Jendela Jurnalis Karawang JABAR Dugaan kelalaian medis mencuat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Klinik Sentra Medika Cikalong, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, setelah seorang bayi dilaporkan meninggal dunia di dalam kandungan ibunya saat menjalani proses persalinan.

Peristiwa tersebut menimpa Yuni, ibu hamil yang dirujuk dari Puskesmas Cicinde, Kecamatan Banyusari, ke Klinik Sentra Medika Cikalong pada Jumat, 19 Desember 2025, sekitar pukul 11.20 WIB. Setibanya di klinik, pasien langsung ditangani di ruang IGD.

Berdasarkan keterangan keluarga, dokter kandungan yang menangani saat itu menyarankan agar pasien menjalani persalinan melalui tindakan Sectio Caesarea (SC). Namun Dion, suami pasien, memilih persalinan normal. Ironisnya, pihak keluarga menilai tidak adanya penjelasan medis secara utuh dan ilmiah mengenai risiko fatal yang dapat terjadi jika persalinan normal tetap dipaksakan.

Menurut Dion, informasi yang diterima justru datang dari perawat dengan penjelasan yang dinilai minim dan berpotensi menyesatkan.

“Bapak kalau mau persalinan normal harus sabar dan jangan minta buru-buru. Kalau ada kendala, pasien tidak bisa mengajukan pindah ke caesar,” ungkap Dion menirukan pernyataan perawat.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait standar informed consent dan kewajiban tenaga medis dalam memberikan edukasi medis yang komprehensif kepada pasien dan keluarga, terutama dalam kondisi kegawatdaruratan obstetri.

Proses persalinan kemudian berlangsung berjam-jam tanpa tindakan operasi. Pasien diarahkan menunggu di ruang bersalin hingga Sabtu dini hari, 20 Desember 2025. Sekitar pukul 01.00 WIB, pasien mengeluhkan tidak lagi merasakan pergerakan janin di dalam perutnya.

Namun, menurut pihak keluarga, keluhan tersebut tidak segera ditindaklanjuti secara serius. Fakta yang disorot, kondisi janin baru terdeteksi sekitar pukul 04.00 WIB, atau lebih dari tiga jam setelah keluhan pertama disampaikan. Setelah dilakukan pemeriksaan, bayi dinyatakan meninggal dunia di dalam kandungan.

Saat keluarga meminta klarifikasi kepada dokter jaga, dr. Pindo Sapto Nugroho, keluarga menilai penjelasan yang diberikan terkesan tidak meyakinkan, ragu-ragu, dan tidak menunjukkan penguasaan penuh atas kronologi medis yang terjadi.

Baru setelah bayi dinyatakan meninggal, dokter menjelaskan bahwa kondisi janin diduga mengalami lilitan tali pusar dan air ketuban berwarna hijau, yang mengindikasikan janin mengalami stres atau hipoksia di dalam kandungan.

Keluarga mempertanyakan mengapa kondisi gawat tersebut tidak terdeteksi lebih dini, mengingat pasien sudah berada di fasilitas kesehatan dan dalam pengawasan tenaga medis selama berjam-jam. Keterlambatan deteksi dan tindakan inilah yang diduga kuat menjadi faktor utama meninggalnya bayi.

Pihak keluarga menilai adanya dugaan kelalaian medis, mulai dari minimnya edukasi risiko persalinan, lemahnya pengawasan kondisi janin, hingga keterlambatan tindakan medis saat kondisi darurat terjadi.

Atas kejadian ini, keluarga menyatakan akan menempuh jalur hukum dan meminta aparat penegak hukum serta instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan organisasi profesi kedokteran, untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap prosedur pelayanan medis di Klinik Medika Centra Cikalong.

Kasus ini menambah daftar sorotan publik terhadap mutu layanan kesehatan, khususnya penanganan persalinan di fasilitas medis, serta menegaskan pentingnya transparansi, profesionalisme, dan keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

Sampai saat ini,pihak RS Sentral Medika belum memberi keterangan resmi.(Red)

Jendela Jurnalis Bea Cukai Bekasi bersinergi dengan Kejaksanaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi musnahkan 2.522.000 batang rokok tanpa pita cukai (rokok polos) yang berpotensi merugikan pendapatan negara sebesar Rp2.223.966.658,-. Pemusnahan secara simbolis terlaksana pada Kamis (11/12).

Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi, Winarko Dian Subagyo menyampaikan apresiasi atas jalinan kolaborasi dan sinergi antara Bea Cukai Bekasi dan Kejari Kab Bekasi dalam penanganan perkara kasus peredaran rokok ilegal di Kabupaten Bekasi. “Penindakan dan pemusnahan rokok ilegal ini menunjukkan keseriusan dari aparat penegak hukum atas pelanggaran Undang-Undang Cukai sekaligus juga bukti adanya transparansi dalam penanganan perkara sehingga lebih akuntabel,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan pemusnahan ini Kajari Kabupaten Bekasi; Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Drs. H. Endin Samsudin, M.Si. yang mewakili Bupati Bekasi; Kapolres Metro Bekasi, Kombes. Pol. Mustofa, S.I.K., M.H.; Plt. Danramil 12/Serangbaru, Kapten Inf Nyuwardi mewakili Komandan Kodim 0509/Kab. Bekasi; Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M.; Perwakilan Badan Narkotika Kab. Bekasi; dan Kapolsek Cikarang Pusat, AKP Elia Umboh, S.H., M.H.

Senada dengan Winarko, Kajari Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, S.H., M.H. selepas memimpin pemusnahan barang bukti menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen pihaknya dalam penuntasan penanganan perkara secara optimal serta transparansi dalam pengelolaan barang bukti. "Tujuan utama pemusnahan ini adalah untuk memastikan barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana lain, serta mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya.

Kegiatan pemusnahan rokok ilegal ini juga merupakan bagian dari pemusnahan barang bukti terhadap 92 perkara yang telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), baik dari perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana khusus.(Red)

Jendela Jurnalis Jakarta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menggelar penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset properti eks Badan Dalam Likuidasi (BDL) dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada enam kementerian/lembaga (K/L), salah satunya Badan Narkotika Nasional (BNN), di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Utama BNN, Agus Dwi Hermawan, sebagai perwakilan BNN dalam proses serah terima aset. Ia didampingi Kepala Bagian Logistik Biro Umum, Heri Sinta Setiawan.

Adapun aset properti yang diserahkan kepada BNN berlokasi di Jalan Plawa Nomor 102, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Properti tersebut memiliki nilai aset sebesar Rp 4.275.659.000,- dengan luas tanah 550 meter persegi.

Penyerahan aset ini secara simbolik diberikan oleh Dirjen Kekayaan Negara, Rionald Silaban. Ia menjelaskan bahwa serah terima ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga penerima.

Dengan aset negara yang diserahterimakan ini, dharapkan BNN bisa bekerja optimal menjalankan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Ke depan, aset ini akan dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menunjang kinerja organisasi.

Sumber:Biro Humas dan Protokol BNN

Jendela Jurnalis Kota Tangerang Sebuah momen tidak terduga terjadi di Kantor Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, pada Kamis (11/12/2025), ketika wartawan Nuansametro.com, Zul, menjalankan tugas jurnalistiknya. Bukannya mendapatkan ruang untuk bekerja, ia justru menghadapi tindakan yang diduga menghalangi aktivitas peliputan sebuah kejadian yang langsung memantik perhatian publik.

Wartawan Meliput, Oknum Pegawai Kelurahan Menegur

Peristiwa bermula ketika Zul berada di ruang pelayanan masyarakat (Yanmas) untuk melakukan konfirmasi terkait seorang warga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang datanya dinyatakan gugur oleh Kemensos dan Dinsos Kota Tangerang.

Saat memegang kamera Nikon untuk mendokumentasikan situasi, tiba-tiba seorang wanita berinisial D, yang belakangan diketahui merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menjabat sebagai Kasie Kemasyarakatan, menghampiri Zul dengan nada tegas.

"Mas dari mana? Ada identitas? Tolong jangan diambil gambar, ya," ucapnya sambil berlalu menuju ruang kerjanya, seraya memperkenalkan diri.

Saat itu juga Zul langsung menjawab, bahwa dirinya seorang wartawan yang sedang melakukan peliputan.

Tindakan tersebut sontak mengejutkan Zul yang saat itu tengah menjalankan fungsinya sebagai jurnalis yang dilindungi oleh undang-undang.

UU Pers: Jurnalis Dilindungi, Penghalangan Bisa Dipidana

Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menjamin kemerdekaan pers dan melindungi kerja jurnalistik di lapangan.
Pasal 18 ayat (1) menyebutkan, siapa pun yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi tugas jurnalis dapat dipidana hingga dua tahun penjara atau denda maksimal Rp500 juta.

Aturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Menghalangi kerja pers bukan hanya merugikan jurnalis, tetapi juga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan berimbang.

Pemred Nuansametro.com Angkat Suara: “Ini Bentuk Penghalangan Kerja Jurnalistik”

Peristiwa ini langsung mendapat perhatian serius dari Pemimpin Redaksi Nuansametro.com, Endang Suryana, atau yang akrab disapa Endang Nupo yang juga sebagai Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Karawang.

Ia menyampaikan kekecewaannya atas tindakan yang diduga menghalangi peliputan tersebut.

"Kami menyayangkan terjadinya tindakan seorang pegawai yang diduga melarang wartawan kami mengambil gambar atau mendokumentasikan peristiwa yang sedang berlangsung," tegasnya.

Endang menegaskan bahwa larangan tersebut jelas bertentangan dengan UU Pers, khususnya Pasal 4 ayat (1) dan (2), serta Pasal 18 ayat (1) yang memberikan sanksi bagi siapa pun yang menghalangi tugas jurnalistik.

"Larangan ini bukan hanya bentuk pengabaian terhadap aturan hukum, tetapi juga bentuk pembatasan terhadap kebebasan pers yang merupakan hak asasi warga negara," lanjutnya.

Pers Perlu Difasilitasi, Bukan Dibatasi

Lebih jauh, Endang menekankan pentingnya pemahaman aparat atau pegawai pemerintah mengenai aturan terkait kebebasan pers. Menurutnya, jurnalis hadir untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyediakan informasi yang dibutuhkan publik.

"Kami mendorong semua pihak, termasuk aparat pemerintah, untuk menghormati dan memfasilitasi kerja jurnalistik. Jurnalis adalah mitra informasi publik, bukan ancaman," tegasnya.

Ia berharap insiden seperti ini tidak terulang dan menjadi pelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya menghormati profesi kewartawanan.

Insiden di Kelurahan Belendung ini menjadi pengingat bahwa di era keterbukaan informasi, tugas jurnalis seharusnya didukung, bukan dihalangi. Pers adalah mata dan telinga publik. Menghalangi mereka berarti menutup akses informasi bagi masyarakat luas.

Nuansametro.com akan terus mengawal persoalan ini serta memastikan kebebasan pers tetap tegak berdiri sebagaimana dijamin undang-undang.(Red)