Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, alokasi dana di Desa Segaran untuk pemberdayaan masyarakat tahun 2024 diduga dikelola tidak sesuai harapan. Jum'at (31/1/25).

Program 'Ketahanan Pangan' yang bertujuan meningkatkan perekonomian warga Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang untuk ternak domba diduga tidak sesuai harapan. Dana desa yang dialokasikan untuk program ini pada 2024 menelan anggaran kurang lebih sebesar Rp.160 Juta, dengan fokus pada peningkatan produksi peternakan domba. Namun berujung keluhan karena diduga terlihat tidak sesuai harapan dilapangan.

Seperti halnya yang di katakan AS (inisial) warga Desa Segaran kepada awak media, Ia mengatakan, "Realisasi dengan anggaran yang dikeluarkan diduga kuat tidak sesuai ketentuan RAB (Rencana Anggaran Biaya) jelas-jelas domba yang di belanjakan harganya diduga tidak sesuai dengan fisik yang ada. Kenapa tidak? lihat saja Pak, domba yang dibelikan paling rata-rata harganya dikisaran Rp. 2 Juta kebawah, bisa-bisa Rp. 1,8 atau Rp. 1,5 Juta, dan hal ini yang tentunya menjadi indikasi adanya potensi penyimpangan akibat dugaan konspirasi untuk kepentingan pribadi,” ucapnya.

Namun, narasumber menyebut bahwa yang Ia ketahui, RAB yang dicantumkan itu sekitar Rp. 2.5 juta per ekor.

"Artinya diduga ada mark up anggaran, kalau dibelikan domba seharga Rp. 2.5 juta, seharusnya ada sekitar 65 ekor jika total yang dianggarkan sebabyak Rp. 160 juta. Terus sisa spesifikasi anggarannya kemana? apakah dialihkan ke anggaran mana atau dikembalikkan ke LPJ?" tambahnya.

Pelaksanaan program yang didanai oleh Dana Desa ini berpotensi merugikan masyarakat, terutama dalam upaya penguatan sektor peternakan yang seharusnya menjadi prioritas.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah hal mutlak dalam pengelolaan Dana Desa. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi,” ucap warga Desa Segaran kepada awak media menjelaskan.

Hingga berita ini diterbitkan, saat dikonfirmasi via whatsApp dan telepon pada Selasa Tanggal 28/1/2025, SS (inisial) selaku Pjs. Desa Segaran, Kecamatan Batujaya belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyimpangan tersebut. (Pri)*

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Dalam rangka mengenang 20 tahun bencana gempa dan tsunami Aceh, Pj Bupati Aceh Barat, Azwardi, AP, M.Si, bersama unsur Forkopimda menggelar berbagai kegiatan di Gampong Suak Indrapuri, Kamis (26/12/2024). Antaranya ziarah ke makam massal korban tsunami, tausyiah, zikir, doa bersama, serta pembagian santunan bagi anak yatim dan bantuan bagi disabilitas, kamis (26/12/2024)

Acara dimulai dengan ziarah ke makam massal Gampong Suak Indrapuri sebagai bentuk penghormatan kepada para korban tsunami. Setelah itu, tausyiah, zikir, dan doa bersama digelar di Masjid Babul Jannah yang dipimpin oleh Tgk Abdullah Akib Alfaris, Lc, Pimpinan Pesantren MBI. Tausyiah tersebut mengajak masyarakat untuk terus bersyukur dan menjadikan peristiwa tsunami sebagai pelajaran berharga dalam memperkuat iman dan persatuan.

Azwardi mangatakan, pada kegiatan ini, Pemkab Aceh Barat juga memberikan santunan kepada 200 anak yatim, yang diserahkan secara simbolis kepada 6 anak. Selain itu, sebanyak 150 paket sembako disalurkan kepada penyandang disabilitas. Tak hanya itu, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat turut menyerahkan 11 unit kendaraan roda tiga kepada penyandang disabilitas untuk membantu aktivitas keseharian mereka.

Sebut Azwardi, Momen refleksi ini juga dihadiri tim dari Fakultas Kedokteran dan Psikologi Universitas Gadjah Mada. Tim tersebut sebelumnya terlibat dalam program kemanusiaan pasca-tsunami tahun 2004. Dalam kunjungan ini, mereka turut memperingati 20 tahun tsunami dengan pemutaran film edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana, dan penyampaian kinerja 2004 lalu terangnya.

Kata Azwardi, Peringatan ini tidak hanya menjadi momen refleksi atas bencana besar yang pernah terjadi, tetapi juga pengingat bagi masyarakat Aceh Barat untuk terus memperkuat solidaritas dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa depan.

Disisi lain, Ia juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ia menegaskan bahwa bencana dapat terjadi kapan saja, namun upaya mitigasi bencana harus menjadi perhatian utama.

“Bencana tidak bisa kita prediksi, tapi kita bisa mempelajari cara untuk meminimalkan dampaknya. Mitigasi adalah kunci untuk melindungi diri, keluarga, dan komunitas,” ujar Azwardi

Azwardi mengajak seluruh masyarakat Aceh Barat untuk memanfaatkan momen peringatan ini sebagai pengingat pentingnya pendidikan kebencanaan. “Mari kita jadikan peristiwa 20 tahun lalu sebagai pelajaran. Kita tidak boleh lengah, dan kita harus terus belajar demi keselamatan bersama,” tutupnya. (Pewarta : Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Banda Aceh – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Azwardi AP, M.Si, bersama Ketua DPRK Aceh Barat, Siti Ramazan, SE, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Laporan ini terkait Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2024 atas Kepatuhan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2024. Acara berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Aceh, Senin (23/12/2024).

Azwardi, mengatakan Laporan tersebut mencakup pemeriksaan terhadap Pemerintah Aceh, 11 kabupaten/kota se-Aceh, dan RSUD Zainal Abidin Banda Aceh.

Azwardi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera menindaklanjuti temuan dalam laporan tersebut. "Kami akan melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPK untuk meningkatkan pengelolaan anggaran yang lebih baik," ujarnya.

Dalam laporan ini, BPK RI mengidentifikasi sejumlah permasalahan signifikan yang secara umum terjadi di semua entitas pemeriksaan. Beberapa temuan utama antara lain:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD: Belum sepenuhnya mendukung indikator makro dan prioritas nasional. Beberapa daerah belum berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menetapkan norma dan standar sebagai pedoman,
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Penganggaran PAD dinilai belum terukur secara rasional, sehingga ada potensi tidak tercapainya target penerimaan. Selain itu, penganggaran belanja tidak memperhatikan kondisi riil kemampuan keuangan daerah, khususnya terkait belanja tidak wajib dan tidak mengikat,
3. Pengelolaan Kas: Belum optimal dalam mendanai belanja pemerintah daerah, dengan potensi risiko defisit yang berulang akibat strategi pengelolaan risiko solvabilitas yang belum matang.

Selain itu kata Azwardi, Proses ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 17 undang-undang ini mengharuskan BPK untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan dan kepala daerah guna mendukung pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan anggaran, sehingga pembangunan daerah berjalan lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat, pungkasnya.(Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar peringatan Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) ke-11 tahun 2024 dengan tema “Ikan sebagai Sumber Pangan dan Sumber Protein untuk Mencetak Generasi Emas dan Memenuhi Ketahanan Pangan Nasional”. Acara tersebut berlangsung di halaman Dinas Kelautan dan Perikanan, Kamis (19/12/2024).

Penjabat Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Nyak Na, SE, M.Ec.Dev., menyampaikan pentingnya optimalisasi sarana pendukung, seperti mobil pendingin Thermo King, untuk menjaga stok ikan dan memperlancar distribusi. Ia juga mengajak Gabungan Anggota Pedagang Ikan (GAPI) Kabupaten Aceh Barat untuk bekerja sama dalam mengendalikan inflasi dan memajukan sektor perikanan di daerah tersebut.

“Dukungan dari seluruh pedagang ikan terhadap kebijakan relokasi pasar sangat diperlukan untuk meningkatkan ketertiban serta mendorong peningkatan aktivitas perekonomian di Kota Meulaboh,” ujar Nyak Na.

Sementara itu, Ketua Forikan Aceh Barat, Nurmaziah, SE, Ak, M.Si., menekankan pentingnya konsumsi ikan bagi masyarakat. Ia menyebutkan bahwa kampanye makan ikan harus terus digalakkan, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga untuk mengolah menu berbahan ikan guna memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di masa emas 1.000 hari pertama kehidupan.

Disisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat, Mulyadi, S.Hut, M.Si., menambahkan bahwa peringatan HARKANNAS setiap 21 November merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi perikanan untuk meningkatkan konsumsi ikan. Pemerintah pusat telah menetapkan berbagai kebijakan, termasuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.5.1/877/2024.

Selain kampanye konsumsi ikan, Pemkab Aceh Barat juga memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat sepanjang tahun 2024, antara lain:

1. Bantuan alat pengolahan ikan untuk tiga kelompok usaha di Kecamatan Johan Pahlawan, 2. Pembangunan sarana pengolahan ikan untuk kelompok usaha perikanan, 3. Bantuan peralatan tangkap ikan untuk lima kelompok usaha, 4. Paket ikan segar dan produk olahan ikan sebanyak 119 paket.

Bantuan tersebut kata Mulyadi, diharapkan dapat mendorong produktivitas kelompok usaha perikanan di Aceh Barat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah juga terus mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan pembangunan sektor perikanan demi ketahanan pangan dan kesejahteraan bersama, tutup nya. (Laporan : Muhibbul Jami)*

Meulaboh, Jendela Jurnalis – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas, Pj Bupati Aceh Barat, Azwardi, AP, M.Si, secara resmi mencanangkan Gerakan Inovasi Zona Integritas Desa (GIZI Desa) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh, Rabu, (18/12/2024).

Azwardi mengatakan Kegiatan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memberantas korupsi, khususnya pada pengelolaan dana desa. Ia menyampaikan apresiasi kepada KPPN Meulaboh, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, dan DPMG yang telah menginisiasi program inovatif ini.

Sebut nya “GIZI Desa bertujuan menciptakan lingkungan pemerintahan desa yang bersih, jujur, dan akuntabel. Ini adalah upaya nyata untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan membangun komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat desa,” ujar Azwardi.

Kata Azwardi Program ini dirancang untuk menyebarkan semangat integritas dan anti-korupsi di desa, melibatkan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, hingga warga desa. Selain itu, perangkat desa juga ditekankan sebagai ujung tombak pelayanan publik, yang memegang peranan penting dalam pembangunan zona integritas menuju desa anti-korupsi, ucapnya.

Dalam kegiatan ini, kata Azwardi, Gampong Pasi Pinang dinobatkan sebagai pilot project karena telah dikenal sebagai gampong dengan keterbukaan informasi publik terbaik se-Aceh. Selanjutnya, akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh aparatur gampong di Kecamatan Meureubo untuk menyebarkan semangat integritas ke desa-desa lain di Aceh Barat.

“Kami berharap hasil sosialisasi ini dapat menjadi langkah awal keberlanjutan zona integritas, sehingga menciptakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat,” tambah Azwardi.

Pencanangan GIZI Desa ini diharapkan menjadi momentum perubahan budaya pemerintahan di tingkat desa, menuju pembangunan yang lebih baik dan berintegritas. (Penulis; Muhibbul Jamil)*