Jendela Sosial

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat akui adanya interaksi antara gajah liar dan masyarakat di Gampong Pulo Teungoh, Kecamatan Pante Ceureumen, pada 16 September 2024. Menurut laporan yang diterima dari warga dan aparat gampong setempat, insiden ini terjadi di kawasan yang sudah lama tidak mengalami konflik gajah.

Menanggapi laporan tersebut, Tim Wildlife Responsive Unit (WRU) BPBD Aceh Barat segera melakukan patroli dan pemantauan di lokasi pada 17 September 2024. Hasil observasi menunjukkan bahwa sekitar 300 batang tanaman sawit milik warga mengalami kerusakan akibat aktivitas kawanan gajah.

Pj. Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi, menghimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi konflik dengan satwa liar, terutama gajah. "Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di malam hari, mengingat aktifitas kawanan gajah cenderung meningkat. Terutama di area perkebunan yang baru ditanami sawit, yang menjadi makanan favorit gajah liar," ujar Mahdi, kamis (19/09/2024) di meulaboh

Mahdi juga menginstruksikan BPBD Aceh Barat dan instansi terkait lainnya untuk terus memantau kondisi di wilayah-wilayah rawan konflik gajah sebagai langkah antisipatif. "Tim WRU BPBD dan instansi terkait harus siaga penuh, terutama di kawasan Kecamatan Pante Ceureumen. Diharapkan mereka melakukan pemantauan intensif dan mengambil langkah-langkah mitigasi dini untuk mengurangi risiko yang dapat membahayakan masyarakat," tegasnya.

Disisi lain, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, T. Ronald Nehdiansyah, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti instruksi Pj. Bupati dengan meningkatkan pemantauan di daerah rawan konflik satwa liar. "Tim lapangan akan berusaha menghalau gajah yang berpotensi mengganggu pemukiman dan perkebunan warga. Saat ini, Tim WRU BPBD Aceh Barat bersama BKSDA Aceh terus melakukan penanganan darurat untuk menghalau gajah liar di Gampong Pulo Teungoh." Ujarnya

Ia juga menambahkan bahwa koordinasi dengan BKSDA Aceh dan pihak swasta terus dilakukan untuk memastikan langkah jangka panjang dalam penanganan gajah di wilayah Aceh Barat. "Penanganan darurat tidak selalu efektif, terutama di wilayah Pante Ceureumen. Kami mempertimbangkan metode penanganan yang lebih permanen, seperti pemasangan kawat kejut khusus satwa dan penggunaan GPS untuk memantau pergerakan gajah," tutup Ronald.(Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Adanya polemik yang terjadi belakangan ini, yaitu terkait pengelolan CSR dari PLTGU PT. JSP yang dinilai tidak tepat sasaran.

Atas dasar hal tersebut, perwakilan masyarakat Cilamaya yang tergabung dalam Gema Cikamaya mengajukan dan telah dilakukan audiensi dengan DPRD Karawang. Kamis (12/9/24).

Audiensi tersebut dihadiri oleh puluhan perwakilan masyarakat Cilamaya, dimana mereka merupakan warga lokal yang merasa terdampak atas adanya proyek PLTGU tersebut.

Dalam audiensi tersebut, H. Elyasa Budianto, S.H., selaku Ketua Gema Cikamaya dan selaku salah satu perwakilan masyarakat Cilamaya meminta kepada Bupati Karawang untuk bisa memahami kondisi masyarakat, dan jangan melakukan penempatan CSR dengan 'semau gue' hanya karena sebuah pencitraan.

"Maka, Saudara selaku Bupati ini, tolong simak, lihat dan belajar untuk memahami kondisi masyarakat. Jangan hanya demi pencitraan jadi semau gue dalam penempatan dana CSR," ucapnya. (12/9/24).

Lebih lanjut, seorang pengacara yang akrab disapa Bang El tersebut menambahkan bahwa dalam audiensi tersebut, selain bersama masyarakat sekitar, pihaknya juga membawa sekitar 30 orang masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan muara dan bernasib kurang baik dan memerlukan perhatian dari pemerintah. Sementara itu, CSR itu sendiri malah disalurkan di wilayah kota yang notabene bisa dianggarkan dari perusahaan lain di kawasan sekitarnya.

"Disinilah, ketika program kerja ugal-ugalan seorang penguasa akan dipukul habis masyarakat yang merasa terdzolimi. Wahai penguasa, kamu fikir tidak ada langit diatas langit?," singgungnya.

Sementara itu, untuk kelengkapan dewan yang terbentuk, maka agenda utama yang harus jadi pertimbangan para anggota DPRD adalah mengutamakan masyarakat yang berhak atas CSR PLTGU PT. JSP yang secara garis besarnya terafiliasi dengan masyarakat Cilamaya dan sekitarnya. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa-1 berkapasitas 1.760 Mega Watt (MW), yang dikelola PT. JSP berdiri dan berdomisili di Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Namun, saat mendengar adanya pengelolaan CSR (Coorporate Social Responsibility) PT. JSP yang dikucurkan di Jalan Tuparev akhirnya menuai polemik dan kekecewaan dari masyarakat Cilamaya yang berada dilingkungan berdirinya PLTGU tersebut.

Masyarakat menilai, PT. JSP telah menyakiti hati pemuda dan warga masyarakat Desa Cilamaya dan Desa Mekarmaya, dan terkesan seolah menganaktirikan dengan hanya memberikan bayangan penderitaan dan kecemasan atas dampak buruk dari berdirinya proyek PLTGU tersebut.

Hal tersebut dilontarkan oleh Pri, dimana dirinya merupakan salah satu warga Dusun Keserut, Desa Mekarmaya, yang rumahnya sangat dekat dengan berdirinya PLTGU PT. JSP tersebut.

"Jangan menganaktirikan kami, selama ini apa yang kami dapatkan? Hanya penderitaan dan bayangan kecemasan dari dampak buruk yang mungkin bisa saja terjadi kapanpun," keluhnya. Sabtu (31/8/24).

Pri menyebut, pendistribusian CSR tersebut tidak tepat sasaran, karena selama ini masyarakat sekitar disekitar hampir setiap hari terkena imbas oleh suara bising dari corong uap PLTGU tersebut.

"Kenapa harus ada CSR didalam sebuah perusahaan? Karena kita ketahui bersama bahwa itu adalah sebuah respon dari sebuah perusahaan kepada warga terdampak, supaya tidak terjadi gejolak sosial," ungkapnya.

Lebih lanjut, Pri menegaskan bahwa seharusnya penerima CSR dengan persentase terbesar adalah warga terdampak dari sebuah usaha yang dijalankan. Artinya, jika PT. JSP atau PLTGU mendapat untung (misalnya) melalui penyertaan modal, tentu yang paling layak mendapatkan adalah warga sekitar mega proyek tersebut.

“Bukan malah CSR itu dinikmati warga yang jauh dari area PLTGU, wong namanya aja PLTGU Cilamaya, kenapa CSR nya di jalan Tuparev?," tegasnya.

Pria yang akrab disapa dengan panggilan Bang Pri tersebut juga menjabarkan, bahwa semua program CSR yang diusulkan PT. JSP ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karawang hanya sebatas sinkronisasi, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan Pemerintah Desa (Pemdes), Kabupaten (Pemkab) baik tingkat provinsi (Pemprov) maupun program pusat.

“Bukan kemudian Bappeda yang menentukan sesuai kemauan Pemkab. Ini yang harus dipahami,” tandasnya.

Apalagi, jika semisal (contoh) sekarang ini ada program CSR yang ditangani oleh salah satu dinas, menurutya itu tidak tepat. Walau bagaimanapun, sebaiknya program tersebut tetap perusahaan yang melakukan proses penyalurannya, baik melalui lelang, bidding (penawaran), atau lainnya.

"Biar dinas terkait melaksanakan pekerjaan yang berbasis pada APBD saja. wong silpanya saja banyak, kok malah nambah pekerjaan lain,” sindirnya. (Nunu)*