admin

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah merealisasikan pembangunan turap jalan di jalur Jayanegara - Pulomas yang berlokasi di Desa Jayanegara, Kecamatan Tempuran. Senin (18/11/24).

Dalam pelaksanaannya, pekerjaan penurapan jalan tersebut dikerjakan oleh CV. Agitama dengan nominal anggaran sebesar Rp. 144.275.000,00,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024.

Namun, pelaksanaan proyek tersebut dinilai kurang transparan, hal tersebut sebagaimana yang terlihat pada papan informasi yang terpampang di sekitar lokasi pekerjaan. Alasannya, karena pada papan informasi hanya berisi keterangan tentang judul pekerjaan, lokasi, waktu pelaksanaan, nilai kontrak, sumber anggaran, tahun anggaran dan nama CV pelaksana saja. Sementara, untuk nomor kontrak atau nomor Surat Perintah Kerja (SPK) dan volume pekerjaan tidak dicantumkan.

Hal tersebut akhirnya memicu reaksi dari H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum LBH Maskar Indonesia. Dirinya menilai, dalam pelaksanaan tender pemerintahan seharusnya pihak pelaksana bisa benar - benar menerapkan asas transparansi publik, agar setiap kelembagaan maupun orang yang bertugas dalam sosial kontrol bisa turut serta mengawasi berjalannya pekerjaan dengan berpatokan pada volume sebagaimana yang tertuang dalam SPK.

"Kalau seperti itu, adanya papan informasi pun tidak berarti apa - apa, karena tidak dituliskan nomor SPK sebagaimana yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Selain itu, volumenya juga gak ditulis, terus bagaimana kita bisa mengawasi dan menyatakan kesesuaian spesifikasinya jika volumenya saja kita tidak tahu," ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya juga mempertanyakan terkait peran serta pengawas, dimana seharusnya pengawas memberikan pemahaman yang baik kepada pihak pelaksana, untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik dan tidak terkesan ditutup - tutupi.

"Seharusnya itu tugas pengawas, selain untuk keterbukaan informasi publik juga kan keterangan volume itu bisa menjadi acuan untuk proses pengawasan, atau jangan - jangan pengawasnya juga melakukan pembiaran karena ada kesepakatan tertentu?," tambahnya heran.

Terkait hal tersebut, H. Nanang meminta agar pihak dari Dinas PUPR Karawang bisa turun langsung untuk melakukan pengecekan. Dan dirinya menegaskan, jika tidak ada pihak dinas yang menindaklanjuti, maka dirinya akan membawa temuan tersebut ke APH.

Sementara itu, saat ditanya terkait tidak ditulisnya nomor SPK dan volume dalam papan informasi, salah satu pekerja yang enggan menyebutkan namanya menjawab bahwa untuk mengetahui detailnya, dan mengarahkan Jendela Jurnalis untuk menghubungi mandor pelaksana berinisial IMN.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Jendela Jurnalis kemudian menghubungi Mandor untuk mengonfirmasikan hal tersebut melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp. Namun sayangnya, konfirmasi dari Jendela Jurnalis tak direspon dan seolah diabaikan olehnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui siapa pengawas yang ditugaskan oleh Dinas PUPR Karawang pada pekerjaan tersebut. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dana desa tahap ketiga tahun 2023 yang diperuntukkan bagi program ketahanan pangan di bidang peternakan di Desa Karyamakmur, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan. Sabtu (16/11/24).

Program ini awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan ternak domba. Namun, capaiannya justru diduga tidak efektif dan memunculkan tanda tanya besar.

Bendahara Desa Karyamakmur mengungkapkan kepada awak media ketika dikonfirmasi pada bulan lalu, bahwa ternak domba yang dikelola oleh kelompok masyarakat telah raib akibat dicuri.

Akan tetapi, hingga kini, tidak menunjukan adanya bukti dokumentasi atau berita acara kehilangan yang diberikan kepada pihak berwenang sebagai laporan resmi.

Menanggapi hal ini, Samadi Sebagai Divisi OKP Jaringan Laskar Nusa Bangsa (JLN), Kabupaten Karawang, melalui pernyataannya, mengungkapkan kecurigaan terhadap pengelolaan program oleh Pemerintah Desa Karyamakmur dalam pengelolaan program ketahanan pangan patut dicurigai.

"Dari keterangan bendahara desa saja sudah terlihat ketidakpatuhan terhadap aturan. Hal ini mengindikasikan adanya dugaan kuat penyelewengan. Kami berharap pihak terkait segera bertindak tegas jika pihak desa hanya mencari alasan demi kepentingan pribadi," ujarnya.

Lanjutnya mengatakan dengan adanya dugaan tersebut, pihaknya bersama masyarakat mendesak agar ada transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak desa serta penyelidikan mendalam oleh pihak yang berwenang.

"Pihak terkait diharapkan segera mengambil tindakan agar dana desa benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama," ucapnya.

Diketahui dana sebesar Rp. 60 juta yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan melalui peternakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.(Gun)*

Jendela Jurnalis Suka Makmue, Nagan Raya Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Aceh dalam upaya penanggulangan dan pencegahan stunting, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Sasana Praja DPMGP4 pada Jumat, 15 November 2024, dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya, Dr. Iskandar, AP, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Amran Yunus, S.P., M.T.

Dalam sambutannya, Amran Yunus menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menangani masalah stunting di Kabupaten Nagan Raya. Ia meminta seluruh pihak untuk mengidentifikasi indikator yang masih jauh dari target dan segera melakukan pengawalan pengumpulan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 agar target penurunan stunting tahun ini dapat tercapai.

"Inovasi terkait peningkatan konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri harus diawasi. Selain itu, para camat diminta untuk memetakan desa yang masih buang air besar sembarangan (BABS) dan mencari solusi agar Kabupaten Nagan Raya dapat mencapai 100 persen sanitasi layak," ujar Amran Yunus.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan data oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMGP4, Ali Munir, S.E., Ak., M.M., mengenai data keluarga berisiko stunting. Selanjutnya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Ns. Salviar Evi, M.H.Kes, menyampaikan data terkini mengenai prevalensi stunting di Kabupaten Nagan Raya.

Pemaparan berikutnya oleh Kepala Bappeda, Rahmatullah, S.STP., M.Si, juga menyampaikan data terbaru terkait sumber dana dan prioritas program percepatan penurunan stunting di kabupaten.

Setelah sesi pemaparan, rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan seluruh peserta. Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat terkait hasil pemaparan. Pada akhir rapat, disepakati beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mencapai target penurunan stunting.

Rapat ini dihadiri oleh para camat, perwakilan berbagai perangkat daerah, akademisi, kepala puskesmas, dan undangan lainnya.

Penulis : Muhibbul Jamil

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dugaan penyelewengan dana desa yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan di Desa Muarabaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, mencuat ke permukaan. Dana yang diperuntukkan bagi pengadaan hewan ini seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Namun, hasil dari pantauan awak media atas laporan Pemerintah Desa Muarabaru yang telah dilayangkan kepada Pemerintah melalui aplikasi OMSPAN menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan regulasi yang sudah ditentukan.

Pada tahun 2023, Pemdes Muarabaru telah merealisasikan dana sebesar Rp 255.500.320, sementara anggaran tahun 2024 disebut juga mencapai ratusan juta rupiah. Namun, masyarakat mengungkapkan kekecewaannya atas dugaan ketidaksesuaian implementasi program ketahanan pangan tersebut, hingga diduga adanya indikasi penyelewengan dana desa.

Seorang warga setempat yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan, "Program ketahanan pangan ini seharusnya dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Namun, pada kenyataannya tidak seperti yang dijanjikan, dan kami meragukan anggaran yang begitu besar benar-benar digunakan sebagaimana mestinya," ucapnya.

Pemerintah Desa Muarabaru sendiri hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait informasi ini. Sementara itu, seorang tokoh masyarakat setempat menambahkan,

"Kami berharap aparat berwenang dapat mengusut tuntas masalah ini agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan regulasi yang ada," ujarnya.

Program ketahanan pangan melalui pengadaan hewani sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menyediakan sumber daya pangan yang berkelanjutan. Jika dugaan penyelewengan terbukti, kasus ini akan menjadi sorotan terkait pengelolaan dana desa di wilayah tersebut. (Gun)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Proyek peningkatan jalan di kawasan Tanjungpakis - Muara Bungin, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, yang dikerjakan oleh PT. Mozzam Anugerah Utama dengan anggaran senilai Rp. 1.329.882.874 dari APBD Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), kini menuai kontroversi. Proyek tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis yang seharusnya.

Ketua KSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Pakisjaya, yang akrab disapa Otong, menyatakan keprihatinannya terhadap proyek ini. Otong menegaskan bahwa proyek yang dibiayai dari anggaran pemerintah hingga miliaran rupiah tersebut diduga tidak sesuai standar karena sebagian tidak dilakukan konstruksi Lapisan Pondasi Bawah (LPB) sebelum pengecoran. Hal ini, menurutnya, akan berdampak pada kekuatan dan ketahanan beton yang dihasilkan.13/11/2024.

“Proyek ini terkesan dikerjakan asal-asalan tanpa memperhatikan spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan. Pengecoran dilakukan tanpa adanya pondasi bawah, yang jelas akan melemahkan daya tahan jalan dalam jangka panjang,” ungkap Otong kepada awak media..

Lebih lanjut, Otong juga menyoroti peran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPUPR yang dianggap kurang melakukan pengawasan secara maksimal.

"Seharusnya PPTK dari DPUPR melakukan pengawasan lebih ketat agar proyek berjalan sesuai aturan yang ada, namun yang terlihat saat ini seperti menutup mata terhadap masalah ini," tambahnya.

Masyarakat berharap agar pemerintah daerah dan pihak terkait segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini demi menjamin kualitas proyek yang dibangun dengan dana publik. (Gun)*