Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT– Dalam rangka menciptakan suasana kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Penjabat (PJ) Bupati Aceh Barat, Azwardi, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisi Independen Pemilihan (KIP), Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), dan awak media menggelar Sinergi Forkopimda pada Minggu (24/11/2024).

Acara yang dirangkai dengan coffee morning ini dilanjutkan dengan olahraga tenis bersama di lapangan tenis Kodim 0105 Aceh Barat. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mempererat hubungan antar lembaga, tetapi juga memperkuat koordinasi demi menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama tahapan Pilkada, kata Azwardi.

Azwardi menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menghadapi dinamika Pilkada.
"Kondusivitas daerah adalah kunci utama suksesnya pelaksanaan Pilkada. Kolaborasi antara Forkopimda, KIP, Panwaslih, dan media sangat penting untuk menjamin transparansi, keamanan, serta keadilan dalam setiap tahapan pemilihan," ujar Azwardi.

Ia juga mengajak media untuk berperan aktif menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Menurutnya, peran media sangat strategis dalam menangkal penyebaran berita bohong (hoaks) yang dapat memicu keresahan selama Pilkada.

Disisi lain Komandan Kodim 0105 Aceh Barat, letkol, Inf Hendra Mirza yang turut bersama dalam kegiatan tersebut, memberikan apresiasi atas inisiatif ini. Ia berharap sinergi seperti ini dapat terus terjalin guna menjaga stabilitas daerah.

Hendra juga mengapresiasi upaya berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, Komisi Independen Pemilihan (KIP), dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih), yang terus bekerja keras untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai aturan.

"Kita semua tentu berharap Pilkada ini berjalan dengan baik, tanpa adanya konflik atau pelanggaran yang bisa mencederai nilai-nilai demokrasi. Mari kita wujudkan Pilkada yang damai dan adil," kata Hendra

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu negatif atau berita hoaks yang berpotensi memecah belah. Menurutnya, pemilih harus cerdas dalam menyaring informasi serta menggunakan hak pilihnya secara bijak demi masa depan daerah yang lebih baik.

"Semoga Pilkada ini tidak hanya menjadi pesta demokrasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat," tutup Hendra.

Pilkada 2024 di Aceh Barat menjadi salah satu agenda penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan. Harapan akan terciptanya suasana yang kondusif dan hasil yang berkualitas terus digaungkan oleh berbagai pihak, tutupnya. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-11 tahun 2024 yang mengusung tema "Ikan Sumber Protein, Kemandirian Pangan", Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Aceh Barat menggelar kegiatan makan bergizi gratis pada Senin (19/11/2024). Acara ini berlangsung di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat dengan melibatkan kerja sama dari Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan TP PKK Aceh Barat.

Ketua Forikan Aceh Barat, Nurmaziah Azwardi, melalui Kepala DKP Aceh Barat, Mulyadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein utama. "Kegiatan ini tidak hanya memperingati Harganas, tetapi juga menjadi langkah konkret mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat," ujar Mulyadi.

Acara ini mencakup berbagai aktivitas, seperti edukasi mengenai manfaat ikan bagi kesehatan, terutama untuk tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu hamil. Para peserta juga dikenalkan dengan variasi olahan ikan yang praktis dan bergizi untuk konsumsi sehari-hari, ujar Mulyadi.

Sebagai bagian dari program ini, Forikan Aceh Barat mengunjungi sejumlah sekolah dan puskesmas untuk membagikan makanan bergizi gratis. Antaranya Tk. Negeri pembina Meulaboh, SD Negeri 25 Meulaboh dan Posyandu Desa Seunebok Kecamatan Johan pahlawan.

Kata Mulyadi, Anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil menjadi sasaran utama dalam program ini. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi ikan sejak dini, terangnya.

“Kami ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil, mendapatkan akses makanan bergizi berbasis ikan. Ini penting untuk mendukung tumbuh kembang anak serta kesehatan ibu dan bayi,” jelas Mulyadi.

Selain pembagian makanan, kegiatan ini juga menjadi ajang edukasi bagi masyarakat. Siswa sekolah dan ibu hamil mendapatkan pengetahuan mengenai cara mengolah ikan dengan mudah dan lezat untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

Mulyadi berharap Harkannas ke-11 ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menjadikan ikan sebagai bagian penting dari pola hidup sehat.

“Kami berharap acara ini dapat menjadi agenda tahunan untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Aceh Barat,” tambahnya.

Forikan Aceh Barat berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan serupa di masa mendatang, guna mendorong konsumsi ikan sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus memperkuat kemandirian pangan di daerah. (Muhibbul)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Setelah sebelumnya terbit 2 pemberitaan terkait proyek Pelebaran Jalan Ciranggon - Gandok oleh CV. KARYA MANDIRI dengan judul :

1. "Anggaran 2,7 Miliar, CV. KARYA MANDIRI Diduga Korupsi Anggaran Direksi Keet" dengan link berita :
https://jendralnews.co.id/anggaran-27-miliar-cv-karya-mandiri-diduga-korupsi-anggaran-direksi-keet/

2. "Oknum Pelaksana CV. KARYA MANDIRI dan Pihak Dinas PUPR Karawang Kompak Memilih 'Bungkam' Saat Dikonfirmasi, Ketum LBH Maskar Memilih Lapor ke APH" dengan link berita :
https://jendralnews.co.id/oknum-pelaksana-cv-karya-mandiri-dan-pihak-dinas-pupr-karawang-kompak-memilih-bungkam-saat-dikonfirmasi-ketum-lbh-maskar-memilih-lapor-ke-aph/

Kini H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum LBH Maskar Indonesia kembali angkat bicara. Pasalnya, apa yang tertuang dalam berita tersebut seolah dibenarkan dengan fakta yang terjadi sekarang ini, dimana pekerjaan tersebut dikabarkan mangkrak selama seminggu.

Menurutnya, penundaan tersebut diduga karena pelaksana proyek kekurangan modal kerja atau masih menunggu pencairan dana progres dari dinas terkait.

"Kalau memang seperti itu, diduga jaminan pekerjaan yang di lampirkan oleh CV ketika mengikuti lelang tender itu tidak benar - benar siap melaksanakan alias bohong hanya untuk persyaratan semata. Akan tetapi, sebenarnya CV tersebut dalam bekerja mengandalkan modal dari pemerintah melalui tahapan pencairan, Pantas saja ketika ditanya direksi keet tidak ada karena tidak ada modal untuk mengadakan direksi  keet itu sendiri," ungkapnya. Senin (18/11/24) malam.

Selain itu, mangkraknya pekerjaan tersebut juga memicu banyak keluhan dari warga sekitar dan pengguna jalan yang sering melintasi jalan tersebut. Terlebih, dengan kondisi jalan yang sudah digali dan sebagian ada yang sudah dipasang besi bekisting, tentunya hal tersebut dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan pengguna jalan, apalagi ketika malam hari dengan kondisi penerangan yang minim.

"Kondisi begini mah ngebahayain pengguna jalan Pak, kalo malem kan gelap, ini kenapa sih pembangunannya mangkrak?" ujar salah seorang pengguna jalan yang melintas.

Sementara itu, Jendela Jurnalis kemudian mencoba untuk mengonfirmasi PMN (inisial) selaku pengawas dalam pekerjaan tersebut, walaupun sebelumnya saat dikonfirmasi PMN tak pernah merespon. Lebih parahnya, saat beberapa kali dihubungi melalui panggilan telepon aplikasi WhatsApp nomornya tidak dapat dihubungi, dan saat dikirim pesan singkat WhatsApp pun statusnya ceklis/centang 1.

Belakangan diketahui, bahwa nomor WhatsApp redaksi Jendela Jurnalis ternyata diblokir olehnya, karena pada saat dikirim pesan singkat WhatsApp menggunakan nomor yang lain, ternyata nomornya aktif dengan keterangan pesan ceklis/centang 2.

Mendengar hal tersebut, H. Nanang pun menyayangkan sikap dari pengawas berinisial PMN tersebut, menurutnya hal tersebut semakin menguatkan dugaan tentang adanya kongkalikong antara pelaksana dan oknum pengawas.

"Seolah - olah takut kongkalikong antara dirinya dengan pelaksana terbongkar," sindirnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis beum mendapatkan keterangan apapun dari pihak pelaksana CV. Karya Mandiri. (Pri)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah merealisasikan pembangunan turap jalan di jalur Jayanegara - Pulomas yang berlokasi di Desa Jayanegara, Kecamatan Tempuran. Senin (18/11/24).

Dalam pelaksanaannya, pekerjaan penurapan jalan tersebut dikerjakan oleh CV. Agitama dengan nominal anggaran sebesar Rp. 144.275.000,00,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024.

Namun, pelaksanaan proyek tersebut dinilai kurang transparan, hal tersebut sebagaimana yang terlihat pada papan informasi yang terpampang di sekitar lokasi pekerjaan. Alasannya, karena pada papan informasi hanya berisi keterangan tentang judul pekerjaan, lokasi, waktu pelaksanaan, nilai kontrak, sumber anggaran, tahun anggaran dan nama CV pelaksana saja. Sementara, untuk nomor kontrak atau nomor Surat Perintah Kerja (SPK) dan volume pekerjaan tidak dicantumkan.

Hal tersebut akhirnya memicu reaksi dari H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum LBH Maskar Indonesia. Dirinya menilai, dalam pelaksanaan tender pemerintahan seharusnya pihak pelaksana bisa benar - benar menerapkan asas transparansi publik, agar setiap kelembagaan maupun orang yang bertugas dalam sosial kontrol bisa turut serta mengawasi berjalannya pekerjaan dengan berpatokan pada volume sebagaimana yang tertuang dalam SPK.

"Kalau seperti itu, adanya papan informasi pun tidak berarti apa - apa, karena tidak dituliskan nomor SPK sebagaimana yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Selain itu, volumenya juga gak ditulis, terus bagaimana kita bisa mengawasi dan menyatakan kesesuaian spesifikasinya jika volumenya saja kita tidak tahu," ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya juga mempertanyakan terkait peran serta pengawas, dimana seharusnya pengawas memberikan pemahaman yang baik kepada pihak pelaksana, untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik dan tidak terkesan ditutup - tutupi.

"Seharusnya itu tugas pengawas, selain untuk keterbukaan informasi publik juga kan keterangan volume itu bisa menjadi acuan untuk proses pengawasan, atau jangan - jangan pengawasnya juga melakukan pembiaran karena ada kesepakatan tertentu?," tambahnya heran.

Terkait hal tersebut, H. Nanang meminta agar pihak dari Dinas PUPR Karawang bisa turun langsung untuk melakukan pengecekan. Dan dirinya menegaskan, jika tidak ada pihak dinas yang menindaklanjuti, maka dirinya akan membawa temuan tersebut ke APH.

Sementara itu, saat ditanya terkait tidak ditulisnya nomor SPK dan volume dalam papan informasi, salah satu pekerja yang enggan menyebutkan namanya menjawab bahwa untuk mengetahui detailnya, dan mengarahkan Jendela Jurnalis untuk menghubungi mandor pelaksana berinisial IMN.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Jendela Jurnalis kemudian menghubungi Mandor untuk mengonfirmasikan hal tersebut melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp. Namun sayangnya, konfirmasi dari Jendela Jurnalis tak direspon dan seolah diabaikan olehnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui siapa pengawas yang ditugaskan oleh Dinas PUPR Karawang pada pekerjaan tersebut. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dana desa tahap ketiga tahun 2023 yang diperuntukkan bagi program ketahanan pangan di bidang peternakan di Desa Karyamakmur, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan. Sabtu (16/11/24).

Program ini awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan ternak domba. Namun, capaiannya justru diduga tidak efektif dan memunculkan tanda tanya besar.

Bendahara Desa Karyamakmur mengungkapkan kepada awak media ketika dikonfirmasi pada bulan lalu, bahwa ternak domba yang dikelola oleh kelompok masyarakat telah raib akibat dicuri.

Akan tetapi, hingga kini, tidak menunjukan adanya bukti dokumentasi atau berita acara kehilangan yang diberikan kepada pihak berwenang sebagai laporan resmi.

Menanggapi hal ini, Samadi Sebagai Divisi OKP Jaringan Laskar Nusa Bangsa (JLN), Kabupaten Karawang, melalui pernyataannya, mengungkapkan kecurigaan terhadap pengelolaan program oleh Pemerintah Desa Karyamakmur dalam pengelolaan program ketahanan pangan patut dicurigai.

"Dari keterangan bendahara desa saja sudah terlihat ketidakpatuhan terhadap aturan. Hal ini mengindikasikan adanya dugaan kuat penyelewengan. Kami berharap pihak terkait segera bertindak tegas jika pihak desa hanya mencari alasan demi kepentingan pribadi," ujarnya.

Lanjutnya mengatakan dengan adanya dugaan tersebut, pihaknya bersama masyarakat mendesak agar ada transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak desa serta penyelidikan mendalam oleh pihak yang berwenang.

"Pihak terkait diharapkan segera mengambil tindakan agar dana desa benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama," ucapnya.

Diketahui dana sebesar Rp. 60 juta yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan melalui peternakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.(Gun)*

Jendela Jurnalis Suka Makmue, Nagan Raya Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Aceh dalam upaya penanggulangan dan pencegahan stunting, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Sasana Praja DPMGP4 pada Jumat, 15 November 2024, dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya, Dr. Iskandar, AP, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Amran Yunus, S.P., M.T.

Dalam sambutannya, Amran Yunus menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menangani masalah stunting di Kabupaten Nagan Raya. Ia meminta seluruh pihak untuk mengidentifikasi indikator yang masih jauh dari target dan segera melakukan pengawalan pengumpulan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 agar target penurunan stunting tahun ini dapat tercapai.

"Inovasi terkait peningkatan konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri harus diawasi. Selain itu, para camat diminta untuk memetakan desa yang masih buang air besar sembarangan (BABS) dan mencari solusi agar Kabupaten Nagan Raya dapat mencapai 100 persen sanitasi layak," ujar Amran Yunus.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan data oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMGP4, Ali Munir, S.E., Ak., M.M., mengenai data keluarga berisiko stunting. Selanjutnya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Ns. Salviar Evi, M.H.Kes, menyampaikan data terkini mengenai prevalensi stunting di Kabupaten Nagan Raya.

Pemaparan berikutnya oleh Kepala Bappeda, Rahmatullah, S.STP., M.Si, juga menyampaikan data terbaru terkait sumber dana dan prioritas program percepatan penurunan stunting di kabupaten.

Setelah sesi pemaparan, rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan seluruh peserta. Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat terkait hasil pemaparan. Pada akhir rapat, disepakati beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mencapai target penurunan stunting.

Rapat ini dihadiri oleh para camat, perwakilan berbagai perangkat daerah, akademisi, kepala puskesmas, dan undangan lainnya.

Penulis : Muhibbul Jamil

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dugaan penyelewengan dana desa yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan di Desa Muarabaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, mencuat ke permukaan. Dana yang diperuntukkan bagi pengadaan hewan ini seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Namun, hasil dari pantauan awak media atas laporan Pemerintah Desa Muarabaru yang telah dilayangkan kepada Pemerintah melalui aplikasi OMSPAN menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan regulasi yang sudah ditentukan.

Pada tahun 2023, Pemdes Muarabaru telah merealisasikan dana sebesar Rp 255.500.320, sementara anggaran tahun 2024 disebut juga mencapai ratusan juta rupiah. Namun, masyarakat mengungkapkan kekecewaannya atas dugaan ketidaksesuaian implementasi program ketahanan pangan tersebut, hingga diduga adanya indikasi penyelewengan dana desa.

Seorang warga setempat yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan, "Program ketahanan pangan ini seharusnya dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Namun, pada kenyataannya tidak seperti yang dijanjikan, dan kami meragukan anggaran yang begitu besar benar-benar digunakan sebagaimana mestinya," ucapnya.

Pemerintah Desa Muarabaru sendiri hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait informasi ini. Sementara itu, seorang tokoh masyarakat setempat menambahkan,

"Kami berharap aparat berwenang dapat mengusut tuntas masalah ini agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan regulasi yang ada," ujarnya.

Program ketahanan pangan melalui pengadaan hewani sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menyediakan sumber daya pangan yang berkelanjutan. Jika dugaan penyelewengan terbukti, kasus ini akan menjadi sorotan terkait pengelolaan dana desa di wilayah tersebut. (Gun)*