Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Menindak lanjuti pemberitaan sebelumnya, tentang hasil pelaksanaan proyek emplacement di SDN Manggungjaya I yang amburadul bermotif batik akibat dari banyaknya retakan-retakan, Jendela Jurnalis kemudian menghubungi pihak konsultan yang mengawasi pekerjaan tersebut atas arahan dari Kabid Pendas (Pendidikan Dasar) pada Disdikpora (Dinas Pendidikan dan Olahraga).

Akan tetapi, setelah Jendela Jurnalis berkomunikasi dan bertemu dengan Jay selaku pihak konsultan yang di maksud, akhirnya terungkap bahwa dirinya beserta tim konsultan CV. Gama bukanlah pihak yang merencanakan dan mengawasi pekerjaan tersebut.

Dibalik itu, Jay menjelaskan bahwa sebelumnya ada mandor yang mengabari terkait akan dimulainya pekerjaan emplacement di SDN Manggungjaya I. Namun setelah pihaknya melakukan pengecekan data, diketahui bahwa tidak kontrak untuk CV. Gama atas pekerjaan di lokasi tersebut.

"Hanya memang, sebelum pekerjaan dimulai, Mandor Ebod ada kirim WA (pesan WhatsApp) ke saya, memberitahukan bahwa pekerjaan akan dimulai. Serta Ebod pun mengirimkan gambar-gambar lokasi yang telah dipasangi begisting. Akan tetapi, ketika saya cek di data, ternyata untuk sekolah SDN Manggungjaya I tidak ada dalam kontrak kami," papar Jay. Rabu (4/9/24).

Sementara itu, berdasar keterangan dari Jay, setelah pihaknya memeriksa data, belakangan diketahui bahwa ternyata yang merencanakan proyek tersebut adalah pihak dari CV. Mitra Graha Konsultan. Sehingga, Jay menegaskan bahwa seharusnya yang mengawasi pekerjaan tersebut pun adalah pihak dari CV. Mitra Graha.

Dengan adanya kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabid Pendas selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), ternyata tidak mengetahui dengan jelas siapa konsultan yang mengawasi pekerjaan tersebut. Artinya, pekerjaan tersebut akhirnya berjalan tanpa pengawasan dari pihak dinas maupun konsultan, sehingga besar dugaan bahwa pemborong dapat dengan leluasa dan bekerja seenaknya untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan kualitas dari hasil pekerjaan tersebut.

Akibatnya, baru 2 hari selesai dikerjakan saja emplacement tersebut telihat banyak retakan. Bahkan, yang paling mencolok adalah penampakan betonnya yang berwarna putih berbalut serbuk seperti terigu, dan bisa terbang ketika tertiup angin layaknya debu halus diatas permukaan emplacemet.

Untuk konfirmasi lanjutan, Jendela Jurnalis kemudian kembali mencoba menghubungi Yanto selaku Kabid Pendas sekaligus KPA dalam proyek tersebut. Akan tetapi, hingga berita ini diterbitkan, dirinya belum bisa dihubungi serta tidak mengangkat saat ditelepon.

Atas adanya kejadian tersebut, akhirnya menuai sorotan dan kritik dari H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum LBH Maskar Indonesia. Dalam komentarnya, Ia menduga adanya unsur kongkalikong antara pihak dinas dengan pemborong, Selain itu, Ia menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan adanya temuan tersebut kepada pihak APH (Aparatur Penegak Hukum).

"Kalau itu tidak diperbaiki tapi dibayar oleh dinas ke pemborong, besar kemungkinan telah terjadi kongkalikong ataupun kolusi yang mengakibatkan adanya kerugian uang negara. Sebagai warga negara, kami siap melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Karawang," tegasnya.

Lebih lanjut, Ia juga meminta agar Kabid Pendas selaku KPA, wajib untuk turun melakukan sidak kelapangan atas hasil pekerjaan tersebut.

"Kabid Pendas harus mengambil sikap, karena pekerjaan tanpa pengawasan tidak boleh dicairkan. Apalagi hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera di RAB," pungkasnya. (Team)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) PT Jawa Satu Power (PT JSP) di Jalan Tuparev, Kecamatan Karawang Barat tuai polemik dan kritik publik Karawang.

Pasalnya, publik menilai lokasi PT JSP ada di Kecamatan Cilamaya Wetan yang semestinya pelaksanaan CSR perusahaan tersebut ada di Cilamaya namun faktanya pelaksanaan CSR PT JSP dialihkan untuk penataan Jalan Tuparev Kecamatan Karawang Barat.

Kritikan tersebut dipertegas oleh Ketua LSM Lodaya, Nace Permana. Bahkan menurutnya, CSR PT JSP di Jalan Tuparev sarat dengan kepentingan tertentu.

“Ya pasti (ada kepentingan), sekarang yang menjadi motif CSR itu dipindahkan ke Jalan Tuparev apa? Itu kan pasti ada motif, kalau sudah bicara motif pasti bicara kepentingan,” kata Nace kepada media, Sabtu (31/8/2024) siang.

Nace mengaskan, apabila kepentingannya adalah untuk masyarakat mestinya lokasi CSR PT JSP itu ada di Cilamaya karena masyarakat terdampaknya ada di Cilamaya.

“Jalan rusak masih banyak di Cilamaya, masyarakat miskin juga masih banyak di sana, nah kenapa tidak mereka yang didahulukan. Bukan di Jalan Tuparev karena itu bukan jalan rusak dan tidak urgen yang harus dirubah, toh selama ini jalan Tuparev juga masih bagus dan layak dilalui,” ujarnya.

Nace meminta pihak Forum CSR harus bertanggung jawab atas polemiknya CSR PT JSP.

“Forum CSR harus transparansi dan harus bisa berikan klarifikasi kepada warga Cilamaya, jangan sampai nanti ada pergerakan dari masyarakat Cilamaya karena mereka merasa dianak-tirikan,” tegasnya.

Nace menambahkan, adanya polemik CSR  PT JSP di Jalan Tuparev merupakan bentuk pengelolaan CSR yang tidak professional.

“Ini merupakan kesalahan besar dalam sisi tata Kelola keuangan, harusnya Forum CSR berpikir bijak, masyarakat terdampak yang harus diutamakan,” tuturnya.

Nace juga menilai, polemik CSR PT JSP di Jalan Tuparev bukan kesalahan di pihak perusahaan, tetapi di pihak Forum CSR. Ketika perusahaan telah keluarkan CSR artinya sudah ada bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

“Tinggal (ditelurusi) bergesernya uang ini dari perusahaan ke Forum CSR dikemanakan, kecauali kalau memang pengelolaannya langsung ditangan perusahaan, kalaupun pengelolaannya ada diperusahaan tentunya ada titik kepantasan mengapa lokasi CSR-nya ada di Jalan Tuparev,” tutupnya. (red)*