Jendela Berita

Ops Zebra Seulawah 2023, Satlantas Polres Aceh Barat Sosialisasi Kepada Pedagang

Saat Anggota Satlantas memberikan edukasi berkendara kepada para pedagang

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Ops Zebra Seulawah 2023, Satlantas Polres Aceh Barat Sosialisasi Kepada Pedagang dihari Ke-13 semenjak dimulainya Operasi Zebra Seulawah 2023.

Dalam hal ini Satlantas Polres Aceh Barat melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah Satgas preemtif yang menggelar berbagai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Pedagang.

Kegiatan yang dimotori oleh Satlantas Polres Aceh Barat menyasar sejumlah kalangan masyarakat mulai dari usia dini hingga kelompok masyarakat Pedagang. Sabtu (16/09/2023).

Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H melalui Kasatlantas Polres Aceh Barat Iptu Mardiyansyah mengatakan bahwa edukasi dilaksanakan dengan berbagai metode, salah satunya menyasar kelompok masyarakat Pedagang di seputara kota Meulaboh serta beberapa lokasi strategis lainnya yang banyak didatangi masyarakat.

Sebagai informasi, Operasi Zebra Seulawah 2023 yang digelar mulai tanggal 4 sampai dengan 17 September 2023 tersebut merupakan operasi Harkamtibmas bidang lalulintas yang dimotori oleh fungsi lalulintas Polri dengan mengedepankan kegiatan edukatif, persuasif, penegakan hukum serta teguran simpatik yang Humanis.

Dalam operasi ini, Kasat menjelaskan bahwa terdapat beberapa target khusus yang menyasar berbagai pelanggaran lalulintas yang berakibat fatalitas diantaranya pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang, melebihi batas kecepatan dan pengendara Ranmor dibawah umur.

"Selain itu, Pelanggaran seperti pengendara yang tidak mengenakan helm standar (SNI) ataupun safety belt, pengemudi dibawah pengaruh Narkoba atau Miras, menggunakan HP saat berkendara dan melawan arus juga menjadi prioritas penindakan," pungkasnya. (Muhibbul Jamil)*

Jum’at Curhat, Kapolres Aceh Barat di Dayah Serambi Aceh

Kegiatan Jum'at Curhat

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Polres Aceh Barat menggelar program Jum’at Curhat, Program ini menjadi silaturahmi dan komunikasi antara Polri dengan masyarakat bertempat di Dayah Serambi Aceh, sebagai Pimpinan Dayah Abu Mahmuddin Usman Gampong Meunasah Rayeuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, Jum’at (15/09/2023).

Program kegiatan Jumat Curhat dihadiri, Kapolres Aceh Barat, Pimpinan Dayah, Wakapolres, Pejabat Utama Polres Aceh Barat, Kapolsek Kaway XVI, Danramil Kaway XVI, Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat serta Para Santri setempat.

Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H, yang hadir pada kegiatan program tersebut menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan program Jumat Curhat. Program tersebut untuk menampung Curhatan masyarakat yang nanti akan dicari solusinya.

“Ya, terlebih kami juga menerima masukan, saran maupun kritikan yang sifatnya membangun bagi Polres Aceh Barat dan jajaran,” katanya.

Selain menampung keluhan, Kapolres juga mengatakan Jumat Curhat sebagai upaya mempererat talisilaturahmi serta menjaga komunikasi masyarakat dan Polri, Ditambah lagi untuk mengimplementasikan Polri hadir di tengah masyarakat.

“Ya, Kita dengarkan keluhan – keluhan serta masukan dari masyarakat untuk kemajuan institusi Polri dan terjaganya situasi Kamtibmas yang diharapkan masyarakat. Sekaligus untuk meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat, sehingga bisa benar-benar menjadi pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Pimpinan Dayah Abu Mahmuddin menjelaskan bahwa di Dayah yang ianya Pimpin Jumlah Santrinya lebih kurang seribu Orang yang pada umumnya dalam wilayah Aceh dan ada beberapa orang yang datang dari luar Aceh.

Lanjut Mahmuddin, "Ada juga beberapa santri yang tidak sanggub di bina oleh orang tuanya sehinga dititip di tempat Dayah Kami untuk dibina," ujar Mahmuddin.

"Saya memohon kepada Bapak Kapolres Aceh Barat untuk ikut serta membina santri kami yang bermasaalah," ucapnya.

"Menanggapi hal tersebut Kapolres Aceh Barat memerintahkan Kapolsek Kaway XVI untuk melaksanakan sosialisasi serta pembinaan kepada para Santri-santri yang bermasalah di Dayah tersebut," Pungkas Kapolres.

Selain itu,” Abu Mahmuddin selaku ketua Pimpinan Dayah Seurambi Aceh sangat Mengapresiasi kegiatan Jum’at Curhat yang digelar oleh Polres Aceh Barat di tempatnya, sehingga kami dapat menyampaikan aspirasi yang ada pada kami," tuturnya. (Muhibbul Jamil)*

Kepolisian Resort Aceh Barat Lakukan Pengamanan Aksi Demo di Depan Gedung DPRK Aceh Barat

Moment pengamanan dalam demonstrasi

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Kepolisan Resort Aceh Barat melaksanakan pengamanan terhadap Aksi Demo yang dilakukan Masyarakat di Depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, guna menolak perpanjangan jabatan Mahdi Efendi sebagai Pj Bupati Aceh Barat, yang akan berakhir pada tanggal 11 Oktober 2023.

Kehadiran masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut turut disambut oleh Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi, dan Ramli SE serta H Kamaruddin masing-masing sebagai wakil ketua, Kamis (14/09/2023) pukul 09.30 WIB.

"Kami meminta agar jabatan Pj Bupati Aceh Barat saat ini tidak lagi di perpanjang," kata Indra Jeumpa, salah satu orator aksi unjuk rasa di Meulaboh.

Kegiatan Pengamanan tersebut dipimpin langsung Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H, didampingi Para PJU Polres Aceh Barat, dirinya mengatakan bahwa pelaksanaan pengamanan yang dilakukan tersebut guna mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Saya sendiri mengantisipasi, sehingga saya tetap sebagai pimpinan harus memikirkan secara matang untuk tetap membuat pengamanan terhadap aksi Demo yang dilakukan oleh para aliansi Masyarakat Peduli Aceh Barat yang berjumlah kurang lebih 300 Orang," ucapnya.

Ia menyampaikan kepada Personelnya untuk melaksanakan pengamanan dengan pola pendekatan, dan humanis.

"Kita antisipasi massa yang melaksanakan aksi anarkis, anggota jangan arogan, anggota agar satu perintah dan satu tindakan," Tegasnya.

Ditempat yang sama, Kasubbag Kerma AKP P. Pengabean menambahkan bahwa Personel ditempatkan di lakasi tersebut sebanyak 145 Orang, serta tetap menjaga diri pada saat menjalankan tugas dilapangan.

"Saya tegaskan, untuk menjaga keselamatan diri. Jangan lalai atau meninggalkan tugas kalian sebelum Aksi Demo ini berakhir,” tegasnya.

"Pada pukul 12.30 WIB, kegiatan Demo selesai dan para pendemo sebelum meninggalkan (lokasi Gedung DPRK Aceh Barat salam-salaman dengan para petugas Kepolisian Resort Aceh Barat" tutup Kapolres. (Muhibbul Jamil)*

Antisipasi Premanisme dan Pungli, Satpolairud Polres Aceh Barat Laksanakan Patroli Dialogis

Foto saat memberikan himbauan

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Antisipasi Premanisme & Pungli, Satpolairud Polres Aceh Barat Laksanakan Patroli Dialogis, hal itu dilakukan guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Kegiatan ini dilakukan guna menekan tindakan atau adanya praktek premanisme yang berada di laut khususnya perairan bertempat di bantaran sungai Gampong Padang Seurahet Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Senin (11/09/2023). Pukul 10.15 WIB.

Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H, melalaui Kasat Polairud Iptu TM Samosir menjelaskan, setiap hari Anggota kami melakukan Patroli, giat ini dilakukan guna antisipasi premanisme dan pungli di kawasan pelabuhan dan PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Kabupaten Aceh Barat,” ujarnya.

Kasat Polairud mengatakan," Patroli ini dilaksanakan guna pencegahan aksi premanisme dan pembinaan komunitas Nelayan di wilayah Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, untuk mengoptimalkan peran Satpolairud dalam memelihara Kamtibmas di perairan.

"Selain patroli ke wilayah perairan, tim Polairud juga mendatangi Nelayan dan Masyarakat yang sedang berada di perairan atau di laut,” Pungkas Samosir.

Sambungnya," Melalui giat tersebut Personel juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas agar dapat menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Nelayan di wilayah pesisir dan selalu Waspada masuknya paham radikalisme serta tidak melakukan penyebaran berita hoax baik di lingkungan tempat tinggal maupun melalui media sosial," sebut Kasat.

Lanjut Kasat," Tujuan dilaksanakannya giat tersebut agar lancarnya aktifitas masyarakat Nelayan dari aksi premanisme dan terjaganya komunikasi antara komunitas Nelayan dengan Personel Satpolairud serta saling tukar Informasi," ujarnya.

"Pelaksanaan Patroli tersebut dipimpin oleh Aipda Budi Santoso dan selama Pelaksanaan giat tidak ditemukan adanya tindakan premanisme serta situasi dalam keadaan aman dan kondusif,” Tutup Samosir. (Muhibbul Jamil)*

Catat Rekor Peserta Terbanyak, Kolaborasi Pemprov dan PWI Jabar Sukses Selenggarakan UKW di 8 Daerah

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat saat penyelenggaraan UKW di Kabupaten Cirebon

Jendela Jurnalis JABAR -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar mencatat rekor dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan peserta terbanyak di Indonesia dalam kurun waktu 8 bulan.

Program yang digagas oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil ini berhasil menjaring sebanyak 648 peserta dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Dari 648 peserta UKW itu yang kompeten sebanyak 483 orang. Sedangkan sisanya belum kompeten.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dsikominfo) Jabar, DR. IKa Mardiah dalam keterangan pers, Kamis (31/8) menyebut program UKW merupakan bagian dari upaya Pemprov Jawa Barat mewujudkan Jawa Barat Juara di sektor sumber daya manusia (SDM).

"Pemprov Jabar ingin berkontribusi meningkatan kualitas wartawan lewat penyelenggaraan UKW bagi wartawan," kata Ika.

Atas pencapaian ini, Pemprov Jabar mendapat penghargaan dari PWI Pusat pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Medan beberapa waktu yang lalu.

Sementara itu, Ketua PWI Jabar, Hilman Hidayat mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan Diskominfo atas kolaborasi yang telah tercipta selama ini. Ini menunjukan kerja sama pentahelix memang sangat dibutuhkan untuk membangun Jawa Barat.

"Terima kasih Gubernur Jabar dan Diskominfo. Kolaborasi ini juga telah menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," ujar Hilman.

Hilman berharap, kolaborasi ini bisa terus berlanjut sehingga pembangunan sumber daya manusia di Jabar akan semakin juara.

Sedangkan Penanggung Jawab UKW PWI Jabar, Ahmad Syukri mengungkapkan, tingkat kelulusan dari pelaksanaan road show UKW mencapai 87 persen.

Ia merinci, dari titik pertama hingga ke delapan tercatat sebanyak 648 orang pendaftar. Namun yang mengikuti ujian hanya 550 orang, karena 98 orang peserta mengundurkan diri. Para peserta yang mengikuti UKW terdiri dari jenjang muda, madya dan utama.

"Jika dihitung, tingkat kelulusan mencapai 87 persen," katanya.

Ia berharap, dengan bertambahnya ratusan wartawan yang kompeten di Jabar dapat berimbas kepada meningkatnya profesionalisme wartawan.

Sehingga, kata dia, akan berimbas pula terhadap meningkatkan kualitas jurnalistik yang dihasilkan wartawan.

"Jika wartawan semakin profesional, maka bisa membantu menangkal berita-berita hoaks di masyarakat," bebernya.

Ke depan, sambungnya, program ini terus akan berlanjut setiap tahunnya, sebagaimana komitmen Pemprov Jabar dalam meningkatkan kompetensi wartawan.

"Tahun depan mudah-mudahan dapat kita akan gelar lagi. Mengingat animo dari peserta masih tinggi," tutupnya.**

Tak Terima Diberitakan, Pelaksana Proyek Pemasangan U-ditch Ruas Cikalong – Cilamaya Malah Memaki Wartawan

Gambar pekerjaan pemasangan U-Ditch, papan informasi dan ilustrasi intimidasi dengan memaki wartawan

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya, terkait proyek pemasangan Uditch di Ruas Cikalong - Cilamaya, yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui proyek yang dikerjakan oleh CV. MUTLAK SEJATI, dengan menelan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2023 sebesar Rp. 979.944.137,00,-.

Yang dimana dalam proses pengerjaannya banyak dikeluhkan oleh warga sekitar, lantaran lambatnya pekerjaan sehingga menyebabkan ketidaknyaman terhadap aktifitas dan mobilitas warga. Juga akibat dari banyaknya pengendara motor yang tergelincir karena di lokasi tidak terpasang rambu - rambu sebagai peringatan bahwa di daerah tersebut sedang ada proyek pembuatan drainase.

HD (inisial) sebagai pelaksana di lokasi pekerjaan ketika mengetahui bahwa pekerjaannya ada yang memberitakan oleh beberapa media online, dirinya merasa tidak terima, dan langsung menelepon salah satu wartawan media online tersebut dan dengan arogannya memaki wartawan tersebut dengan bahasa daerah yang tak pantas untuk diucapkan.

"Sia naon maksudna ngaberitaken pagawean aing? wawanianan sia, sia teu nyaho saha aing?" ucapnya melalui panggilan telepon kepada wartawan dengan nada tinggi.

Yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu, "Kamu apa maksudnya memberitakan pekerjaan saya? berani-beraninya kamu, kamu tidak tau siapa saya?"

Dengan adanya kejadian tersebut, memberikan gambaran bahwa pelaksana proyek dinilai anti kritikan dari masyarakat, terlebih malah bersikap arogan layaknya preman jalanan, hal tersebut pun akhirnya menuai reaksi dan komentar dari berbagai kalangan aktivis.

Salah satunya adalah komentar yang muncul dari H. Nanang Komarudin, SH, MH, yang merupakan seorang aktivis dan juga praktisi hukum yang kebetulan bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi pekerjaan proyek, dirinya sangat menyayangkan sikap dari seorang pelaksana proyek yang telah berbuat arogan serta tidak mau di kritik oleh masyarakat. Menurutnya

"Ini menjadi point masukan untuk dinas PUPR Kabupaten Karawang, agar lebih selektif untuk mencari rekanan dalam pelaksanaan proyek yang Anggarannya berasal dari APBD, karena sangat wajar apabila masyarakat mengkritik pekerjaan plat merah, karena proyek yang berasal dari pemerintah adalah hasil dari pajak masyarakat Karawang," ungkapnya. Rabu (23/8/2023).

Selain itu, hal terpenting dari setiap kegiatan yang anggarannya bersumber dari kedinasan, tentunya akan melalui sebuah proses pengawasan yang dilakukan oleh orang yang berkompeten dibidangnya, yang ditunjuk langsung oleh dinas terkait, agar penyelenggaraan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta menghasilkan kualitas yang baik.

Sementara itu, pengawas yang ditugaskan oleh Dinas PUPR Kabupaten Karawang untuk mengawasi jalannya pekerjaan tersebut hingga berita ini diterbitkan belum dapat dikonfirmasi. (NN/YT)*

Jalin Sinergitas, Kawan PMI Karawang Gelar Silaturahmi dengan Koordinator UPT BP3MI Jabar

Foto bersama dalam silaturahmi Kawan PMI Karawang bersama Koordinator UPT BP3MI di LTSA Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Usai terbentuk dan telah disahkan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) Kabupaten Karawang melalui Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KEPKA) 439 Tahun 2023 yang ditandatangani langsung oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Benny Rhamdani, kini mereka mantap bergerak menjalankan program kerja yang berkaitan dengan pendampingan dan perlindungan PMI.

Keseriusan mereka semakin jelas ditunjukan dengan melakukan silaturahmi dan koordinasi bersama Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Karawang (UPT BP2MI Karawang) di Gedung Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang berlokasi di Kantor Disnaker Kabupaten Karawang Jl. Surotokunto KM 6, Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur. Selasa (15/8/2023).

Dalam agenda silaturahmi tersebut, kedatangan Kawan PMI Kabupaten Karawang disambut baik oleh Koordinator Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Wilayah Jawa Barat yang ditempatkan di LTSA Kabupaten Karawang.

Didampingi pengurus lainnya, H. Ahmad Fanani selaku Ketua Kawan PMI Karawang mengungkapkan bahwa tujuan dari kedatangannya tersebut selain dalam rangka silaturahmi, juga untuk membangun koordinasi tentang segala hal yang berkaitan dengan program kerja Kawan PMI yang merupakan kepanjangan tangan dari BP2MI.

"Kami berharap, dengan diawali silaturahmi ini, Kawan PMI Karawang bisa bekerja dengan maksimal melalui koordinasi dan support dari UPT BP3MI," ungkapnya.

Menyikapi hal tersebut, Devi Berliyanti didampingi Sekar selaku Koordinator BP3MI di LTSA Karawang mengaku sangat menyambut baik dan juga mengucapkan selamat atas dikukuhkannya Kawan PMI Karawang.

Selain itu, mereka juga dengan senang hati menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pendampingan terhadap PMI maupun CPMI.

Lebih lanjut, Devi berharap dengan adanya sinergitas yang baik, tentunya akan memberikan dampak positif juga terhadap setiap proses yang menyangkut tentang penanganan permasalahan PMI di Kabupaten Karawang.

"Dengan adanya Kawan PMI, tentunya kami pun mengharapkan adanya sinergi yang baik. Bahkan kami akan merasa sangat terbantu, terlebih dengan keterbatasan petugas di wilayah karawang yang zona wilayahnya cukup luas. Jadi, nanti kan kalo ada permasalahan PMI dilapangan kita bisa berkoordinasi dengan Kawan PMI," pungkasnya. (Nunu)*

CPMI Jalur SPSK Mengeluh Ditempatkan di Bangunan Tua, LPK Pilihan Apjati Dinilai Tak Memenuhi Standar Kelayakan

Foto tampak depan LPK yang dikeluhkan oleh CPMI

Jendela Jurnalis Jakarta, DKI -
Puluhan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja ke luar negeri mengeluhkan tentang kelayakan salah satu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) berkedok yayasan yang ada dikawasan Jakarta Timur. Rabu (9/8/2023).

Pasalnya, berdasarkan keterangan dari salah satu CPMI yang enggan menyebutkan namanya, melalui pesan aplikasi WhatsApp dirinya bersama puluhan orang lainnya mengaku sebagai CPMI dengan sistem SPSK, hingga kemudian diarahkan ke salah satu LPK yang berada dikawasan Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut.

Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika mendapati bangunan 3 lantai untuk tempat penampungan sementara yang dinilai tak layak untuk ditempati. Bahkan, bangunan tersebut disinyalir merupakan bangunan tua yang kemudian hanya di cat ulang saja agar terlihat bagus dari luarnya.

"Lantainya kotor, kita tidur berdempetan kayak sendok. Mumpung belum pasporan ini gimana ya? kita jadi takut," keluhnya.

Lebih lanjut, CPMI tersebut juga mengirimkan video tentang kondisi bangunan tempat penampungan mereka yang memprihatinkan, terlihat dari alas tidur yang hanya alakadarnya dengan karpet diatas lantai, dengan kondisi plafon atap bolong dan rusak, sehingga untuk istirahat saja mereka merasa khawatir akan tertimpa serpihan dari plafon yang mungkin bisa jatuh kapan saja, ditambah dengan suasana yang terkesan seram.

Beberapa foto kondisi penampungan yang dinilai tak layak untuk ditempati

Lebih parahnya lagi, diduga dicurigai dan mencegah adanya pengaduan ke pihak terkait, kabar terakhir menyebutkan bahwa alat komunikasi (Handphone) yang sedang dipakai para CPMI tersebut akan disita oleh pihak LPK.

"Segala HP disita Ya Allah, maaf Pa, masa CPMI SPSK begitu fasilitasnya, LPK pilihan Apjati," tutupnya mengakhiri percakapan.

Namun, sebelum menutup percakapan mereka sempat mengirimkan foto tampak depan dan dengan samar memperlihatkan nama LPK tersebut.

Menyikapi hal tersebut, NK (inisial) yang merupakan seorang perempuan dari Aktivis PMI yang enggan dipublikasikan namanya pun turut menanggapi terkait adanya keluhan CPMI tersebut, bahkan dirinya juga menyinggung Apjati dengan nada sindiran.

"Mungkin kalo pilih LPK yang represent, Apjati dapet ceke nya sedikit, jadi ya gitu deh, atau mungkin ada unsur nepotisme juga," cetusnya.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum berhasil mendapatkan keterangan resmi dari pihak LPK maupun dari pihak Apjati. (Nunu)*

Akibat Adanya Proyek Renovasi Bangunan, Jembatan Plat Deker Didepan Kantor BPP/UPTD Pertanian Cilebar Rusak dan Ambruk

Kondisi deker/jembatan yang ambruk

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Disatu sisi, pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tengah merealisasikan renovasi untuk beberapa ruangan bangunan di Kantor BPP/UPTD Pengelolaan Pertanian Kecamatan Cilebar.

Sementara itu, ditengah berjalannya proses pembangunan dan renovasi, diketahui bahwa ada salah satu fasilitas yang rusak, yaitu ambruknya plat deker jembatan yang berfungsi sebagai akses masuk ke kantor BPP/UPTD pertanian tersebut yang berdasar keterangan dari pekerjanya adalah karena beban dari truk bermuatan pasir yang hendak mengirim material pasir untuk keperluan dalam proyek renovasi dikantor UPTD pertanian tersebut.

Adanya kejadian tersebut dibenarkan oleh salah satu pekerja yang ada dilokasi tersebut, bahwa deker/jembatan ambruk akibat truk bermuatan pasir material untuk renovasi memaksakan masuk ke area BPP/UPTD Pertanian.

Hal tersebut bahkan kembali menuai reaksi dari Endang selaku Wakil Ketua LSM LMP MAC Cilebar. Menurutnya, pelaksana harus bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi.

"Masa itu lagi ngebangun malah ada fasilitas lain yang rusak? ini deker untuk jembatan penghubung kekantor pertanian malah patah dan ambruk. Pelaksananya harus bertanggungjawab itu," tuturnya. Jum'at (4/8/2023).

Sementara itu, Kepala BPP/UPTD Pengelolaan Pertanian Kecamatan Cilebar belum dapat dikonfirmasi terkait ambruknya deker/jembatan tersebut, berdasarkan keterangan dari staff nya, Kepala Pertanian sedang ada agenda keluar. (NN)*

Proyek Pengerukan Normalisasi Kali Cigobang Desa Manggungjaya Oleh CV. Putra Karyamakmur Sejahtera Tuai Polemik

Papan informasi pekerjaan

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Melalui program normalisasi yang berjalan di Kali Cigobang, Desa Manggungjaya, seharusnya dapat menjadi angin segar bagi para petani dilingkungan sekitar. Tentunya akan berdampak baik terhadap lancarnya saluran air.

Namun sangat disayangkan, pekerjaan pengerukan dengan excavator untuk Normalisasi Kali Cigobang yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh CV. Putra Karyamakmur Sejahtera dengan nomor kontrak 027.2/02.2.01.46.142/KPA-SDA/PUPR/2023 dengan besaran nominal anggaran Rp. 189.185.000.00,- tersebut dikeluhkan oleh 3 orang petani yang merasa dirugikan.

Hal tersebut bermula saat excavator pertama kali turun kelokasi pekerjaan melalui tanah dan sawah warga yang menimbulkan kerusakan. Selain itu, tanggul sawah mereka yang berjumlah 9 petak mengalami kerusakan akibat terlindas excavator.

Selanjutnya, hal tersebut kemudian sempat dimediasikan oleh pemerintah desa setempat melalui musyawarah yang dilakukan antara perwakilan pihak pelaksana dan 3 orang petani yang merasa dirugikan tersebut hingga disepakati adanya kompensasi atas kerugian yang dialami oleh mereka. Senin (31/7/2023).

Saat dilangsungkan mediasi pada Senin (31/7/2023)

Namun sangat disayangkan, berdasarkan informasi yang didapat, diduga pihak pelaksana hingga hari ini pun belum juga merealisasikan apa yang menjadi tuntutan mereka yang telah disepakati sebelumnya. Dan kini malah menyisakan kekecewaan bagi mereka.

Lebih parahnya, berdasarkan pantauan Jendela Jurnalis, excavator tersebut pun sudah tidak ada dilokasi. Dan berdasarkan keterangan petani disekitar bahwa excavator sudah pulang malam tadi.

"Udah pulang bekonya tadi malem lewat Pulobudeg Pak," tutur salah satu petani yang enggan menyebutkan namanya kepada Jendela Jurnalis. Jum'at (4/8/2023).

Hasil pekerjaan pengerukan

Selain itu, terkait excavator yang mengerjakan normalisasi tersebut juga menuai komentar warga lainnya, karena dengan spesifikasi pengerukan sepanjang 2.260 Meter dan Lebar 6 Meter tersebut dinilai sangat singkat, sehingga diragukan pula kualitas dari hasil pekerjaan yang diduga dilakukan secara terburu-buru.

"Lah kok cepet banget kang itu beko ngerjainnya, kurang dari seminggu udah selesai aja, buru-buru amet itu beko mau kemana sih?" Ucap petani disekitar yang mengira Team Jendela Jurnalis sebagai pelaksana proyek yang sedang memantau lokasi.

Ketika dikonfirmasi terkait permasalahan dengan petani, W (inisial) selaku perwakilan dari pihak pelaksana, mengatakan bahwa akan membereskannya sore ini, karena pihak petani tidak mau melalui transfer. (NN)*