Oknum Rekanan Dinas PUPR Karawang Diduga Abaikan Tranparansi Peningkatan Jalan Keserut-Timbuljaya
Jendela Jurnalis Karawang Proyek peningkatan jalan poros keserut-timbuljaya tepat nya di dusun Sidamulya desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya wetan, Kabupaten Karawang menuai sorotan tajam publik.
Pasalnya, pekerjaan yang sudah berjalan hampir satu minggu itu diduga kuat menyalahi aturan,karena tidak dilengkapi papan informasi proyek di lokasi, sebagaimana diwajibkan dalam regulasi keterbukaan publik.
Padahal, aturan tersebut sudah sangat jelas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengamanatkan setiap badan publik wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk identitas proyek, sumber anggaran, nilai kontrak, serta pelaksana kegiatan.
Bahkan lebih spesifik, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga mewajibkan pemasangan papan nama proyek di setiap kegiatan pembangunan yang dibiayai negara.
Namun fakta di lapangan berbicara lain. Tidak adanya papan informasi proyek pada pekerjaan peningkatan jalan keserut-timbuljaya tersebut jelas menjadi pelanggaran nyata terhadap prinsip transparansi.
Warga cilamaya inisial P mengatakan ke jendela jurnalis, sebagai warga cilamaya saya dan lainnya mendukung atas terlaksananya peningkatan jalan keserut-timbuljaya yang bertahun-tahun belum tersentuh pembangunan.Namun,saya juga sangat kecewa terhadap oknum rekanan Dinas PUPR Karawang yang diduga mengabaikan keterbukaan informasi publik.
Tanpa papan proyek, tanpa keterangan sumber dana, tanpa nama pelaksana kegiatan. Masyarakat yang melintasi jalan tersebut hanya bisa menduga-duga, siapa yang membangun? Dari dana mana? Berapa anggaran yang digunakan? Siapa oknum kontraktornya.
Dalam konteks negara hukum,ketidakjelasan informasi semacam ini bukan persoalan remeh. Ketiadaan plang proyek justru merupakan indikator awal dari dugaan pelanggaran asas-asas fundamental dalam hukum administrasi pemerintahan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Di balik papan proyek yang tak dipasang, bisa tersembunyi praktik korupsi, kolusi, dan penggelapan anggaran,jelasnya pria yang paham kontruksi.
Lanjutnya, dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, transparansi bukan sekadar nilai moral, melainkan prinsip hukum yang memiliki dasar yuridis. Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2021) menyebutkan bahwa pengadaan harus memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Transparansi di sini salah satunya diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada publik, baik dalam dokumen daring maupun papan pengumuman fisik di lokasi proyek.
Sampai naik dimeja redaksi,pihak oknum kontraktor dan oknum pengawas yang ditugaskan dari Dinas PUPR Karawang belum bisa dikonfirmasi.(Red)
