admin

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Sekjen LSM Kompak Reformasi, Pancajihadi AL Panji mendatangi kantor Komisi Aparatur Sipil Negara. Adapun kedatangannya guna mempertanyakan tanggapan atau respon terkait Surat Rekomendasi nomor : B-721/JP.01/02/2023 Tentang Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tanggal 17 Februari 2023.

"Kedatangan kami ke KASN hanya ingin mempertanyakan apa tanggapan Bupati Karawang selaku Pejabat Pembina kepegawaian kepada KASN dan kami juga menanyakan ke KASN balasan tanggapan tersebut. Pertanyaan - pertanyaan kami tersebut kami tuangkan dalam surat yang ditujukan ke Ketua KASN. Surat dengan nomor 12/LSMKR-LP/V/2023 tertanggal 2 Mei 2023," ungkap Panji kepada Awak Media, Selasa Siang (2/5/2023).

Panji juga sangat mengapresiasi kepada KASN, ternyata tidak memakan waktu yang lama pejabat KASN memberikan salinan surat kepadanya, dimana surat tersebut yang ditujukan kepada Bupati Karawang selaku pejabat Pembina kepegawaian.

Menurut Panji, surat dengan nomor B-1331/JP.01/04/2023 tertanggal 06 April 2023 merupakan Tanggapan atas Surat Bupati Karawang Nomor : 800/1450/BKPSDM Tanggal 28 Maret 2023 kepada KASN. Isi surat tanggapan dari KASN kepada Bupati Karawang, bahwa Pejabat Terkait Pemerintah Kabupaten Karawang untuk melakukan klarifikasi secara langsung kepada KASN terkait Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang pada Hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023.

"Dalam surat tersebut dijelaskan, bahwa adanya perbedaan persepsi mengenai berlakunya perubahan dan pemberlakuan Jabatan Direktur RSUD Kabupaten Karawang sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), sehingga sampai saat ini Saudara Bupati Karawang belum memberlakukan Jabatan Direktur RSUD Kabupaten Karawang sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), sebab berbagai pertimbangan masih masa transisi," terang Panji.

Masih menurut Panji, di surat itu juga dijelaskan, untuk selanjutnya dapat dipahami bahwa Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten kelas B merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 95 Ayat 2, disebutkan bahwa“Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/kota, kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah kabupaten/kota, staf ahli bupati/wali kota, direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama,” urainya.

Ia juga menuturkan bilamana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 1 Angka 26, disebutkan “Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun."

Lebih lanjut Panji menjelaskan, bahwa dalam surat paragraf terakhir, di surat KASN tersebut memberikan perintah kepada Bupati Karawang, agar melaksanakan rekomendasi KASN untuk mengganti Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD Kabupaten Karawang Sdr. dr. Fitra Hergyana, MH.Kes, Sp.DV. NIP. 19850629 201902 1 002, sebab Jabatan yang bersangkutan belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan selanjutnya menugaskan Sdr. dr. Fitra Hergyana, MH.Kes, Sp.DV. untuk melaksanakan tugasnya kembali sebagai Dokter Ahli Pertama RSUD Kabupaten Karawang.

"KASN juga merekomendasikan dalam surat tersebut untuk segera mengusulkan surat permohonan pengisian Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang," tutup Panji. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Proyek rehabilitasi saluran induk yang di keluarkan oleh Perum Jasa Tirta II (PJT II) dengan nilai anggaran Rp. 791.395.590,- yang bersumber anggaran nya dari Sub. MA 1331 / Anggaran RKAP 2023 dan di kerjakan oleh CV Serasi di duga dalam pelaksanaan nya CV Serasi tidak memperhatikan K3 untuk para pekerja di lokasi proyek

Pasalnya, dalam proyek tersebut terlihat ketika didatangi Jendela Jurnalis di lokasi pekerjaan banyak para pekerja tidak memakai alat pelindung diri (APD).

Ketika hal tersebut di pertanyakan kepada para pekerja yang berada dilokasi dengan tidak memakai APD, pekerja tersebut mengatakan dirinya memang tidak di beri APD oleh pelaksana.

Di lain tempat, Taufik yang menurut sumber di lapangan adalah pemilik pekerjaan tersebut kepada Jendela Jurnalis melalui seluler mengatakan bahwa dirinya telah menyediakan APD dan sudah memberikan pada semua karyawan, akan tetapi memang terkadang di lapangan ada saja pekerja proyek yang tidak mau menggunakan APD yang telah dirinya berikan.

Lebih lanjut, saat di singgung mengenai pemakaian material batu bekas, Taufik menyatakan bahwasanya hal tersebut sesuai dengan RAB karena itu adalah pekerjaan rehabilitasi, jadi di perbolehkan untuk menggunakan material bekas tersebut, dan dirinya menambahkan apabila ingin lebih jelas bisa datang ke Curug yang dimana adalah ke lokasi kantor PJT II.

Sayangnya, saat di klarifikasi oleh awak media,Taufik menyatakan tidak dapat bertemu sekarang, akan tetapi dirinya mengarahkan awak media untuk menemui mandor Epeng di lokasi pekerjaan.

Ditempat yang berbeda, saat dimintai penjelasan nya bang Bokir Pemerhati Pembangunan menjelaskan, nampak terlihat pekerja proyek tidak semua dilengkapi alat pelindung diri, atau pihak kontraktor diduga lalai dalam menerapkan Keamanan, Kesehatan, Kerja (K3) yang menjadi pendukung syarat dalam proses pemenang lelang.

Proyek dengan nominal Anggaran ratusan juta rupiah tersebut sangat disayangkan, karena diduga tidak memperdulikan keselamatan para pekerjanya. Padahal, seharusnya proyek tersebut wajib melakukan K3, tapi pihak perusahaan dalam hal ini tidak difungsikan, dan terkesan tutup mata dari pihak pengawas dan kontraktor selaku pelaksana proyek. (P)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR-
Kondisi pedestrian Jalan Ahmad Yani makin memprihatinkan. Pedestrian yang pembangunannya menelan anggaran Rp15 miliar lebih tersebut makin ‘bubuk’ alias rusak parah di sejumlah belasan titik.

Pada Sabtu (1/4/2023), Kasi SDA Dinas PUPR Kabupaten Karawang Rambudi pernah dikonfirmasi perihal kondisi pedestrian yang makin rusak. Rambudi pun menimpalinya akan segera diperbaiki minggu depan.

“Minggu depan,” ucapnya waktu itu.
Omongan Rambudi ternyata ‘zonk’ alias bualan kosong, lantaran hingga kini kerusakan pedestrian tak kunjung diperbaiki. (red).

Jendela Jurnalis Karawang, Jabar -
Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah terang benderang diatur oleh SKB 3 Menteri,setiap pemohon per bidang ditetapkan administrasi tidak boleh melebihi Rp.150 Ribu rupiah, apabila beban adminitrasi per bidang melebihi apa yang sudah ditentukan SKB 3 Menteri, maka patut oknum pelaku diduga telah disusupi praktik pungutan liar (Pungli).Kamis 27/4/2023

Bau aroma dugaan praktik pungutan liar program PTSL merambah Wilayah ke Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya kabupaten Karawang Jawa barat, disinyalir harga banderol untuk sertifikat per bidang tanah sawah Program PTSL dibebankan harga Melebihi SKB 3 Menteri, alias dengan harga Fantastis. 

Pasalnya, Mamat Karmat Kepala Desa Kutagandok  via alat Elektronik WhatsApp dikonfirmasi seputar Program PTSL, benarkah warga pemohon pembuatan sertifikat bidang tanah sawah dibebani harga melambung tinggi? Kades Kutagandok enggan menjelaskan alias Bungkam.

Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. PTSL yang populer dengan istilah sertifikat tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Sampai berita ini tayang diterbitkan,awak media masih menelusuri kepada berbagai pihak, seperti apakah statemen reaksi pihak ATR/BPN? Serta apabila program PTSL ditemukan fakta dugaan Pungli,seperti apa tindakan pihak APH? Terbit edisi yang akan datang. (Team)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWS Citarum) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satuan Kerja SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Citarum tahun anggaran APBN 2022. Rabu (26/4/2023).

Proyek Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS Lamaya Barat CS di Kecamatan Banyusari dan Kecamatan Cilamaya Wetan yang mencakup 3 Desa di Kecamatan Banyusari dan 9 Desa di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Diduga banyak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Dengan nilai kontrak Rp. 54.502.007.000,00-, dikerjakan oleh PT. HIDUP INDAH BERKAH, yang adalah salah satu perusahaan asal Jl. Kol. H. Iman Soeparto T. Jakrajoedha No.14, RT. 006 RW. 003, Bulusan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 53277 - Semarang (Kota) - Jawa Tengah.

Salah satu yang mempertanyakan tentang pelaksanaan proyek tersebut adalah warga masyarakat Cilamaya. Yatna melihat,proyek yang dibiayai LOAN SIMURP Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 54 Milyar lebih dari pagu itu banyak menyimpang dari ketentuan.

Pasalnya di lokasi pekerjaan yang berada di Desa Cikalong, tepat nya di jalan pasar Cikalong arah Desa Sukatani, terlihat pekerjaan tersebut terpasang kisdam lumpur,yang di gunakan untuk membendung air, akan tetapi sangat di sayangkan air nya tidak di keringkan dulu, sehingga dalam pengerjaan nya tetap dalam kondisi air yang tinggi dan besar.

"Pekerjaan pemasangan batu sebagai pondasi awal asal-asalan, diduga tidak sesuai spesifikasi. Dimana, pemasangan batu kali pondasi awal semestinya secara umum dikasih adukan pasir dan semen dahulu, sebagai dasar pemasangan batu kali. Ironis yang terjadi tidak memakai adukan, tapi batu kali langsung ditancapkan di tanah berlumpur dan penuh dengan air yang tinggi atau besar.Kondisi ini tidak berkualitas alias bermutu rendah, jika ini terjadi di khawatirkan ketika musim penghujan atau banjir,bangunan turap tersebut bisa Ambruk," ujarnya.

Lanjut Yatna, saat pelaksanaan nampak terlihat pekerja proyek tidak semua dilengkapi alat pelindung diri, atau pihak kontraktor diduga lalai dalam menerapkan Keamanan, Kesehatan, Kerja (K3) yang menjadi pendukung syarat dalam proses pemenang lelang.Poyek Rehabilitasi Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS Lamaya Barat yang menggunakan anggaran miliaran rupiah ini sangat disayangkan, yang diduga tidak memperdulikan keselamatan para pekerja, yang seharusnya proyek tersebut wajib melakukan K3,tapi pihak perusahaan dalam hal ini tidak difungsikan, dan terkesan tutup mata dari pihak pengawas dan kontraktor selaku pelaksana proyek.

Dilansir media Advokatnews, Kris sebagai pengawas lapangan, pekerjaan tinggi 150 cm dan lebar dasar pondasi 40 cm lebar atas 30 cm.

Ditempat yang sama dikatakan Ikbal sebagai pengawas, tinggi turap tersebut 150 cm, lebar pondasi 50 cm lebar atas 35 cm,ujar Ikbal 26/3/2023.

Namun Ketika dilapangan hasil ukur meter sosial kontrol awak media yang semestinya tinggi dipasang 150 cm, faktanya Ketinggian Turap cuman dipasang variatif, ada 110 cm dan ada yang 120 cm, alias volume tinggi 30 cm lenyap. (P)*

Jendela Jurnalis Karawang, Jabar -
Ketua LSM KCBI Kabupaten Karawang, akan melaporkan atas temuan adanya dugaan tentang realisasi dana desa tahun 2022, terkait ketahanan pangan di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Dikatakan, Opie Wicaksana sebagai Ketua LSM KCBI Kabupaten Karawang, pihaknya akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) atas pengelolaan ketahanan pangan yang bersumber dari dana desa tahun 2022, yang dikelola Pemdes Muara Baru, dengan dugaan telah membuat laporan fiktif.

"Kita sudah kroscek kelokasi pengelolaan ketahanan pangan, dan hasilnyapun sangat signifikan, dengan adanya informasi dari masyarakat, terindikasi memenuhi unsur sarat korupsi," ungkap Opie kepada Jendela Jurnalis pada Selasa (18/4/2023).

"Hal ini diperkuat nampak ketahanan pangan di kelola oleh perangkat desa dan hasil dari investigasi di lapangan tidak di temukan satu ekor bebek pun yang masuk ke program ketahanan pangan," terangnya.

Menurutnya, realisasi ketahanan pangan yang bersumber dari dana desa jelas terindikasi syarat korupsi, pasalnya kelompok yang di bentuk semuanya diduga aparatur desa, sementara pisiknya tidak ada, hal ini tentunya ada dugaan terindikasi syarat korupsi.

"Di Duga hal ini terindikasi akibat lemahnya pengawasan dari instansi terkait, sehingga pelaksana ketahanan pangan dalam kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat itu pembohongan publik," ujarnya.

Lebih lanjut, Opie Wicaksana mengatakan, pihaknya sudah mengantongi data ketahanan pangan dari keterangan masyarakat, dan Wakil/Kadus.

Opie Wicaksana menambahkan, program ketahanan pangan seharusnya dapat dikembangkan lebih lanjut, tidak hanya dibudidayakan dan dijual, tetapi juga untuk pemenuhan protein hewani bagi keluarga dan diolah menjadi produk lainnya yang memiliki nilai tambah, namun sangat di sayangkan Diduga ketahanan pangan di desa Muara Baru diduga menjadi Bancakan.

"Selanjutnya, kita sudah ada rencana akan melaporkan ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH), dan kita pun siap untuk uji petik atas dugaan yang kita lontarkan," pungkasnya. (NN)*