admin

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Menindak lanjuti perihal pemberitaan pembangunan drainase di Dusun Pagutan, Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta yang diduga dan terkesan dibiarkan tanpa pengawasan dinas terkait, membuat geram Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Pengacara Indonesia Karawang (LBH HAPI).

Lantaran proyek yang dikerjakan oleh CV. Raja Astina dengan nominal anggaran Rp 189.253.000 yang bersumber dari APBD Karawang Tahun Anggaran 2023, dengan Volume panjang 167.00.M Tinggi 1,50 M’, melalui No kontrak 0,27/…/06.2.01.07.97/KPA -SDA/PUPR/2023 diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan garong ukuran volume ketinggian, diduga hal tersebut demi bisa meraup keuntungan lebih besar.

Menyikapi adanya pembiaran yang dilakukan pihak dinas terkait, dalam hal ini Bidang Sumber Daya Air (SDS)
membuat geram Aep Apriyatna selaku anggota LBH HAPI Karawang. Dirinya merasa prihatin sekaligus merasa kecewa. Pasalnya, sudah berulang kali temuan pekerjaan yang dimotori bidang SDA tidak sesuai spesifikasi, tapi selalu dibiarkan begitu saja tanpa tindakan dan teguran bahkan sangsi apapun.

"Mereka dengan bebas melenggang dengan aman tanpa merasa takut apapun'l," ucapnya.

Perihal pekerjaan drainase Dusun Pagutan, CV. Raja Astina sudah jelas jelas diakui oleh salah satu pekerja lapangannya bahwa menurutnya terkait adanya pengurangan volume tersebut, dikatakannya sudah biasa dan di anggap sudah wajar untuk pekerjaan Dinas PUPR.

"Tapi sangat di sayangkan, pihak bidang pengawas SDA seolah-olah tutup mata dan telinga. Ada apa dengan bidang SDA? sudah jelas-jelas mereka garong ukuran volume ketinggian demi bisa meraih keuntungan lebih besar, tapi aneh bin ajaibnya tetap saja di biarkan tanpa adanya sangsi apapun. Jangan-jangan bidang SDA terima bolu juga, jadi tidak berani melakukan tindakan apapun," ungkapnya heran.

Lebih lanjut Aep apriyatna mengatakan bahwa sebagai perwakilan dari aktifis dan sekaligus dari pihak LBH HAPI Karawang, dirinya merasa kecewa terhadap Dinas PUPR bidang SDA, padahal sangat jelas dan terang benderang diakui oleh salah satu pihak pekerja CV Raja Astina bahwa untuk volume ketinggian tidak maksimal tapi tetap saja diam tanpa aksi apapun.

"Kalau memang mau didiamkan saja, saya pastikan kami akan bergerak, semua bukti-bukti sudah kami kantongi, dan saya pastikan akan saya laporkan ke pihak BPKP dan inspektorat, agar ada pembinaan sekaligus shock terapy bagi pihak-pihak pemborong bermental korup. Dan sekaligus meminta juga agar CV. Raja Astina dimasukan ke daftar hitam," Pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, dengan asas praduga tak bersalah, Jendela Jurnalis belum berhasil menghimpun keterangan dan mengonfirmasikan permasalahan tersebut kepada pihak CV. Raja Astina selaku pelaksana. (D'Sukarya)*

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Personel Polsek Meureubo Polres Aceh Barat bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Aceh Barat terus menyisir titik-titik yang rawan pohon tumbang di permukiman Penduduk Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab Aceh Barat, Rabu (20/09/2023), Pukul 10.00 WIB.

Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H, melalui Kapolsek Meureubo Iptu Karianta S.H, mengatakan, pemangkasan pohon itu dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi pohon tumbang yang bisa mengenai perumahan Penduduk.

Pemotongan ini dilakukan karena pohon sudah terlalu tua dan rawan tumbang pada saat musim hujan yang disertai dengan angin kencang.

"Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jangan mengenai perumah penduduk pada saat tumbangnya pohon tersebut," pungkas Karianta.

Lanjut Karianta, Disperkim memiliki tim khusus yang bertugas memeriksa pohon-pohon yang memiliki potensi roboh. Akan tetapi, tidak semua laporan langsung dilakukan pemangkasan.

"Jika pohon dirasa masih kokoh dan tidak terindikasi ada bagian yang membahayakan maka tidak akan dilakukan pemangkasan," ujarnya.

Sementara itu, Kariatna juga menjelaskan terkait pemangkasan pohon menggunakan alat berat berupa crane.

"Petugas Disperkim menggunakan alat berat berupa crane untuk memangkas pohon, seperti yang sedang dilakukan saat ini di belakang rumah Iswahyudi Gampong Meureubo Kec Meureubo Kab. Aceh Barat," tutup Kapolsek Meureubo Iptu Karianta, S.H.(Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Polemik terkait Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Jayamakmur, Kecamatan Jayakerta perihal hutang yang menggunung baru saja reda dan berakhir dengan kata damai.

Namun sangat disayangkan, setelah proses yang cukup lama hingga polemik tersebut mereda, kini muncul isu baru, yaitu tentang adanya dugaan salah satu oknum pemangku kebijakan pihak TPST Desa jayamakmur berinisial KU yang diduga menerima tenaga kerja dari luar wilayah Desa Jayamakmur. Selasa (19/9/2023)

Hal tersebut dikeluhkan AD (inisial), yang merupakan warga sekitar tempat berdirinya TPST. Kepada Jendela Jurnalis, dirinya mengungkapkan keluh kesahnya perihal susahnya warga sekitar untuk masuk kerja di TPST tersebut.

"Harapan saya sebagai pihak dari lingkungan hanya ingin di utamakan terlebih dahulu, baru dari pihak luar desa, jangan tebang pilih, harus adil," keluhnya.

Menurutnya, seharusnya pihak pemangku kebijakan TPST lebih bijak, karena apapun dalihnya, yang namanya tempat pengolahan sampah pasti akan berdampak pada lingkungan setempat.

Sementara itu, ON (inisial) yang merupakan seorang pekerja TPST Jayamakmur, saat di temui Jendela Jurnalis, dalam obrolannya ketika di singgung perihal adanya dugaan penerimaan kerja dari pihak desa luar mengatakan bahwa dirinya pun berkeinginan agar warga sekitar dipekerjakan.

"Keinginan saya, harusnya yang dari titik nol di angkat lagi dan dipekerjakan kembali. Mengenai penerimaan pihak dari luar desa, jujur saya kurang begitu jelas mengetahui, cuman kalau benar itu adanya pasti saya juga marah," ucapnya.

Lebih lanjut, ON menjelaskan bahwa seharusnya memanglah orang sekitar yang diutamakan terlebih dahulu.

"Seharusnya orang sekitar harus diutamakan terlebih dahulu. Memang ada bahasa juga dari pihak Karang Taruna untuk penerimaan kerja disini ada sistem "kocok" pake komputer, itu juga bahasa pengakuannya dari pihak U (inisial), kalau saya kurang begitu paham," jelasnya.

Terkait hal tersebut, Ujang selaku Kepala Desa Jayamakmur saat dikonfirmasi perihal isu dugaan penerimaan tenaga kerja dari luar wilayah desanya, dirinya mengatakan bahwa tidak tahu menahu, dan mengarahkan untuk mengonfirmasikan hal tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Karawang.

"Waalaikumsalam, saya gak tau silahkan ka dinas DLHK Karawang kewenanganya pak," jawabnya singkat. (D'Sukarya)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka meningkatkan sektor pembangunan di daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang tengah merealisasikan beberapa pembangunan mulai dari drainase hingga peningkatan jalan.

Seperti yang sudah direalisasikan di Dusun Tangkolo, Desa Tegalurung, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang sekitar seminggu lalu melalui proyek peningkatan jalan yang dikerjakan oleh rekanan dari CV. HKS JAYA ABADI melalui nomor kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) 027.2/…/10.2.01.08.2.23/KPA-JLN/PUPR/2023, dengan Volume Panjang : 131.00 M' dan Lebar : 3.50 M' dengan menggelontorkan anggaran Rp. 189.574.000.00,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2023.

Hal tersebut pun mendapatkan apresiasi dari Endang selaku warga sekitar, dirinya mengucapkan rasa terimakasihnya terhadap pihak Dinas PUPR dan pelaksana kerja yang telah merealisasikan pekerjaan peningkatan jalan tersebut dengan baik.

"Alhamdulilah, terimakasih kepada Dinas PUPR dan pelaksana kerja yang telah merealisasikan pekerjaan peningkatan jalan ini dengan baik," ucapnya.

Lebih lanjut, Endang pun mengungkapkan bahwa dengan adanya perbaikan infrastruktur diwilayahnya, tentunya akan sangat bermanfaat dalam membantu perekonomian warga melalui akses yang kini sudah ditingkatkan dengan realisasi pengecoran.

"Dengan adanya peningkatan jalan melalui pengecoran ini, tentunya akan sangat memberikan dampak manfaat bagi perekonomian warga sekitar dengan adanya akses jalan yang bagus," pungkasnya. (NN)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Komite Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek menggelar KOPPDAR 2023 (Koordinasi Pejuang Pemekaran Daerah) yang dilakukan di 3 titik. Minggu (17/9/2023).

Titik pertama adalah di Kecamatan Cilamaya Wetan, titik kedua di Kecamatan Jatisari dan untuk titik ketiga di Kecamatan Kotabaru.

Koppdar tersebut telah rampung dilaksanakan pada tanggal 17 September 2023 dengan tema "PERJUANGANMU YANG KAMU HADAPI HARI INI ADALAH MENGEMBANGKAN KEKUATAN YANG KAMU BUTUHKAN UNTUK HARI ESOK" Guyub Sauyunan Ngawangun Masyarakat Sejahtera Tur Ngabudaya.

Rapat dipimpim langsung oleh ketua umum KPPDOB kota Cikampek H.Rahmat Hidayat Djati M.IP.

Dalam Kopdar 2023 tersebut, diwarnai berbagai masukan dan tanggapan dengan penuh semangat yang menggebu gebu, bahkan dengan teriakan dan yel-yel.

"Mekar yes! Mekar yes! Mekar yes!
Cikampek harus mekar," ucapnya.

Menurut ketum KPPDOB Rahmat Hidayat Djati yang akrab di panggil Kang Toleng, hasil rapat sudah mengarah dan Final yaitu untuk bergerak turun kejalan dengan menggelar aksi demokrasu.

"Karena selama ini perjuangan pemekaran Kota Cikampek tidak mendapat respon dan di pandang sebelah mata oleh Pemerintahan Daerah Karawang," tegasnya.

Masih menurutnya, padahal tetangga kita kabupaten Subang untuk mendapat restu dari Pemda terkait CDOB Subang Utara hanya perlu waktu kurang lebih enam bulan saja untuk mendapat persetujuan dari DPRD dan Bupatinya.

"Wilayah cakupan kita 7 kecamatan dan 75 desa, dan kita sudah pada sepakat tiap kecamatan akan mengirim personil 150 orang, dikali tujuh kecamatan. jadi yang akan hadir sebanyak 1.050 orang," pungkasnya kepada awak media. (red)*