Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Bekasi, JABAR - Gelombang kekecewaan kembali datang dari nelayan Muara Kampung Bungin. Tahun demi tahun mereka bertahan di tengah abrasi yang menggerus rumah, laut yang makin rusak, dan aktivitas jaring trawl serta penambangan pasir yang tak kunjung berhenti. Namun, yang terasa hanyalah janji—tanpa langkah nyata di lapangan.
‎
‎Nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kini disorot tajam oleh masyarakat hilir. Bukan karena kebencian, tapi karena harapan yang belum terjawab.
‎
‎“Kalau Pak Dedi Mulyadi tidak mampu menyelesaikan persoalan nelayan Muara Kampung Bungin, lalu apa gunanya seluruh jajaran ahli di sekelilingnya?” ucap salah satu tokoh pemuda dengan nada getir.
‎
‎Sorotan juga mengarah pada Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang disebut-sebut menjadi staf ahli gubernur. Bagi warga, nama Susi bukan sekadar pejabat—dia simbol keberanian dalam membela nelayan kecil. Rekam jejaknya memerangi perusakan laut dan melindungi nelayan tradisional masih membekas kuat.
‎
‎“Kita semua tahu siapa Ibu Susi. Kita tahu keberpihakannya pada nelayan kecil. Justru karena itu kami bertanya: kalau orang sepeduli beliau berada di lingkaran gubernur, kenapa persoalan kami masih dibiarkan menggantung?” lanjutnya.
‎
‎Di Muara Kampung Bungin, bukan hanya pasir yang hilang digerus ombak—tapi juga harapan. Nelayan kehilangan tempat melaut, rumah mereka makin mundur, dan kehidupan semakin terjepit. Mereka sudah datang melapor, sudah berkali-kali bersuara, bahkan mendatangi posko pengaduan. Namun, langkah nyata belum juga terlihat.
‎
‎Masyarakat hilir menegaskan:
‎Mereka tidak membutuhkan pidato—mereka butuh tindakan.
‎Mereka tidak menuntut keajaiban—mereka menuntut kehadiran.
‎
‎“Ini soal perut, soal masa depan anak-anak kami. Kalau pemerintah provinsi benar-benar peduli, turunlah. Lihat sendiri bagaimana kami hidup di tepi laut yang semakin hilang,” tutup sang tokoh pemuda. (RCF)*

Jendela Jurnalis Subang, JABAR - Situasi lingkungan di wilayah pesisir Muara Kampung Bungin, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong semakin mengkhawatirkan. Abrasi yang kian parah, maraknya aktivitas penambangan pasir, serta penggunaan jaring arad oleh sebagian nelayan menjadi tiga persoalan utama yang membuat masyarakat menyampaikan laporan resmi ke Posko Pengaduan KDM Lembur Pakuan.

‎Laporan ini disampaikan oleh perwakilan warga pesisir, Reydo, yang datang langsung untuk menjelaskan kondisi lapangan yang semakin tidak terkendali.

‎Abrasi Menggerus Daratan dan Mengancam Permukiman

‎Abrasi di Muara Kampung Bungin telah mencapai titik kritis. Garis pantai terus mundur, menggerus permukiman, tambak, dan area aktivitas nelayan. Air laut semakin mudah masuk ke daratan saat pasang besar, menyebabkan kerusakan fisik sekaligus kerugian ekonomi bagi masyarakat.

‎Warga menilai kondisi ini tidak lagi bisa ditanggulangi secara mandiri. Hilangnya mangrove, gelombang besar, dan perubahan arus laut membuat abrasi terus bergerak tanpa henti.

‎Penambangan Pasir Dinilai Memperparah Kerusakan

‎Selain abrasi, masyarakat juga melaporkan adanya aktivitas penambangan pasir di beberapa titik muara yang diduga menjadi salah satu penyebab percepatan kerusakan lingkungan. Aktivitas tersebut mengganggu struktur dasar muara, memicu pendangkalan, sekaligus memperlemah tanah di sisi pesisir.

‎Warga khawatir penambangan pasir yang tidak terkendali akan menyebabkan wilayah pesisir kehilangan daya dukungnya dan mempercepat hilangnya permukiman.

‎Nelayan Jaring Arad Mengganggu Ekosistem dan Nelayan Tradisional

‎Penggunaan jaring arad turut menjadi keluhan utama. Warga dan nelayan tradisional menyampaikan bahwa arad merusak ekosistem dasar laut, menghabiskan biota kecil, dan menurunkan hasil tangkap nelayan lainnya.

‎Konflik antar-nelayan mulai muncul akibat penggunaan alat tangkap yang dianggap merusak, sehingga warga meminta adanya penertiban dan aturan yang ditegakkan secara tegas.

‎Kutipan Reydo Saat Melapor ke KDM

‎Dalam penyampaiannya di Posko Pengaduan KDM Lembur Pakuan, Reydo menjelaskan tiga persoalan yang kini membebani masyarakat pesisir.

‎“Kami datang untuk melaporkan tiga hal sekaligus: abrasi yang sudah sangat parah, aktivitas penambangan pasir, dan penggunaan jaring arad. Semuanya saling berkaitan dan semuanya merusak kehidupan kami di pesisir,” tegas Reydo.

‎Ia menambahkan bahwa warga sudah terlalu lama menanggung dampak kerusakan tanpa adanya penanganan tegas.

‎“Abrasi menghabiskan daratan, penambangan pasir mempercepat kerusakan, dan jaring arad menghancurkan laut tempat kami mencari makan. Kami butuh solusi nyata, bukan hanya pendataan. Kami meminta ini segera ditindaklanjuti,” tutur Reydo.

‎KDM Akan Meneruskan Laporan ke Instansi Terkait

‎Pihak Posko Pengaduan KDM memastikan bahwa seluruh laporan warga telah dicatat dan akan diteruskan kepada instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, dinas perikanan, dan aparat penegak hukum.

‎KDM juga berkomitmen mengawal proses tindak lanjut agar persoalan ini mendapat perhatian serius.

‎Sementara itu, warga juga mendesak pengawasan dan penanganan nyata dari pemerintah.

‎Atas dasar aduan tersebut, masyarakat berharap pemerintah segera melakukan beberapa hal diantaranya;

‎- Membuat penanganan darurat abrasi

‎- Menertibkan dan menghentikan penambangan pasir

‎- Mengontrol dan membina nelayan pengguna jaring arad

‎- Melakukan rehabilitasi mangrove dan penguatan garis pantai

‎- Melakukan patroli dan pengawasan rutin di wilayah muara. (NN)*