Bulan: Mei 2023

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Diduga akibat miris melihat kondisi jalan di jalur "Layapan" yang menghubungkan Kecamatan Telagasari dan Kecamatan Tempuran, warganet berikan sindiran melalui pantun dalam postingan facebook. Selasa (16/05/2023).

Hal tersebut diutarakan oleh pemilik akun facebook Dewatama dengan menyertakan foto yang diambil didalam mobil. Dalam foto tersebut, terlihat kondisi jalanan berlubang dengan kondisi belah yang dimungkinkan akan terasa berbahaya bagi pengguna jalan.

Dalam postingannya, pemilik akun facebook Dewatama memberikan sindiran dengan tujuan memberitahukan agar pengguna jalan dijalur tersebut berhati-hati.

"Mang dede ngajak balapan,
Tipoleset ragrag kana susukan,
Mang kahade liwat layapan,
Jalanna rarempag kurang perhatian,
Arek moal ieu teh?!!!" sindir akun facebook Dewatama dalam bahasa sunda melalui postingannya, yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah merupakan sindiran untuk jalanan yang hancur akibat kurang perhatian.

Hal tersebut pun sontak ditimpali oleh warganet lainnya, dengan ikut memberikan komentar terkait postingan tersebut.

"Moal, anggaranna ipis.." timpal akun bernama Muhammad Ibra, mengomentari dengan nada sindiran yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah "Enggak, anggarannya tipis".

Tentu saja, postingan tersebut merupakan sindiran telak bagi pihak terkait.

Namun sayangnya, hingga berita ini naik di meja redaksi, pihak Dinas PUPR Karawang, khususnya bagian jalan, sulit untuk dikonfirmasi. (NN)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Anggaran besar di Sekretariat Daerah tidaklah berbanding lurus dengan tertib hukum di Kabupaten Karawang.

Adalah Sekretariat Daerah Bidang Hukum, tidak kurang dari dua miliar pertahun alokasi APBD untuk pembangunan bidang hukum di kabupaten Karawang.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal LSM Kompak Reformasi, Pancajihadi Al Panji dalam keterangannya yang dikirim ke redaksi jendralnews co.id pada Minggu (14/5).

"Contoh nyata kemunduran dan abai kepada peraturan perundangan adalah pengangkatan dr. Fitra sebagai Plt Direktur RSUD. Hal ini jelas dikuatkan dengan surat rekomendasi KASN ada dua pelanggaran dalam menunjuk dr. Fitra menjadi Plt. Direktur RSUD," ungkap Panji.

Menurutnya, pelanggaran yang pertama penunjukan dr. Fitra karena dia masih menjabat Fungsional jenjang ahli pertama, sementara dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan
Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian angka 3 huruf b poin 1, poin 13 dan poin 14, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1) Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara
atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintah di atasnya agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.

13) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dengan ketentuan :
a) Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.

b) Dalam hal pejabat fungsional jenjang ahli utama akan ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, maka harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

c) Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.bahwa untuk jabatan struktural JPT dibenarkan pelaksana tugasnya dari Fungsional tapi harus fungsional jenjang Ahli Madya.

Kata Panji, kesalahan kedua dr. Fitra menjabat Plt. Direktur RSUD sudah melebihi satu tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 1 Angka 25 dan
Angka 26, disebutkan bahwa :

Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

"Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun," jelasnya.

Lebih lanjut Panji menjelaskan, bahwa dr. Fitra diangkat menjadi Plt. Direktur RSUD pada tanggal 28 Mei 2021 jelas ini melebihi satu tahun. Adalah sesuatu yang memalukan, lembaga setingkat KASN saja merekomendasikan seperti itu dan hal ini tidak terlepas dari kinerja Sekda selaku Pejabat Yang Berwenang atau PYB.

"Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang ASN Pasal 1, poin 13 Yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," urainya.

"Dan yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang dalam konteks kabupaten adalah Sekda. Bahwa salah satu tugas sekda sebagai PYB adalah sebagai pengusul atau merekomendasi kepada Pejabat pembina kepegawaian atau bupati bila seorang ASN untuk dipindahkan diberhentikan atau diangkat," sambungnya.

Panji menegaskan, Sekda lah sebagai garda terdepan dalam memproses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dan untuk selanjutnya di tetapkan bupati. Di Sekretariat Daerah lah semua di godog atau diproses.

"Terlebih anggaran bagian hukum hampir 2 miliar tapi hasilnya seperti ini. Sekda seperti tidak tahu saja bagaimana sanksi bila abai terhadap rekomendasi KASN," sindir Panji.

"Jelas dalam surat KASN bahwa yang nantinya dapat sanksi adalah Sekda dan Bupati. Dan tentunya bupati akan menyalahkan sekda. Karena memberikan rekomendasi atau usulan dr. Fitra yang tidak sesuai peraturan perundangan," tandasnya.

Lucunya lagi kata Panji, dalam RDP dengan legislatif, malah yang hadir BKPSDM bukanya Sekretaris Daerah (Sekda). Disitu menyebut bahwa dr. Fitra masih ada waktu sampai akhir 2023 karena ada masa transisi 2 tahun dari Fungsional ke struktural. Hal ini konon katanya merujuk kepada Perda No. 11 tahun 2021. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

"Saya jadi heran metode interpretasi hukum apa yang digunakan hingga menghasilkan kesimpulan seperti itu. Masa peralihan itukan bagi Direktur definitif yang berasal dari fungsional ke struktural tanpa melihat jenjang jabatan fungsional," ujarnya

Panji menyimpulkan, bahwa dr. Fitra itu pelaksana tugas yabg harus merujuknya ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Plt itu paling lama satu tahun. Kecuali dr. Fitra itu pada tanggal 28 Mei 2023 memang ditunjuk sebagai Direktur Definitif. Tentunya bisa saja merujuk ke perda tersebut.

"Kita sebagai masyarakat hanya bisa mendapatkan tontonan seperti itu dengan biaya pertunjukan yang fantastis," sesalnya.

"Jadi benar kata pepatah anggaran besar bukan jaminan suatu keberhasilan, malah justru sebaliknya. Dan Award yang diraih kabupaten Karawang terbaik se-Indonesia sistem merit ternyata buktinya seperti ini," pungkasnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di jalan utama Dusun Kertasari RT 02/06, Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, yang tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Balonggandu dengan Volume = Panjang 185 M, Lebar 0,30 cm, Tinggi 0,90 cm, bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap 1 Tahun 2023, senilai Rp 78.400.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut diduga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai spesifikasi.

Pasalnya, berdasar pantauan Team Jendela Jurnalis, selain galian pondasi yang dinilai kurang maksimal karena terlihat sangat dangkal dan kurang lebar, kemudian tidak pula dipasangi rucuk sebagai penguat tembok pada titik-titik tertentu agar bangunan tidak mudah ambruk. Selasa (9/5/2023).

Terlebih, pemasangan batu pun terlihat dengan hanya dipasang 1 baris batu belah saja, menyebabkan pondasi tersebut terlihat tipis dan disinyalir tak akan kokoh bertahan lama.

Bahkan, saat awak media datangi lokasi proyek pembangunan TPT untuk melaksanakan tugas sebagai sosial control, tak ada seorang pun pekerja yang terlihat.

Demi berimbangnya pemberitaan, awak media lalu mendatangi kantor kepala desa Balonggandu guna menanyakan terkait progres pembangunan proyek TPT tersebut. Namun, kepala desa Balong gandu sedang tidak berada ditempat.

"Sedang keluar," Kata salah seorang aparat desa yang ditemui dikantor Desa.

Saat awak media mencoba menghubungi Anto selaku Kades Balonggandu melalui pesan aplikasi WhatsApp dengan nada sindiran bahwa proyeknya terlihat bagus, dirinya menimpali bahwa pekerjaan tersebut belum selesai, jadi belum bagus.

"Nya can beres, alus mah lamun geus beres," timpalnya.

Lebih lanjut, saat ditanyakan terkait spesifikasi dan pemasangan batu yang dinilai tak sesuai aturan standarisasi umum pemasangan pondasi TPT, dirinya tak menimpali lagi.

Sementara itu, Jendela Jurnalis kemudian mengkonfirmasikan temuan tersebut kepada Puryanto selaku Kasie PMD Kecamatan Jatisari terkait pekerjaan yang terlihat tidak sesuai spesifikasi tersebut, malah sama sekali tak dibalas alias bungkam. Disinyalir proyek pembuatan TPT tersebut luput dari pengawasan pihak berwenang. (PA)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Komunitas Mobil Wisata atau biasa sering disebut mobil odong - odong oleh kalangan masyarakat umum kini sudah mulai diakui keberadaanya oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

Terbukti, dengan sering mondar mandirnya pengurus dari salah satu komunitas mobil wisata tersebut, yaitu Perkumpulan Dora Wisata Karawang (PEDWIKAR) ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karawang.

Alhasil, dari seringnya komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Karawang melalui Disparbud Karawang sudah mengahasilkan kesepakatan antara Dinas terkait yaitu Disparbud, Dishub, Kapolres Karawang melalui Kasatlatasnya dan Bagian Hukum Pemda Karawang, melalui rapat bersama yang dilaksanakan pada 16 Maret 2023 lalu di Kantor Disparbud Karawang.

Dari hasil rapat tersebut, nantinya berupa surat keterangan dari Kepala Disparbud Karawang yang menyatakan mobil wisata yang selanjutnya disebut "MOSTA" sebagai kendaraan mobil Wisata Karawang.

Menurut Ketua PEDWIKAR Karawang Oman Sulaeman saat disela - sela kegiatan silaturahmi menuju Deklarasi Mobil Wisata di Rengasdengklok. Dirinya membeberkan bahwa pengurusan legalitas mobil wisata tinggal selangkah lagi.

"Tingal selangkah lagi menuju legalitas tentang mobil wisata, yaitu Disposisi dari Bupati Karawang ke Disparbud, karena sesuai petunjuk dari Kadisparbud Karawang sebelum menandatangani surat keterangan, baiknya bersurat terlebih dahulu kepada Ibu Bupati agar kami punya dasar untuk menandatangani surat keterangan ini," beber Oman mengutip pembicaraan Kadisparbud Karawang. Rabu (10/5/2023).

Kemudian lanjut Oman, selain legalitas keberadaan mobil wisata juga nantinya ada organisasi Induk mobil wisata yang dinamakan ORMOSTA yaitu Organisasi Mobil Wisata Karawang.

"Kami sepakat untuk Ketua Umum dari Ormosta (Organisasi Mobil Wisata) yaitu Kang Iwan Karsiwan, dan sekretarisnya Kang Waya Karmila, serta bendahara saya sendiri Oman Sulaeman," terangnya.

Dalam prosesnya, susunan organisasi yang telah disepakati tersebut nantinya akan diajukan kepada Dispabud Karawang, sebagai mitra kerja disparbud Karawang di bidang pariwisata untuk kemudian di sahkan oleh Kepala Disparbud Karawang.

Oman juga menjelaskan bahwa untuk rencana selanjutnya yaitu akan menggelar deklarasi keberadaan mobil wisata Karawang dan terbentuknya Organisasi Mobil Wisata Karawang "ORMOSTA" yang dijadwalkan akan digelar pada Tanggal 20 Juli 2023 mendatang seraya menunggu surat Keterangan dari Disparbud Karawang.

"Walaupun suratnya belum terbit, tetap kami laksanakan deklarasi di Tanggal 20 Juli 2023," pungkas Oman. (wk.co)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Sekjen LSM Kompak Reformasi, Pancajihadi AL Panji, mengapresiasi komisi I DPRD Kabupaten Karawang atas diselenggarakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait jabatan Plt. Direktur RSUD.

Dirinya pun menegaskan bahwa sebelumnya pernah ada Anggota DPRD yang mencetuskan akan mengambil langkah RDP, namun sangat disayangkan lantaran dalam penyelenggaraannya digelar tertutup.

"Saya masih ingat ada dua anggota DPRD pernah bicara akan RDP namun tidak ada kejelasannya. Namun kami sangat menyayangkan juga RDP diadakan secara tertutup padahal ini urusan publik dan bukan menyangkut rahasia Negara," tutur Panji pada Rabu (10/5/2023).

"Kami menyayangkan juga ketua Komisi I terkesan sebagai corong atau humas eksekutif. Dari pemaparan ketua komisi I kita dapat tahu hasil dari RDP tersebut. Dan kami menyimpulkan bahwa RDP tersebut sangat menyesatkan tidak berdasar pada substansi permasalahan," tambahnya.

Dari statemen ketua komisi satu di beberapa media termasuk video yang beredar bahwa pembahasan yang menyangkut jabatan tertinggi di RSUD yang kini tengah viral, Ketua Komisi menyebutkan bahwa Peraturan No. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat Daerah, Peraturan Daerah (Perda) No. 6 tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Karawang.

Selanjutnya, berdasar PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Perda No. 14 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang PP No. 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Perda No. 11 tahun 2021. Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

Peraturan perundang-undangan tersebut itu sama sekali tidak mengatur jabatan dr. Fitra sebagai Pelaksana tugas (Plt)
Peraturan atau dasar hukum di atas adalah peraturan yang menyangkut tentang dasar hukum pengangkatan jabatan Direktur RSUD yang definitif.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa bupati selaku pejabat pembina kepegawaian itu menggkat dr. Fitra sebagai Plt. Padahal, urusan PLT itu ada aturan tersendiri yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 1 Angka 26, disebutkan bahwa Pelaksana
Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif
yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau
keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

"Nah, dr. Fitra itu diangkat jadi Plt. 28 Mei 2021. Jadi genap sudah 2 tahun. Jelas ini pelanggarannya," tegas Panji.

Kemudian, berdasar Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
1/SE/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian
dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian angka 3 huruf b poin 13.c),
disebutkan bahwa Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk
sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.

Sebagaimana kita ketahui, dr. Fitra menjabat sebagai fungsional paling rendah yaitu Ahli Pertama, tentunya harus melawati satu jenjang lagi yaitu Ahli Muda sebelum menduduki jabatan ahli Madya.

"Dalam SK Bupati tertanggal 28 Mei 2021 jelas dr. Fitr Hergayana diketahui diangkat menjadi Plt. Direktur RSUD, bukan Direktur RSUD, dan sampai saat ini dia (dr. Fitra) menandatangani dokumen tentu saja dibawahnya tanda tangan tersebut ada nama dan jabatannya sebagai Plt. Jadi wajar kalau KASN memberi teguran berupa surat rekomendasi yang memiliki konsekuensi penonaktifan selaku kepala daerah," bebernya.

"Sekali lagi kita jangan terkecoh antara jabatan definitif dan Plt. Yang mana memiliki aturan sendiri-sendiri," tutupnya. (red)*