Jendela Berita

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Pengadilan Negeri Karawang akhirnya ambil keputusan terkait permohonan tuntutan Praperadilan (Prapid) yang diajukan Kantor Hukum & Partners Gary Gagarin melawan Termohon Polres Karawang pada Senin (8/1/2024).

Hakim memutuskan permohonan Praperadilan AAM melalui tim kuasa hukumnya Gary Gagarin & Partner terhadap termohon yakni, Polres Karawang, gugur.

Ketua Tim Kuasa Hukum Pemohon, Dr. M. Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H., kepada wartawan yang menemuinya usai sidang menyampaikan kekecewaannya. Karena permohonan praperadilan yang diajukan pihaknya digugurkan oleh hakim, dengan alasan adanya pelimpahan berkas dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada pengadilan.

"Tentu saja ini tidak sesuai dengan yang kami harapkan, tapi suka tidak suka ,mau tidak mau kami hormati keputusan pengadilan ini," ucap Gary.
Adanya putusan tersebut, Gary menggarisbawahi terkait dengan tindakan dari penyidik Polres Karawang dan juga tindakan dari JPU. Karena seharusnya dua institusi ini dapat saling mengontrol terkait dengan penanganan perkara yang dilakukan.

“Misalnya ketika terjadi Penangkapan, dimana sebelum penangkapan banyak sekali proses yang tidak dilakukan, bahkan ketika pertama kali ditangkap klien kami sudah mengajukan permohonan untuk Restoratif Justice tapi tidak ada respon, justru sampai kami minta dokumen tidak diserahkan juga tidak diperlihatkan sampai kami akhirnya mengajukan praperadilan," tegasnya.

Anehnya, lanjut Gary, ketika pihaknya mengajukan praperadilan tetiba proses pelimpahan dari Penyidik Polres Karawang kepada JPU sangat cepat.

“Bahkan ketidakhadiran Polres Karawang dalam persidangan pertama itu, bisa diindikasikan atau diduga bahwa mereka (pihak Penyidik Polres Karawang) sudah berniat menggugurkan praperadilan,” ungkapnya.

"Ini dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang kami temukan dilapangan, salah satunya dengan kami sudah mencoba melengkapi kekurangan berkas yang dilakukan oleh Penyidik kepada Kejaksaan.

"Tapi Kejaksaan itu juga ternyata tidak teliti dan sangat terburu-buru dalam melimpahkan perkara ini kepengadilan. Nah ini kita harus lihat ada apa antara institusi Kepolisian dan Kejaksaan, kenapa mereka sangat ingin buru-buru melimpahkan perkara, seharusnya praperadilan ini menjadi momentum bagi Polres Karawang untuk membuktikan bahwa mereka seharusnya sudah sesuai prosedur dalam melakukan penahanan klien kami," sambung Gary yang juga akademisi UBP Karawang ini.

Ia menegaskan, meski permohonannya tidak dikabulkan itu bukan berarti pihaknya tidak bisa membuktikan dalil, tetapi karena memang penyebabnya, adanya pelimpahanan perkara yang sudah masuk di Pengadilan untuk minta diadili.

Sisi lain, Gary juga menegaskan, meski pihaknya menerima putusan PN Karawang, bukan berarti pihaknya tinggal diam. Pihaknya dari awal sudah mengendus adanya hal-hal fundamental ketika dalam penangkapan dan penahanan kliennya tidak sesuai dengan kode etik profesi dalam penanganan perkara.

“Temuan-temuan itu sudah kami sampaikan ke Propam Mabes Polri dan kami tinggal menunggu dalam waktu dekat tindak lanjut dari Mabes Polri. Kami juga akan menyurati ke sejumlah lembaga negara karena menurut kami hal ini bukan lagi suatu perkara yang bisa ditoleransi, ini sudah sangat berat (pelanggaran). Artinya siapa pun oknum-oknum yang diduga terlibat, baik pihak Kepolisian dan Kejaksaan, kami pastikan akan kami proses ke tingkat yang lebih tinggi,” pungkasnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka mengawali program kerja di Tahun 2024 dan peringati hari jadi Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO I) DPD Kabupaten Karawang yang ke-1. 

IWO Indonesia DPD Karawang melaksanakan rapat koordinasi bersama pengurus dan jajaran membahas terkait program dan kinerja di tahun 2024 serta menyusun langkah-langkah kongkrit guna menstabilkan tugas, pokok dan fungsi yang sudah di tetapkan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda).

Bertempat di kantor sekretariat IWO Indonesia DPD Karawang tepatnya di Perum Green Garden Blok D3 Nomor 34B Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat rapat koordinasi bahas tentang program dan kinerja di 2024 tersebut di hadiri oleh Ketua Koordinator Bidang UMKM dan Usaha Organisasi Emed Tarmedi yang di dampingi Wakilnya Agus Purnama, Ketua Koordinator Bidang Multimedia dan Dokumentasi Asep Supriyatna, Wakil Koordinator Bidang Seni Budaya dan Olahraga Eki Abddullah, Koordinator Wilayah Utara H. S. Bholenk dan Wakil Ketua Koordinator Bidang Investigasi H. Asep Alo.

Rapat koordinasi tersebut langsung di pimpin langsung oleh Ketua IWO Indonesia DPD Karawang Syuhada Wisastra, A.md., CHRM., dengan di dampingi Wakil Ketua Jerri Sagita dan seluruh jajaran pengurus IWO Indonesia DPD Karawang di setiap Koordinator Wilayah (Korwil) yang ada di Kabupaten Karawang, Sabtu (06/01/24).

Dalam rapat tersebut Syuhada Wisastra, A.md., CHRM., selaku Ketua IWO Indonesia DPD Karawang memaparkan terkait pemberian piagam penghargaan bagi dinas dan instansi-instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Karawang atau perusahaan-perusahaan dan sekolah yang telah bekerjasama dan bersinergi dengan IWO Indonesia selama tahun 2023.

"Alhamdulilah, selama tahun 2023 kinerja dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sudah di laksanakan oleh IWO Indonesia DPD Karawang saya rasa cukup baik. Selain itu dari berbagai kegiatan yang sudah kita lakukan tentunya atas dasar dorongan dan dukungan serta kontribusi dari berbagai pihak, sehingga kita dapat melaksanakan semua kegiatan-kegiatan tersebut," ucapnya.

Terlepas daripada itu, Syuhada menjelaskan bahwa rapat tersebut juga membahas tentang persiapan hari jadi yang ke-1 IWO Indonesia DPD Karawang dan pemberian penghargaan kepada pihak dan instansi serta perusahaan yang telah bersinergi dan bekerja sama selama tahun 2023.

"Rapat ini adalah selain membahas tentang program kerja IWO Indonesia DPD Karawang tahun 2024, rapat ini juga sekaligus membahas terkait persiapan hari jadi IWO Indonesia DPD Karawang yang ke-1, namun di hari jadi ini tentunya akan laksanakan sederhana saja, kami akan memberikan piagam penghargaan kepada dinas dan pihak-pihak serta perusahaan yang telah bekerjasama dan bersinergi selama tahun 2023," jelasnya.

Lebih jauh Syuhada mengungkapkan perihal program-program kerja yang sudah di persiapkan dengan matang sebagai langkah awal di tahun 2024.

"Program sebagai langkah awal di tahun 2024 ini yang akan di lakukan oleh Koordinator Bidang Humas dan Kerjasama antar Lembaga yaitu menjalin dan memperkuat kembali kerjasama dan sinergitas dengan berbagai elemen, baik pemerintahan maupun swasta.

Kemudian untuk Koordinator Bidang UMKM dan Usaha Organisasi yakni peningkatan ketahanan pangan yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Bulog dengan rencana membuat ternak ikan, ternak kambing atau tanaman hydroponic," ungkapnya.

Diharapkan kedepan dengan adanya sinergi kolaborasi  DPD Ikatan Wartawan Indonesia (IWOI) dengan stakeholder instansi pemerintah ataupun instansi swasta memberikan dampak pada kemajuan Kabupaten Karawang dan ikut serta berperan aktif  dengan edukatif memberikan pesan Karawang Ramah Investasi atas dasar terjadinya kondusifitas pertumbuhan ekonomi karawang dengan aspek keberlanjutan pembangunan Kabupaten Karawang  yang lebih sejahtera, adanya potensi kabupaten Karawang yang sebagian besar adalah agro industri di mana harus berdampak pada tumbuhnya dan peningkatan daya beli dalam segi ekonomi agrikultur sehingga terciptanya kesejahteraan di sektor hilirisasi agro industri dengan tercapainya tujuan ketahanan pangan di tingkat keluarga, tingkat desa, tingkat kecamatan dan Kabupaten. 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan memiliki tujuan dalam pasal 4d mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, Pasal 4g  meningkatkan kesejahteraan bagi petani nelayan pembudi daya ikan dan pelaku usaha pangan.  

Adanya dorongan bersama DPD Ikatan Wartawan Indonesia (IWOI) Kab Karawang dan stakeholder dan instansi dapat menghasilkan output program bersama guna tercapainya derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan Karawang Zero Stunting dan Ekonomi Karawang yang sejahtera

"Saya berharap semoga kedepan IWO Indonesia DPD Karawang khususnya bisa lebih berkembang dengan lebih baik lagi. Dan juga saya berharap semoga dengan bergabungnya di IWO Indonesia seluruh pengurus, anggota dan jajaran yang tergabung di IWO Indonesia DPD Karawang bisa sejahtera, namun tentunya hal ini akan bisa kita capai dengan di tanamkan rasa kebersamaan, kekompakan, solid, dan terus bekerjasama dan saling berkomunikasi antar sesama. Semoga Allah SWT selalu memberikan jalan terbaik untuk kita bersama, terima kasih," tutupnya. (Rey)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Pengadilan Negeri Karawang kembali menggelar sidang ke-5 lanjutan Praperadilan (prapid) antara pihak Pemohon Kantor Hukum & Partners Gary Gagarin dan pihak Termohon Polres Karawang, Kamis (4/1/2024).

Sidang yang digelar mulai pukul 10.00 WIB tersebut mengagendakan pembuktian dengan memberikan dalil-dalil bukti dan mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Pihak Pemohon menghadirkan tiga orang saksi, sementara pihak Termohon tidak menghadirkan satu orang saksi pun.

Usai sidang, Ketua Tim Kuasa Hukum Pemohon, Dr. Gary Gagarin, mengatakan, sidang kelima prapid ini dengan agenda pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil yang pada sidang-sidang sebelumnya telah disampaikan.

“Dalam hukum itu ‘kan ada asas siapa yang mendalilkan maka dia yang harus bisa membuktikan dan dalam sidang ini kedua pihak diberikan kesempatan untuk membuktikan. Kami tadi sudah memberikan sembilan bukti surat untuk mendukung dalil-dalil kami, termasuk di antaranya penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan diduga miliki identitas jelas klien kami karena kami punya bukti mengirimkan indentitas klien berupa KK itu pada tanggal 1 Desember pasca penangkapan pukul 13.00,” kata Gary di hadapan sejumlah awak media.

“Kami juga menghadirkan tiga orang saksi yang dianggap melihat dan menyaksikan serta mengetahui adanya penangkapan klien kami dan dari keterangan para saksi juga terungkap kalau mereka tidak mengetahui yang datang dan melakukan penangkapan itu dari pihak kepolisian atau dari Polres Karawang, bahkan mereka tidak menggunakan seragam dan tidak menunjukan identitas serta tidak menunjukan surat-surat penangkapan dan tidak ada penandatanganan dokumen,” sambungnya.

Gary pun merasa heran kenapa dalam sidang lanjutan ini pihak Termohon tidak menghadirkan para saksi, padahal sidang ini merupakan kesempatan bagi pihak Termohon untuk membuktikan dalilnya bahwa mereka lakukan penangkapan sesuai prosedur.

“Tetapi ketika saksi tidak dihadirkan oleh Termohon, kami curiga dan khawatir mereka berupaya untuk menggugurkan prapid yang sedang kami lakukan,” ucapnya yang juga akademisi UBP Karawang ini.

Gary membeberkan, timbulnya kecurigaan bila pihak Termohon diduga berupaya gugurkan prapid itu di antaranya betapa cepatnya proses yang dilakukan pelimpahan dari Polres Karawang kepada Kejaksaan Karawang dan dari Kejaksaan kepada pengadilan.

“Kenapa saya bilang begitu karena masih banyak sekali saksi yang tidak dihadirkan atau diperiksa Polres Karawang, bahkan sebenarnya klien kami tidak ada hubungan langsung dengan korban tetapi justru kakaknya lah yang ada hubungan langsung dengan korba, tapi kenapa kakaknya tidak pernah dipanggil,” bebernya.

“Bahkan ada juga ada yang di-DPO-kan oleh Polres Karawang tapi yang bersangkutan malah hadir di sidang pertama, dia tidak tahu kalau dia jadi DPO, bahkan juga setelah sidang itu dia main ke Polres Karawang besuk klien kami karena memang dia merasa tidak lakukan pemukulan, itulah mengapa kami nilai kok cepat sekali proses pelimpahan ini. Istilah ini bisa kami katakan dugaan prematur perkara ini lantaran masih banyak yang diperiksa dan diproses,” ungkapnya.

Gary menyampaikan tuntutan pihaknya dalam sidang prapid ini adalah seluruh dokumen penangkapan ini dibatalkan, termasuk pihaknya minta kliennya dibebaskan dari tahanan.

Selain itu, pihaknya telah melaporkan permasalahan ini ke Propam Mabes Polri karena pihaknya merasa perkara ini sudah tidak lazim dan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan bukti itu semua sudah dibuka di Mabes Polri.

“Kami tinggal menunggu laporan ke Mabes Polri ini berlanjut dan mungkin ada langkah-langkah kami lainnya yang akan kami lakukan dalam waktu dekat. Kami akan all out terus mengawal sidang prapid ini sampai ada keputusan,” tandasnya.

Terpisah, ketika dikonfirmasi hasil sidang lanjutan prapid ini ke Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Abdul Jalil, beliau hanya singkat menjawab.
“Pada intinya, prapid ini sudah diambil alih Polda Jabar, kami pendampingan hukum di sana,” ucapnya.

Untuk diketahui, Kantor Hukum Gary Gagarin & Partners lakukan gugatan praperadilan terhadap Polres Karawang ke PN Karawang. Gugatan itu dilakukan dengan sejumlah alasan di antaranya ada dugaan kuat dalam penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan kliennya cacat prosedur dan dilakukan secara serampangan atau tidak profesional. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Pengadilan Negeri Karawang kemblai menggelar Sidang Ke-4 Praperadilan antara pihak Kantor Hukum dan Partners Gary Gagarin melawan Polres Karawang, Selasa (2/12/2024).

Dalam sidang ke-4 mengagendakan replik atau tanggapan dari Pemohon terhadap Jawaban Termohon/Polres Karawang yang sebelumnya disampaikan pada sidang ke-3 di hari Jumat (29/12/2023) kemarin.

Ketua Tim Kuasa Hukum Pemohon, Gary Gagarin Akbar, menjelaskan, dalam Replik yang disampaikan dan dibacakan pada saat persidangan tadi, ada beberapa poin pihaknya tekankan dan tegaskan terhadap jawaban permohonan praperadilan yang sebelumnya disampaikan oleh Termohon atau Polres Karawang.

“Pertama, pihaknya menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon atau Polres Karawang,” kata Gary.

Kedua, lanjutnya, penangkapan yang dilakukan terhadap kliennya atau pemohon, diduga kuat tidak sesuai prosedur terutama tidak dijalankannya tahapan atau teknis yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesian Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Hal yang tidak sesuai di antaranya yaitu, klien kami ditangkap tanpa pernah dipanggil sebelumnya baik sebagai saksi ataupun sebagai terlapor. Kemudian, seharusnya dalam melakukan penangkapan seharusnya Termohon (Polres Karawang) memperhatikan waktu (tempus) yang tepat. Artinya ketika klien kami ditangkap pada saat itu sedang melaksanakan acara perkawinan, sehingga sangat bertentangan dengan Perkapolri yang berlaku,” bebernya yang juga akademisi UBP Karawang ini.

Ketiga, sambung Gary, setelah mencermati jawaban dari Termohon yang sebelumnya disampaikan, pihaknya berpendapat bahwa Termohon atau Polres Karawang kurang memahami tentang peraturan perundang-undangan sebagai aspek formil/prosedurnya yang menentukan berlakunya aturan hukum secara utuh sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik.

“Hal ini diperkuat dengan tidak dimasukannya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) sebagai dasar untuk menjawab permohonan praperadilan yang kami sampaikan, padahal peraturan tersebut dibuat oleh pimpinan institusi mereka tapi justru tidak dijadikan sebagai rujukan,” tegasnya.

Gary menegaskan, kedudukan Perkapolri adalah sebagai aturan teknis yang dikeluarkan dalam rangka melengkapi ketentuan yang sudah diatur dalam KUHAP. Seharusnya Polres Karawang tidak boleh mengenyampingkan keberadaan Perkapolri tersebut.

“Agenda sidang besok adalah (Duplik) tanggapan dari Polres Karawang terhadap Replik yang kami sampaikan. Kami akan terus mengawal perkara ini dan akan membuktikan semua dalil-dalil yang kami sampaikan sebelumnya,” tandasnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Abdul Jalil, mengatakan, dalam persidangan Prapid pihaknya sudah mendapatkan pendampingan oleh Bidang Hukum Polda Jabar dan pihaknya akan menerima apapun hasil keputusannya.

“Kita tetap mengikuti proses hukum yang berlaku, apapun keputusannya kita hormati,” ucapnya. (red)*