admin

IMG-20250111-WA0034

Disambut Antusiasme Siswa, SMK TKM Tempuran Launching Program Bank Sampah

Foto saat siswa menyetorkan tabungan sampah botol plastik

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan kepekaan siswa terhadap sampah, Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Karya Mandiri Tempuran (SMK TKM Tempuran) membentuk program 'Bank Sampah' atau tabungan sampah yang dampak positifnya akan bisa dirasakan oleh seluruh siswa. Sabtu (11/01/24).

Adapun mekanismenya, setiap siswa mengumpulkan dan membawa sampah berupa botol plastik, untuk selanjutnya disetorkan ke pengelola bank sampah sebagai tabungan yang akan dicatat berdasarkan penghitungan mingguan untuk setiap siswanya. Kemudian, hasil daripada perolehan atas pengumpulan sampah botol plastiknya bisa dicairkan secara tunai sesuai harga pasar yang berlaku. Hasilnya, tentunya bisa untuk meringankan beban orang tua siswa dalam memenuhi keperluan kebutuhan sekolah.

Selain itu, manfaat dari program tersebut juga untuk menumbuhkan kepedulian siswa dalam menciptakan kebiasaan hidup bersih, khususnya dalam menumbuhkan kepedulian dan kebersihan lingkungan di rumah maupun di sekolah untuk masa depan yang sehat, menumbuhkan kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan dan juga untuk bisa meringankan beban orang tua, untuk biaya pendidikan siswa itu sendiri.

Diketahui, sejak diberlakukan percobaan pada beberapa hari lalu dan dilakukan launching pada Sabtu 11 Januari 2024, perolehan dari hasil pengumpulan sampah botol plastik tersebut sudah mencapai 1.5 kwintal. Dimana jumlah tersebut tercatat dalam sistem aplikasi pengelolaan bank sampah di SMK TKM Tempuran.

Dalam aplikasi, tertulis bahwa partisipasi siswa yang mengikuti program bank sampah tersebut tercatat sebanyak 700 dari 847 jumlah siswa. Artinya, sebanyak 60 % siswa telah berperan aktif dan menyambut baik berjalannya program tabungan sampah botol plastik tersebut.

Eka Supriadi, S.Kom., selaku pengelola program tersebut berharap agar program bank sampah bisa dijadikan acuan dan bisa berjalan dengan baik, terlebih bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh siswa itu sendiri.

"Harapan kami program ini bisa berjalan dengan baik, berkelanjutan dan memberikan dampak positif melalui sisi pemanfaatan sampah plastik menjadi komoditi yang bernilai," pungkasnya. (Nunu)*

IMG-20250111-WA0019(1)

Kritisi Kinerja Kementerian P2MI, F-BUMINU SARBUMUSI Sebut Langkah Menteri Tak Terarah dan Diduga Lakukan Eksploitasi PMI Gaya Baru

DPP F-BUMINU SARBUMUSI

Jendela Jurnalis Jakarta - Ketua Umum Federasi Buruh Migran Nusantara Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (F-BUMINU SARBUMUSI), Ali Nurdin Abdurahman, menyampaikan kritik terhadap kinerja Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding. Menurut Ali, Karding terkesan hanya berfokus pada target jumlah pengiriman pekerja migran tanpa memperhatikan sistem tata kelola perlindungan yang seharusnya menjadi prioritas. Sabtu (11/01/24).

Menurutnya, kinerja Menteri P2MI tidak terarah. Menangkap mentah-mentah penafsiran Pesan Presiden tentang target peningkatan Devisa, padahal instruksi Presiden jelas, yaitu Perlindungan, arti dari perlindungan itu memperbaiki sistem tata kelola nya dulu. Jika sistemnya sudah baik maka devisa juga akan meningkat secara otomatis.

"Ibarat disuruh membangun atau merenovasi rumah, yang harusnya dibangun pondasinya yang kuat, bukan mendahulukan atapnya. Justru dengan kinerja seperti itu akan mempermalukan Presiden itu sendiri," ujar Ali.

Exploitasi Gaya Baru

Ali menilai, pendekatan Karding yang lebih menekankan pada target pengiriman pekerja dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi gaya baru. Hal ini berpotensi menjadikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai obyek dan komoditi.

"Seharusnya KP2MI fokus pada perbaikan infrastruktur internal dan layanan secara menyeluruh, Diplomasi Luar negeri melalui Perjanjian bilateral 'Diplomasi untuk Memastikan PMI terlindungi secara hukum dan terlindungi dari pembebanan biaya' Kalau sistem ini sudah berjalan baik, barulah kita berbicara target konkret, bukan sekadar seremonial, bila perlu ttop dulu penempatan ke semua Negara," tambahnya.

Disisi lain, Ali menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo Subianto dengan memberikan alokasi anggaran Rp. 75 Triliun untuk perlindungan PMI secara bertahap. Namun, ia menilai penggunaannya harus diarahkan untuk pendidikan dan peningkatan kapasitas PMI, bukan untuk penempatan yang akan membebani pekerja.

"Jika biaya penempatan dibebankan kepada PMI, itu salah kaprah. “Pasal 30 (1) UU No. 18 tahun 2017” juga “Konvensi ILO 181” Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan dan ini sudah dilakukan seperti Arab Saudi, Malaysia, Hongkong dan Taiwan sebagai Negara penempatan terbesar, Pengguna berani membayar biaya penempatan bahkan Jepang siap membiayai pekerja yang benar-benar terlatih (Siap Kerja). Seharusnya itu menjadi standar kita," melalui P2MI negara malah akan membebani walaupun dengan bunga rendah, Rakyat mau Bekerja itu untuk mencari uang bukan hutang, itupun karena di Negara sendiri tidak menjamin," ungkapnya.

Ali Nurdin menggarisbawahi pentingnya fokus pada perlindungan, bukan sekadar target pengiriman. Dengan membangun sistem tata kelola yang kuat, Indonesia dapat melindungi PMI sekaligus meningkatkan devisa secara berkelanjutan.

Semetara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik Abdul Rahim Sitorus mengungkapkan tentang perlunya dorongan kepada KP2MI agar menetapkan SOP terkait mekanisme penyelesaian masalah dan pemenuhan hak Calon PMI / PMI seiring dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Karena selama ini KP2MI/BP2MI bersama Mediatornya seolah cenderung mengabaikan perlindungan PMI dengan dalih masa transisi.

Faktanya, sebelum masa transisi, mediator KP2MI/BP2MI atas arahan pejabat malah melemahkan posisi PMI korban tindak pidana UU No. 18 Tahun 2017 dengan anjuran dari hasil mediasi agar penyelesaian kasus tindak pidana, misalnya pembebanan biaya penempatan, dilakukan lewat jalur perdata. Ironisnya, KP2MI/BP2MI sama sekali tidak memberikan advokasi berupa bantuan hukum dan bahkan tidak ada tindak lanjut pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang tegas seperti amanah Penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, karena Ketiadaan SOP mekanisme tersebut sejatinya pengkhianatan atas tugas dan tanggung jawab pelindungan PMI untuk meraih hak dan keadilan.

"Ironisnya, KP2MI terlalu sibuk dengan masalah PMI yang 90 % nonprosedural, sebaliknya abai atau bahkan khianat atas akses keadilan bagi pelindungan PMI prosedural yang dianggap kecil hanya 10 %, ujar Abdil Rahim.

Sementara, Ketua Bidang Advokasi Sandi Candra menyoroti keterfokusan Karding terhadap Nonprosedural seolah-olah yang perhatikan itu apinya bukan air untuk memadamkan, Padahal menurutnya Nonprosedural itu dampak dari kebijakan pemerintah itu sendiri.

"Seharusnya, yang lebih diperhatikan itu solusinya, karena selama yang resmi ditutup dan dipersulit, maka sampai kapanpun Nonprosedural akan sulit dihentikan, sehingga solusinya hanya satu, buka Moratorium dengan catatan, maka pemberangkatan Nonprosedural akan hilang dengan sendirinya," tegas Sandi. (Red/NN)*

IMG-20250111-WA0020(1)

Sembilan Alumni di SMK TKM Tempuran Siap Berangkat ke Jepang

9 Alumni bersama salah satu guru di SMK TKM Tempuran saat memberikan pesan dan motivasi dihadapan Siswa/i

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Sukses menjalankan program kelas 'Bahasa Jepang,' kini alumni di Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Karya Mandiri Tempuran (SMK TKM Tempuran) sudah memiliki kesempatan untuk berangkat bekerja ke Jepang. Sabtu (11/01/25).

Menurut Sensei Asim Azhari, 3 alumni akan berangkat pada Tanggal 15 Januari 2025, sementara sisanya nanti menyusul menunggu penjadwalan berikutnya.

"Yang 3 orang alumni nanti berangkat Tanggal 15 Januari 2025, kalau yang 6 orang lainnya nanti menunggu jadwal dan sedang menjalankan tahapan prosesnya," terangnya.

Adapun 3 alumni yang akan berangkat tersebut adalah Gusti Rafika Nurjanah, Ningrum Lestari
dan Siska Dewi, yang dimana ketiganya merupakan alumni SMK TKM Tempuran pada Tahun 2023-2024, dan juga merupakan generasi pertama yang mengikuti program pembelajaran bahasa Jepang pada waktu itu.

Lebih lanjut, Sensei berpesan agar mereka yang sudah bisa menggapai mimpinya bisa tetap rendah hati dan rendah diri, terlebih untuk bisa menjaga sikap ketika sudah berada di 'Negeri Sakura' nanti, dengan tetap menjunjung tinggi nilai etika sesuai cerminan manusia yang berpendidikan.

"Semoga pencapaian ini juga bisa menjadi motivasi untuk siswa-siswi yang saat ini masih berada dalam tahapan pembelajaran, karena siapapun pasti bisa menggapai mimpinya, yang penting tetap konsisten untuk terus belajar," pungkasnya. (Nunu)*

IMG-20241230-WA0080

LKP Bumi Pamijahan Gelar Pelatihan Kewirausahaan Pemuda untuk Hadapi Persaingan Global

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dalam Persaingan System Pemasaran Modern

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR – Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bumi Pamijahan Agrikultur mengadakan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dengan tema “Generasi Muda Siap Menghadapi Persaingan Global dan Pemasaran Digital.” Pelatihan ini diikuti oleh 80 peserta dan berfokus pada strategi wirausaha modern di era digital.

Ketua LKP Bumi Pamijahan Agrikultur, Alvian Rolis Nugraha, mengungkapkan bahwa kegiatan ini sepenuhnya didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Program ini dirancang khusus untuk para wirausahawan muda yang selama ini berada di bawah binaan LKP Bumi Pamijahan.

“Pelatihan ini merupakan salah satu upaya penting dalam membangun dan mengembangkan ekonomi bangsa. Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pertumbuhan pengangguran, meskipun jumlah sumber daya manusia terus bertambah,” ujar Alvian.

Menurutnya, salah satu penyebab utama lambatnya pembangunan ekonomi adalah pandangan masyarakat yang lebih mengandalkan ijazah daripada menggali potensi diri. "Untuk itu, pembangunan ekonomi Indonesia membutuhkan lebih banyak wirausahawan yang sukses, karena pembangunan akan lebih efektif jika didukung oleh mereka yang mampu menciptakan peluang usaha,” tambahnya.

Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing di pasar global, terutama melalui pemanfaatan pemasaran digital. Dengan inisiatif ini, diharapkan para peserta dapat mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. (Wan)*

IMG-20241230-WA0081

Neu Blitz Young Communications Latih 80 Wirausahawan Muda Kuningan

Foto Kegiatan Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan Pemuda

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR – Neu Blitz Young Communications (NBYC), yang dikenal aktif mendorong kemajuan pemuda di Kabupaten Kuningan, kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan generasi muda di bidang kewirausahaan. Melalui pelatihan bertajuk "Mewujudkan Pemuda yang Berdikari dan Berjiwa Kewirausahaan dengan Menciptakan Produk Usaha yang Sehat dan Bermanfaat bagi Masyarakat," sebanyak 80 wirausahawan muda mendapatkan pembekalan intensif.

Fery Rizkiana Triputra, Ketua NBYC, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan memperkuat manajemen kewirausahaan, khususnya dalam hal inovasi produk. “Melalui kegiatan ini, para wirausahawan muda yang telah kami bina diharapkan mampu berdikari, mandiri, dan terus berinovasi menciptakan produk baru yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Fery menekankan pentingnya memperhatikan aspek higienitas dan kelayakan kesehatan dalam produk yang dihasilkan. “Masyarakat kini lebih peduli terhadap produk yang higienis dan aman untuk kesehatan. Oleh karena itu, kami membekali para pengusaha muda untuk menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan tersebut,” tambahnya.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara NBYC dan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Fery menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan dari Kemenpora RI yang telah membantu mendorong langkah mereka dalam memajukan generasi muda, khususnya di Kabupaten Kuningan.

Dengan pelatihan ini, NBYC berharap mampu mencetak wirausahawan muda yang tidak hanya kreatif tetapi juga siap menghadapi tantangan pasar modern, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah. (Wan)*

IMG-20241230-WA0077(1)

Walaupun Bahan Baku Serba Naik, Penjual Jus Nipah di Suak Timah Tetap Tak Naikan Harga

Buah Nipah

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Ditengah harga bahan baku yang serba naik, Kak Nong, salah seorang penjualan jus nipah di Jalan Meulaboh, Banda Aceh, atau lebih tepatnya di Simpang Tiga Suak Timah, Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat, ternyata masih menjual dengan harga biasa (tetap). Senin (30/12/24).

Dikatakannya, satu gelas jus nipah ukuran Pop Ice dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

"Tetap dijual dengan harga sepuluh ribu, walaupun harga bahan naik seperti susu, gula dan bahan buah nipah," ucap Kak Nong kepada Jendela Jurnalis.

Lebih lanjut, Kak Nong menuturkan bahwa dirinya sudah berjualan jus nipah selama 3 Tahun. Namaun, walaupun hanya mendapat pemasukan pas pasan, dirinya mengaku tak ingin mengecewakan para pelanggannya dengan menaikan harga.

Dalam kesehariannya, Kak Nong tetap konsisten berjualan dengan membuka lapak dagangannya dari Pukul 09:00 Pagi hingga Pukul 06:00 sore.

( Laporan : Muhibbul Jamil)*

IMG-20241226-WA0027

Peringatan Tsunami di Aceh Barat, Pj Bupati : Bencana Bisa Datang Kapan Saja, Mitigasi Harus Dipelajari

Mengenang 20 Tahun Bencana Tsunami

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Dalam rangka mengenang 20 tahun bencana gempa dan tsunami Aceh, Pj Bupati Aceh Barat, Azwardi, AP, M.Si, bersama unsur Forkopimda menggelar berbagai kegiatan di Gampong Suak Indrapuri, Kamis (26/12/2024). Antaranya ziarah ke makam massal korban tsunami, tausyiah, zikir, doa bersama, serta pembagian santunan bagi anak yatim dan bantuan bagi disabilitas, kamis (26/12/2024)

Acara dimulai dengan ziarah ke makam massal Gampong Suak Indrapuri sebagai bentuk penghormatan kepada para korban tsunami. Setelah itu, tausyiah, zikir, dan doa bersama digelar di Masjid Babul Jannah yang dipimpin oleh Tgk Abdullah Akib Alfaris, Lc, Pimpinan Pesantren MBI. Tausyiah tersebut mengajak masyarakat untuk terus bersyukur dan menjadikan peristiwa tsunami sebagai pelajaran berharga dalam memperkuat iman dan persatuan.

Azwardi mangatakan, pada kegiatan ini, Pemkab Aceh Barat juga memberikan santunan kepada 200 anak yatim, yang diserahkan secara simbolis kepada 6 anak. Selain itu, sebanyak 150 paket sembako disalurkan kepada penyandang disabilitas. Tak hanya itu, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat turut menyerahkan 11 unit kendaraan roda tiga kepada penyandang disabilitas untuk membantu aktivitas keseharian mereka.

Sebut Azwardi, Momen refleksi ini juga dihadiri tim dari Fakultas Kedokteran dan Psikologi Universitas Gadjah Mada. Tim tersebut sebelumnya terlibat dalam program kemanusiaan pasca-tsunami tahun 2004. Dalam kunjungan ini, mereka turut memperingati 20 tahun tsunami dengan pemutaran film edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana, dan penyampaian kinerja 2004 lalu terangnya.

Kata Azwardi, Peringatan ini tidak hanya menjadi momen refleksi atas bencana besar yang pernah terjadi, tetapi juga pengingat bagi masyarakat Aceh Barat untuk terus memperkuat solidaritas dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa depan.

Disisi lain, Ia juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ia menegaskan bahwa bencana dapat terjadi kapan saja, namun upaya mitigasi bencana harus menjadi perhatian utama.

“Bencana tidak bisa kita prediksi, tapi kita bisa mempelajari cara untuk meminimalkan dampaknya. Mitigasi adalah kunci untuk melindungi diri, keluarga, dan komunitas,” ujar Azwardi

Azwardi mengajak seluruh masyarakat Aceh Barat untuk memanfaatkan momen peringatan ini sebagai pengingat pentingnya pendidikan kebencanaan. “Mari kita jadikan peristiwa 20 tahun lalu sebagai pelajaran. Kita tidak boleh lengah, dan kita harus terus belajar demi keselamatan bersama,” tutupnya. (Pewarta : Muhibbul Jamil)*

IMG-20241223-WA0062

Pj Bupati Aceh Barat dan Ketua DPRK Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Foto penyerahan laporan hasil pemeriksaan

Jendela Jurnalis Banda Aceh – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Azwardi AP, M.Si, bersama Ketua DPRK Aceh Barat, Siti Ramazan, SE, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Laporan ini terkait Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2024 atas Kepatuhan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2024. Acara berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Aceh, Senin (23/12/2024).

Azwardi, mengatakan Laporan tersebut mencakup pemeriksaan terhadap Pemerintah Aceh, 11 kabupaten/kota se-Aceh, dan RSUD Zainal Abidin Banda Aceh.

Azwardi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera menindaklanjuti temuan dalam laporan tersebut. "Kami akan melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPK untuk meningkatkan pengelolaan anggaran yang lebih baik," ujarnya.

Dalam laporan ini, BPK RI mengidentifikasi sejumlah permasalahan signifikan yang secara umum terjadi di semua entitas pemeriksaan. Beberapa temuan utama antara lain:

  1. Perencanaan dan Penganggaran APBD: Belum sepenuhnya mendukung indikator makro dan prioritas nasional. Beberapa daerah belum berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menetapkan norma dan standar sebagai pedoman,
  2. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Penganggaran PAD dinilai belum terukur secara rasional, sehingga ada potensi tidak tercapainya target penerimaan. Selain itu, penganggaran belanja tidak memperhatikan kondisi riil kemampuan keuangan daerah, khususnya terkait belanja tidak wajib dan tidak mengikat,
  3. Pengelolaan Kas: Belum optimal dalam mendanai belanja pemerintah daerah, dengan potensi risiko defisit yang berulang akibat strategi pengelolaan risiko solvabilitas yang belum matang.

Selain itu kata Azwardi, Proses ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 17 undang-undang ini mengharuskan BPK untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan dan kepala daerah guna mendukung pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan anggaran, sehingga pembangunan daerah berjalan lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat, pungkasnya.(Muhibbul Jamil)*

IMG-20241222-WA0059

Anniversary 4 Tahun Media Online Indikasi Hukum Jadi Ajang Silaturahmi Antar Jurnalis

Acara Anniversary Media Online Indikasi Hukum

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Puluhan jurnalis menghadiri hari jadinya media online Indikasi Hukum yang ke-4 dengan penuh kemeriahan pada Minggu (22/12/2024). Acara yang digelar di Rumah Makan Mang Nana, Desa Cicinde Selatan, Kecamatan Bayusari, Kabupaten Karawang, ini dihadiri oleh berbagai tamu undangan, termasuk perwakilan pemerintah daerah, mitra kerja, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari berbagai media.

Dalam sambutannya, Hendi Suhendi.nc, Pemimpin Redaksi Media Indikasi-Hukum.com, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan media ini selama empat tahun. Ia memberikan apresiasi kepada tim redaksi, mitra kerja, serta pembaca setia yang telah mendukung Media Indikasi-Hukum.com hingga menjadi platform informasi yang independen dan terpercaya.

"Perjalanan penuh tantangan dalam empat tahun ini adalah pelajaran. Kami hadir untuk menyuarakan isu-isu hukum, keadilan, dan kebenaran. Komitmen kami adalah menjadi media yang mendidik serta mendorong perubahan positif," ungkap Hendi.

Momentum perayaan ini juga bertepatan dengan Hari Ibu, yang menurut Hendi memiliki makna mendalam tentang perjuangan dan pengabdian, sejalan dengan visi media tersebut.
"Hari ini bukan hanya ulang tahun kami, tetapi juga penghormatan kepada ibu sebagai simbol perjuangan dan inspirasi," tambahnya.

Ketua Panitia sekaligus Wakil Pemimpin Redaksi, Endang Jamaludin, juga memberikan refleksi atas perjalanan media ini. Ia menegaskan bahwa empat tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk terus berkomitmen menyajikan informasi yang akurat, mendidik, dan inspiratif kepada masyarakat.

"Kami telah membuktikan komitmen untuk menjadi referensi terpercaya di tengah masyarakat. Semoga momentum ini menjadi titik tolak bagi kami untuk terus tumbuh dan berinovasi," ujarnya.

Endang pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya acara, termasuk para tamu undangan dan rekan media.

Dengan semangat baru di usia yang ke-4, Media Indikasi-Hukum.com berkomitmen untuk terus menjadi penggerak perubahan positif bagi masyarakat melalui pemberitaan yang mendidik dan inspiratif. (red)*

IMG-20241219-WA0047

Peringati HARKANNAS, Pemkab Aceh Barat Kampanyekan Konsumsi Ikan dan Salurkan Bantuan

Peringatan HARKANNAS

Jendela Jurnalis MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar peringatan Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) ke-11 tahun 2024 dengan tema “Ikan sebagai Sumber Pangan dan Sumber Protein untuk Mencetak Generasi Emas dan Memenuhi Ketahanan Pangan Nasional”. Acara tersebut berlangsung di halaman Dinas Kelautan dan Perikanan, Kamis (19/12/2024).

Penjabat Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Nyak Na, SE, M.Ec.Dev., menyampaikan pentingnya optimalisasi sarana pendukung, seperti mobil pendingin Thermo King, untuk menjaga stok ikan dan memperlancar distribusi. Ia juga mengajak Gabungan Anggota Pedagang Ikan (GAPI) Kabupaten Aceh Barat untuk bekerja sama dalam mengendalikan inflasi dan memajukan sektor perikanan di daerah tersebut.

“Dukungan dari seluruh pedagang ikan terhadap kebijakan relokasi pasar sangat diperlukan untuk meningkatkan ketertiban serta mendorong peningkatan aktivitas perekonomian di Kota Meulaboh,” ujar Nyak Na.

Sementara itu, Ketua Forikan Aceh Barat, Nurmaziah, SE, Ak, M.Si., menekankan pentingnya konsumsi ikan bagi masyarakat. Ia menyebutkan bahwa kampanye makan ikan harus terus digalakkan, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga untuk mengolah menu berbahan ikan guna memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di masa emas 1.000 hari pertama kehidupan.

Disisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat, Mulyadi, S.Hut, M.Si., menambahkan bahwa peringatan HARKANNAS setiap 21 November merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi perikanan untuk meningkatkan konsumsi ikan. Pemerintah pusat telah menetapkan berbagai kebijakan, termasuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.5.1/877/2024.

Selain kampanye konsumsi ikan, Pemkab Aceh Barat juga memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat sepanjang tahun 2024, antara lain:

  1. Bantuan alat pengolahan ikan untuk tiga kelompok usaha di Kecamatan Johan Pahlawan, 2. Pembangunan sarana pengolahan ikan untuk kelompok usaha perikanan, 3. Bantuan peralatan tangkap ikan untuk lima kelompok usaha, 4. Paket ikan segar dan produk olahan ikan sebanyak 119 paket.

Bantuan tersebut kata Mulyadi, diharapkan dapat mendorong produktivitas kelompok usaha perikanan di Aceh Barat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah juga terus mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan pembangunan sektor perikanan demi ketahanan pangan dan kesejahteraan bersama, tutup nya. (Laporan : Muhibbul Jami)*