admin

Jendela Jurnalis Karawang -
Bupati Cellica Nurrachadiana dilaporkan ke Presiden Republik Indonesia. Selaku Pejabat Pembina kepegawaian, Bupati Cellica dianggap lalai dan diduga membiarkan jabatan strategis di lingkungan pemda Karawang dibiarkan kosong dan lebih gemar jabatan kosong itu di Plt-kan. Banyak jabatan Plt melebihi 6 bulan lamanya, bahkan ada yang hampir dua tahun.

Hal tersebut diungkapkan Sekjen Kompak Reformasi, Pancajihadi Al Panji dalam keterangan tertulisnya yang dikirimkan ke salah satu redaksi media online, Selasa (23/8/2022).

Menurut Panji, hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara, dimana seorang Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahkan kata Panji lagi, menurut Peraturan Menteri Aparatur Negara nomor 13 tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Pimpinan Tinggi, baik itu Utama, Pratama, dan Madya, menyebutkan jika posisi Pelaksana Tugas (Plt) maksimal hanya enam bulan dan Peraturan Menteri Aparatur Negara nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Pimpinan Tinggi, baik itu Utama, Pratama, dan Madya menyebutkan jika posisi Pelaksana Tugas (Plt) maksimal hanya enam bulan.

"Kita tidak tahu apa motivasi Bupati untuk tidak segera melakukan pengisian jabatan kosong tersebut, seolah di lingkungan Pemda Karawang miskin sumber daya manusia dan ini bukanlah pembiaran jabatan kosong. Ini bukanlah diskresi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana diskresi itu suatu keputusan yang dibuat karena belum ada aturannya. Dan menurut kami, membiarkan jabatan kosong bukanlah diskresi, karena semua sudah diatur termasuk lamanya jabatan Plt," ungkap Panji.

Lebih lanjut, Panji mengatakan, bahwa pihaknya telah mengirimkan surat laporan tertulis bernomor 198/LSMKR-LP/VIII/2022, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Tertanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sekjen LSM Kompak Reformasi Pancajihadi AL Panji.

"Surat laporan tertulis ini juga ditembuskan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Apratur Sipil Negara (KASN), Gubernur Jawa-Barat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa-Barat. Surat laporan dan tembusan kami buat dan dikirim online portal lembaga masing-masing dan melalui pos tercatat," terangnya.

Selain itu pihaknya menyurati juga APH untuk meminta menyelidiki, apakah pembiaran jabatan kosong ini merupakan penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada kerugian negara.

"Kami juga menilai hal ini rawan penyalahgunaan APBD. Memang seorang Plt Itu tidak mendapat dobel uang tunjangan tapi ada pos-pos yang lain berpotensi disalahgunakan cenderung kegiatan fiktif dan ini tugas APH untuk menyelidikinya," tandasnya.

Panji berharap, surat nya itu mendapat atensi dan ada follow up-nya. (Red).

Jendela Jurnalis Karawang-
Benang kusut problem pengelolaan Perumdam Tirta Tarum hingga kini masih belum terurai. Para direksi yang telah habis masa jabatan kemudian dikabarkan diperpanjang jabatannya untuk enam bulan kedepan ternyata hingga kini mereka belum kantongi SK.

Imbas leletnya Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana selaku kuasa pemilik modal (KPM) Perumdam Tirta Tarum keluarkan SK perpanjangan direksi ternyata berdampak terhadap pelayanan kepada pelanggan jadi terganggu.

Akibat tunggakan listrik yang dikabarkan capai ratusan juta rupiah, PLN memutuskan aliran listrik untuk perumdam, sehinnga aliran air perumdam kepada pelanggan sempat terhenti.

Sontak sejumlah pelanggan perumdam sangat mengeluhkan terhentinya aliran air ke mereka.

“Iya betul, aliran air perumdam mati sejak magrib,” ucap Arif Budiman, pelanggan yang tinggal di perumahan Pepabri ini kepada awak media, Minggu (21/8/2022).

Menurutnya, masalah matinya aliran air ini bentuk ketidakmampuan Bupati yang disebabkan terjadinya kekosongan direksi.

“Saya dengar direksi lama diperpanjang tapi belum diberi SK, sehingga tidak bisa mengambil kebijakan apapun yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, termasuk mengeluarkan uang untuk kepentingan perusahaan (Perumdam),” ujarnya.

“Ingat, ini menyangkut dengan kepentingan pelayanan publik yang fundamental, yakni penyediaan air bersih. Cobalah urusan begini ini enggak usah terlalu kental nuansa kepentingan politik dan kepentingan lain selain kepentingan perusahaan. Raport merah untuk Bupati Karawang yang gagal mengelola pelayanan masyarakat. Padahal ketersediaan air bersih itu mutlak harus ada dan kewajiban pemerintah,” timpalnya.

Mendapati keluhan pelanggan, pemerhati kebijakan pemerintah Asep Agustian ‘semprot’ kinerja Cellica. Dirinya pun merasakan kekecewaan yang mendalam terhadap Cellica yang dinilai lelet keluarkan SK perpanjangan jabatan direksi.

“Dicabutnya aliran listrik oleh PLN ke Perumdam Tirta Tarum merupakan buntut kekosongan direksi. Ini kan jelas merugikan masyarakat Karawang yang jadi pelanggan perumdam,” kata Askun, sapaan populernya kepada media. Minggu malam (21/8/2022).

Askun menilai, jika SK perpanjangan direksi dikeluarkan tanpa diiringi penerbitan SK pembentukan panitia seleksi (pansel) juga berpotensi ‘cacat’.

“Akan lebih parah akibatnya nanti. Apakah jabatan direksi akan terus-terusan diperpanjang?” ketusnya.

Tak hanya persoalan perumdam, Askun pun turut menyorot leletnya kinerja Cellica dalam memutasi dan merotasi sejumlah pimpinan OPD yang kosong.

“Mau apalagi kepentingannya (Cellica)? Mau terus-terusan perpanjangan Plt? Apakah tidak ada lagi orang yang kompeten untuk mengisi kekosongan tersebut? Saya betul-betul kecewa terhadap leletnya kinerja Cellica yang imbasnya kemana-mana,” tandasnya. (Red).

Jendela Jurnalis Karawang -
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang yang kini dipimpin DA disorot publik. Pasalnya, OPD Pemkab Karawang yang paling banyak menyedot anggaran APBD tersebut dinilai "bobrok"

Kebobrokan itu terindikasi dari adanya temuan BPK berupa kelebihan bayar bernilai miliaran rupiah dan adanya dugaan gratifikasi yang melibatkan langsung DA dengan seorang pengusaha.

Menyikapi adanya temuan BPK, anggota Badan Anggaran yang juga Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, mengaku pihaknya sudah menyampaikan masukan-masukan, sejauh mana soal penyelesaian temuan BPK tahun 2021 dengan total sekitar Rp1,2 miliar, termasuk kelebihan bayar dan denda indikatornya.

“Kita sudah minta laporan apa progres pada minggu depan dan bulan depan. Kemungkinan minggu depan sisa dari Rp1,2 Milyar itu Rp600 juta, sisanya akan ada diselesaikan setengahnya kurang lebih Rp300 juta pada minggu ini,” ucapnya seperti dilansir media online baper.co.id. kemarin.

Belum selesai masalah temuan BPK, publik Karawang dikagetkan dengan adanya pemberitaan soal seorang pengusaha, HA, yang mengaku sudah memberikan uang sebesar Rp220 juta kepada DA melalui orang kepercayaannya berinial RB (almarhum).

HA diduga telah memberikan sejumlah uang tersebut dengan harapan mendapatkan paket proyek di Dinas PUPR yang bersumber dari dana APBD Karawang.

Namun HA merasa kecewa, setelah dua tahun lebih, paket pekerjaan tak kunjung didapatkan HA dan menganggap Kepala Dinas PUPR Karawang disinyalir telah ingkar janji.

Ketua DPC Peradi Karawang, Asep Agustian, angkat suara terhadap masalah tersebut.

Ia menegaskan, tidak boleh ada praktik jual-beli proyek pekerjaan di dinas manapun, semua harus sesuai dengan SOP atau prosedur yang berlaku.
Dalam kasus ini, Askun sapaan Asep Agustian, menilai adanya dugaan praktek transaksional dengan indikasi Kepala dinas PUPR diduga menjanjikan paket pekerjaan untuk membayar hutang kepada HA.

“Dalam hukum adanya proses transaksional jual beli proyek pekerjaan, yang memberi dan menerima uang dapat di kenakan hukuman,” kata praktisi hukum yang dikenal kritis ini.

"Tidak diperbolehkan seseorang memberi sesuatu kepada pejabat dinas terkait untuk memperlancar mendapatkan suatu proyek pekerjaan," sambungnya.
Hal senada disampaikan Wakil Sekjen DPP LSM Laskar NKRI, Ace Sudiar.

“Jelas ini mengandung persepsi bahwa untuk mendapatkan paket pekerjaan di Dinas tersebut, kontraktor sebelumnya harus memberi sejumlah uang,” ujar Ace, Kamis (18/8/2022), dilansir dari infoka.id.

Maka dengan demikian, Ace menegaskan, jika persepsi itu benar maka mungkin saja potensi pelanggaran hukumnya mengarah kepada tindak pidana suap atau gratifikasi.

“Kami menunggu sikap Aparat Penegak Hukum (APH) apakah akan mengambil langkah, untuk memastikan bahwa ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa gratifikasi atau tidak,” tandasnya. (Red).

Jendela Jurnalis Karawang -
Adanya pemberitaan terkait pengakuan seorang kontraktor rekanan yang mengaku sudah memberikan uang sebesar Rp. 220.000.000, kepada salah satu orang kepercayaan Kepala Dinas PUPR Karawang, berinisial RB (almarhum) menjadi sorotan pengacara kondang dan pemerhati kebijakan publik, H. Asep Agustian, SH.,MH.

Seperti di ketahui, kontraktor penyedia jasa berinisial HA, diduga telah memberikan sejumlah uang tersebut diduga dengan harapan mendapatkan paket proyek yang bersumber dari dana APBD Karawang.

Namun HA merasa kecewa, setelah dua tahun lebih, paket pekerjaan tak kunjung di dapatkan HA, dan menganggap Kepala Dinas PUPR Karawang disinyalir telah ingkar janji.

Menanggapi hal tersebut, Asep Agustian menegaskan, tidak boleh ada praktik jual-beli proyek pekerjaan di dinas manapun, semua harus sesuai dengan SOP atau prosedur yang berlaku.

Dalam case ini, Askun sapaan Asep Agustian, menilai adanya dugaan praktek transaksional, Kepala dinas PUPR diduga menjanjikan paket pekerjaan untuk membayar hutang kepada HA.

Askun menjelaskan, dalam hukum adanya proses transaksional jual beli proyek pekerjaan, yang memberi dan menerima uang dapat di kenakan hukuman.

"Tidak diperbolehkan seseorang memberi sesuatu kepada pejabat dinas terkait untuk memperlancar mendapatkan suatu proyek pekerjaan," ujarnya saat di hubungi jurnalis melalui sambungan seluler, Rabu (17/8/2022) malam.

Askun menegaskan, persoalan ini harus jelas jangan sumir, apa pun bentuk dan ceritanya paket pekerjaan tidak bisa di perjualbelikan.

"Ini ada apa paket pekerjaan kok bisa di perjualbelikan," ujarnya.

Askun kembali menegaskan, jika memang terbukti ada jual beli paket, maka kedua duanya bisa di jerat hukum.

"Yaa, tentu dong, kalau terbukti ada jual beli paket pekerjaan, antara HA dan DA dapat dijerat secara hukum" pungkasnya. (Red)