15 Januari 2025

Bulan: Mei 2023

IMG-20230508-WA0058 (1)

Targetkan 12 Kursi pada Pemilu 2024, DPD PKS Karawang Resmi Daftarkan Bacaleg DPRD Ke KPUD Karawang

admin 8 Mei 2023 0

Ketua DPD PKS Karawang Budiwanto beserta jajarannya didampingi Petugas KPU

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Karawang mendaftarkan bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Karawang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang.

Mulai pukul 08.00 wib, jajaran pengurus DPD PKS Karawang bersama para kader dan relawan, melakukan konvoi dari kantor DPD Partai PKS Karawang menuju kantor KPU Karawang.

Ketua DPD Partai PKS Karawang, H. Budiwanto mengatakan hari ini Partai PKS serentak mulai dari DPP, DPW, DPD mendaftarkan calon anggota legislatif ke KPU.

"Hari ini DPD Partai PKS Karawang, menyerahkan 544 berkas persyaratan dari 50 orang Bacaleg untuk enam Daerah Pemilihan," ucap H. Budiwanto saat Konferensi pers di kantor KPU Karawang, Senin (8/5/2023).

Di kesempatan ini, H. Budiwanto menegaskan pada Pemilu legislatif 2024, DPD Partai PKS menargetkan 12 kursi.

"Mudah-mudahan target tersebut dapat terealisasi, dan Partai PKS dapat memenangkan Pemilu pada 14 Februari 2024 nanti," tandasnya. (red)*

IMG-20230508-WA0056

Pastikan Kecepatan dan Kemudahan Legalisasi Dokumen Publik, Kemenkumham Jateng Gelar Sosialisasi Layanan Apostille

admin 8 Mei 2023 0

Foto dalam kegiatan sosialisasi apostille

Jendela Jurnalis Pemalang, JATENG -
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah gencar mensosialisasikan layanan Apostille kepada masyarakat luas.

Terkini, Kanwil Kemenkumham Jateng menggelar Sosialisasi Layanan Apostille dengan tema "Legalisasi Dokumen Publik Pasti Cepat dan Mudah Melalui Layanan Apostille" di Grand Wahid Hotel Salatiga, Senin (08/05/23).

Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan diwakili Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya menyebarluakan informasi pelayanan publik mengenai model baru dalam layanan legaliasi dokumen publik yang menyederhanakan rantai birokrasi.

Dengan tujuan, memberikan pemahaman mengenai manfaat dan prosedur penggunaan layanan legalisasi Apostille terhadap dokumen publik dan memperoleh pemahaman mengenai keterkaitan layanan Apostille dengan pelayanan publik lainnya.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dr A Yuspahruddin melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan mengungkapkan, bahwa layanan Apostille merupakan sebuah upaya pemerintah dalam mewujudkan kecepatan dan kemudahan dalam urusan-urusan keperdataan warga negara.

"Dengan pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing, maka dokumen publik yang dikeluarkan di suatu negara akan dapat berlaku di negara tujuan cukup dengan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Otoritas yang berkompeten (Competent Authority) di negara asal," ungkap Nur Ichwan membacakan sambutan.

"Dengan menjadi negara peserta Konvensi Internasional tersebut, hubungan hukum keperdataan lintas negara dan eksekusi putusan atau penetapan pengadilan yang akan dilakukan di luar negeri diharapkan akan memperlancar pemberian kepastian
hukum bagi para pihak yang berkepentingan," tambahnya.

Kadiv Yankumham juga menjelaskan, Kemenkumham Competent Authority tengah membangun kapasitas sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang dapat memberikan layanan legalisasi Apostille secara memadai di seluruh Kantor Wilayah.

"Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan para pemangku kepentingan sekaligus mengakomodir saran dan kritik dari seluruh pihak untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan publik," jelasnya.

Untuk mengenalkan lebih dalam mengenai layanan Apostille, kegiatan sosialisasi diisi pemaparan materi dari tiga narasumber yakni Direktur Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Dr Handayani, Arisy Nabawi, Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta Utami Nurwiati, Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran pada Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Sebagai informasi, Peserta kegiatan Sosialisasi berjumlah 100 (seratus) orang yang berasal dari Badan Peradilan, Perguruan Tinggi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan; Kantor Kementerian Agama; dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham Jateng.

Tampak hadir mengikuti kegiatan pembukaan, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, Kepala Rutan Kelas IIB Salatiga Andri Lesmano dan beberapa Pejabat Administrasi UPT Kanwil Kemenkumham Jateng. (Ragil74)*

IMG-20230508-WA0055

Mendekati Akhir Masa Jabatan, Ketua KPU Karawang Mengundurkan Diri

admin 8 Mei 2023 0

Miftah Faridz

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Masyarakat Karawang dikejutkan atas pengunduran diri Miftah Faridz dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang. Dirinya, secara tiba-tiba menyatakan mundur dari jabatannya.

Keputusan Miftah Faridz mengungkapkan pengunduran darinya dari jabatannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Karawang ini, disampaikan secara langsung dalam kesempatan yang digelarnya di kantor sekretariat KPU Karawang, Minggu (7/5) siang.

"Dalam sebuah proses perjalanan, ada arah kedepan, belok kiri dan kanan atau putar balik. Karena itu, maka izinkan saya secara pribadi untuk menyampaikan pengunduran diri saya sebagai Ketua KPU Kabupaten Karawang," ujar Miftah Faridz kepada wartawan di gedung KPUD Karawang.

Ia menjelaskan, proses pengajuan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua KPU Karawang sudah dilakukan dirinya ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat pada Senin (1/5/2023) di pekan lalu.

"Terhitung pada tanggal 1 Mei 2023 kemarin, surat pengunduran diri saya dari Ketua KPU Kabupaten Karawang sudah diajukan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat," jelas Faridz.

Dalam pernyataan pengunduran diri yang dilakukan Miftah Faridz ini, didampingi oleh Ikhmal Maulana, Aceng Kasum Sonjaya dan Mulyana selaku Komisioner KPU Kabupaten Karawang.

Seperti diketahui, Miftah Faridz yang menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Karawang selama dua periode ini, menyatakan pengunduran dirinya diakhir masa jabatannya yang menyisakan empat bulan lagi.

"Setelah saya beristikharah dan meminta restu dari ibu kandung saya. Dan sukur alhamdulillah, keputusan saya untuk mundur sebagai Ketua KPU Karawang ini sudah direstui oleh keluarga besar saya, utamanya ibu kandung saya," terangnya. (red)*

IMG-20230507-WA0003

Terkait Anggaran untuk Kegiatan Study Tour, Dewan Pendidikan Siap Terima Aduan Wali Murid

admin 7 Mei 2023 0

Dewan Pengawas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Mat Atin alias Ujo

Jendela Jurnalis Kapupaten Bekasi -
Adanya Surat Edaran Kadisdik No 800/2479/Disdik/2019 terkait Larangan Jual Seragam & Pungutan disekolah ( SD & SMP ) Negeri Kabupaten Bekasi, dimana pada saat itu di jabat oleh Carwinda ditengarai sudah tidak di patuhi lagi dan di duga banyak terdapat pelanggaran.

Untuk itu dewan pengawas pendidikan kabupaten Bekasi Mat Atin atau lebih akrab di sapa Ujo akan menerima dan menampung keluhan orang tua murid terkait Study tour yang di lakukan pihak sekolah menengah pertama negeri di kabupaten Bekasi.

"Secara logika kita tidak dapat memvonis namun kita bekerja sesuai dengan Permendikbud nomer 44 itu jelas kalau waktu di tentukan sifatnya mengikat itu ada indikasi pungli kalau tiga item tidak termasuk itu tidak ada indikasi pungli," jelas Ujo.

Ujo menjelaskan akan menerima aduan wali murid apabila dengan kegiatan tersebut memberatkan para wali murid.

"Kita akan terima aduan para orang tua murid dan kami juga tidak segan akan menanyakan kepada pihak sekolah yang mengadakan kegiatan Study tour tersebut," tambah Ujo.

Sementara banyaknya sekolah menengah pertama negeri di kabupaten Bekasi yang di sinyalir melakukan pelanggaran dengan mengadakan kegiatan study tour, di mana diantaranya SMPN 12 tambun.

Dimana di saat melakukan kegiatan tersebut di duga tanpa berkordinasi dengan humas sekolah maupun orang tua wali murid.

Yang anehnya lagi biaya yang di tetapkan diduga tanpa ada rapat dengan komite sekolah, bahkan biaya yang di tetapkan sebesar satu juta lima ratus tersebut di kordinasi oleh ketua kelas dan guru wali kelas tersebut

"Untuk kasus di sekolah SMPN 12 kembali ke tehnik apa yang di lakukan sekolah tersebut, dan nanti secepatnya saya akan meminta keterangan dari pihak sekolah SMPN 12," lanjut Ujo.

Ujo juga menambahkan, nantinya apabila pihak sekolah dalam kegiatan itu mengikat atau memaksa tentu sekolah tersebut harus di pertanyakan.

"Pada prinsipnya sekolah harus mengikuti Permendikbud nomer 44 dan kami akan dalami adanya laporan tersebut," Tandas Ujo.

"Kemungkinan di hari Senin atau hari Selasa Kami akan mendatangi sekolah menengah pertama negeri 12 untuk mempertanyakan kegiatan study tour yang di lakukan," tutup Ujo. (Mat/Yub)*

IMG-20230507-WA0035

Bus Tanpa Sopir Terjun Bebas ke Jurang di Obyek Wisata Guci

admin 7 Mei 2023 0

Kondisi Bus yang setengah hancur akibat terjun ke jurang

Jendela Jurnalis Tegal, JATENG -
Sebuah Bus Pariwisata berwarna merah terjun ke jurang di jalur Objek Wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu (7/5/2023).

Berdasarkan informasi yang diterima, bus tersebut berisi rombongan ziarah Masjid Baitul Hanif, Perumahan Graha Raya, Kayu Gede, Serpong Utara, Tangerang, Banten.

Dari video yang beredar dan melaporkan kondisi kecelakaan bus, ada dua bus yang digunakan peziarah, namun satu bus jatuh ke jurang.

Satu bus dari rombongan tersebut melaju ke jurang dan jatuh ke sungai yang banyak terdapat bebatuan besar.

Pascakejadian, semua penumpang sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Belum ada informasi terkait kondisi para korban.

Melansir dari beberapa sumber, sebelum bus tersebut terjun ke jurang, Bus dalam keadaan sedang di panasi mesinnya dan sopir pergi ke warung.

Tiba-tiba Bus berjalan sendiri turun ke bawah karena jalanan yang menurun padahal Ban belakang Bus sudah di Ganjal.

Bus berjalan sendiri dan akhirnya terguling hingga posisinya miring di sungai yang menuju ke Guci.

Bus itu terjun bebas di jurang dekat jembatan yang terletak di jalur wisata Guci, di bawah pasar.

Warga setempat banyak yang membantu proses evakuasi penumpang bus tersebut

Salah satu warga, RW Su'aib mengaku melihat banyak penumpang yang tak sadarkan diri atau pingsan akibat insiden ini.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy membenarkan insiden kecelakaan bus ini.

Kombes Iqbal menyebut, korban telah dilarikan ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan.

Ia juga berjanji akan mengabarkan lebih lanjut terkait kronologi dan jumlah korban. (Ragil74)*

IMG-20230507-WA0011

Seolah Disembunyikan, Proyek Turap di Desa Purwajaya Dikerjakan Asal-asalan dan Tanpa Papan Informasi

admin 7 Mei 2023 0

Beberapa temuan dalam pekerjaan penurapan di Dusun Banir, Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran, Karawang yang diduga dikerjakan asal-asalan

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Proyek penurapan yang tengah berlangsung di Dusun Banir, Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang disinyalir sengaja dikerjakan tanpa adanya papan informasi dan bahkan dikerjakan asal-asalan.

Pasalnya, saat Team Jendela Jurnalis mendatangi lokasi proyek tersebut, tak ditemukan selembar pun papan informasi yang berkaitan dengan seputar informasi proyek tersebut. Sabtu (6/5/2023).

Padahal, adanya papan informasi sangat diperlukan, untuk mengetahui proyek tersebut menghabiskan anggaran berapa? bersumber dari anggaran mana? juga terkait berapa panjang dan lebar turap yang harusnya dikerjakan dalam proyek tersebut.

Foto disekitar sisi barat dalam pekerjaan penurapan yang bawahnya terlihat bolong dan disinyalir jika langsung ditutup adukan semen dan pasir nanti tak akan kokoh dan rawan ambruk

Dalam pantauan, pekerjaan penurapan tersebut diduga kuat tidak sesuai spek, selain tidak adanya papan informasi pekerjaan, dalam pengerjaannya juga terlihat asal-asalan, yaitu pondasi yang dibuat seolah ditumpang diatas tanah lumpur berair tanpa dibuatkan kisdam terlebih dahulu. Yang dimana hal tersebut akan membuat pondasi tidak kokoh dan cepat ambruk, lantaran dengan jelas terlihat pada pondasi bagian bawahnya masih banyak yang bolong.

Untuk menggali informasi, Team Jendela Jurnalis mencoba bertanya kepada salah satu pekerja yang ada dilokasi tersebut, guna mendapatkan informasi yang akurat. Namun, pekerja yang enggan disebutkan namanya tersebut mengaku tidak tahu apa-apa, dan malah menyarankan untuk menanyakannya ke Kades Purwajaya.

"Kalo urusan itu mah gak tau Pak, kalo itu mah merapat aja ke Pak Lurah," timpal salah seorang pekerja tersebut.

Sesuai arahan pekerja, Jendela Jurnalis kemudian mencoba menemui H. Tarno selaku Kades Purwajaya untuk meminta keterangan, namun beliau katanya sedang ada acara diluar, dan tidak berada di kantor Desa maupun dirumah.

Tak menyerah, dalam upaya pencarian informasi guna kepentingan publikasi, Jendela Jurnalis kemudian mencoba menghubungi Ralim selaku staff Desa Purwajaya melalui pesan aplikasi WhatsApp, terkait untuk menanyakan pekerjaan turap tersebut apakah anggaran dari Dinas ataupun bersumber dari Dana Desa, karena publik harus tahu itu.

"Waalaikumssalam, siap pa, bukan dari DD dan bukan dari dinas pa, mampir aja ke pa lurah rumah nya dan depan," timpalnya.

Lebih lanjut, saat ditanyakan terkait papan informasi dan kondisi pekerjaan, dirinya menjawab bahwa itu dibuat oleh bagian ekbang, dan dirinya menyarankan kepada Jendela Jurnalis untuk silaturahmi ke Kantor Desa pada hari kerja.

"Mf pa ekbank yg buat, hari kerja atuh pa silaturahmina ka desa, bilih pa lurah seeur acara," tambahnya dalam bahasa sunda yang artinya adalah (Maaf Pa Ekbang yang buat, hari kerja dong silaturahminya ke Desa, mungkin Pa Lurah lagi banyak acara).

Padahal sudah jelas, berdasar UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik), atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh Informasi, juga kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan dengan cara yang sederhana.

Dengan tidak adanya papan informasi yang terpampang, diduga kuat pekerjaan penurapan tersebut tidak sesuai spek dan disinyalir penuh kecurangan oleh Oknum pemegang proyek tersebut. Bahkan, saat dikonfirmasi pun terkesan malah saling lempar. (NN)*

IMG-20230505-WA0050

Balai Diklat Hukum dan HAM Jateng Gelar Webinar Back To Basics Pemasyarakatan

admin 5 Mei 2023 0

Foto dalam kegiatan webinar

Jendela Jurnalis Pemalang, JATENG -
Kepala Rutan Kelas IIB Pemalang beserta Jajarannya, ikuti giat Webinar Back to Basic Pemasyaraakatan. Jum’at (5/5/2023).

Kegiatan yang dipusatkan di Graha Yasonna H. Laoly Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah tersebut diikuti oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Jawa Tengah .

Disamping itu, peserta kegiatan tersebut juga diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di 10 Kantor Wilayah, secara virtual melalui zoom meeting dan live streaming youtube.

Dalam Webinar tersebut, dihadirkan 2 Narasumber, salah satunya yakni Heni Yuwono Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Supriyanto Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Yuspahruddin, secara Resmi membuka serta memberikan sambutannya pada saat kegiatan ini.

Kegiatan dilanjutkan dengan Pemaparan Narasumber yang pertama disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Heni Yuwono tentang kunci pemasyarakatan maju melalui back to basics pemasyarakatan yang mencakup berbagai unsur, diantaranya yaitu struktur, proses, kolaborasi, dan termasuk sumber daya Manusianya.

Dilanjutkan dengan paparan kedua oleh Supriyanto Kepala Divisi Pamasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang menyampaikan bahwa langkah-langkah telah diambil oleh jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, terkait langkah nyata kunci pemasyarakatan maju melalui back to basics pemasyarakatan. (Ragil74)*

IMG-20230504-WA0000

Diduga Ada Maling Berkedok Oknum Pemborong yang Pintar Curi Volume Pekerjaan, Dinas PUPR Kabupaten Harus Lebih Selektif

admin 4 Mei 2023 0

Penampakan pekerjaan hasil pantauan Team Jendela Jurnalis

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Pekerjaan turap saluran di Dusun Kempring, Desa Cicinde Utara, Kecamatan Banyusari diduga pihak pelaksana bekerja tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan disinyalir pekerjaan yang tengah berlangsung tidak mengantongi SPK (Surat Perintah Kerja). Hal tersebut terindikasi dengan tidak ada nya papan proyek yang terpasang di lokasi pekerjaan.

Di lokasi pekerjaan, Team Jendela Jurnalis melihat bahwa pekerjaan turap tersebut tanah nya tidak di gali dan otomatis turap tersebut hanya menumpang di atas tanah, adapun ketinggian dan lebar turap juga diduga tidak sesuai dengan RAB perencanaan dari dinas PUPR kabupaten Karawang.

Mandor dilapangan yang biasa di sapa Bah Udung ketika di konfirmasi oleh awak media mengatakan, bahwa pekerjaan tersebut masih satu straking dengan pekerjaan turap yang berlokasi tidak jauh dari lokasi tersebut.

Lebih lanjut, ketika mandor lapangan menghubungi inisial H selaku pelaksana proyek melalui seluler bahwa ada wartawan yang bertanya, dalam telpon dirinya mengatakan dalam bahasa Sunda "Antepken wae" yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah (Biarkan saja).

Mendengar hal tersebut, Team Jendela Jurnalis setelah mengambil beberapa gambar kemudian langsung meninggalkan lokasi pekerjaan Penurapan saluran tersebut, karena di nilai pelaksana proyek berinisial H terlalu arogan.

Di tempat terpisah, Rambudi selaku Kasie SDA dinas PUPR Kabupaten Karawang ketika di konfirmasi oleh awak media mengenai pekerjaan yang berlokasi di Dusun Kempring, Desa Cicinde Utara tersebut dan ditanyakan terkait apakah pekerjaannya masuk dalam Tahun anggaran 2023, serta berapa kisaran anggaran pekerjaan tersebut, sampai berita ini di terbitkan dari pihak dinas belum ada jawaban.

Di lain tempat, Tokoh Pemuda Banyusari Solihin mengatakan bahwa seharusnya di setiap pekerjaan dari APBD, harus di awasi semua pihak, supaya jangan sampai ada penyelewengan.

"Karena anggaran yang di kucurkan ke proyek itu adalah uang rakyat, kalau pihak Dinas PUPR Karawang tidak ada tindakan terkait proyek pembangunan turap saluran air yang ada di Cicinde Utara itu berarti ada main mata antara kontraktor dan pengawas," pungkasnya. (NN)*

IMG-20230503-WA0001

Warga Binaan Rutan Pemalang Dilatih Bertani untuk Bekal Saat Bebas Nanti

admin 3 Mei 2023 0

Foto saat salah satu warga binaan mengerjakan aktifitas pertanian

Jendela Jurnalis Pemalang, JATENG -
Ditengah keterbatasan lahan yang menjadi tempat berdirinya bangunan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pemalang tetap mengupayakan memberikan kegiatan pembinaan kemandirian kepada warga binaan pemasyarakatan yang salah satunya berupa keterampilan pertanian.

Tanah kosong di balik tembok tinggi berkawat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menanam berbagai jenis sayuran seperti cesim, kangkung dan lengguk. Hasil panennya pun bagus, sayuran terlihat lebat dan segar.

Kepala Rutan Pemalang, Sumaryo menyampaikan bahwa kegiatan pertanian tersebut terus digalakkan sebagai upaya Rutan memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan untuk kembali bergabung di masyarakat setelah bebas nanti.

Foto hasil tanaman dari warga binaan dalam lahan yang tersedia di Rutan Pemalang

"Lahannya memang sempit dan terpisah-pisah, kalo digabungkan hanya sekitar 200 m2 tapi kita manfaatkan semaksimal mungkin agar warga binaan bisa belajar tentang pertanian," tutur Sumaryo.

Kegiatan pembinaan pertanian tersebut dilaksanakan setiap hari kerja, pada sesi pagi dimulai dari pukul 09.30 hingga pukul 10.30 WIB, dilanjut sesi siang pada pukul 14.00 hingga pukul 15.00 WIB . Dengan pengawalan petugas, warga binaan belajar cara menanam, merawat, hingga memanen hasil pertanian. (Ragil74)*

IMG-20230503-WA0000

Tim Dinkes dan DPM-PTSP Kunjungi Rutan Pemalang

admin 3 Mei 2023 0

Foto kunjungan Tim Dinkes dan DPM-PTSP di Rutan Pemalang

Jendela Jurnalis Pemalang JATENG -
Rutan Kelas IIB Pemalang terima kunjungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Pemalang. Rabu (3/5/ 2023).

Kunjungan tersebut merupakan Visitasi Klinik Warga Bina Sehat Rutan Pemalang. Guna pengurusan izin klinik Tim Visitasi Dinkes dan DPMPTSIP Kabupaten Pemalang.

Kunjungan Dua OPD ini disambut langsung oleh Kepala Rutan Pemalang, Sumaryo dengan didampingi oleh Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Galuh Anggoro Widodo serta JFT Perawat Anis Arum Nuraeni.

Foto saat peninjauan lokasi

Dalam kunjungan yang diterimanya, Sumaryo menyampaikan jika Rutan Pemalang terus berusaha mewujudkan layanan sesuai Standarisasi. Termasuk dalam Izin Operasional Klinik.

“Hal ini dilakukan agar Rutan Pemalang memiliki layanan Kesehatan yang sesuai standar," ucapnya.

"Dengan adanya kunjungan kerja Tim Visitasi, kami berharap masukan dan saran terkait hal yang perlu dilengkapi oleh Klinik Rutan Pemalang," tutur Sumaryo.

"Agar dapat segera kami penuhi untuk selanjutnya bisa diterbitkan izin Operasionalnya sesuai SOP dan aturan yang berlaku,” imbuhnya .

Kedatangan Tim Visitasi tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap Rutan Pemalang dalam meningkatkan layanan kesehatan.

Dimana hal tersebut sebagai bentuk upaya untuk terus meningkatkan layanan kesehatan kepada Warga Binaan. (Ragil74)*