admin

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR – LBH Massa Keadilan Rakyat Indonesia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mempercepat penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi dana Program Indonesia Pintar (PIP). Ketua LBH, H. Nanang Komarudin, SH, MH, menegaskan pentingnya langkah cepat dan tegas dalam menindak pelaku penyalahgunaan dana pendidikan.

“Kami mendukung penuh langkah hukum yang cepat dan tegas. Jangan ada keraguan dalam menindak pihak-pihak yang menyalahgunakan dana pendidikan. Tahun ini harus menjadi tahun bersih-bersih dari praktik korupsi,” ujar Nanang.

Dugaan korupsi dana PIP yang mencuat di Karawang menimbulkan keresahan di masyarakat. Dana yang seharusnya membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa bersekolah diduga diselewengkan oleh oknum tertentu.

Kasus ini sebelumnya telah mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Forum Aktivis Islam (FAIS) Karawang, yang mendesak agar aparat segera bertindak. Kritik keras juga muncul dari berbagai pihak yang menilai dunia pendidikan harus bersih dari praktik korupsi yang merugikan generasi muda.

Dalam kasus ini, aparat dapat menerapkan beberapa aturan hukum, di antaranya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengancam pelaku korupsi dengan hukuman berat, termasuk pidana penjara dan denda besar, UU Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur bahwa dana pendidikan harus digunakan sesuai peruntukannya dan UU Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus transparan dan bertanggung jawab.

LBH Massa Keadilan Rakyat Indonesia akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan memastikan proses hukum berjalan profesional.

"Korupsi di sektor pendidikan adalah kejahatan yang merugikan masa depan bangsa. Kami akan terus mendorong agar kasus ini diusut tuntas dan pelakunya dihukum seberat-beratnya," tutup Nanang.

Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyelidikan kasus ini. Namun, desakan dari berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat mempercepat langkah hukum terhadap dugaan penyalahgunaan dana PIP di Karawang. (Red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga pendidikan nonformal yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat, yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Adapun tujuan dari didirikannya PKBM adalah sebagai program pendidikan dan pelatihan, meliputi dari Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pelatihan Pemberdayaan, dan layanan tambahan lainnya seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM) maupun Kursus melalui berbagai program keahlian dan keterampilan.

Contohnya seperti kegiatan yang dilakukan oleh puluhan PKBM di Kabupaten Karawang dibawah binaan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) dan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) yang tetap konsisten menjalankan tugasnya sebagai pengelola kegiatan pemberdayaan, pelatihan dan pendidikan.

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Asep Lesmana, S.Sos., M.Pd., selaku Ketua FK-PKBM Kabupaten Karawang. Dalam kesempatannya dirinya menyebut bahwa pembinaan FK-PKBM telah dijalankan semaksimal mungkin.

"Terkait proses pendampingan dan pembinaan, hal tersebut menjadi konsen FK-PKBM untuk terus mendorong dan mengupayakan agar PKBM di Karawang dapat menjalankan kewajibannya dengan baik," ungkap Pria yang lebih akrab disapa dengan panggilan Kang Ales kepada Jendela Jurnalis. Senin (10/2/25).

Dalam prosesnya, Ales menyebut bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dan meminta arahan dari pihak Disdik, khususnya arahan dari H. Kosim selaku kepala yang membidangi PKBM.

"Kita selalu koordinasi dengan Disdik, dan kita juga selalu berkoordinasi, untuk kemudian melanjutkan arahan-arahan kepada para pengelola PKBM melalui rapat yang sering kita selenggarakan dalam setiap bulannya," tambahnya.

Lebih lanjut, Ales berharap agar semua pengelola PKBM dapat mejalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal, sebagai bentuk upaya untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui bidang pemberdayaan dan pendidikan kesetaraan.

"Saya berharap, semua pengelola PKBM di Karawang bisa selalu tetap menjalankan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab," tutupnya. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Permasalahan pembangunan Dana Alokasi Khusus (DAK) di sejumlah SMP Negeri di Kabupaten Karawang pada tahun 2023 kembali bergulir. Salah satunya adanya ketidakjelasan mengenai legalisasi Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang mengelola pembangunan DAK di sekolah.

Hal ini diungkapkan oleh Kades Sukamekar Kecamatan Jatisari bernama Ukar Sukarya. Ia mengaku tidak tahu menahu mengenai keberadaan Pokmas yang mengelola DAK 2023 di SMPN 2 Jatisari yang masuk ke dalam wilayah Desa Sukamekar. "Silahkan ke sekolah atau ke komite saya ga tau apa-apa tentang Pokmas," ucap Ukar beberapa waktu lalu.

Sementara itu Aktivis Karawang, Tatang Obet ikut menyikapi masalah ini, menurutnya karena proyek DAK di SMPN 2 Jatisari menggunakan sistem Swakelola Tipe IV yang mendayagunakan Pokmas maka pihak sekolah harusnya proaktif meminta SK pengesahan Pokmas dari Kepala Desa. "Ini sangat miris, Kades setempat tidak tahu menahu soal Pokmas apalagi meng-SK-kan Pokmas. Jadi pertanyaan apa sebenarnya tujuan Kepala Sekolah yang diduga menyembunyikan aturan mengenai legalisasi Pokmas," tegasnya.

Masih kata Tatang Obet, seharusnya pihak SMPN 2 Jatisari terbuka kepada Pokmas, karena jika dikemudian hari terjadi masalah maka semua pihak bisa dilibatkan. Pasalnya karena DAK ini merupakan bantuan pusat yang harus benar-benar transparan dalam penggunaannya. "Dari soal administrasi terkait SK Pokmas saja sudah tidak terbuka, apalagi urusan anggaran yang nilainya ratusan hingga miliaran rupiah, dipastikan lebih tidak terbuka," ungkapnya.

Untuk itu Tatang Obet berencana membawa masalah ini ke Unit Tipikor Polres Karawang agar permasalahan bisa terang benderang. "Kalau polisi yang nanya kan pasti pihak sekolah mau terbuka, kalau saya cuma aktivis pasti banyak ngelaknya. Maka baiknya kasus ini saya bawa saja ke Unit Tipikor Polres Karawang biar terang benderang.

Hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis belum berhasil mengkonfirmasi pihak SMPN 2 Jatisari, sehingga belum mendapatkan keterangan resmi terkait adanya permasalahan tersebut. (Pri)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Usai ramai menjadi sorotan di media sosial Kepala SMKN 1 Tirtamulya Karawang akhirnya mengembalikan ijazah siswa yang diduga ditahan karena memiliki tunggakan.

Kepala SMKN 1 Tirtamulya, Rika Wahyuni, S.Pd., M.M., mengatakan bahwa hari ini siswa yang berkaitan tersebut langsung dilakukan pemanggilan oleh pihak sekolah dan akan dimintai keterangan terkait rekaman video yang viral tersebut.

"Hari ini kita panggil dan akan kita berikan ijazahnya secara gratis dan ini berlaku untuk semua siswa lulusan SMKN 1 Tirtamulya," katanya saat jumpa pers di halaman sekolah Senin, (13/01/2025).

Saat disinggung soal iuran IPDD dan IPD yang diminta pihak sekolah kepada siswa sebesar jutaan rupiah, pihaknya menjelaskan bahwa IPDB merupakan Iuran Peserta Didik Baru (IPDB) sedangkan untuk IPD merupakan Iuran Peserta Didik (IPD).

"Itu sudah dilakukan selama tahun 2018 dan sampai saat ini masih berjalan untuk nominal yang diminta itu tergantung keputusan musyawarah bersama orangtua siswa," jelasnya.

Untuk nominal IPDB sendiri kata dia setiap siswa diminta iuran sebesar Rp 1,5 juta rupiah dan sedangkan untuk IPD sebesar Rp 1,2 juta selama sekolah.

"Itu bisa dicicil dan sifatnya tidak wajib karena berbentuk sumbangan. Jadi tidak ada yang namanya penahanan ijazah ya apalagi karena masih memiliki tunggakan," terangnya.

Pihaknya juga meminta kepada setiap lulusan siswa SMKN 1 Tirtamulya Karawang untuk segera melakukan pengambilan ijazah. Karena menurutnya, dokumen tersebut merupakan dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap anak.

"Kalau bisa saya minta semua ijazah yang ada di sekolah silahkan diambil. Karena kalau dibiarkan di sekolah terlalu beresiko juga takut banjir atau ada bencana apa, nanti jadi beban buat kita," ungkapnya.

Sebelumnya, dugaan penahanan ijazah tersebut sempat ramai di Media sosial oleh unggahan seorang pengguna Instagram dengan nama akun @brorondm yang mengkritik dugaan adanya praktik pungutan liar (Pungli) di lingkungan SMKN 1 Tirtamulya.

Unggahan tersebut menarik perhatian warganet, khususnya masyarakat Karawang, yang meminta pihak sekolah memberikan penjelasan atas tuduhan ini.

Dalam unggahannya, @brorondm menyertakan beberapa slide berisi pernyataan keras mengenai sulitnya ekonomi saat ini. Ia menyayangkan adanya hambatan terhadap siswa yang ingin menimba ilmu dan mencari nafkah di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit.

“Ekonomi lagi susah, ada kesempatan cari nafkah malah terhalangi. Dunia pendidikan gini amat. @smkn1_tirtamulya bisa klarifikasi perihal ini??” tulisnya dalam salah satu slide.

Unggahan tersebut juga ditutup dengan seruan tegas: “STOP PUNGLI…!!!” yang menambah perhatian publik terhadap kasus ini.

Banyak komentar dari warganet yang mendukung unggahan tersebut, meminta pihak SMKN 1 Tirtamulya segera memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan ini. Sementara itu, sejumlah netizen berharap masalah ini segera diselesaikan agar tidak mencoreng dunia pendidikan di Karawang. (red)*