admin

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian dari sistem yang diterapkan oleh perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 yang menetapkan penerapan SMK3 secara keseluruhan, sebagai kebijakan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan dalam rangka upaya menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan dalam setiap pekerjaan.

Namun, peraturan tersebut diduga telah diabaikan oleh pihak CV. Sarana Sukses sebagai penyedia jasa dan pemenang tender yang mengerjakan proyek konstruksi pembangunan Gudang Beku dengan No SP. 523/1640/Lantai.GB/DSP/2023 bersumber dari dana APBD Tahun 2023 senilai Rp 447.610.000,- selama waktu 60 hari kalender (dimulai dari 14 agustus s/d 12 oktober 2023) di lokasi tanah milik Dinas Perikanan di Desa Cicinde Selatan, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Pasalnya, para pekerja di proyek konstruksi pembangunan gudang beku tersebut, dari sekian banyak para pekerja terpantau bahwa tak seorangpun yang memakai Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm, alat pelindung kepala, masker, alat pelindung pernapasan dan lainnya. Selasa (12/9/2023).

Saat dikonfirmasi, dan dipertanyakan terkait tak dipakainya APD serta terkait takaran pasir dalam satu sak semen, salah satu pekerja yang enggan menyebutkan namanya tersebut menjawab dalam bahasa sunda bahwa tidak ada APD, begitupun untuk takaran (dolak-red) dirinya mengatakan bahwa tidak ada takaran khusus.

"Alat pelindung dirina teu aya, teu dipasihan, lah tibang digawe kos kieu pak," jawabnya.

Teu nganggo ukuran dolak pak," tambahnya.

Kalau diartikan dalam bahasa indonesia adalah ;

"Alat pelindung dirinya (APD-red) tidak ada, tidak diberikan, biarlah cuma kerja begini pak," jawabnya

"Tidak memakai ukuran dolak pak," tambahnya.

Lebih lanjut, saat ditanya terkait kualitas bagus atau tidaknya jika olahan adukan pasir dan semen tidak memakai takaran, pekerja tersebut hanya diam tidak menjawab.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemborong proyek dari CV Sarana Sukses belum bisa ditemui dan dikonfirmasi untuk dimintai klarifikasi. (Team)*

Jendela Jurnalis Bekasi, JABAR -
Kultur perilaku korupsi birokrasi di negeri ini kian hari semakin menjamur, adanya permainan dan kecurangan seperti sudah terbiasa, sepertinya virus telah menjalar nyaris ke seluruh sendi birokrasi dan lembaga pemerintahan di level pusat hingga level daerah.

Ironisnya, pelaku oknum tak hanya kaum elit pejabat birokrat dan politisi di level pemerintahan pusat saja, akan tetapi sudah merambah ke pejabat lainnya.

Hasil investigasi awak media dilapangan dan keterangan beberapa warga Dusun Bungin, Desa Pantai Bakti yang dihimpun awak media, salah satu warga yang enggan menyebutkan namanya menerangkan bahwa proyek tersebut diduga banyak penyimpangan dengan mengurangi volume.

"Proyek Pekerjaan pengecoran yang ada di Dusun Bungin kami ini yang di kerjakan oleh CV AGUNG KARYA, yang di dibiayai oleh pemerintah mencapai miliaran rupiah, di kerjakan asal jadi dan kami katakan benar, sesuai fakta dilapangan, banyak kejanggalan dan kecurangan dalam proyek pembangunan jalan ini. Coba saja untuk volume tinggi tebal beton yang seharus 25 cm, hanya rata-rata 22 cm, sampai 23 cm. Apakah itu sudah maksimal?," terangnya. Jumat (15/9/2023).

"Mestinya pengawas atau konsultan lebih jeli,dalam melakukan pengawasan, dan lebih ekstra lagi," tambahnya.

Poyek Pembangunan Rabat Beton, di Desa Pantai Bakti menelan anggaran mencapai Rp. 2.120.034.000.00,- yang dikerjakan pihak rekanan kontraktor, namun dikerjakan asal-asalan dan terkesan tidak mementingkan kualitas dan kuantitas.

Demi Mempercepat Pekerjaan Pelaksana Proyek Jalan Bungin Muara Gembong Pelaksana Tidak Memasang Spacer Bar. terlihat dengan jelas dilokasi kegiatan pada saat pengecoran pemasangan Warmes yang berfungsi sebagai tulangan penguat tidak terpasang Spacer Bar.

"Disamping itu, besi lebar warmes juga tidak sesuai dengan lebar jalan yang dibangun," jelasnya.

Dari fakta tersebut, pelaksana dilapangan diduga sengaja tidak memasang Spacer Bar untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan pengecoran dan mobil molen tersebut agar dapat langsung dituang.

Hal lainnya yang juga dinilai tak sesuai dengan spesifikasi konstruksi beton, yakni saat pengecoran lapis beton pun terpantau hanya awal pelaksanaan saja permukaan elise yang dilapisi plastik untuk menahan air dalam curah cor-an tidak terserap dan bisa berpengaruh pada kualitas lapis beton.kata warga saat di mintai komentarnya.

Selain itu, dari hasil pantauan awak media, jalan yang sudah dikerjakan banyak sekali ditemukan jalan beton yang sudah retak, padahal proyek tersebut baru dikerjakan dalam beberapa hari ke belakang.

Saat awak media harus mencoba menanyakan kepada pekerja keberadaan konsultan dan mandor pengawas untuk konfirmasi persoalan kejanggalan dalam proyek tersebut, salah satu pekerja yang namanya minta di rahasiakan mengaku tidak tahu menahu.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak konsultan dan kontraktor sulit di temui untuk dimintai keterangan. (Team)*

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Kapolres Aceh Barat melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) Kabag Ops, Kasat Polairud, Kasat Samapta, Kapolsek Arongan Lambalek, Kapolsek Johan Pahlawan, Kapolsek Meureubo, Kapolsek Kaway XVI, Kapolsek Bubon, Kapolsek Woyla Barat dan Kapolsek Arongan Lambalek Polres Aceh Barat.

Upacara Sertijab dipimpin langsung Kapolres Aceh Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H, di halaman Apel Mapolres Aceh Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Aceh Nomor : KEP/265/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, tentang Pemberhentian dan pengangkatan dalam Jabatan Polri di Lingkungan Polda Aceh.

Prosesi Sertijab ditandai dengan penandatanganan beritaacara, sekaligus pengambilan sumpah jabatan, serangkaian pembacaan surat keputusan Kapolda Aceh.

Adapun jabatan Kabag Ops yang dijabat, AKP Erizal SE, digantikan oleh AKP Muhammat Nasir, S.H yang sebelumnya menjabat Paur Subbagminopsnal Ditresnarkoba Polda Aceh, Kasat Samabta yang dijabat, Iptu Karianta S.H, digantikan Oleh Hendry Elisa Siregar, yang sebelumnya Kasat Samabta Sabang dan Iptu Karianta menjabat Kapolse Meureubo.

Kemudian Kasat Polairud Aceh Barat TN Samosir digantikan Oleh Suherman SE, yang sebelumnya Kasikum Polres Aceh Barat dan TN Samosir dimutasikan sebagai Kasubagdalprogar Bagren Polres Aceh Barat.

Kemudian Kapolsek Johan Pahlawan Iptu Muhammad Thahar digantikan Iptu Irfan Ismail. S.A.B yang sebelumnya Kapolsek Mutasik Polres Aceh Besar dan Iptu Tahar dimutasikan menjadi Kapolsek Seunagan Polres Nagan Raya.Kapolsek Kaway XVI AKP Bendi Suryanto dimutasikan ke Kasubbagdalpers Bag SDM Polres Aceh Barat digantikan oleh Ipda Rahmad Qaswany. S.Psi M.Si yang sebelumnya Kapolsek Arongan Lambalek.

Kapolsek Arongan Lambalek dijabat Oleh ipda Abdul Kadir Jailani, Kapolsek Woyla Barat Iptu Marhadi diganti oleh Evi Ariadi yang sebelumnya Kapolsek Bubon, Kapolsek Bubon Ipda Azanuddin yang sebelumnya Kanitregident Satlantas Polres Aceh Barat. Kapolsek Meureubo Iptu MJ Siregar dimutasikan sebagai Kasubbagwatpers Bag Sumda Polres Aceh Barat.

Dalam amanatnya Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H menyampaikan ucapan terimakasih kepada pejabat lama yang telah berjasa dan berdedikasi terhadap kinerjanya di lingkungan Polres Aceh Barat dan kepada pejabat baru diharapkan kinerjanya dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Aceh Barat.

Dikatakannya, mutasi merupakan hal yang biasa dilakukan dalam Institusi Kepolisian, sebagai salah satu proses upaya memberi kesempatan pada anggota untuk mengembangkan karier serta menjadi siklus yang memang harus dilakukan demi tercapainya tujuan Institusi.

Dan pergantian jabatan ini merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier personel Polri yang perlu dan lazim dalam rangka penyegaran organisasi sekaligus sebagai upaya peningkatan kinerja dalam memberikan layanan publik yang prima, melindungi dan mengayomi masyarakat serta penegakan hukum.

Lanjut Kapolres, Seiring dengan Tuntutan tugas dan kebutuhan Organisasi dibidang Sumber Daya Manusia menuju Polri yang Presisi, serta dapat menyikapi segala perkembangan lingkungan Stategis.

Sambungnya," terurama dalam memenuhi harapan Masyarakat terhadap Pelayanan Polri, dibutuhkan berbagai upaya untuk terus menjaga Eksistensi Organisasi yang salah satunya adalah pembinaan Personel dan Karier melalui sistem Tour Of Duty dan Tour of Area.

"Kegiatan ini merupakan suatu hal yang sudah biasa dilaksanakan dalam institusi Polri, sebagai Implementasi pembinaan karier Personel dalam pemenuhan kebutuhan Organisasi," tutup Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) terus menggelontorkan anggaran guna menunjang pemerataan pembangunan untuk di setiap daerah.

Salah satunya melalui pembangunan instalasi Pengolahan Air (IPA) Broncaptering / Sumur Dalam Terlindungi di Dusun Jungklang, RT/RW 001/003, Desa Pamekaran, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang diapresiasi masyarakat sekitar.

Proyek IPA tersebut dikerjakan oleh CV.KARYA DHITA SARANA dengan No.SP. : 01/SP-DAK/AM.04-01/KPA-PRKP/2023 Tanggal : 26 Juni 2023 dan biaya Rp. 734.620.000,00,-.

Ali Drajat sebagai ahli teknis dan monitoring perwakilan Dinas PRKP Karawang mengungkapkan bahwa dirinya selaku orang yang di tugaskan untuk monitoring pekerjaan oleh Dinas PRKP telah berupaya bekerja sesuai dengan apa yang di tugaskan oleh Dinas.

"Dalam pelaksanaan pekerjaan, CV Karya Dhita Sarana telah bekerja sesuai dengan Spesifikasi," ungkapnya.

"Apabila ada sedikit saja pihak pelaksana melenceng dari spesifikasi akan langsung saya tegur dan saya hentikan pekerjaannya," tambahnya.

Ali Drajat juga menjelaskan, dirinya dalam mengawasi pekerjaan tersebut tidak sendiri karena dinas berkolaborasi dengan pengawas konsultan, sehingga dengan adanya pengawasan yang super ketat, pihak pelaksana tidak ada ruang sedikitpun untuk keluar dari spesifikasi.

Selain itu, Yudi selaku pengawas konsultan pun membenarkan apa yang di ucapkan oleh Ali Drajat, bahwa sebagai perwakilan dari konsultan, dirinya telah berkolaborasi dengan Dinas PRKP untuk mengawasi pekerjaan tersebut.

Begitupun dengan penyataan yang diungkapkan H. Holil selaku Kepala desa Pamekaran, Kecamatan Banyusari yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, dirinya menambahkan,

"Sebagai Kepala Desa, saya sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas PRKP yang telah merealisasikan pengajuan untuk mendapatkan program air bersih untuk masyarakat di desa kita," ucapnya.

Dirinya menerangkan, program air bersih tersebut diajukan kurang lebih 3 tahun yang lalu.

"Alhamdulillah dapat terealisasi di tahun 2023 ini," tambahnya.

Lebih lanjut, H.Holil juga mengucapkan terima kasihnya kepada H. Ali selaku Direktur CV Karya Dhita Sarana yang telah merekrut tenaga kerja lokal, yaitu masyarakat setempat sehingga dengan adanya pekerjaan IPA di Desa Pamekaran, masyarakat bukan hanya menerima manfaat dari air bersih saja, akan tetapi mendapatkan penghasilan selama pekerjaan pembuatan IPA tersebut di laksanakan.

Terakhir, H. Ali selaku direktur CV Karya Dhita Sarana kepada awak media mengatakan bahwa dirinya sudah bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh Dinas PRKP Kabupaten Karawang.

"Insya Allah, hasil pekerjaan akan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Karawang dan mudah-mudahan hasil pekerjaan saya dapat secepatnya di nikmati oleh masyarakat Desa Pamekaran, sehingga kekurangan air bersih yang selama ini melanda masyarakat Desa Pamekaran bisa teratasi dengan adanya Instalasi Pengolahan Air Bersih yang telah dibangun di Desa Pamekaran," pungkasnya. (PRI)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broncaptering / Sumur Dalam Terlindungi di Dusun Jungklang RT/RW 001/003, Desa Pamekaran, Kecamatan Banyusari, diduga tidak sesuai syarat-syarat yang berlaku dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Proyek IPA tersebut dikerjakan oleh CV. KARYA DHITA SARANA dengan No.SP. : 01/SP-DAK/AM.04-01/KPA-PRKP/2023 Tanggal : 26 Juni 2023 dengan biaya sebesar Rp. 734.620.000,00,-.

Dari pantauan Jendralnews.co.id pada Selasa (12/9/2023) dilokasi pekerjaan tidak tercantumnya nama konsultan pengawas maupun konsultan perencanaan, diduga papan proyek hanya menjadi kamuflase dan bersifat membodohi masyarakat awam untuk memperlancar oknum rekanan proyek IPA Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi.

Selain itu, dalam pembesiannya pun bervariatif, ada besi 8 (polos), besi 10 (polos) dan besi 13 (Ulir), serta kedalaman galian pipa hanya sekitar 38-40 CM saja, hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait apakah sudah sesuai RAB atau tidak.

Hal tersebut pun memicu komentar dari warga sekitar proyek pekerjaan IPA, salah satunya muncul dari warga yang tidak mau disebutkan namanya, dalam komentarnya, dirinya mengaku heran kepada proyek IPA tersebut, lantaran pada papan proyek tidak dicantumkan nama konsultan pengawas dan perencanaan.

"Maaf kang, akang dari mana?" ucap warga yang tidak mau menyebutkan namanya kepada Jendralnews.co.id.

"Itu kok di papan proyeknya gak dicantumkan nama konsultan pengawas dan perencanaannya?" tambahnya. Selasa (12/9/2023).

Lanjutnya, "Bukannya saya sok tau tentang proyek IPA ini kang, kebetulan sehari-hari saya bekerja seperti ini, tapi kalau ditempat saya kerja, di papan proyek itu dicantumkan nama pengawas dan nama perencanaan, ini kok ada yang aneh ya kang disini mah, padahal nilai anggaran nya lumayan besar. Lihat saja kang, pembesiannya juga di oplos kang, emang seperti itu ya?" terangnya keheranan.

Sementara itu, sebelumnya, saat Jendralnews.co.id mengonfirmasikan hal tersebut dan menanyakan siapa pelaksana dan pengawas dalam pekerjaan tersebut, pekerja yang ada dilokasi mengatakan bahwa dirinya tidak tahu punya siapa, dan hanya pekerja saja.

"Maaf kang, saya nggak tau pekerjaan ini punya siapa, saya mah cuman pekerja saja," singkat nya. Kamis (7/9/2023).

Hingga informasi ini diterbitkan, pihak dinas terkait dan rekanan belum ada yang bisa dikonfirmasi untuk dimintai klarifikasinya, dan akan tayang disegmen berikutnya. (PRI)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dimana program tersebut sebagai bentuk upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di setiap daerah.

PKH itu sendiri biasanya membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia, tentunya dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

Seperti pada realisasi pencairan di Desa Sukaratu, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dimana masyarakat penerima manfaat PKH merasakan manfaat atas adanya program tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh H. Anwar selaku Kepala Desa Sukaratu, bahwa dalam setiap proses pencairan PKH didesanya selalu berjalan lancar tanpa kendala, bahkan masyarakat pun sangat merasa senang atas adanya bansos tersebut.

"Dengan adanya bantuan bansos PKH, alhamdulilah masyarakat disini sangat merasa senang, bahkan banyak yang mengucapkan terimakasih kepada aparatur desa yang membantu dan mengatur jalannya pencairan bansos," ungkapnya. Senin (12/9/2023).

Lebih lanjut, H. Anwar menjelaskan bahwa selama ini dirinya selalu menghimbau para aparatur desanya untuk selalu berperan aktif dalam setiap program yang berkaitan dengan bantuan terhadap masyarakat, sehingga tidak ada kendala apapun.

"Setiap pembagian bansos, unsur pemerintahan disini selalu berperan aktif dalam setiap pelaksanaannya, mulai dari mengatur jalannya pembagian atau pencairan, maupun membantu masyarakat yang kesulitan dalam alur proses pencairan," jelasnya.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh RM, selaku penerima bansos PKH di Desa Sukaratu, dirinya bahkan mengucapkan terimakasihnya kepada Pemdes Sukaratu yang telah banyak membantu masyarakat.

"Alhamdulilah, saya dapet bansos PKH, saya berterimakasih kepada pemdes yang telah membantu masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, lancarnya proses pencairan pun tak lepas dari peran serta pendamping PKH yang selalu intens mendampingi masyarakat. (NN)