admin

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang tengah merealisasikan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Pakis - Muara Bungin, dimana dalam pelaksanaannya dipadukan dengan realisasi penurapan atau pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT). Kamis (31/10/24).

Namun dalam pelaksanaannya, proyek peningkatan jalan yang menelan anggaran hingga 1 miliar lebih menuai polemik dikalangan masyarakat sekitar. Pasalnya, berjalannya proyek tersebut diduga luput dari pengawasan dari dinas terkait, sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kualitas bangunan.

Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan salah satu warga Dusun 04 mengatakan bahwa dirinya merasa heran, lantaran baru kali ini melihat pekerjaan penurapan yang dalam pelaksanaannya tumpang tindih atau dipasang diatas bangunan turap yang sebelumnya sudah ada.

"Jelas Pak, pemasangan batu ini akan berdampak buruk, karena cara kerjanya terlihat dengan jelas memasang batu kali di atas pondasi yang lama. Dari sekian banyak proyek turap, baru kali ini saya melihat pekerjaan ini mengunakan atau nangkring di pondasi yang lama.l," cetus warga yang enggan di sebutkan namanya tersebut kepada Jendela Jurnalis.

Menurutnya, pelaksanaan proyek yang menelan anggaran hingga satu milyar lebih yang mencakup pekerjaan penurapan dan peningkatan jalan tersebut juga dinilai dikerjakan terburu -buru dan asal jadi, dengan siasat yang penting berbentuk tanpa memikirkan kualitas dan kuantitas.

"Saya yakin turap ini tidak akan bertahan lama dan pasti ambruk," ungkapnya.

Diketahui, proyek yang berlokasi di Dusun Bungin. RT. 04/02, Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya, Karawang, Jawa barat tersebut dikerjakan oleh PT. Mozzam Anugrah Utama, dengan judul "PENINGKATAN JALAN TANJUNG PAKIS - MUARA BUNGIN" dengan volume P = 705 M, L = 4 M, P = 52 M, L = 4.5 M, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.329.882.874,00,- (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang TA 2024.

Namun sayangkan, didalam papan informasi tidak dijelaskan secara spesifik terkait volume untuk pembangunan TPT, sehingga masyarakat pun merasa khawatir ada sesuatu yang disembunyikan atas dasar kepentingan oknum pelaksana nakal.

Selain itu, warga juga menduga bahwa proyek tersebut berjalan tanpa pengawasan dan terkesan ada pembiaran dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Karawang.

"Sepertinya pengawas dinas PUPR bekerja di rumah makan, bukan bekerja sebagaimana mestinya," sindir salah satu masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana atau pemborong dari CV. Mozzam Anugrah Utama masih sulit untuk ditemui, begitupun dengan pihak pengawasnya, sehingga Jendela Jurnalis belum berhasil mendapatkan keterangan resmi dari pihak terkait. (Tinggun)*

Editor : Nunu Nugraha

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Azwardi, AP, MSi, didampingi Kapolres Aceh Barat Andi Kirana, Dandim 0105 Aceh Barat Letkol Hendra Mirza, dan Kejari Aceh Barat Siswanto AS, SH, MH, melakukan peninjauan ke gudang logistik Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat, Rabu, (30/10/2024) Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan logistik guna mendukung pelaksanaan Pilkada yang akan datang.

Dalam kunjungannya, Azwardi menekankan pentingnya koordinasi yang baik untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pemilu di Aceh Barat.

Azwardi dan rombongan disambut langsung oleh Ketua KIP Aceh Barat dan jajaran, di mana mereka sempat membahas berbagai tahapan persiapan pemilu serta langkah-langkah menjaga kondusivitas dan transparansi selama proses pemilihan berlangsung.

Azwardi menyampaikan, agar KIP Aceh Barat dapat menjalankan tugas secara profesional untuk kelancaran Pilkada. "Kami berharap KIP dapat bekerja maksimal untuk menyukseskan pesta demokrasi ini," ujar Azwardi.

"Kita berharap Pilkada ini berjalan damai, lancar, dan penuh kegembiraan. Semua elemen harus saling bersinergi untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya." Ungkapnya

Azwardi mengapresiasi kesiapan logistik dan dukungan pengamanan yang solid demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. "Kesiapan logistik dan dukungan pengamanan yang solid diharapkan dapat memastikan Pilkada berjalan sukses di Aceh Barat," tambahnya.

Di sisi lain, Kapolres Aceh Barat Andi Kirana, Dandim 0105 Aceh Barat Letkol Hendra Mirza dan Kejari Siswanto juga menegaskan komitmen bersama dalam menjaga keamanan selama proses Pilkada berlangsung. "Kami siap memberikan pengamanan penuh agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan aman dan kondusif,"

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, KIP, dan aparat keamanan dalam menciptakan Pilkada yang aman, tertib, dan demokratis di Kabupaten Aceh Barat, pungkas Azwardi. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dugaan penyalahgunaan dana desa untuk peningkatan peternakan di Desa Karyamakmur yang nilainya cukup besar kisaran enam puluh juta rupiah (Rp,60.000.000) dari DD Tahap 3 TA 2023. tidak jelas kuburan nya.

Tentunya, hal tersebut memunculkan keprihatinan akan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat berharap agar pihak berwenang dapat segera melakukan investigasi untuk mengungkap borok kepala desa Karyamakmur. Selasa (29/10/24).

Berdasarkan keterangan dari warga setempat yang namanya minta dirahasiakan, dirinya mengatakan bahwa anggaran puluhan juta untuk bangunan kandang ternak sampai saat ini tidak ada fisiknya.

"Dan ini saya katakan benar adanya, dan bukan rekayasa, dan bisa saya buktikan," cetusnya.

Menurutnya, anggaran yang mencapai puluhan juta rupiah yang seharusnya untuk membantu perekonomian masyarakat tersebut justru yang terjadi malah sebaliknya.

"Lagi-lagi, masyarakat selalu dijadikan kambing hitam alias dipake tambah lumayan. Saya katakan itu hanya bohong belaka," beber narasumber yang enggan namanya dipublikasikan.

Dirinya pun bertanya-tanya, "Apakah bangunan ternak sudah direalisasikan oleh pemerintah Desa Karyamakmur? Kalaupun iya, bangunan itu kemana? terus anggaran yang cukup besar dipergunakan untuk apa dan masuknya kemana? Sudah jelas dalam APBDesa Tahun 2023, untuk bangunan kandang ternak. Akan tetapi, tidak ada satupun bangunan di wilayah Desa Karyamakmur.

"Saya hanya ingin bertanya, Pemdes Karyamakmur harus jujur dan transparan, kemana mengalirnya anggarannya? Saya beserta warga lainya minta kejujurannya,” pungkasnya

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Karyamakmur masih sulit untuk ditemui dan dimintai konfirmasi. (Team)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Beberapa warga Desa Telukjaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengungkapkan kecurigaan terkait tidak adanya perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selasa (29/10/24).

Warga menduga, bahwa Dana Desa (DD) tahap pertama Tahun 2023 yang disertakan sebagai modal BUMDes tidak dikelola dengan baik. Bahkan, ditengarai anggarannya malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Padahal, penyertaan modal BUMDes tersebut semestinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan unit usaha, guna mendayagunakan potensi ekonomi lokal. Namun, hingga kini warga merasa belum melihat adanya perubahan signifikan atau manfaat nyata dari kegiatan BUMDes. tersebut.

Terkait hal tersebut, Saepudin selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Telukjaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengakui bahwa DD Tahun 2023 yang dialokasikan untuk penyertaan modal belum digunakan secara optimal. Dari total 48 juta lebih, baru kurang dari 5 juta yang dimanfaatkan, sementara sisanya masih berada dan dikelola oleh bendahara.

“Sejauh ini, penggunaan dana tersebut hanya untuk penanaman bibit pohon mangga, dengan lokasi tak jauh dari rumah Kepala Desa. Sisanya masih dipegang bendahara,” ujar pria yang akrab disapa dengan panggilan Ending tersebut.

Sementara itu, Bendahara BUMDes yang saat ini diketahui memiliki usaha sebagai pedagang beras memegang sebagian besar dana tersebut. Hal ini memicu kecurigaan dari masyarakat bahwa dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menurut pengakuan Sekertaris BUMDes, terkait hal tersebut sudah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Karawang. Namun, masyarakat Telukjaya berharap ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang agar tidak terjadi penyalahgunaan Dana Desa.

“Sangat mengecewakan jika dana yang seharusnya untuk kesejahteraan warga tidak dimanfaatkan sesuai rencana. Kami meminta agar pihak terkait segera mengambil langkah hukum jika terbukti ada penyelewengan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Disisi lain, warga mendesak agar pengelolaan Dana Desa lebih transparan dan akuntabel, demi menghindari kecurigaan serta memastikan setiap rupiah benar-benar digunakan untuk pembangunan desa seutuhnya. (Pri)*