untuk melihat air dan ombak saja, dan kenapa tahun sekarang ada juga tiket masuk untuk kendaraan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya hanya Rp. 20.000 sudah termasuk kendaraan," Ucapnya.

Hal senada dikatakan pengunjung asal Bekasi Dede (42) mengeluhkan hal yang sama, bahkan dirinya tidak mengerti, dari tiket masuk ke Pantai Sedari sampai ada dua tiket.

"Sebelumnya saya dan istri saya tahun kemarin juga pernah kesini dan tiketnya hanya satu Rp. 20.000 sudah plus sama motor, kok kenapa tahun sekarang ada segala tiket masuk motor juga, abong kita kudu naro motor diluar, kan aneh," sesalnya.

Kades Sedari, Bisri saat di konfirmasi wartawan, pada Rabu (4/4/2022) melalui fasilitas WhatsApp tidak menjawab, malah memilih diam alias bungkam.
(Team Liputan NM / Red).

Jendela Jurnalis Karawang - Pengamat kebijakan pemerintah, Asep Agustian, mengkritik keras adanya penamaan jembatan dinamai anggota DPRD Karawang dari politikus Gerindra Karawang, Ledeng Komarudin.

“Inikan anggaran jembatan dibangun pakai duit APBD Karawang, bukan duit pribadi Dewan Ledeng. Kenapa jembatan itu mesti dinamai jembatan Ledeng?” kata pria berkacamata yang akrab disapa Asep Kuncir (Askun), kepada awak media, Selasa (3/5/2022).

Ketua Peradi Karawang ini menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh APBD atau APBN sah-sah saja dinamai dengan nama seseorang, tetapi biasanya orang tersebut sudah meninggal dan memiliki jasa besar terhadap negara atau daerah tersebut.

“Kalau orang tersebut sudah meninggal dan banyak jasa boleh saja dikenang sebagai penghargaan namanya digunakan,” ujarnya.

Askun meminta agar sebaiknya nama Jembatan Ledeng diubah menjadi nama pahlawan atau orang yang sudah meninggal dan berjasa di daerah tersebut dan atau juga nama jembatan itu cukup pakai nama daerah tersebut, misal Jembatan Tegalkoneng.

“Memangnya kita kekurangan nama pahlawan sehingga harus pakai nama dia,” tandasnya.

Terpisah, Ledeng Komarudin menyatakan bahwa penamaan Jembatan Ledeng berdasarkan inisiatif dari masyarakat setempat.

“Ente tanya saja kepada masyarakat Tegalkoneng. Saya tidak pernah mengakui jembatan pribadi atau milik uang pribadi. Itu uang rakyat yang salurkan lewat aspirasi. Kemauan ingin punya jembatan, alhamdulillah wasilah (perantara) dari aspirasi saya sehingga terjadi pembangunan jembatan,” ujarnya. (red).

Jendela Jurnalis Karawang - Pada Ramadhan 1443 H ini, mungkin akan menjadi Ramadhan yang berbeda dari 2 tahun sebelumnya, dimana di tahun ini para perantau yang berada diluar daerah bisa lebih leluasa untuk menyambut Hari Raya dikampung halamannya, karena untuk Lebaran sekarang mungkin tidak ada lagi penyekatan seperti tahun kemarin.

Hal tersebut tentunya disambut baik oleh seluruh masyarakat, dan dapat dipastikan pula, arus mudik di tahun ini diperkirakan akan membludak. Dikhawatirkan hal ini akan menimbulkan kesemrawutan, banyak pihak yang tek henti memberikan himbauan agar mudik tahun ini bisa berjalan tertib dan lancar, khususnya untuk area karawang yang kebetulan menjadi akses pemudik dari arah ibukota menuju daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Seperti yang disampaikan oleh O'o Nurohman sebagai Panglima Baranusa (Barisan Adat Raja Sultan Nusantara) Kabupaten Karawang. Kepada Jendralnews ia menyampaikan himbauannya untuk pemudik, khususnya yang melintasi jalur pantura, agar selalu berhati-hati dan tetap menjaga silaturahmi terhadap wilayah yang dilintasi.

"Saya menyarankan kepada para pemudik yang menggunankan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintasi jalur pantura untuk berhati hati dan jaga tali silaturahmi dengan warga setempat yang terlintasi oleh para pemudik karena banyak juga warga setempat yang memanpaatkan jalan tersebut untuk beraktivitas". Ucapnya pada Rabu, (27/04/2022).

Lebih lanjut, O'o juga menghimbau agar pemudik tidak ugal-ugalan, jangan sampai kebahagia'an untuk berlebaran bersama keluarga malah berakhir duka. Tak lupa juga ia menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri.

"Menghimbau juga, untuk para pemudik maupun pengguna jalan lainnya, jangan memacu kendaraan secara ugal-ugalan. Jangan sampai kabahagian lebaran bersama keluarga di rumah nanti malah berakhir duka. Apalagi cuaca sekarang ini bisa dibilan sedanf kurang bersahabat, tetap berhati hati di jalan. Selamat Idul Fitri, Mohon Ma'af Lahir dan Bathin." Tutup Pria yang lebih akrab dengan sapa'an Jio tersebut.
(NN).

Jendela Jurnalis KARAWANG - Tertangkapnya oknum jurnalis dan oknum LSM oleh aparat kepolisian dengan dugaan pemerasan terhadap Kades Srijaya pada Kamis (21/4/2022) dinihari kemarin mendapat sorotan sejumlah praktisi hukum, di antaranya Gary Gagarin dan Alek Safri Winando.

Menurut Gary Gagarin, publik harus melihat peristiwa ini dari dua sudut pandang. Pertama, tindakan oknum jurnalis yang melakukan dugaan pemerasan terhadap kepala desa tidak dapat dibenarkan dan dirinya pun sepakat jika oknum tersebut diproses secara hukum karena tindakan tersebut sangat bertentangan dengan UU Pers dan Kode Etik.

Kedua, lanjutnya, peristiwa ini juga dapat menjadi objek penyelidikan pihak kepolisian terkait isu awal yang muncul. Maksudnya, selain melakukan proses hukum terhadap oknum jurnalis tersebut, aparat penegak hukum juga harus melakukan proses penyelidikan terhadap benar atau tidaknya ada dugaan tindak pidana terhadap pengurusan PTSL di desa tersebut.

Dirinya berharap aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional dalam membuat terang benderang perkara ini.

“Saya rasa publik juga penasaran apakah benar ada masalah dalam pengurusan PTSL di desa tersebut atau tidak, sehingga ini tugas dari aparat penegak hukum untuk mengungkapnya,” ujarnya kepada Awak Media, Sabtu (23/4/2022).

Terpisah, Alek Safri Winando menegaskan, tertangkap tangannya oknum jurnalis dan oknum LSM atas dugaan pemerasan terhadap Kepala Desa Srijaya gegara diduga atas pungutas PTSL guna penyertifikatan obyek tanah masyarakat, dimana program PTSL ini sendiri merupakan program pemerintah pusat melalui badan pertanahan nasional itu tidak di pungut biaya alias gratis.

Namun yang terjadi masyarakat dipungut biaya dimana biaya tersebut ditentukan oleh mereka/pihak desa. Kepala Desa merupakan penyelenggara negara yang seharusnya tunduk dan patuh terhadap undang undang, pemerintah telah membebaskan biaya PTSL.

“Tetapi, desa masih saja (diduga) mengutip dengan alasan biaya proses dan lain lain, seharusnya praktek tersebut jangan dilakukan dan kepala desa harus memberikan contoh bagi masyarakat,” ujarnya.
Oleh karenanya, tegasnya, perbuatan kepala desa ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 huruf (e) UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Oleh karenanya kepala desa dan atau aparatur desa juga harus di proses secara hukum karena dengan menggunakan kewenangannya ia (diduga) melakukan pungli,” tandasnya.

Sementara itu Kades Srijaya, Lilis, ketika dimintai tanggapannya menyerahkan permasalahan tersebut kepada Sekretaris APDESI Karawang, Alek Sukardi.

“Iya punten, nanti bisa menghubungi Pak Sekjen (Alek Sukardi),” ucapnya.

Dimintai tanggapannya, Alek Sukardi berpendapat bahwa pada prinsipnya semua kejahatan itu harus ditindak sesuai crime justice system.
Dirinya setuju jika ditemukan adanya praktek pungli silahkan APH bertindak.

“Tentunya beda perlakuan antara OTT dengan dugaan tindak pidana, kita tetap mengedepankan prinsip-prinsip pressumption of inoucent,” ujarnya. (red).