admin

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Buruknya kualitas pekerjaan Normalisasi Saluran Pembuang Dusun Poponcol, RT. 06/002, Desa Ciwulan, Kecamatan Telagasari yang dikerjakan oleh CV. Kawan Lama Nusantara pun akhirnya diakui oleh pihak pengawas Dinas PUPR Karawang. Kamis (12/9/24).

Hal tersebut dikatakan oleh HR (inisial) yang merupakan pengawas yang ditugaskan oleh Dinas PUPR dalam mengawasi pekerjaan tersebut. Ia mengatakan bahwa mandor berinisial ACM sejak awal dimulainya pekerjaan memang susah untuk diberikan pengertian.

"Iya kang, Mandornya ngeyel, itu pekerjaannya tadi juga sudah saya suruh bongkar lagi di bagian yang bermasalahnya," ucapnya melalui pangilan telepon. Kamis malam (12/9/24).

HR menerangkan, atas adanya temuan tersebut, status pekerjaan kini diberhentikan sementara, dan atas perintah dari Kabid SDA pun dirinya diminta untuk tidak menandatangani dokumen pengawasan atas pekerjaan tersebut.

"Pekerjaannya juga sekarang mau setop dulu, suruh dibenahin dulu, Kabid juga udah ngasi perintah supaya dokumen pengawasannya gak ditandatanganin," jelasnya.

Lebih lanjut, HR menambahkan bahwa jika pekerjaannya masih bermasalah, dampaknya adalah pekerjaan tersebut dinyatakan tidak sesuai, Artinya, anggaran pembayaran untuk pekerjaan tersebut pun tidak akan bisa dicairkan sebagaimana ketentuan yang berlaku, karena pihak pelaksana dianggap tidak memenuhi kriteria pelaksanaan pekerjaan dan dianggap melanggar kontrak. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Terkait adanya plang Pengamanan Proyek/Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang yang terpampang di sekitar proyek Jembatan Cilebar yang telan anggaran APBD Karawang sebesar Rp10,4 miliar lebih ramai dikritik publik.

Kepala Kejari Karawang Syaifulah melalui Kepala Seksi Intelijen Akhmad Adi Sugiarto angkat bicara memberikan klarifikasi terkait PPS, Rabu (11/9/2024).

Menurutnya, PPS diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis. PPS adalah bagian dari tugas intelijen penegakan hukum melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/ atau pihak lawan yang merugikan kepentingan penegakan hukum, serta ketertiban dan ketenteraman umum dalam pembangunan strategis.

Sementara Proyek Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat PSD adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adi pun membeberkan sejumlah prinsip PPS atau PSD, yakni di antaranya :

1. Objektif sikap dan tindakan dari penyelenggaraan PPS/PSD didasarkan pada fakta dan tidak dapat dipengaruhi dari pendapat, pertimbangan, dan/ atau kepentingan pribadi atau golongan.

2. Profesional PPS/PSD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur pada Bidang Intelijen.

3. Koordinasi Penyelenggaraan PPS/PSD dilakukan melalui proses harmonisasi hubungan fungsional, upaya sinkronisasi, dan sinergi.

4. Kerahasiaan Konsultasi, materi bahan pertimbangan, dan hasil kegiatan bersifat rahasia, serta dikelola secara rahasia dan hanya ditujukan kepada Pemohon PPS/PSD.

5. Netralitas Penyelenggaraan PPS tidak berpihak dari segala bentuk intervensi dan pengaruh pihak manapun.

6. Akuntabilitas PPS diselenggarakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pelaksanaan PPS/PSD tidak masuk ke dalam ranah teknis pekerjaan dan keuangan dari PSN dan PSD. PPS/PSD dilaksanakan oleh satuan kerja pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, serta Bidang Intelijen pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri,” ungkapnya.

Ia menambahkan, permohonan PPS/PSD dapat disetujui didasarkan pada pekerjaan yang dimohonkan merupakan kategori PSN atau PSD yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kebijakan dan tidak ditemukan adanya potensi benturan kepentingan (conflict of interest) apabila dilakukan kegiatan PPS/PSD. (red)*

Sumber : Humas Kejaksaan Negeri Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, bertindak tegas dengan langsung menonaktifkan Camat Jayakerta, berinisial G, terkait dugaan skandal yang viral di media sosial. Camat tersebut diduga terlibat dalam aksi tak pantas bersama seorang bidan P3K berinisial F di dalam sebuah mobil yang terparkir di halaman Rumah Sakit Hastin.

Sekretaris BKPSDM Karawang, Gery S. Samrodi, mengungkapkan bahwa Bupati telah menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk melakukan pemeriksaan terkait insiden ini. Tim tersebut terdiri dari BKPSDM, Dinas Kesehatan, Inspektorat, serta melibatkan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

“Untuk mempermudah proses pemeriksaan, Camat Jayakerta telah dinonaktifkan dari jabatannya, meski status sebagai ASN masih melekat selama penyelidikan berlangsung,” ujar Gery, Selasa (10/9/2024).

Ia menambahkan, selama pemeriksaan berlangsung, camat yang bersangkutan tidak diizinkan untuk menjalankan tugas kantornya. Pelayanan di kecamatan sementara akan dipegang oleh Sekretaris Camat (Sekcam) sambil menunggu penunjukan Pelaksana Harian (Plh).

Menurut Gery, Camat G telah memenuhi panggilan dari BKPSDM melalui Bidang Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur (PKDA). Sementara itu, bidan F tengah diperiksa oleh pihak Dinas Kesehatan.

“Kami masih menunggu laporan dari Dinas Kesehatan terkait pemeriksaan yang dilakukan terhadap bidan F. Jika diperlukan, kami juga akan meminta keterangan dari pihak Rumah Sakit Hastin, terutama soal rekaman CCTV,” tambah Gery.

Dalam pemeriksaan awal, Camat G membantah tuduhan tindakan asusila. Ia mengaku hanya berada di dalam mobil bersama bidan F untuk memindahkan barang. Namun, tim pemeriksa masih mendalami kebenaran dari pernyataan tersebut dan akan memverifikasi dengan bukti lain, termasuk rekaman CCTV yang diduga merekam kejadian tersebut.

Jika tuduhan terkait tindakan asusila terbukti, Camat G bisa dijerat dengan sanksi indisipliner sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 5.

“Apabila terbukti melakukan pelanggaran, sanksinya bisa berujung pada pemecatan,” tutup Gery.

Kasus ini menarik perhatian publik, dan hasil pemeriksaan resmi masih dinantikan untuk menentukan tindakan selanjutnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Proyek penggantian Jembatan Cilebar Kecamatan Cilebar yang bervolume panjang 48 meter dan lebar 8 meter dan telan anggaran dari APBD Karawang sebesar Rp10,4 miliar lebih jadi sorotan publik.

Pasalnya, di papan informasi proyek tersebut terpampang juga plang bertuliskan ‘Pengamanan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Karawang oleh Kejaksaan Karawang’.

Pengamat hukum Karawang, Muhammad Sony Adiputra, mempertanyakan maksud dan tujuan adanya plang tersebut di papan informasi proyek Jembatan Cilebar.

“Saya mempertanyakan tugas pokok Kejaksaan Negeri Karawang, mengingat adanya Instruksi Kejagung tahun 2019 menegaskan bahwa Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat dan Pembangunan Daerah atau disebut (TP4) / TP4D telah resmi dibubarkan,” kata Sony kepada media. Selasa (10/9/2024).

Menurutnya, sebaiknya Kejari Karawang kembali ke fungsi dan tugasnya saja. Pasalnya, dikhawatirkan apabila jaksa masuk kedalam proyek pembangunan daerah, maka ini rentan terindikasi serta opini publik.

“Kesempatan-kesempatan itu justru terbuka lebar untuk oknum-oknum jaksa melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Walaupun diakui juga tidak semua jaksa mau melakukan tindakan-tindakan tercela tersebut,” tegasnya.

Sony kembali mempertanyakan adanya plang pengamanan Kejaksaan di proyek itu.

“Apakah memang pemerintah daerah Karawang merasa terbantu atau terlindungi. Jika terbantu, maka terbantu soal apanya? Jika terlindungi, terlindungi soal apa pula? Jadi apakah itu semua masuk dalam tupoksi dari Kejari Karawang?” ungkapnya.

Sony berharap jangan sampai kedepannya proyek daerah apapun itu melibatkan Kejaksaan untuk pengamanan.

“Ada apa dengan pemerintah daerah Karawang kok jadi begini? Kalau enggak sanggup membangun daerah jagan menggunakan APH dong tuk ikut serta, mereka punya tupoksinya sendiri,” ucapnya.

Sony mengaku kasihan kalau Kejaksaan dilibatkan dalam proyek. Mengingat khawatir ada oknum jaksa yang memanfaatkan hal tersebut dalam bentuk pengamanan proyek untuk keuntungan pribadinya.

“Pekerjaan atau proyek daerah dibawah pengawalan atau pengamanan akan rawan korupsi,” tutupnya. (red)*