admin

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH – Bupati Aceh Barat Tarmizi SP,MM menyerahkan bantuan steling bagi pelaku usaha Ekonomi Kreatif (Ekraf)  tahun anggaran 2025 di halaman kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) setempat pada Jumat (23/1/2026).

‎Bupati Aceh Barat melalui Kadis Parpora, Said Azmi mengatakan, bantuan steling tersebut merupakan salah satu dari 100 program Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP,MM dan Said Fadheil SH yaitu terkait upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

‎“Jadi jumlah bantuan steling yang kita berikan untuk tahun anggaran 2025 itu ada sebanyak 24 unit, penerimanya adalah para pelaku usaha Ekraf yang sudah mengikuti Bimtek dan mengikuti pameran Memotif,” kata Said Azmi.

‎Para pelaku usaha Ekraf yang mendapatkan bantuan steling lapak usaha tersebut kata Said juga telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan pihaknya sehingga mereka berhak mendapatkan bantuan.

‎“Harapan kami tentunya mewakili Pemkab Aceh Barat yaitu usaha – usaha yang sudah dikembangkan dengan bantuan ini semoga semakin membaik. Insyaallah kedepan kita akan terus melakukan upaya – upaya peningkatan pemberian bantuan lebih lanjut,” katanya. (Muhibbul Jamil)*

‎

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH - Akses Jalan Penghubung Puskesmas Cot Seumereung, Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat terlihat belum dilakukan pengapalan, dengan jarak yang terlihat hampir sekitar 500 Meter. Mungkin, jika diukur jauh sepanjang jalan tersebut bisa sampai tembus jarak hingga puluhan Kilometer.
‎
‎Namun, yang paling krusial terlihat dan dampaknya sangat dirasakan menghambat perjalanan oleh masyarakat yaitu akses jalan untuk bisa sampai ke Puskesmas sepanjang kurang lebih 500 Meter, terlebih jika ada keadaan darurat, kondisi jalan tersebut dirasa akan berpengaruh dan akan menghambat jalannya evakuasi pasien dalam keadaan darurat.
‎
‎Tak hanya masyarakat, bahkan beberapa perawat dan petugas Pukesmas Cot Seumereung sering menyatakan keluhannya tentang kondisi jalan tersebut.
‎
‎"Saat melewati jalan itu, badan agak terasa debar dada saat bermotor dikarenakan kondisi jalannya berlobang-lobang," ungkap salah satu petugas puskesmas kepada Jendela Jurnalis. Jum'at (23/1/26).
‎
‎Hal tersebut senada dengan keluhan masyarakat setempat yanh sangat mengharapkan kepada Pemerintah agar jalan penghubung ke Puskesmas untuk segera dilakukan pengapalan. Mengingat, pasien yang berobat di malam hari, karena di Pukesmas Cot Seumereung memang ada pelayanan rawat inap.
‎
‎"Jika malam agak sulit dilalui. Apalagi jika musim hujan," ungkap salah satu masyarakat.
‎
‎Atas dasar hal tersebut, masyarakat dan para pelayanan medis meminta agar keluhan mereka dipublikasikan, agar keluhan tersebut dapat diketahui oleh pemerintah daerah, demi terwujudnya harapan dan dambaan masyarakat untuk perbaikan jalan akses menuju ke Puskesmas tersebut. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Bekasi, JABAR - Masyarakat Kampung Bungin RT 001 dan RT 002, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, dengan tegas menolak aktivitas pengerukan pasir ilegal yang selama ini berlangsung di wilayah pesisir mereka dan diduga kuat menjadi penyebab utama abrasi parah. (5/1/26).

Penolakan tersebut disampaikan dalam pertemuan masyarakat yang digelar pada Senin (5/1/2026). Warga menyatakan aktivitas pengerukan pasir tanpa izin yang jelas telah merusak ekosistem pantai, mempercepat pengikisan daratan, dan mengancam rumah warga, tambak, serta akses jalan.

Menurut pengakuan warga, abrasi semakin parah sejak pengerukan pasir ilegal dilakukan secara terus-menerus menggunakan perahu di sekitar bibir pantai. Dampaknya kini dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir yang setiap hari hidup dalam kekhawatiran.

“Pasir diambil, laut makin ganas. Daratan kami habis, tapi kami tidak pernah merasakan manfaat apa pun. Ini jelas merugikan warga,” ungkap salah satu warga RT 002.

Warga juga mempertanyakan lemahnya penindakan terhadap aktivitas ilegal tersebut. Mereka menilai pembiaran yang terjadi justru memperpanjang penderitaan masyarakat dan membuka ruang kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Dalam forum itu, masyarakat secara tegas menyampaikan tuntutan:

1. Penghentian total pengerukan pasir ilegal di wilayah Kampung Bungin.
2. Penegakan hukum tanpa tebang pilih terhadap pelaku pengerukan pasir ilegal.
3. Langkah konkret penanganan abrasi untuk menyelamatkan wilayah pesisir dan permukiman warga.

Masyarakat Kampung Bungin menegaskan tidak akan tinggal diam jika aktivitas ilegal tersebut terus dibiarkan. Mereka meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera turun tangan demi melindungi keselamatan warga dan keberlangsungan lingkungan pesisir.

“Kalau negara tidak hadir, kami yang jadi korban. Kampung ini bisa tenggelam,” tegas warga lainnya. (RCF)*