Jendela Berita

CPMI Jalur SPSK Mengeluh Ditempatkan di Bangunan Tua, LPK Pilihan Apjati Dinilai Tak Memenuhi Standar Kelayakan

Foto tampak depan LPK yang dikeluhkan oleh CPMI

Jendela Jurnalis Jakarta, DKI -
Puluhan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja ke luar negeri mengeluhkan tentang kelayakan salah satu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) berkedok yayasan yang ada dikawasan Jakarta Timur. Rabu (9/8/2023).

Pasalnya, berdasarkan keterangan dari salah satu CPMI yang enggan menyebutkan namanya, melalui pesan aplikasi WhatsApp dirinya bersama puluhan orang lainnya mengaku sebagai CPMI dengan sistem SPSK, hingga kemudian diarahkan ke salah satu LPK yang berada dikawasan Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut.

Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika mendapati bangunan 3 lantai untuk tempat penampungan sementara yang dinilai tak layak untuk ditempati. Bahkan, bangunan tersebut disinyalir merupakan bangunan tua yang kemudian hanya di cat ulang saja agar terlihat bagus dari luarnya.

"Lantainya kotor, kita tidur berdempetan kayak sendok. Mumpung belum pasporan ini gimana ya? kita jadi takut," keluhnya.

Lebih lanjut, CPMI tersebut juga mengirimkan video tentang kondisi bangunan tempat penampungan mereka yang memprihatinkan, terlihat dari alas tidur yang hanya alakadarnya dengan karpet diatas lantai, dengan kondisi plafon atap bolong dan rusak, sehingga untuk istirahat saja mereka merasa khawatir akan tertimpa serpihan dari plafon yang mungkin bisa jatuh kapan saja, ditambah dengan suasana yang terkesan seram.

Beberapa foto kondisi penampungan yang dinilai tak layak untuk ditempati

Lebih parahnya lagi, diduga dicurigai dan mencegah adanya pengaduan ke pihak terkait, kabar terakhir menyebutkan bahwa alat komunikasi (Handphone) yang sedang dipakai para CPMI tersebut akan disita oleh pihak LPK.

"Segala HP disita Ya Allah, maaf Pa, masa CPMI SPSK begitu fasilitasnya, LPK pilihan Apjati," tutupnya mengakhiri percakapan.

Namun, sebelum menutup percakapan mereka sempat mengirimkan foto tampak depan dan dengan samar memperlihatkan nama LPK tersebut.

Menyikapi hal tersebut, NK (inisial) yang merupakan seorang perempuan dari Aktivis PMI yang enggan dipublikasikan namanya pun turut menanggapi terkait adanya keluhan CPMI tersebut, bahkan dirinya juga menyinggung Apjati dengan nada sindiran.

"Mungkin kalo pilih LPK yang represent, Apjati dapet ceke nya sedikit, jadi ya gitu deh, atau mungkin ada unsur nepotisme juga," cetusnya.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum berhasil mendapatkan keterangan resmi dari pihak LPK maupun dari pihak Apjati. (Nunu)*

Akibat Adanya Proyek Renovasi Bangunan, Jembatan Plat Deker Didepan Kantor BPP/UPTD Pertanian Cilebar Rusak dan Ambruk

Kondisi deker/jembatan yang ambruk

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Disatu sisi, pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tengah merealisasikan renovasi untuk beberapa ruangan bangunan di Kantor BPP/UPTD Pengelolaan Pertanian Kecamatan Cilebar.

Sementara itu, ditengah berjalannya proses pembangunan dan renovasi, diketahui bahwa ada salah satu fasilitas yang rusak, yaitu ambruknya plat deker jembatan yang berfungsi sebagai akses masuk ke kantor BPP/UPTD pertanian tersebut yang berdasar keterangan dari pekerjanya adalah karena beban dari truk bermuatan pasir yang hendak mengirim material pasir untuk keperluan dalam proyek renovasi dikantor UPTD pertanian tersebut.

Adanya kejadian tersebut dibenarkan oleh salah satu pekerja yang ada dilokasi tersebut, bahwa deker/jembatan ambruk akibat truk bermuatan pasir material untuk renovasi memaksakan masuk ke area BPP/UPTD Pertanian.

Hal tersebut bahkan kembali menuai reaksi dari Endang selaku Wakil Ketua LSM LMP MAC Cilebar. Menurutnya, pelaksana harus bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi.

"Masa itu lagi ngebangun malah ada fasilitas lain yang rusak? ini deker untuk jembatan penghubung kekantor pertanian malah patah dan ambruk. Pelaksananya harus bertanggungjawab itu," tuturnya. Jum'at (4/8/2023).

Sementara itu, Kepala BPP/UPTD Pengelolaan Pertanian Kecamatan Cilebar belum dapat dikonfirmasi terkait ambruknya deker/jembatan tersebut, berdasarkan keterangan dari staff nya, Kepala Pertanian sedang ada agenda keluar. (NN)*

Proyek Pengerukan Normalisasi Kali Cigobang Desa Manggungjaya Oleh CV. Putra Karyamakmur Sejahtera Tuai Polemik

Papan informasi pekerjaan

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Melalui program normalisasi yang berjalan di Kali Cigobang, Desa Manggungjaya, seharusnya dapat menjadi angin segar bagi para petani dilingkungan sekitar. Tentunya akan berdampak baik terhadap lancarnya saluran air.

Namun sangat disayangkan, pekerjaan pengerukan dengan excavator untuk Normalisasi Kali Cigobang yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh CV. Putra Karyamakmur Sejahtera dengan nomor kontrak 027.2/02.2.01.46.142/KPA-SDA/PUPR/2023 dengan besaran nominal anggaran Rp. 189.185.000.00,- tersebut dikeluhkan oleh 3 orang petani yang merasa dirugikan.

Hal tersebut bermula saat excavator pertama kali turun kelokasi pekerjaan melalui tanah dan sawah warga yang menimbulkan kerusakan. Selain itu, tanggul sawah mereka yang berjumlah 9 petak mengalami kerusakan akibat terlindas excavator.

Selanjutnya, hal tersebut kemudian sempat dimediasikan oleh pemerintah desa setempat melalui musyawarah yang dilakukan antara perwakilan pihak pelaksana dan 3 orang petani yang merasa dirugikan tersebut hingga disepakati adanya kompensasi atas kerugian yang dialami oleh mereka. Senin (31/7/2023).

Saat dilangsungkan mediasi pada Senin (31/7/2023)

Namun sangat disayangkan, berdasarkan informasi yang didapat, diduga pihak pelaksana hingga hari ini pun belum juga merealisasikan apa yang menjadi tuntutan mereka yang telah disepakati sebelumnya. Dan kini malah menyisakan kekecewaan bagi mereka.

Lebih parahnya, berdasarkan pantauan Jendela Jurnalis, excavator tersebut pun sudah tidak ada dilokasi. Dan berdasarkan keterangan petani disekitar bahwa excavator sudah pulang malam tadi.

"Udah pulang bekonya tadi malem lewat Pulobudeg Pak," tutur salah satu petani yang enggan menyebutkan namanya kepada Jendela Jurnalis. Jum'at (4/8/2023).

Hasil pekerjaan pengerukan

Selain itu, terkait excavator yang mengerjakan normalisasi tersebut juga menuai komentar warga lainnya, karena dengan spesifikasi pengerukan sepanjang 2.260 Meter dan Lebar 6 Meter tersebut dinilai sangat singkat, sehingga diragukan pula kualitas dari hasil pekerjaan yang diduga dilakukan secara terburu-buru.

"Lah kok cepet banget kang itu beko ngerjainnya, kurang dari seminggu udah selesai aja, buru-buru amet itu beko mau kemana sih?" Ucap petani disekitar yang mengira Team Jendela Jurnalis sebagai pelaksana proyek yang sedang memantau lokasi.

Ketika dikonfirmasi terkait permasalahan dengan petani, W (inisial) selaku perwakilan dari pihak pelaksana, mengatakan bahwa akan membereskannya sore ini, karena pihak petani tidak mau melalui transfer. (NN)*

Keluarga Ahli Waris Samid Menilai Kepala Desa Muara Sengaja Membiarkan Carut Marut Masalah Sengketa Tanah

Keluarga Ahli Waris Samid

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Permasalahan ahli waris keluarga Samid dan saudara Ahyo Syahrudin yang hingga kini masih tidak di temukan titik terang, dan pihak Pemdes Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dinilai keluarga seolah membiarkan permasalahan tersebut carut marut, lantaran tak mau membuka buku induk Desa.

Sebagai pihak terlapor, ahli waris Samid menyayangkan sikap kepala desa muara (Iyos) yang tidak mau mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa dan membuka buku induk desa dengan disaksikan masing-masing pihak yang bersengketa.

Enang, salah satu ahli waris Samid menceritakan kepada Jendela Jurnalis, bahwa selama lebih dari sepuluh tahun tanah warisan yang menjadi hak nya dikuasai oleh saudara Ahyo. Dan baru tahun 2020 berhasil di ambil alih penguasan fisik tanah oleh keluarganya. Akan tetapi, sampai saat ini Enang dan saudara-saudara sesama ahli waris belum bisa berbuat lebih, karena secara hukum masih di nyatakan sengketa, namun pihak Ahyo telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan dirinya beserta ahli waris yang lain ke pihak kepolisian. Selasa (1/8/2023).

Terkait hal tersebut, Elyasa Budiyanto, SH. selaku kuasa hukum dari ahli waris Samid mengatakan bahwa dirinya akan mengawal persoalan tersebut hingga tuntas.

Elyasa juga berharap agar kepala desa dan pihak kepolisian bisa bekerja secara profesional tanpa memihak kepada salah satu diantara mereka yang bersengketa.

"Saya berharap, kepala desa muara bisa berdiri secara profesional dan secepat mungkin untuk membuka data tanah adat yang tertulis didalam buku induk desa. Serta berharap pihak kepolisian bisa bekerja secara profesional dan berdiri di tengah tengah tanpa memihak salah satu," pungkasnya. (PRI)*

Warga Mekarjati Kecewa, Lantaran PT PLN Slow Respon Terhadap Pengaduan Konsumen

PT PLN Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
PT PLN (Persero) yang lambat merespon pengaduan konsumen, beberapa pelanggan mengalami gangguan pasokan listrik dan mengajukan keluhan kepada PT PLN melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan oleh perusahaan. Namun sayangnya, tanggapan dari PT PLN terhadap pengaduan konsumen terbilang lambat dan kurang responsif.

Pelanggan merasa frustrasi karena kendala mereka belum mendapatkan perhatian serius dari PT PLN. Waktu menunggu yang lama tanpa kejelasan menyebabkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi para pelanggan, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan pasokan listrik untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Warga mekarjati Eius memaparkan, "Mati lampu sejak hari Senin kemarin, kurang lebih jam 11.00. hingga hari ini Selasa tidak juga nyala. Ini sangat merugikan konsumen," tuturnya.

"Ketika kita ada keterlambatan pembayaran tagihan, didenda' Bahakan sampai saluran listrik kita diputus oleh petugas. Tapi ketika mereka terlambat dan slow respon terhadap pengaduan konsumen, tidak masalah, ini sangat tidak adil," keluh Euis warga Mekarjati.

Tim media, melalui pesan WhatsApp mencoba konfirmasi kepada petugas PLN wilayah mekarjati. Ia membenarkan terkait adanya kerusakan gardu, dan ia menyarankan untuk menghubungi nomer layanan informasi, atau download aplikasi PLN Mobile agar direspon dengan cepat oleh petugas. Karena nomer yang bagian gangguan tidak aktif.

"Saat ini kurang lebih ada 6 rumah lagi yang belum nyala termasuk Tunggak Jati sebagian," utur petugas PLN kepada media. Selasa 01/08/2023.

Beberapa pelanggan merasa bahwa PT PLN tidak benar-benar memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan mereka sebagai konsumen. PT PLN perlu mengambil tindakan cepat dan memperbaiki sistem manajemen pengaduan mereka.

Dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan merespon pengaduan, diharapkan PT PLN dapat kembali membangun kepercayaan pelanggan dan memastikan pelayanan yang lebih baik untuk seluruh konsumennya. (red)*

Timbulkan Kecemasan, Warga Cilamaya Keluhkan Kebisingan PLTGU Cilamaya

Kondisi PLTGU di malam hari

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Cilamaya, yang bertempat di Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, mulai dikeluhkan suara bising diwilayahnya.

Pasalnya, suara bising yang tak lazim tersebut layaknya suara helikopter yang bergemuruh kencang hingga menimbulkan kecemasam masyarakat, bahkan hingga membuat mereka terbangun dari tidurnya. Suara bising yang terdengar itu biasanya mulai dari pukul 22:37 WIB hingga 22:43 WIB.

Seperti yang dikeluhkan AP (inisial) warga sekitar PLTGU yang berada di Dusun Keserut, Desa Cilamaya. Dirinya mengeluhkan kebisingan suara cerobong PLTGU Cilamaya yang seperti suara helikopter mau mendarat, "Berisik banget suara bisingnya, suara bising sudah diluar batas kewajaran. Selain itu, juga tidak pernah ada sosialisasi serta pemberitahuan kepada warga sekitar," cetusnya.

Lanjutnya, "Kondisi tersebut sangat mengganggu kenyamanan warga, orang tua saya lagi enak-enak tidur langsung kaget aja lari ke depan pintu, mendengar suara bising yang seperti helikopter mau mendarat," keluhnya.

"Untuk yang berkepentingan di PLTGU Cilamaya, saya mohon dengan sangat, tolong lah kalau mau uji coba mesin atau apalah, sosialisasi dulu, supaya warga sekitar tidak kaget dengan suara yang bergemuruh kencang seperti ini, kalau mendadak seperti ini kan saya lihat orang tua saya lagi enak-enak tidur jadi terbangun," tambahnya.

Video saat terjadinya kebisingan dengan suara gemuruh mirip suara pesawat hingga membuat warga terganggu

Hingga berita ini terbit, pihak PT. Jawa Satu Power belum bisa dikonfirmasi untuk dimintai klarifikasinya. (PRI)*

Terpilih Secara Aklamasi, Drs. H. Asep Junaedi, M.Pd., Disahkan Jadi Ketua Umum BMMK Periode 2023 – 2028

Drs. H. Asep Juanedi, M.Pd., saat memberikan sambutan dihadapan seluruh PRK

Jendela Jurnalis Subang, JABAR -
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan peran serta Badan Musyawarah Masyarakat Karawang (BMMK) Dalam Upaya Pelestarian Kebudayaan menggelar Musyawarah Besar (Mubes) Ke-1 di Wisata Warna-Warni Camping Ground Cipancar, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Jum'at (28/7/2023).

Dalam agenda yang digelar bersamaan dengan Milad BMMK ke-5 tersebut, diikuti oleh seluruh pengurus inti BMMK bersama 30 Pengurus Ranting Kecamatan (PRK), juga dihadiri oleh beberapa Kabid dan Kasie dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparbud) Kabupaten Karawang.

Foto bersama usai

Dalam sidang pleno yang digelar dan dipimpin langsung oleh Waya Karmila.S.Pd didampingi 2 pengurus lainnya dihadapan seluruh PRK, satu-satunya kandidat yang mendaftarkan diri yaitu Drs. H. Asep Junaedi, M.Pd., terpilih secara aklamasi melalui mekanisme yang telah disepakati seluruh kepengurusan kabupaten hingga PRK yang memiliki hak suara, untuk menjadikan dirinya sebagai Ketua Umum (Ketum) BMMK masa bhakti tahun 2023 - 2028.

Dalam sambutannya, Asep Junaedi yang merupakan pensiunan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang mengucapkan bahwa dirinya sangat siap dan akan berupaya melanjutkan perjuangan dan menghidupkan BMMK dalam upaya pelestarian kebudayaan maupun kesenian, melalui program yang disampaikan sesuai visi dan misi.

Lebih lanjut, selain pernah memiliki pengalaman di eksekutif, dirinya juga kini berkeinginan untuk mengabdikan dirinya dijalur legislatif. Hal tersebut sebagai bentuk upaya untuk tetap bisa konsisten dalam menjalankan program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat.

Usai kegiatan berlangsung, selaku Ketum terpilih BMMK, saat diwawancara Jendela Jurnalis, Asep Junaedi menyampaikan harapannya agar seniman maupun budayawan itu sejahtera.

"Saya berharap bahwa para seniman maupun budayawan di Kabupaten Karawang ini harus sejahtera," harapnya.

Lebih lanjut, dirinya menjabarkan makna dari sejahtera yang sesungguhnya, yaitu tentang peluang seniman dan budayawan dalam mengekspresikan karya terbaiknya.

"Sejahtera itu buka berarti banyak uang, tetapi ketika bagaimana para pelaku seni ini bisa berekspresi di Kabupaten Karawang. Paling tidak, mereka mendapatkan ruang yang lebih untuk tampil," pungkasnya. (Nunu)*

Kadin Karawang Gelar Rapimkab II Sekaligus Pengukuhan Pengurus PAW

Pengurus Kadin Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Kabupaten Karawang menggelar Rapimkab II dan Pengukuhan Pengurus Pergantian Antar Waktu Kadin Karawang, Rabu (26/7/2023).

Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Karawang Acep Jamhuri mewakili Bupati Karawang, Ketua Kadin Jawa Barat H. Cucu Suntara, Ketua Kadin Karawang Fadudlin Damanhuri, Dewan Penasehat Kadin Karawang Soni Hersona, H. Ade Swara, Anggota DPR RI Putih Sari, serta para pelaku industri dan pengusaha juga Pengurus Kadin beserta tamu undangan.

Dalam pelaksanaannya, acara tersebut mengangkat tema "Penguatan Pengusaha Lokal Dalam Menjalin Kemitraan Industri"

Sekda Karawang Drs. H. Acep Jamhuri membuka acara Rapat Pimpinan Kabupaten (Rapimkab) Kamar Dagang Industri di Asia Link Hotel. Dalam sambutanya, Sekda menyampaikan peran kelembagaan sangat diperlukan dalam pemenuhan pembangunan daerah, salah satunya dari Kadin.

"Peran strategis Kadin tentu bakal memberikan dampak positif terhadap pengembangan daerah," ucap Sekda.

Oleh karena itu, menurut sekda diperlukan penguatan kelembangaan sehingga peran dan fungsi Kadin dapat terlaksana maksimal.

Masih kata Sekda, peran Kadin Karawang sangat penting dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik.

"Melalui rapat evaluasi ini, diharapkan dapat memperkuat Kadin Karawang ke depan untuk lebih maksimal dalam menjalankan berbagai program-program yang dapat membantu pemerintah membangun daerah," pungkasnya.

Sementara itu Ketua Kadin Karawang Fadludin Damanhuri menyampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Karawang melakukan terobosan dengan mengesahkan program pendirian Sekolah Ilmu Logistik di Kabupaten Karawang.

“Dalam Rapimkab II Kadin Kabupaten Karawang tahun 2023, salah satu programnya adalah mengesahkan pendirian Sekolah Ilmu Logistik di Kabupaten Karawang,” ucap Ketua Kadin Kabupaten Karawang Fadludin Damanhuri.

Menurut Fadel sapaan Fadludin Damanhuri, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2022, Kadin diamanatkan untuk merevitalisasi vokasi (keahlian) atau menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing di Kabupaten Karawang.

Fadel mengatakan, pihaknya menangkap di sektor logistik ini ada peluang untuk penyerapan tenaga kerja kedepannya, dan akan meningkat seiring dengan bertumbuhnya perekonomian.

Jadi pola pendidikan Sekolah Ilmu Logistik ini, terang Fadel, berbasis kompetensi, sehingga lulusannya akan siap bersaing didunia kerja karena memiliki keahlian, dengan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Sekolah Ilmu Logistik ini telah terwujud dan disahkan bersamaan dengan Rapimkab ini, dan sudah disosialisasikan ke SMK-SMK, termasuk juga kepada mereka yang sudah bekerja,” ujarnya lagi.

Dikatakan Fadel, sudah 32 SMK di Kabupaten Karawang yang saat ini sudah bekerjasama dengan Kadin, dengan materi yang disampaikan yakni, terkait kewirausahaan dan membangun budaya industri.

Sementara itu, Ketua Kadin Jabar Cucu Sutara mengatakan, Kadin adalah mitra strategis pemerintah antara bidang perindustrian, perekonomian, bidang investasi jasa dan sumber daya manusia.

“Kadin adalah mitra strategis pemerintah, untuk bagaimana membangun ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Karawang. Dan, Kadin Karawang harus selalu bisa berkontribusi kepada pemerintah daerah,” ujar Cucu.

Keputusan Presiden, lanjut Cucu, mengamanatkan Kadin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan sumber daya manusia bisa melalui beragam pelatihan, baik dari pelatihan keuangan, pemasaran industri dan sebagainya. ***

Pembangunan Gedung RPS RPL di SMK Negeri 1 Banyusari Karawang Diduga Kangkangi Aturan di RAB

Foto fisik pekerjaan gedung RPS dan RPL di SMKN 1 Banyusari (insert: papan informasi)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Pembangunan gedung Ruang Praktek Siswa (RPS) Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) di SMK Negeri 1 Banyusari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Pemadanan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) PT. TERDA DATA INDONUSA Tbk. Tahun 2023, diduga kuat dikerjakan tidak sesuai spesifikasi yang ada di Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Bantuan yang diterima oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Banyusari merupakan bantuan APBN 2023 yang dikucurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Sekolah Menengah Kejuruan. Dana yang jumlahnya cukup fantastis tersebut digunakan untuk membangun gedung Ruang Praktek Siswa (RPS) dan belanja pengadaan peralatan praktik siswa sesuai dengan jurusan yang diunggulkan di sekolah tersebut.

Berdasarkan hasil investigasi yang dihimpun Jendela Jurnalis saat mendatangi lokasi sekolah, ditemukan kejanggalan pada pembesian kolom yang berada di 2 (Dua) ruangan tengah yang ukurannya bervariatif, sedangkan besi kolom penyangga dari sudut ke sudut berikutnya berbeda-beda besi, ada besi polos dan besi ulir. Senin (24/7/2023).

Menurut Abdul Haris selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Banyusari mengatakan, dirinya telah menyerahkan pembangun tersebut kepada panitia pembangunan. Dan menurutnya, panitia pembangunan isinya kolaborasi antara komite sekolah dengan pihak sekolah.

Masih menurut Abdul Haris, dirinya memerintahkan kepada panitia pembangunan untuk mempekerjakan orang-orang lingkungan yang biasa bekerja bangunan untuk bekerja dalam proyek tersebut.

Selain itu, untuk masjid dan karang taruna, dirinya juga menyisihkan dari pembelanjaan barang per mobil 10.000 rupiah, bahkan untuk masjid dan karang taruna desa setempat diberikan kesempatan untuk mengirim material dalam istilah nya bagi-bagi rejeki.

"Kita lakukan itu, ya istilahnya buat bagi-bagi rejeki sama orang disekitar sini pak," ucap Abdul Haris kepada Jendela Jurnalis.

Sementara itu, saat Jendela Jurnalis memeriksa lokasi pembangunan, diketahui memang ada pembesian yang berbeda-beda antara ada besi ulir yang dipasang dipinggir dan besi biasa yang dipasang ditengah dengan ukuran yang berbeda pula. Ketua panitia yang juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah menjelaskan kepada Jendela Jurnalis, bahwa sebenarnya untuk besi yang ditengah itu tidak ada dalam RAB, dan dipasang berdasar inisiatif saja.

"Untuk besi kolom yang dibuat di tengah itu tidak ada dalam RAB dan pembesian, itu dilakukan berdasarkan inisiatif dari panitia, serta telah dibicarakan dengan konsultan pengawas," jelasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak konsultan pengawas belum dapat dihubungi oleh Team Jendela Jurnalis. (PRI)*

Gubernur Sebut Warga Miskin di Jabar Menurun

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat membuka pelaksanan UKW PWI Jabar di Aston Hotel, Cirebon (Sumber : PWI Jabar)

Jendela Jurnalis Cirebon,- Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menyebut, selama dirinya menjabat, tidak ada penambahan warga miskin. Yang ada, angka penurunan warga miskin di daerahnya.

"Tidak ada penambahan warga miskin di Jabar, yang ada penurunan warga miskin," kata Ridwan Kamil, saat menghadiri kegiatan Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar, di Ballroom Hotel Aston Cirebon, Rabu (19/7/2023).

Menurutnya, apa pun masalah pemerintahan yang dihadapi, dirinya selalu melakukan survei. Soal krisis ekonomi misalnya, dilakukan survei, kemudian terapkan programnya untuk menangani kemiskinan dan dalam dua tahun, hasilnya warga miskin angkanya berkurang sebanyak 310 ribu orang.

"Jadi gubernur berikutnya ya harus lebih kencang. Kami bikin one pesantren one produk, desa digital, petani milenial, kredit tanpa agunan kepada usaha mikro, juga bersama Bu Atalia kita bikin sekoper cinta," katanya.

Ia juga menyebutkan, ekonomi tertinggi di Pulau Jawa yakni Jabar, investasi tertinggi se-Indonesia ada di Jabar selama lima tahun berturut-turut. Bahkan, jalan tol terbanyak di negara ini ada di Jabar. "Kita juga surplus beras sampai 1,3 juta ton. Saat ini ada 60 ribu hektare lahan areal panen baru," ungkapnya.

Seperti diketahui, Pengurus PWI Jabar menggelar road show UKW angkatan 64 dan 65 selama dua hari, Rabu-Kamis (19-20/7/2023), di Ballroom Hotel Aston Cirebon yang diikuti lebih dari 60 wartawan se-Wilayah III Cirebon.

Dalam kegiatan yang dibuka langsung Gubernur Jabar, Ridwan Kamil tersebut, Pengurus PWI Jabar sekaligus memberi penghargaan kepada pria yang akrab disapa Kang Emil ini. Yakni Penghargaan Darma Saharsa Utama, sebagai inisiator program 1.000 UKW di Jabar.

Foto bersama dalam acara pembukaan UKW PWI Jabar (Sumber : PWI Jabar)

Sementara itu, Ketua PWI Jabar, Hilman Hidayat mengapresiasi program 1.000 peserta UKW se-Jabar. Menurutnya, road show program 1.000 peserta UKW justru saat ini banyak ditiru daerah lain. Hal itu tentunya tidak lepas dari peran penting dan bantuan Gubernur Ridwan Kamil yang selama ini memang dikenal dekat dengan kalangan media.

"Pak gubernur sudah menunjukan hal yang esensial. Dia sangat peduli dengan kualitas wartawan. Akhirnya provinsi Jabar mau membantu program ini, dan wartawan yang mau ikut UKW bisa mengikuti secara gratis," kata Hilman.

Hilman tidak menyangkal, di Jabar sendiri ada sekitar 2 ribuan perusahaan media. Sementara jumlah wartawannya, diperkirakan bisa mendekati 10 ribuan. Jumlah tersebut, hanya sebagian kecil saja yang yang lolos UKW dan terverifikasi dewan pers. Di sinilah, kata dia, PWI punya kelebihan mengurus kode etik dan kesejahteraan wartawan

"Intinya, peran pak gubernur untuk membantu wartawan mendapatkan sertifikat UKW, sangat membantu. Sama seperti kepedulian beliau yang sudah sukses mengentaskan angka kemiskinan di Jawa Barat," ujarnya. ***