admin

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus menggelontorkan anggaran guna menunjang pemerataan pembangunan untuk di setiap daerah.

Namun sangat disayangkan, dalam pelaksanaannya kerap kali tak sesuai dengan spesifikasi, baik dari segi petunjuk teknis (Juknis) maupun petunjuk pelaksanaan (Juklak).

Seperti pada pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang dengan judul normalisasi drainase yang terletak di Jalan Syech Quro, tepatnya di Pasar Wadas, Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang yang dikerjakan oleh CV. JAYA ALFA RIZKY untuk pengerjaan normalisasi dengan Panjang : 100.80 M' Ukuran : 0.60 X 0.60 M' dalam nilai kontrak sebesar Rp. 189.131.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2023 untuk masa pengerjaan selama 60 Hari kalender.

Namun dalam proyek tersebut, ada sebuah kejanggalan, diduga dengan sengaja tidak mencantumkan nomor kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) di papan informasi yang tertera disekitar lokasi pekerjaan. Padahal, seharusnya proyek yang dikerjakan dari uang rakyat itu harus transparan dan mendetail dalam memberikan keterangan, agar masyarakat awam bisa turut serta mengawasi pekerjaan tersebut.

Dengan tidak dicantumkannya nomor kontrak atau SPK, diduga kuat adanya kongkalikong antara oknum bidang Sumber Daya Air (SDA) bersama oknum rekanan, karena pekerjaan tersebut diduga dikerjakan dengan cara curi start.

Hal tersebut memicu komentar dari Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Massa Keadilan Rakyat Indonesia (LBH Maskar) H Nanang Komarudin, S.H., M.H., dirinya mengatakan bahwa dalam setiap penyelenggaraan pekerjaan dari dinas seharusnya bersifat transparan.

"Dalam setiap penyelenggaraan pekerjaan yang dibiayai oleh pemerintah, tentunya harus disertai dengan transparansi informasi publik, kalo seperti itu sih artinya papan informasi yang dipasang hanya kamuflase semata seolah menerapkan, walaupun pada kenyataannya itu tidak mendetail, sama saja bohong dong?" cetusnya. Kamis (31/8/2023).

Selain itu, dirinya pun mempertanyakan kapasitas seorang pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya pekerjaan, faktanya pengawas pun seolah tutup mata.

"Itu kan pasti ada pengawasnya, tapi fungsi pengawasannya mana? kok malah terkesan ada pembiaran, jangan sampai uang rakyat yang disalurkan untuk pembangunan dijadikan ajang bancakan segelintir oknum," tambahnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana maupun pihak pengawas belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai keterangannya. (Team)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Biro Hukum Persatuan Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia (PP Polri) mengaku prihatin dengan adanya sejumlah proyek di Dinas PUPR Kabupaten yang dikerjakan asal jadi yang pastinya kesampingkan kualitas demi keuntungan pribadi.

Hal itu, kata Ketua Biro Hukum PP Polri Ridwan Alamsyah, pihaknya kerap mendapatkan informasi proyek asal jadi di Dinas PUPR Kabupaten Karawang dari sejumlah pemberitaan di media online.

“Prihatin sekali, apakah pihak PUPR Karawang sengaja menutup mata dan telinga dengan hal tersebut? Atau memang mereka tidak mengetahuinya? Masa iya mereka enggak tahu permasalahan tersebut karena sudah banyak media massa yang memberitakannya,” kata Ridwan kepada media, Minggu (27/8/2023).

Ridwan menegaskan, pihak PUPR Karawang jangan beralasan kalau kurangnya pengawasan disebabkan kurangnya SDM.

“Kalau jumlah pengawas kurang, ya disederhanakan saja paket-paket pekerjaan di PUPR tidak banyak dengan PL, tapi dengan LPSE,” ujarnya.

Advokat yang aktif di lembaga pendidikan dan organisasi ini menambahkan, bila pekerjaan asal jadi ini terus dibiarkan, maka potensi KKN-nya terbuka besar sehingga uang rakyat bisa terbuang percuma.
Hal ini, sambungnya, juga harusnya jadi atensi pihak APH lainnya untuk mendalaminya.

“Dalam waktu dekat saya akan surati APH untuk mendalami masalah ini,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan tembok penahan tanah (TPT) normalisasi sungai di Dusun Sukarela, Desa Kertamulya, Kecamatan Pedes, yang dikerjakan pihak CV. AZZA tampak acakadut (berantakan-red) lantaran disinyalir dikerjakan asal-asalan.

Pekerjaan acakadut terindikasi kuat ketika terlihat di lokasi proyek pada saat pemasangan pondasi batu kali dalam kondisi tergenang air (banjir). Sebenarnya ada kisdam, tetapi tampaknya kisdam tersebut hanya sebagai syarat atau seolah hanya properti saja, faktanya kendati dipasangkan kisdam dan alkon tetap saja genangan air terlihat banjir. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus menggelontorkan anggaran guna menunjang pemerataan pembangunan untuk di tiap daerah.

Seperti pada proyek pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dengan judul "Normalisasi Sungai Dusun Sukarela Desa Kertamulya Kecamatan Pedes" yang dikerjakan oleh CV. AZZA dengan Volume Panjang 2 x 54,50 M' dan Tinggi 2,20 M' namun terlihat dicoret dan dirubah menjadi 2,00 M' l, dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2023, adapun untuk besaran nilai kontraknya sebesar Rp. 189.224.000.00,- melalui proses 60 hari masa pengerjaan.

Namun sungguh disayangkan, dalam pelaksanaan proyek dari Dinas PUPR tersebut diduga dikerjakan asal-asalan, karena dari proses pemasangan batunya saja sudah tak sesuai spesifikasi serta menyalahi aturan, yaitu dipasang batu serta adukan dalam keadaan area yang banjir tergenang air, sehingga hal tersebut dapat berdampak terhadap kualitas pondasi yang buruk akibat dari adukan yang bercampur dengan air banjir.

Padahal, dilokasi tersebut dipasangkan kisdam (pembendung air). Namun, adanya kisdam seolah hanya dijadikan properti saja tanpa ditunjang dengan adanya alat pompa air / alkon untuk mengeringkan area galian pondasi untuk TPT, karena saat Jendela Jurnalis melakukan penelusuran disekitar lokasi pun sama sekali tak melihat adanya alat pompa air / alkon.

Guna menggali informasi, Jendela Jurnalis kemudian berupaya untuk meminta keterangan dari pekerja yang ada disekitar dilokasi pada jam istirahat, berdasar keterangan yang didapat, salah satu pekerja yang enggan menyebutkan namanya menerangkan bahwa pekerjaan tersebut milik seorang pemborong bernama Enjan, adapun untuk mandornnya bernama Sarwan.

"Pemborongna Enjan, lamun mandor namah Tarwan," terangnya.

Namun saat ditanyakan terkait keberadaan madornya, pekerja menyebutkan bahwa mandor sedang tidak ada dilokasi.

Lebih lanjut, saat ditanyakan terkait siapa pengawas yang bertugas untuk mengawasi jalannya pekerjaan tersebut pun mereka mengaku tidak tahu.

Padahal, dengan adanya pengawasan yang intens, tentunya tidak akan ada pekerjaan yang mungkin dikerjakan secara asal-asalan, dan dengan pengawasan yang baik pula akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan dapat memberikan manfaat yang sesuai guna kepentingan masyarakat.

Sementara itu, akibat dari minimnya informasi, hingga berita ini dipublikasikan Jendela Jurnalis belum berhasil mendapatkan konfirmasi dan keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun dari pihak pengawas yang ditugaskan oleh Dinas PUPR untuk mengawasi jalannya pekerjaan tersebut. (Nunu/Team)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Panitia Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD LPM) Kabupaten Karawang menggelar acara pelantikan di Aula Gedung Husni hamid Plaza Pemda Karawang, Rabu (23/08/2023).

Acara pelantikan DPD LPM tersebut dihadiri Bupati Karawang yang diwakili oleh Drs. H. Acep Zamhuri selaku Sekda Kabupaten Karawang, Perwakilan Kapolres Karawang, Perwakilan Kejari Karawang, Tokoh Masyarakat Karawang H.Dadang S.Muchtar (mantan Bupati Karawang), dan Hj. Sri Wahyuni Agustin yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Jabar dan Forkopimda Karawang, pengurus LPM Se-Kabupaten Karawang, juga para tamu undangan dari Ormas dan LSM se-Kabupaten Karawang.

Acara dibuka oleh Marta Adi Saputra selaku Ketua Panitia Pelantikan, dan dalam sambutannya dirinya mengucapkan rasa terimakasihnya terhadap tamu undangan yang berkenan hadir dalam acara tersebut.

"Tak lupa kami ucapkan banyak terimakasih yang sebesar - besarnya, kepada semua yang telah hadir pada kesempatan acara hari ini, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, atas kekurangan tempat dan jamuan nya," terang nya.

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan SK Kepengerusan DPD LPM Kabupaten Karawang, oleh Pengurus DPD LPM Jawa Barat Drs. Taupik Hidayat, dilanjutkan dengan memanggil satu-persatu pengurus DPD LPM Kabupaten Karawang.

Adapun beberapa nama yang dilantik sebagai pengurus DPD LPM Kabupaten Karawang diantaranya adalah ;
H. Tahjudin Ihsan Fatah sebagai Ketua, Fatoni, S.H sebagai Sekretaris dan
H. Kusnadi, S.E,. sebagai Bendahara.

Sementara itu, Acep Jamhuri selaku perwakilan dari Bupati Karawang, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa semoga dengan kehadiran DPD LPM Kabupaten Karawang bisa membawa manfaat untuk masyarakat.

”Kabupaten Karawang yang memiliki potensi, dan belum lagi perkembangan Karawang kedepan banyak proyek strategis Nasional seperti kereta api cepat, rencana Bandara, PLTGU, akses Japek selatan, Karawang Sentul dan lainnya, kami harap kehadiran LPM ini bisa memberdayakan masyarakat,” ungkap Acep Jamhuri.

Lebih lanjut, Acep Jamhuri juga berharap LPM bisa berkolaborasi dan bersinergi bersama Pemerintah Daerah dan Desa, dengan melihat potensi-potensi yang bisa dikembangkan.

“Selamat kepada pengurus yang telah dilantik, semoga DPD LPM ini bermanfaat juga berkhasiat dan bermartabat bagi masyarakat," pungkasnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Sejumlah organisasi pers yang tergabung dalam Forum Jurnalis Karawang (FJK) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Karawang untuk menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD Karawang, Jumat (18/8/2023).

Kedatangan puluhan insan pers itu langsung diterima Ketua Komisi IV DPRD Karawang, H. Asep Syaripudin, di ruang rapat 2. Turut mendampingi Akmal dari Fraksi Partai Golkar dan H. Masykur dari Fraksi Pangkal Perjuangan.

Hadir pula dalam RDP tersebut, sejumlah perwakilan OPD Karawang. Di antaranya Kabid IKP, Bagja, mewakili OPD Diskominfo Karawang, Hary dari Disdikpora Karawang dan Jhony dari Koni Karawang.

Presidium FJK yang juga Ketua DPC Media Online Indonesia (MOI), Latifudin Manaf, dalam rapat tersebut mengatakan, kedatangan FJK dalam RDP dengan DPRD Karawang untuk mendorong usulan agar Pemkab Karawang melalui badan anggaran DPRD Karawang memploting anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM insan pers Karawang dan peningkatan kesehatan insan pers Karawang.

“Peningkatan SDM insan pers Karawang bisa melalui kegiatan UKW yang diperluas, bimtek, seminar, workshop dan sebagainya. Sementara peningkatan kesehatan insan pers bisa melalui semacam Festival olahraga khusus insan pers,” ujarnya.

“Untuk teknisnya OPD mana yang akan melaksanakan dua program usulan FJK, kami serahkan kepada DPRD Karawang,” sambungnya.

Latifudin menjelaskan, pers sebagai pilar keempat demokrasi harus diperkuat keberadaannya. Ungkapan pilar keempat bagi insan pers tidak sekedar ungkapan semata tanpa ada upaya perhatian dan dukungan dari legislatif dan eksekutif.

“Sama halnya dengan legislatif dan eksekutif yang merupakan bagian dari pilar demokrasi, tanpa didukung dengan anggaran yang memadai tentu akan sulit mengoptimalkan kinerjanya. Jika pers kuat, maka demokrasi akan hebat,” tegasnya.

Menanggapi usulan FJK, Ketua Komisi IV, H. Asep Syaripudin, turut mendorong kepada Diskominfo Karawang agar mengakomodir usulan FJK soal peningkatan kompetensi SDM insan pers Karawang dengan cara mendesain program kegiatan untuk tahun anggaran 2024.

“Bila memang (anggaran) kurang, ya tinggal ngobrol lagi usulkan kenaikan pagu. Teman-teman di legislatif insyaAllah bisa mengawal program itu. Yang penting tinggal sampaikan ke kami berapa sih anggaran riilnya untuk program peningkatan kompetensi SDM insan pers, lalu kami dorong agar rencana anggaran itu bisa direalisasikan,” kata politikus Partai Golkar yang akrab disapa H. Asep Ibe itu.

Sementara untuk peningkatan kesehatan insan pers melalui festival olahraga, lanjutnya, pihaknya menyarankan agar program itu bisa dilaksanakan melalui Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat (Kormi).

“Karena kalau masuk ke bidang olahraga prestasi dan olahraga pendidikan sepertinya festival olahraga insan pers enggak bisa masuk ke situ. Tinggal selanjutnya FJK dan Kormi dengan difasilitasi Disdikpora ngobrol bareng apakah program itu bisa dilaksanakan melalui Kormi atau tidak. Intinya kami sangat mendukung dua usulan FJK dan kami pastikan akan mengawal usulan itu terealisasi,” tandasnya.

Untuk diketahui, hadir dalam RDP itu diantaranya perwakilan dari IJTI Korda Purwasuka, DPC MOI Karawang, DPP Inpera, DPD IWOI, DPC IWO Karawang dan AJIB. (red)*