admin

IMG-20241204-WA0026

Tinggal di Gubuk Reot, Siti Zahra Butuh Rumah Layak Huni

Kondisi rumah Siti Zahra

Jendela Jurnslis Meulaboh, ACEH BARAT - Siti Zahra (41), warga Desa Rambong, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, saat ini hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Ia tinggal di sebuah rumah sederhana yang tidak layak huni, berlantai tanah dengan dinding terbuat dari pelepah rumbia dan atap dari daun rumbia.

Bersama dua anaknya yang masih bersekolah, anak pertama duduk di kelas 3 SD dan anak kedua di TK, Siti Zahra berjuang menghadapi kehidupan sehari-hari yang penuh tantangan.

Sejak berpisah dengan suaminya lima tahun lalu, yang hingga kini belum kembali, Siti Zahra menjadi tulang punggung keluarga. Pekerjaan yang dilakukannya pun tidak tetap. Ia sering mencari nafkah dengan menjadi pekerja serabutan, termasuk menanam padi milik orang lain saat musim tanam. Meski begitu, penghasilan yang diperoleh hanya sekitar Rp 100 ribu per hari dan itu tidak setiap hari hanya pada musiman saja, yang tentu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.

“Tidak ada kerja, kalau ada orang minta bantu tanam padi, saya bekerja sebagai penanam. Sehari kadang dapat Rp 100 ribu,” ungkap Siti Zahra dengan wajah penuh keprihatinan saat ditemui di rumahnya, Selasa (3/12/2024).

Siti Zahra menceritakan, sejak menikah sekitar tujuh tahun yang lalu, ia tinggal di rumah milik orang tuanya. Namun, sejak lima tahun lalu, suaminya meninggalkan mereka tanpa kabar. Semua kebutuhan rumah tangga, mulai dari pangan hingga kebutuhan anak-anak, harus dipenuhi sendiri olehnya.
Meski menghadapi kenyataan yang pahit, Siti Zahra tetap berusaha tegar demi anak-anaknya.

Ia berharap pemerintah Aceh Barat dapat memperhatikan kondisinya dan memberikan bantuan untuk membangun rumah yang layak huni.

“Saya berharap pemerintah bisa bantu saya,” harapnya dengan mata berkaca-kaca.

Siti Zahra adalah contoh nyata betapa banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi sulit dan membutuhkan perhatian serta bantuan dari pihak terkait. Semoga pemerintah dan masyarakat sekitar dapat memberikan dukungan agar Siti Zahra dan anak-anaknya bisa hidup lebih layak dan sejahtera. (Penulis: Muhibbul Jamil)*

IMG-20241203-WA0073

Mulyana, S.HI., Akui Temukan Banyak Keluhan Masyarakat Seputar Permasalahan Sosial dalam Reses Perdananya

Mulyana, S.HI., (Anggota DPRD Karawang Dapil IV) saat menggelar Reses I

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka menjalankan tugas Reses perdananya sebagai Anggota Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang di wilayah Dapil Karawang IV yang meliputi Kecamatan Tempuran, Telagasari, Lemahabang, Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan, Mulyana, S.HI., menggelar Reses di beberapa titik lokasi. Selasa (3/12/24).

Namun, pengalaman Reses Perdana Mulyana sebagai Anggota Dewan tersebut dihadapkan dengan berbagai keluhan masyarakat yang sama sekali tak pernah dirinya duga sebelumnya.

Kepada Jendela Jurnalis, Mulyana mengungkapkan bahwa selama menggelar Reses di beberapa titik yang berbeda, dirinya banyak mendengar keluhan - keluhan tentang kondisi sosial masyarakat yang saat ini memerlukan solusi lanjutan yang serius untuk penanganannya.

"Ya, sepanjang reses yang saya gelar di beberapa titik, ternyata banyak sekali permasalahan dan keluhan masyarakat yang sebagian besarnya adalah terkait permasalahan sosial," ungkapnya.

Mulyana menjelaskan, dirinya mendapatkan keluhan terkait adanya pengajuan yang diutarakan oleh masyarakat terkait program pembangunan RULAHU (Rumah Layak Huni), dimana program tersebut dirasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi pada faktanya, mereka yang benar-benar membutuhkan tersebut terbentur aturan yang dirasa membebankan, yaitu mereka harus memiliki lahan milik sendiri. Sementara, mereka yang tak memiliki rumah itu memiliki KTP dan diakui sebagai Warga Negara Indonesia dan memiliki hak yang sama dengan yang lainnya

"Disamping itu, ternyata masih banyak juga warga masyarakat Karawang yang memiliki KTP resmi serta sudah beranak cucu selama puluhan tahun, namun bertempat tinggal di tanah milik negara. Hal itu masyarakat meminta di carikan solusi, bisa saja solusi tersebut diantaranya pemerintah membuat rusunawa, atau lahan - lahan pemerintah yang sudah dijadikan tempat tinggal lebih dari 25 tahun sesuai UU Agraria agar bisa dibebaskan dan dibuatkan sertifikat tanahnya untuk kemudian masyarakat dapat memiliki tanah hak milik," jelasnya.

Foto kegiatan Reses

Selain hal tersebut, Mulyana juga mendapatkan adanya usulan agar pemerintah bisa memperhatikan atau membuat program pembelian lahan areal pemakaman umum di tiap desa, agar apabila ada daerah atau desa yang tidak mempunyai pemakaman umum menjadi lebih mudah dan tidak ikut memakamkan di desa lain.

"Terkait hal tersebut juga saya sependapat, saya pernah mendengar adanya konflik terkait permasalahan pemakaman antara pihak desa yang memiliki areal pemakaman dengan pihak desa yang mungkin tidak memiliki areal pemakaman. Mungkin sekarang kita masih belum merasakan, tapi bisa jadi nanti setelah 10 atau 15 tahun kedepan area pemakaman yang tersedia ini penuh, dan itu memang benar harus kita pikirkan sedari sekarang, semoga saja ada solusi terkait hal ini," ungkapnya.

Atas usulan - usulan tersebut, Mulyana menyebut bahwa itu akan menjadi PR bagi dirinya dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat, dan dirinya berharap bisa menyuarakan keluhan tersebut agar selanjutnya bisa menjadi perhatian dan bisa membuahkan solusi.

"Dari beberapa usulan tersebut, saya sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat tentunya akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar pemerintah pusat maupun daerah bisa bersama-sama mengkaji ulang aturannya. Karena apapun alasannya, program bantuan dibuat untuk meringankan mereka yang membutuhkan, bukannya malah menjadi beban tambahan bagi mereka," tutupnya. (Nunu)*

IMG-20241203-WA0018

Konsisten Cegah Stunting, Ketua Forikan Aceh Didampingi Ketua Forikan Aceh Barat Serahkan Satu Ton Ikan Segar kepada Masyarakat

Simbolis penyerahan 1 Ton Ikan di Halaman Kantor DKP Aceh Barat

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Ketua Forikan Aceh, Safriati, S.Si, M.Si, bersama Ketua Forikan Aceh Barat, Nurmaziah, SE, Ak, M.Si, menyerahkan secara simbolis 1 ton ikan segar kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi dan penanganan stunting di wilayah tersebut.

Safriati menyampaikan bahwa Aceh memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. "Aceh ini kaya dengan sumber daya laut, sepanjang Aceh memiliki laut, ikan akan terus melimpah. Ikan sangat baik untuk dikonsumsi, terutama bagi anak-anak agar otaknya cerdas dan bagi ibu hamil serta anak stunting atau balita di bawah lima tahun," ujarnya.

Ia juga mendorong para orang tua untuk mengolah ikan dengan berbagai resep menarik agar dapat meningkatkan selera makan anak. "Dengan kreasi masakan berbahan dasar ikan, diharapkan anak-anak lebih tertarik mengonsumsi ikan sehingga kebutuhan gizi mereka terpenuhi," tambahnya.

Disisi lain, Nurmaziah, Ketua Forikan Aceh Barat, berharap program ini dapat menjadi langkah awal untuk sinergi lebih lanjut dengan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan stunting di Aceh. Ia mengajak masyarakat Aceh Barat untuk meningkatkan konsumsi ikan sebagai langkah strategis dalam penanganan stunting

Nurmaziah menegaskan pentingnya konsumsi ikan untuk memperbaiki gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. "Ikan adalah sumber protein yang sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang anak agar cerdas dan sehat. Kami berharap masyarakat Aceh Barat lebih banyak mengonsumsi ikan, sehingga daerah ini bisa bebas dari masalah stunting," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam mengampanyekan konsumsi ikan di setiap lapisan masyarakat. "Kita harus bersama-sama membangun kesadaran, mulai dari rumah tangga hingga sekolah, bahwa ikan adalah sumber gizi terbaik untuk masa depan anak-anak kita," tutupnya.

Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris Daerah Aceh Barat, Marhaban, Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, S.Pd, M.Si, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB) Aceh, serta Kadis DKP Aceh Barat, Mulyadi, S.Hut, M.Si.

Penyerahan ikan ini diharapkan dapat menjadi stimulus untuk peningkatan konsumsi ikan di masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup anak-anak Aceh.(Muhibbul)*

IMG-20241202-WA0125

Gelar Reses Perdana, Mulyana, S.HI., Siap Serap Aspirasi Masyarakat di Dapil IV Kabupaten Karawang

Mulyana, S.HI., didampingi Kepala Desa Pancakarya saat menggelar Reses di Aula Kantor Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka menjalankan tugas Reses perdananya sebagai Anggota Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang di wilayah Dapil IV yang meliputi Kecamatan Tempuran, Telagasari, Lemahabang, Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan, Mulyana, S.HI., menggelar Reses di beberapa titik lokasi. Senin (2/12/24).

Dalam pelaksanaannya, Reses l Tahun Sidang 2024 - 2025 tersebut digelar perdana di wilayah Kecamatan Tempuran meliputi 3 desa diantaranya Desa Pancakarya, Desa Purwajaya dan Desa Pagadungan.

Foto saat kegiatan Reses di 3 titik lokasi berbeda

Dalam kesempatannya, Mulyana mengungkapkan bahwa dirinya berkeinginan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam hal penyerapan aspirasi.

"Sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat, saya ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya dalam hal penyerapan aspirasi yang memiliki nilai kebermanfaatan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mulyana berharap agar usulan-usulan yang diserapnya dalam reses tersebut, bisa sepenuhnya terealisasi kedepannya.

"Untuk usulan apapun dalam reses ini, semoga apapun aspirasi yang terserap, itu bisa sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana mestinya, dan juga sesuai dengan apa yang menjadi bidang saya di Komisi lll DPRD Karawang" harap Pria yang juga merupakan Ketua Fraksi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Karawang tersebut.

Dalam kunjungan resesnya, kedatangan Mulyana disambut baik oleh masyarakat dengan penuh keakraban dan candaan seolah tak ada sekat antara seorang pejabat dan masyarakat.

Sementara itu, untuk Reses l Tahun Sidang 2024 - 2025 tersebut rencananya akan digelar di kecamatan lainnya yang meliputi wilayah Dapil IV Kabupaten Karawang dalam beberapa hari kedepan. (Nunu)*

IMG-20241202-WA0047(1)

Pimpin Apel Gabungan, Pj Bupati Azwardi Ajak ASN Tingkatkan Keakraban dan Kinerja

ASN Aceh Barat

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Azwardi, memimpin apel pagi bersama seluruh Kepala SKPK, Camat, serta ASN yang bertugas di lingkungan kompleks Kantor Bupati, Senin (02/12/2024) Dalam kesempatan tersebut, Azwardi menekankan pentingnya membangun keakraban di antara ASN guna menghindari sikap ego sektoral dan apatisme dalam menjalankan tugas.

“Kita harus membuka ruang diskusi dan saling berbagi pendapat agar tercipta sinergi yang baik dalam melaksanakan pembangunan daerah,” ujar Azwardi di hadapan peserta apel.

Dalam sambutannya, Azwardi juga menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan Pilkada di Aceh Barat yang berlangsung aman dan lancar. Ia mengapresiasi upaya bersama seluruh pihak yang memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Selain itu, ia turut memberikan apresiasi atas pencapaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2025 yang telah selesai tepat waktu dan kini sedang dalam proses verifikasi di tingkat provinsi.

“Kita patut bersyukur atas capaian ini. Namun, mari kita terus berpacu dengan waktu untuk meningkatkan serapan APBK 2024 yang saat ini baru mencapai 74,25%, dengan pendapatan sebesar 84,7%,” tambahnya.

Disisi lain Azwardi juga mengungkapkan kebanggaannya atas peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang kini berada di peringkat 10 besar, naik signifikan dari posisi ke-2 terbawah, ungkap Azwardi.

Tidak hanya itu, Azwardi turut bangga atas pencapaian Aceh Barat dalam memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Kopi Khop, ikon khas daerah. Sertifikat HAKI tersebut secara simbolis diserahkan oleh Azwardi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) dalam apel tersebut. Ia mengajak seluruh ASN untuk mempromosikan Kopi Khop melalui berbagai kegiatan guna menjadikannya lebih dikenal di tingkat nasional dan internasional.

“Ini adalah warisan kebanggaan Aceh Barat. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk mengembangkan potensi daerah melalui Kopi Khop,” pungkas Azwardi.

Dengan semangat kebersamaan dan fokus pada peningkatan kinerja, Azwardi optimistis Aceh6 Barat dapat terus melangkah maju menuju pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.(Muhibbul Jamil)*

IMG-20230529-WA0078-1024x717

Partisipasi Masyarakat Terhitung Rendah, Askun Sebut KPU Karawang Gagal

Asep Agustian, S.H., M.H., (Askun)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR- Pemerhati Politik dan Pemerintahan Asep Agustian, S.H., M.H., soroti rendahnya pemilih di Pilkada Karawang, sehingga penggunaan anggaran di KPU Kabupaten Karawang dipertanyakan, untuk apa saja dan kemana saja?.

Asep Agustian meminta dalam hal ini Aparat Penegak Hukum untuk turun selidiki anggaran di KPU Karawang.

"Sebelumnya saya mohon maaf yah kalau komentar atau statetmen saya ada yang tersinggung silahkan disanggah, nah ketika tingkat pemilih di Pilkada Karawang, saya nilai KPU gagal,"ungkap Askun sapaan akrab Asep Agustian, Sabtu 30 November 2024.

Askun menegaskan kenapa dikatakan gagal, karena ini dibawah 70 persen.

"Maka pertanyaan saya berapa sih anggaran yang diturunkan oleh Pusat ke Kabupaten dalam Pilkada ini, tolong sampaikan oleh KPU publik harus tahu, berapa milliar, berapa puluh milliar atau berapa trilliun kah, saya bertanya karena tidak tahu soal itu,"kata Askun.

Askun mengherankan sejauh ini sosialisasi Pilkada yang dilakukan KPU seperti apa, sehingga masyarakat kurang minat untuk mencoblos.

"Maka saya katakan tadi dibawah 70 persen lalu sisanya kemana,?apakah ada sebuah permainan lain, apakah ada indikasi-indikasi lain, saya nggak tahu itu, jadi saya berharap KPU menyampaikan seluruh jumlah anggaran untuk apa saja biar masyarakat tahu,"ucapnya.

"Yang mengherankan dan saya amati selama ketika akan pelaksanaan Pilkada berbeda dengan Kabupaten lain debat dilaksanakan 2 kali tetapi di Karawang hanya 1 kali, dalam hal ini saya sangat meminta kepada KPU tolong sampaikanlah kepada publik, karena masyarakat Karawang nggak buta, nggak tuli dan nggak bodoh, jadi saya mewakili masyarakat bertanya ke KPU, agar bisa disampaikan ke publik,"timpalnya.

Kembali Askun menegaskan, meminta KPU Kabupaten Karawang untuk memaparkan terkait rendahnya pemilih di Pilkada dan penggunaan anggaran.

"jelaskan semua kepada publik, jelaskan semua kepada masyarakat apakah itu melalui medsos atau melalui hal lain silahkan bahwa anggaran itu sekian, apabila tidak jelas saya meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk menelisik anggaran yang digelontorkan sesuai atau tidak, dan apabila APH diam atau bungkam tidak melakukan action, maka antara APH dan KPU ada apa?"kata Askun.

"Saya minta APH turun menentukan sikap, kalau memang ini toh tidak ada kecurangan, penggelembungan, dan pendapatan memperkaya satu sisi, jadi jangan hanya sekedar diam, diam dan diam, kan belum tentu KPU bersih, Bawaslu bersih atau penyelenggara ini bersih, saya harap APH harus segera turun,"tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis belum berhasil menghubungi pihak KPU Karawang untuk mendapatkan keterangan maupun tanggapan terhadap adanya statement tersebut. (red)*

IMG-20241128-WA0080

Rangkaian Kegiatan HGN dan HUT PGRI ke 79, PGRI Karawang Gelar Lomba Mewarnai dan Talk Show “Perlindungan Guru” di Mall KCP Karawang

Acara Lomba Mewarnai dan Talk Show "Perlindungan Guru"

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2024 dan HUT PGRI ke 79, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang menggelar lomba mewarnai Tingkat TK dan PAUD dan Talkshow bertema : "Perlindungan Guru" yang diselenggarakan di Atrium Mall Karawang Central Plaza (KCP). Kamis (28/11/24).

Dalam kegiatan lomba mewarnai, diikuti oleh sekitar 90 peserta dari TK dan 90 peserta perwakilan PAUD se-Kabupaten Karawang (3 TK dan 3 PAUD untuk peserta dari perwakilan masing-masing Kecamatan).

Penyelenggaraan Lomba Mewarnai Tingkat TK dan PAUD

Usai lomba mewarnai berlangsung dan ditutup dengan pengumuman pemenang pada lomba mewarnai tersebut, dilanjutkan dengan acara Talk show "Perlindungan Guru" yang dihadiri oleh Ketua PGRI beserta jajaran pengurus di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Karawang.

Adapun untuk narasumber dalam talk show tersebut diantaranya adalah Drs. Cecep Mulyawan, M.M., selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, H. Uyat, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua PGRI Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H., selaku Ketua DPRD Karawang, Prof. dr. Eigen Justisi, S.H., M.H., selaku LKBH PGRI Kabupaten Karawang, dan dihadiri oleh perwakilan dari Kejari Karawang.

Talk Show "Perlindungan Guru"

Pada pembukaan acara Talk Show, di isi dengan sambutan dari Ketua PGRI sekaligus laporan dari ketua panitia pada rangkaian kegiatan lainnya, baik yang telah diselenggarakan maupun kegiatan yang masih akan digelar dalam beberapa waktu mendatang.

Selain sambutan, juga dilakukan simbolis penyerahan SK dari Ketua PGRI kepada Eigen Justisi S.H., M.H., yang secara resmi telah diangkat menjadi LKBH PGRI di Kabupaten Karawang.

Dalam talk show tersebut, di bahas seputar permasalahan antara siswa dan guru yang belakangan sering terjadi dan sering berujung pada kasus hukum. Dan atas dasar hal tersebut, Ketua PGRI Karawang mengakui bahwa peran LKBH untuk PGRI akan teramat sangat penting dalam menyikapi kemungkinan permasalahan yang akan terjadi kedepannya.

Dalam pernyataannya, Eigen justisi menegaskan bahwa dirinya akan berada di garda terdepan untuk pendampingan perlindungan hukum jika nantinya terdzolimi dengan adanya diskriminasi maupun kriminalisasi guru di Kabupaten Karawang.

Hal tersebut pun diamini oleh H. Endang Sodikin selaku Ketua DPRD Karawang, dimana menurutnya segala bentuk perlindungan hukum bagi guru merupakan bagian yang sangat penting.

Live Performance Risty Tagor

Usai talk show berlangsung, acara ditutup dengan panggung hiburan dari talent binaan PGRI Karawang bersama bintang tamu Risty Tagor. (Nunu)*

IMG-20241127-WA0077

Pj Bupati Aceh Barat Pantau TPS Usai Nyoblos di TPS 003 Gampong Drien Rampak

Azwardi, Pj. Bupati Aceh Barat (Tengah)

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Azwardi, AP, M.Si, memulai pelaksanaan Pilkada 2024 dengan menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Gampong Drien Rampak, Rabu (27/11/2024).

Setelah memberikan hak suaranya, Azwardi mengungkapkan harapannya agar proses Pilkada berjalan lancar, aman, dan damai hingga tahap penghitungan suara. "Sebagai warga negara, menggunakan hak pilih adalah bentuk tanggung jawab kita. Saya berharap Pilkada hari ini mencerminkan kedewasaan demokrasi masyarakat Aceh Barat," ujarnya.

Usai mencoblos, Azwardi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan peninjauan ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada di berbagai lokasi, antara lain, Lembaga Kemasyarakatan, TPS Budha Sutci / Peunaga Rayeuk, TPS Ujong kalak

Azwardi bersama Danrem 012/Teuku Umar Kolonel Inf Herdian, utusan Polda Aceh, Dandim 0105 Aceh Barat Letkol Inf Hendra Mirza, dan Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana serta Kajari Siswanto memastikan jalannya proses pemungutan suara Pilkada di Aceh Barat berlangsung aman dan lancar.

Azwardi juga menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi ini. "Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana kondusif, sehingga Pilkada ini benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat," tuturnya.

“Antusiasme masyarakat Aceh Barat patut diapresiasi. Kami berharap partisipasi ini menjadi cerminan kematangan demokrasi di daerah kita,” tambah Azwardi.

Dalam pantauan ke sejumlah TPS, Azwardi mengungkapkan apresiasinya terhadap antusiasme masyarakat yang tinggi untuk memberikan hak pilih. "Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, proses pemungutan suara di Aceh Barat berjalan aman dan lancar," ujarnya.

Sedangkan Kapolres Aceh Barat, AKBP Andi Kirana, menyampaikan bahwa secara umum tidak melakukan pengamanan khusus selama Pilkada berlangsung. Namun, di daerah Sikundo, yang memerlukan penggunaan perangkat komunikasi handy talky (HT) karena keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah tersebut.

Kondisi ini tidak menghalangi kelancaran Pilkada di Aceh Barat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat menciptakan suasana yang kondusif untuk berlangsungnya pesta demokrasi.

Tim pengamanan dan penyelenggara terus memantau jalannya Pilkada hingga tahap penghitungan suara selesai. (Muhibbul Jamil)*

IMG-20241126-WA0033

DPRK Aceh Barat Sahkan Qanun APBK 2025

Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Tahun Anggaran 2025

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menggelar rapat paripurna ke-IX masa sidang ke-III tahun 2024 di ruang sidang utama DPRK Aceh Barat, Selasa (26/11/2024). Dalam rapat ini, disampaikan pendapat akhir fraksi sekaligus pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Tahun Anggaran 2025.

Mengusung tema “Memacu Pertumbuhan Ekonomi melalui Stabilisasi Produktivitas, Pengembangan Hilirisasi Produk, serta Meningkatkan Daya Saing Daerah,” APBK 2025 dirancang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Aceh Barat.

Pj Bupati Aceh Barat, Azwardi, AP, M.Si, menjelaskan bahwa rancangan APBK 2025 telah melalui pembahasan intensif bersama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Komposisi anggaran yang disahkan adalah: Pendapatan Daerah: Rp 1.417.227.408.136, Belanja Daerah: Rp 1.538.928.786.098, Pembiayaan Daerah: Rp 121.701.377.962

Azwardi menegaskan pengesahan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRK. "Ini merupakan pengesahan dan persetujuan bersama APBK 2025 yang mencerminkan komitmen kita dalam mendukung pembangunan Aceh Barat," ujarnya.

Azwardi juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif melalui peningkatan disiplin pelaksanaan kegiatan, percepatan pengadaan barang dan jasa, serta monitoring berkala. Ia juga meminta agar program-program yang dirancang fokus pada kebutuhan masyarakat, mendukung prioritas nasional, dan memenuhi standar pelayanan minimal, jelasnya.

Ia mengaskan Tujuh Prioritas Pembangunan 2025
DPRK dan Pemerintah Aceh Barat menetapkan tujuh isu utama pembangunan yang menjadi prioritas tahun depan:

  1. Meningkatkan nilai tambah produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 2. Memperbaiki kualitas layanan kesehatan dan pendidikan guna mewujudkan SDM unggul. 3. Mendorong budaya riset dan inovasi untuk mencapai target pembangunan. 4. Menyediakan infrastruktur dasar di berbagai sektor pembangunan. 5. Meningkatkan mutu layanan publik melalui akselerasi teknologi informasi. 6. Mengoptimalkan potensi daerah untuk memperkuat daya saing. 7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selain pengesahan APBK 2025, rapat paripurna ini juga menandai penutupan masa sidang ke-III DPRK Aceh Barat tahun 2024. Seluruh fraksi DPRK, yakni Fraksi PAN, PA, Golkar, Gerindra, dan Dinamis, sepakat menerima laporan akhir yang disampaikan Bupati.

Azwardi berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi mendukung pelaksanaan Pilkada serentak yang akan berlangsung Rabu (27/11). Ia mengimbau agar proses demokrasi ini berjalan lancar, damai, dan sukses.

Dengan disahkannya APBK 2025, Pemerintah Aceh Barat optimis pembangunan daerah dapat berjalan optimal, memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. “Kualitas perencanaan harus ditingkatkan untuk memastikan program berjalan sesuai target dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkas Azwardi (Muhibbul)*

IMG-20241124-WA0076

Pj Bupati Aceh Barat Gelar Sinergi Forkopimda untuk Wujudkan Pilkada Kondusif

Kegiatan Sinergi Forkopimda Aceh Barat

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT– Dalam rangka menciptakan suasana kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Penjabat (PJ) Bupati Aceh Barat, Azwardi, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisi Independen Pemilihan (KIP), Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), dan awak media menggelar Sinergi Forkopimda pada Minggu (24/11/2024).

Acara yang dirangkai dengan coffee morning ini dilanjutkan dengan olahraga tenis bersama di lapangan tenis Kodim 0105 Aceh Barat. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mempererat hubungan antar lembaga, tetapi juga memperkuat koordinasi demi menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama tahapan Pilkada, kata Azwardi.

Azwardi menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menghadapi dinamika Pilkada.
"Kondusivitas daerah adalah kunci utama suksesnya pelaksanaan Pilkada. Kolaborasi antara Forkopimda, KIP, Panwaslih, dan media sangat penting untuk menjamin transparansi, keamanan, serta keadilan dalam setiap tahapan pemilihan," ujar Azwardi.

Ia juga mengajak media untuk berperan aktif menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Menurutnya, peran media sangat strategis dalam menangkal penyebaran berita bohong (hoaks) yang dapat memicu keresahan selama Pilkada.

Disisi lain Komandan Kodim 0105 Aceh Barat, letkol, Inf Hendra Mirza yang turut bersama dalam kegiatan tersebut, memberikan apresiasi atas inisiatif ini. Ia berharap sinergi seperti ini dapat terus terjalin guna menjaga stabilitas daerah.

Hendra juga mengapresiasi upaya berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, Komisi Independen Pemilihan (KIP), dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih), yang terus bekerja keras untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai aturan.

"Kita semua tentu berharap Pilkada ini berjalan dengan baik, tanpa adanya konflik atau pelanggaran yang bisa mencederai nilai-nilai demokrasi. Mari kita wujudkan Pilkada yang damai dan adil," kata Hendra

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu negatif atau berita hoaks yang berpotensi memecah belah. Menurutnya, pemilih harus cerdas dalam menyaring informasi serta menggunakan hak pilihnya secara bijak demi masa depan daerah yang lebih baik.

"Semoga Pilkada ini tidak hanya menjadi pesta demokrasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat," tutup Hendra.

Pilkada 2024 di Aceh Barat menjadi salah satu agenda penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan. Harapan akan terciptanya suasana yang kondusif dan hasil yang berkualitas terus digaungkan oleh berbagai pihak, tutupnya. (Muhibbul Jamil)*