admin

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Berawal dari kabar adanya pemasangan paving blok di Jl. Tuparev yang bersumber dari anggaran CSR PLTGU PT. JSP pada bulan Agustus lalu, Masyarakat Cilamaya yang tergabung dalam Gema Cikamaya (Gerakan Masyarakat Cikalong - Cilamaya) mengajukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPRD Karawang. Rabu (9/10/24).

Bahkan, RDP tersebut 2 kali digelar. Dimana RDP Pertama digelar pada Tanggal 12 September 2024 yang diterima Asep Ibe selaku Anggota DPRD Karawang, kemudian yang kedua kalinya pada Tanggal 9 Oktober 2024 yang diterima oleh H. Endang Sodikin selaku Ketua DPRD Karawang dan H. Ledeng bersama Anggota Dewan lainnya dari Komisi 3 dan 4.

H. Elyasa Budianto selaku Komandan Aksi Gema Cikamaya dalam RDP tersebut menerangkan bahwa pemicu dari adanya gerakan tersebut adalah kesakithatian masyarakat Cilamaya tentang langkah Bupati Karawang yang dinilai tidak adil.

"Maka, pada Tanggal 2 September 2024 Gema Cikamaya menyampaikan surat permohonan RDP kepada DPRD Karawang, sebab Bupati Aep pada pertengahan Agustus 2024 telah melakukan langkah yang membuat sakit hati masyarakat Cilamaya. Betapa tidak, sebab hal itu Bupati mengesampingkan dialog dengan masyaramar sekitar Cilamaya dari laut muara sebagai dapur pipa-pipa dari PT. JSP. Selain itu, jalan raya Cikalong - Cilamaya saat ini kondisinya juga parah miring-miring dan berlobang," terangnya.

Lebih lanjut, pria yang dikenal kritis dan aktif membela masyarakat tersebut juga dengan tegas menyebutkan bahwa Gema Cikamaya mampu menghadirkan realitas kesaksian langsung dari masyarakat yang mengalami penderitaan akan adanya kerusakan yang disebabkan oleh adanya PLTGU tersebut.

"Realitas yang dimaksud adalah bukan mengada ada, bisa dibuktikan dilapangan! Nah, ditengah kondisi seperti ini Bupati Aep pada pertengahan Agustus malah melakukan pemasangan paving blok, artinya tidak memiliki sensitifitas sebagai pemimpin terhadap lingkungan Cilamaya dan tidak punya sikap sense of crisis," pungkasnya. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR – Pemuda Muhammadiyah Kuningan menyampaikan keprihatinannya atas kekosongan sejumlah jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kuningan yang dinilai telah mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik. Kondisi ini dianggap sebagai masalah serius yang berpotensi merusak efektivitas pemerintahan di berbagai sektor. Senin (7/10/24).

Menurut Ketua Pemuda Muhammadiyah Kuningan, Mohamad Agung Tri Sutrisno, SH, kekosongan jabatan ASN tersebut telah dimanfaatkan oleh sejumlah oknum dari tim pemenangan bupati untuk kepentingan politik. "Praktik ini mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mengganggu integritas birokrasi. ASN harus bebas dari intervensi politik dan kepentingan pribadi," ujarnya.

Dalam rangka menjaga profesionalitas dan kualitas birokrasi, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kuningan mendesak agar segera dilaksanakan proses open bidding yang transparan dan profesional untuk mengisi jabatan-jabatan ASN yang kosong. Proses ini, menurut mereka, harus diprioritaskan agar posisi strategis diisi oleh orang-orang yang kompeten, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip meritokrasi.

Pemuda Muhammadiyah Kuningan juga menyatakan dukungan penuh kepada Penjabat (Pj) Bupati Kuningan untuk segera mengambil langkah konkret dalam melaksanakan open bidding tersebut. “Langkah ini sangat penting untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tambah Agung.

Pemuda Muhammadiyah Kuningan juga mengajak semua pihak, terutama yang terlibat dalam politik lokal, untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan golongan atau pribadi. "ASN bukan alat politik, melainkan pilar utama yang harus mendukung fungsi pemerintahan," tutupnya.

Pemuda Muhammadiyah Kuningan berkomitmen untuk terus mengawal proses ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menjaga integritas birokrasi di Kabupaten Kuningan. (Iwan)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pengacara kondang Asep Agustian, SH., MH., yang akrab disapa Askun, menanggapi tajam isu yang menyudutkan Acep Jamhuri. Menurutnya, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan tidak memiliki dasar dan hanya bertujuan menggiring opini publik secara tidak bertanggung jawab. Askun menegaskan bahwa orang yang melontarkan tuduhan itu tidak memahami organisasi, terutama Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

"KORPRI itu adalah organisasi mandiri dengan struktur yang jelas, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, anggota dan yang lainnya. Kebetulan, Acep Jamhuri menjadi ketua, namun karena akan mencalonkan diri sebagai Bupati, ia telah mengundurkan diri Atas Permintaan Sendiri (APS)," ujar Askun pada Minggu (6/10/2024).

Menurut Askun isu yang menuding Acep Jamhuri menggelapkan dana KORPRI adalah untuk membunuh karakter Acep Jamhuri.

"Isu ini sengaja dilontarkan untuk membunuh karakter Acep Jamhuri karena takut jagoannya kalah," ujarnya.

Askun meminta pihak yang melontarkan tuduhan tersebut untuk belajar memahami lebih dulu bagaimana organisasi KORPRI bekerja, terutama peran Sekretaris dan Bendahara yang juga bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.

"Mereka yang berbicara sembarangan ini jelas tidak paham bagaimana mekanisme dalam KORPRI. Keuangan dikelola oleh Bendahara, bukan hanya Ketua. Jadi, silakan tanya langsung kepada Sekretaris dan Bendahara KORPRI jika ada kecurigaan, jangan asal bicara tanpa dasar," tegasnya.

Askun juga mengingatkan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah, dan menantang pihak yang menuduh untuk melapor jika memiliki bukti konkret, bukan hanya menggiring opini publik.

"Kalau memang ada bukti, laporkan saja. Jangan hanya bicara di luar tanpa dasar, itu hanya menunjukkan ketidakpahaman dan keinginan untuk menjatuhkan," tutur Askun.

Askun menyarankan kepada yang melontarkan isu tersebut untuk belajar dan bertanya terlebih dahulu kepada yang faham terkait Organisasi KORPRI.

"Makanya tanya dulu kepada orang yang tahu biar ngerti dan sebelum bicara itu sebaiknya ngaca dulu, apakah pantas ngomong seperti itu. Ngomong yang tidak ada isinya kalau kata orang sunda itu ngahambur bacot," pungkasnya.

Askun juga berpesan agar masyarakat bijak dalam menerima informasi agar tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tak jelas kebenarannya. (red)*