15 Februari 2026

admin

IMG-20250514-WA0005

Meriahkan Puncak Acara Milangkala Desa Sumurgede ke-47, Kabid Budaya Disparbud Karawang ‘Ngadalang’ Hibur Warga

admin 13 Mei 2025 0

Waya Karmila, Kabid Budaya Disparbud Karawang saat menunjukan bakatnya yang ternyata bisa "ngadalang"

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang menggelar acara Milangkala Desa Sumurgede yang ke 47 Tahun dengan berbagai rangkaian kegiatan yang berlangsung selama 5 Hari, dimulai dari Tanggal 9 - 13 Mei 2025.

Dalam rangkaian acara tersebut, diawali dengan menggelar Istighosah pada 9 Mei, dilanjutkan dengan Turnamen Voli Putri yang digelar pada 10 dan 11 Mei. Selanjutnya, pada Senin 12 Mei 2025, Pemdes beserta Tokoh Masyarakat dan Warga Sumurgede menggelar Ziarah ke Makam Adipati Singaperbangsa (Bupati Pertama Karawang) dan menggelar lomba tumpeng sekaligus menggelar Baritan di Sumur Keramat (Icon Sumurgede).

Pada Selasa 13 Mei 2025, panitia menggelar rangkaian puncak acara dengan berbagai kegiatan diantaranya ada Karnaval (arak-arakan berkeliling desa), dan Pagelaran Wayang Golek Dalang Acep R Mukhtar A S yang diselenggarakan siang dan malam hari yang dipadukan dengan santunan anak yatim.

Namun, ada yang unik dalam acara Pagelaran Wayang Golek di siang hari, dimana Aslina Waya Karmila, S.Pd., MM., selaku Kabid Budaya di Disparbud Kabupaten Karawang yang juga sekaligus merupakan Ketua PEPADI (Persatuan Padalangan Indonesia) menjadi dalang penghibur menggantikan Dalang Utama.

Dalam kesempatannya, Waya mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi adanya kegiatan bertajuk budaya tersebut. Bahkan, dirinya juga hingga 2 kali datang ke lokasi, dimana di hari sebelumnya juga menyempatkan datang untuk menghadiri acara baritan di desa tersebut.

"Alhamdulilah, hari ini dan kemarin saya bisa berkesempatan mengikuti rangkaian kegiatan pada Milangkala Desa Sumurgede ini. Dan saya mendoakan agar melalui adanya milangkala tersebut, bisa menjadi ajang silaturahmi dan kekompakan masyarakat Desa Sumurgede," ungkapnya.

Kabid Budaya bersama Kepala Desa Sumurgede dan Pengurus Ranting Kebudayaan Kecamatan Cilamaya Kulon

Sementara itu, Asan Permana selaku Kepala Desa Sumurgede menuturkan bahwa kegiatan tersebut memang rutin diselenggarakan.

"Alhamdulilah, ahun ini kami bisa menyelenggarakan acara Milangkala Desa Sumurgede yang ke 47, sebelumnya pun kami rutin menyelenggarakannya dalam setiap tahun. Dan hari ini merupakan puncak acara dengan pagelaran wayang golek,"

Lebih lanjut, Asan Permana juga mengucapkan rasa terimakasihnya kepada semua pihak yang terlibat dalam acara milangkala tersebut.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada beliau yang berkenan hadir, dan semua pihak yang telah mendukung acara milangkala ini, khususnya kepada panitia penyelenggara dan masyarakat yang telah berkontribusi, baik tenaga maupun materi, hingga acara ini bisa berjalan dengan lancar," pungkasnya.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Asep Ahmad Arifin selaku Ketua Panitia Penyelenggara Acara Milangkala Desa Sumurgede. Dalam kesempatannya, Ia menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada para donatur sampah, yang sudah istiqomah selalu memberikan sampah produktifnya kepada anak-anak yatim.

"Juga saya ucapkan kepada para para dermawan yang suka ikut partisipatif dalam santunan anak anak yatim dan masyarakat yang sudah membantu atas terselenggaranya acara Milangkala Desa Sumurgede yang ke 47 Tahun. Dan permohonan maaf saya kepada mayarakat dan Bapak Kepala Desa atau Pemdes Sumurgede. Atas ketidakmaksimalan kami dalam menjalankan tugas sebagai panitia pelaksana Milangkala Desa Sumurgede," ungkap Pria yang akrab dengan sapaan Bang Dacek tersebut kepada Jendela Jurnalis.

Lebih lanjut, Dacek selaku Ketua Panitia yang juga merupakan Ketua Karang Taruna Desa Sumurgede tersebut berharap agar dengan digelarnya acara Milangkala Desa dalam setiap tahunnya bisa menumbuhkan hal-hal positif, baik dari sisi sosial maupun ekomo.

"Semoga masyarakat Sumurgede selalu guyub, perekonomian Sumurgede selau subur makmur loh jinawi, Amiin," tutupnya. (Nunu)*

IMG-20250513-WA0036

Ketua LSM Barak Indonesia MAC Cilamaya Wetan Ajak Ormas dan Wartawan Awasi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cilamaya Wetan

admin 13 Mei 2025 0

Domi, Ketua LSM Barak Indonesia MAC Cilamaya Wetan

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Ketua LSM Barak Indonesia MAC Cilamaya Wetan, Domi mengatakan, pada Tahun 2025 ini, dirinya siap mengawal pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD), khususnya di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.

Dengan bekerjasama membangun koalisi dengan Ormas, LSM dan Wartawan, mengingat di sejumlah wilayah Kecamatan Cilamaya wetan, masih banyak ditemukan desa-desa belum optimal dalam melaksanakan kegiatannya, baik pembangunan sarana dan prasarana fisik desa, penyaluran BLT DD, pengelolaan BUMDES, ketahanan pangan dan maupun pendataan aset desa lainnya.

“Di Kecamatan Cilamaya Wetan ini, ada 12 desa, tentunya dengan jangkauan yang cukup luas, sehingga perlu kerjasama dari semua pihak untuk mengawasi pengelolaan dana desa itu, agar lebih optimal, sebab pada tahun 2025 ini, diduga ditemukan salah satu desa yang mengelola anggaran DD, tidak sesuai peruntukannya," ungkap Domi ketua MAC Cilamaya Wetan.

Menurut Domi, berdasarkan hasil pantauan timnya, di sejumlah desa di Kecamatan Cilamaya Wetan, terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD), khususnya kegiatan pembangunan sarpras fisik desa, ketahanan pangan dan BUMDES, masih banyak ditemukan kegiatan yang tidak mengacu pada mekanisme dan peraturan yang berlaku, sehingga pada Tahun 2025 ini, perlu diawasi serius, agar pelaksanaannya bisa maksimal.

Ketua LSM Barak Indonesia MAC Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang juga mengajak kepada semua pihak, baik Ormas, LSM dan Wartawan selaku Insan Pers, agar bersama-sama lebih memaksimalkan fungsi pengawasan selaku lembaga sosial kontrol, khususnya di Wilayah Cilamaya wetan, sehingga pelaksanaan pembangunan khususnya yang dilaksanakan oleh desa-desa, terhindar dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Selama ini, bisa di lihat, bagaimana desa mengelola anggaran DD, ADD, DBH, Banprov, serta Dana Penyertaan Modal BUMDes, bagi hasil BUMDes, khususnya terkait pelaksanaan kegiatan sarpras fisik desa, apakah sudah sesuai mekanisme atau belum tentunya, hal ini yang perlu kita kaji bersama-sama, dan jika dipandang perlu, laporkan jika ditemukan penyimpangan dana desa, sebab peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait yang diungkapkan Domi selaku Ketua LSM Barak Indonesia MAC Cilamaya Wetan ini, mendapat respons positif dari sejumlah pengurus Ormas, LSM dan Wartawan di Kecamatan Cilamaya Wetan.

Hal senada diungkap Yanto Mulyana selaku pimpinan redaksi media online inlandernews.com. Menurutnya, Ormas, LSM, dan Pers, harus bersatu, dapat saling mengisi, sebab peran Ormas, LSM, dan Pers, selaku lembaga sosial kontrol, tentu keberadaannya dapat memberikan kontribusi nyata dalam melakukan pengawasan, terkait berbagai kebijakan dalam pembangunan, sehingga hasilnya maksimal.

“Saya sangat setuju apa yang disampaikan Ketua LSM Barak Indonesia MAC Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, karena bagaimanapun juga keberadaan kita ini selaku lembaga sosial kontrol, harus dapat saling mengisi, mari kita tunjukan bahwa kita akan bekerja secara profesional, dan hindari hal-hal yang akan merusakan citra dan nama baik Ormas, LSM, maupun Pers tentunya,” harapnya. (Pri)*

IMG-20250510-WA0077

Gelar Puncak Perayaan HUT ke – 4 Media Suryadinamika, Kasim Suriadinata Berkomitmen Kedepankan Profesionalisme dan Junjung Tinggi Kode Etik

admin 10 Mei 2025 0

Foto Jajaran Redaksi Media Suryadinamika bersama Jajaran Jurnalis dari Berbagai Media

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pada Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke - 4 Tahun Pemimpin Redaksi Media Suryadinamika Kasim Suriadinata menyampaikan harapannya agar kedepannya Para Wartawan yang tergabung di keluarga besar Media Suryadinamika bisa semakin kompak dan mengedepankan solidaritas serta bekerja secara Profesional menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.

"Media Suryadinamika merupakan Media Oline. Seiring berjalannya waktu, berkat kerja keras yang dibangun oleh seluruh keluarga besar khususnya, serta dukungan dari semua pihak, Alhamdulillah di Tahun 2025 ini Suryadinamika dapat kembali merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke - 4 tahun, yang diselenggarakan di kediaman wartawan Suryadinamika Wa Andes jalan leter D Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sabtu 10 Mei 2025," ungkap Kasim.

Lanjutnya, Alhamdulillah, Tahun ini keluarga besar Suryadinamika dapat kembali merayakan Ulang Tahun nya yang ke 4 tahun.

"Atas Nama Pemimpin Redaksi Suryadinamika mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga besar Suryadinamika , serta dukungan dari semua pihak yang selama ini telah bersama sama membesarkan dan menjaga nama baik Suryadinamika," ujar Kasim.

"Tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan rekan wartawan yang telah hadir dan mendukung serta Mensupport dalam Perayaan HUT Suryadinamika ini," tambah Kasim.

Pada kesempatan itu, Irwan Pemimpin Redaksi Media Lingkarkarawang dalam kehadiranya Mengucapkan selamat dan sukses HUT Media Suryadinamika yang Ke - 4 Tahun.

"Saya mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Suryadinamika yang ke - 4;tahun dengan bertambahnya usia, Semoga Media Suryadinamika semakin Jaya, Semakin Sukses, dan Semakin Profesional", katanya.

Irwan berpesan kepada seluruh keluarga besar Suryadinamika agar tetap semangat dan bekerja dengan Profesional dalam menjalankan tugas menyajikan informasi teraktual, independen dan sesuai fakta.

"Jalin hubungan kemitraan baik dengan Institusi TNI - POLRI juga kepada semua unsur, Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun Suryadinamika yang ke - 4 tahun," ucapnya.

TE Sulaeman selaku Dewan Redaksi Media Suryadinamika mengatakan, untuk meningkatkan eksistensi nya dalam menjalankan aktivitas sebagai profesi harus selalu berkoordinasi.

"Agar semua bisa berjalan sesuai dengan aturan Redaksi serta tujuan nya memajukan Media Suryadinamika, diharapkan harus bisa menjaga kesinambungan, kebersamaan dan kekompakan sesama Wartawan agar kedepannya Siryadinamika bisa menjadi media yang profesional", ujarnya.

Hadir dalam acara tersebut, pimpinan redaksi dan wartawan dari berbagai media.

Alhamdulillah acara berlangsung khidmat, lancar, meriah juga sukses dari awal sampai akhir. Acara ditutup dengan doa dan foto bersama sebagai kenang kenangan. (red)*

IMG-20250509-WA0042

Diduga CV. PRATIWI MANDIRI JAYA Kerjakan Proyek Peningkatan Jalan di Sumurgede dengan Asal-Asalan, Pengawasnya Kemana?

admin 9 Mei 2025 0

Kondisi pemadatan bagian dasar yang masih gembur saat diinjak kaki

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang tengah merealisasikan pembangunan atau peningkatan jalan Dusun 2, RT 003 RW 002, Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon. Jumat (9/5/25).

Pekerjaan peningkatan jalan tersebut dikerjakan oleh CV. PRATIWI MANDIRI JAYA dengan nomor kontrak 01/SP/PM-25.81.23/KPA-PRKP/2025 dengan nominal anggaran sebesar Rp. 189.695.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang didanai dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025.

Namun sayangnya, proyek bernilai ratusan juta tersebut diduga dikerjakan asal-asalan dan kurang pengawasan. Hal tersebut sebagaimana pantauan Jendela Jurnalis yang menemukan bahwa permukaan dasar yang akan dilakukan pengecoran masih bergelombang dan kurang maksimal dalam proses pengerasannya, terlebih saat di injak pun masih terasa gembur (kurang padat).

Menindaklanjuti hal tersebut, Jendela Jurnalis kemudian mengonfirmasikan hal tersebut kepada SP (inisial) selaku pengawas lapangan dari Dinas PRKP Kabupaten Karawang yang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan tersebut, dirinya menjawab bahwa tugas pengawasan sudah dilakukan dengan mendatangi lokasi pekerjaan di sekitar jam 10 pagi. Padahal, proses pengecorannya sendiri berjalan di sore hari.

Lebih lanjut, ketika dipertanyakan mengenai ketebalan atau ketinggian pengecoran dan kurang maksimalnya proses pengerasan, dirinya menimpali bahwa sudah melakukan pengarahan kepada pekerjanya.

"Tadi udah dioknam dah diarahkan kalau kurang nanti juga dikordil kang," timpalnya singkat seraya mengirimkan terusan foto dari orang lain saat proses pemadatan. Jumat (9/5/25).

Sementara itu, ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai foto yang dikirim diteruskan seolah dirinya tidak memiliki dokumentasi foto hasil jepretannya sendiri, dirinya tak menimpali lagi.

Hal tersebut pun akhirnya menuai komentar dari I (inisial) selaku warga Desa Sumurgede. I menyebut, pekerjaan yang dilakukan dengan pengawasan yang minim akan menjadi pemicu adanya kecurangan yang akan dilakukan oleh oknum pelaksana, mulai dari pengurangan ketebalan dan asal-asalan dalam proses pemadatannya.

"Kalo udah di cor kan gak kelihatan, kalaupun pemadatannya dikerjakan asal-asalan juga kayaknya aman, pengawasnya aja gak tau kemana, pas pengecoran malah ngilang," singgungnya.

Selain itu, dirinya juga meminta agar hal tersebut dapat menjadi bahan perhatian bagi pihak Dinas PRKP Karawang. Karena menurutnya, jika setiap pekerjaan selalu seperti itu, tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas dari hasil pekerjaannya yang tidak akan kuat bertahan lama.

"Dinasnya harus lebih tegas dong, kasihan nanti yang akan dirugikan itu masyarakat selaku penerima manfaat. Apalagi saya dengar pekerjaan ini adalah dari aspirasi Bupati, coba laporkan saja ke bupatinya, biar nanti kalo ada pelaksana dan oknum pegawai dinas yang lalai dalam melaksanakan tugasnya bisa dilakukan tindak lanjut oleh Bupati," pungkasnya. (NN)*

IMG-20250506-WA0814

Unit Teknis Rescue Karang Taruna Kabupaten Karawang Gelar Bakti Sosial di Cilamaya Kulon

admin 6 Mei 2025 0

Foto bersama usai kegiatan baksos

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR – Dalam rangka mengimplementasikan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan, Unit Teknis Rescue Karang Taruna Kabupaten Karawang bekerjasama dengan Karang Taruna Kecamatan Cilamaya Kulon menggelar kegiatan Bakti Sosial (Baksos) untuk membersihkan sampah-sampah di sekitar pesisir Desa Sukajaya dan di Area Wisata Mangrove Pantai Pasirputih. Selasa (6/5/25).

Dalam kegiatan tersebut, Tim Rescue juga menggandeng Karang Taruna Sri Bahari Desa Sukajaya dan Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukajaya berserta unsur kelembagaan desanya, diikuti juga oleh puluhan anak pramuka dari PKBM Assolahiyah. Selain itu, kegiatan tersebut diikuti juga oleh Ketua dan Pengurus Karang Taruna dari Kecamatan Cilamaya Wetan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan bakti sosial membersihkan sampah tersebut diawali dengan apel pembukaan yang digelar di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Muara Pasir Putih Desa Sukajaya, kemudian dilanjutkan dengan membersihkan sampah di sepanjang jalur pesisir muara hingga menuju ke Objek Wisata Mangrove.

Adapun kegiatan tersebut terselenggara atas kerjasama Unit Teknis Rescue Karang Taruna Kabupaten Karawang dengan Bupati, Wakil Bupati dan beberapa Dewan Penasehat Rescue serta perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang, salah satunya seperti PT. Pupuk Kujang yang turut serta dalam memenuhi logistik dan konsumsi.

Selain itu, kegiatan tersebut juga disupport oleh H. Erick Heryawan Kusumah, S.E., selaku Komisi 3 di DPRD Kabupaten Karawang, dimana dirinya juga menjadi Dewan Penasehat untuk Unit Teknis Rescue Kabupaten Karawang.

Dokumentasi kegiatan baksos

Dalam kesempatannya, Candra Caniago selaku motorik Unit Teknis Rescue Karang Taruna Kabupaten Karawang mengucapkan rasa terimakasihnya kepada seluruh partisipan yang telah berkontribusi dalam kegiatan bakti sosial tersebut, baik yang sudah mengorbankan materi maupun tenaganya.

“Kegiatan ini bukan hanya diselenggarakan untuk hari ini saja, kami berkomitmen agar kedepannya Rescue bisa selalu hadir ditengah masyarakat dengan membawa misi sosial, baik dari sisi kebencanaan maupun permasalahan sosial lainnya, terlebih dalam hal kepedulian terhadap kebersihan lingkungan," ungkapnya.

Selain itu, dirinya beserta jajaran Unit Teknis Rescue Karang Taruna Kabupaten Karawang juga mengucapkan rasa terimakasihnya kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan serta dalam setiap tugas sosial yang dijalankan, baik melalui support materi maupun tenaga.

Sementara itu, Ramdhan Mutahar selaku Ketua Karang Taruna Cilamaya Kulon juga menyambut baik adanya kegiatan tersebut. Terlebih, di beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon sat ini tengah menjalankan program yang sama, seperti beberapa kegiatan bakti sosial serupa yang telah diselenggarakan dalam skala lokal.

Lebih lanjut, Ramdhan berharap agar kegiatan tersebut dapat berjalan terus, sebagai upaya Karang Taruna dalam mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan.

"Pada intinya, Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya Karang Taruna untuk mengajak dan menumbuhkan kesadaran secara kolektif di masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kelestarian lingkungan," pungkasnya.

Untuk diketahui, program yang tengah dijalankan Unit Teknis Rescue Karang Taruna Kabupaten Karawang sendiri memang sejalan dengan apa yang selama ini diprogramkan oleh Karang Taruna Kecamatan Cilamaya Kulon, sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya seperti baksos di Pantai Tanjungbaru dan membersihkan TPS liar yang ada di wilayah Cilamaya Kulon. (Nunu)*

IMG-20250504-WA0037

Dukung Ketegasan Irham Ali Saifuddin Bela Nasib Buruh, Ali Nurdin: “Satgas PHK Itu Semu”

admin 4 Mei 2025 0

Ali Nurdin (Tengah)

Jendela Jurnalis JAKARTA - Ketua Umum Federasi Buminu Sarbumusi, Ali Nurdin, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Irham Ali Saifuddin, Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), yang secara kritis menolak wacana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) oleh pemerintah dalam peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025.

Menurut Ali, Satgas PHK bukan solusi utama atas gelombang pemutusan hubungan kerja yang melanda dunia usaha dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut wacana itu sebagai pendekatan kosmetik yang gagal menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan, seperti lesunya pertumbuhan industri, stagnasi investasi padat karya, dan lemahnya perlindungan terhadap buruh sektor informal dan digital.

“Apa yang disuarakan Irham adalah jeritan nyata dari akar rumput. Buruh tidak butuh Satgas seremonial. Buruh butuh perlindungan, kepastian, dan keberpihakan. Kami di Federasi Buminu Sarbumusi berdiri bersama beliau,” tegas Ali.

Ekonomi Lesu, Negara Tidak Hadir

Ali menyoroti bahwa selama ini pemutusan hubungan kerja seringkali dianggap sebagai dinamika bisnis biasa. Padahal, ribuan keluarga kehilangan mata pencaharian setiap bulannya, tanpa jaring pengaman sosial yang memadai. Ia menilai pemerintah terlalu abai dalam menanggapi dampak sosial dari PHK massal.

“Jutaan buruh bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan masa depan. Dan negara hadir hanya sebagai pengamat. Pernyataan Irham Ali Saifuddin adalah alarm yang seharusnya membuat semua pihak sadar,” kata Ali.

Perhatian terhadap Buruh Sektor Informal dan Digital

Lebih lanjut, Ali menyampaikan keprihatinan atas nasib buruh di sektor informal dan platform digital seperti ojek online, kurir logistik, dan pekerja ekonomi kreatif, yang masih dibiarkan bekerja tanpa perlindungan hukum dan jaminan sosial.

“Irham dengan tajam menyampaikan bahwa era baru butuh perlindungan baru. Kami sepakat bahwa pekerja digital adalah buruh juga. Negara tidak boleh terus menunda regulasi yang melindungi mereka,” ujarnya.

Buruh Harus Jadi Subjek Pembangunan

Ali menegaskan bahwa dalam prinsip perjuangan Sarbumusi, buruh bukan hanya objek dari kebijakan ekonomi, melainkan subjek utama pembangunan nasional. Ia menilai pendekatan teknokratis tanpa basis empati terhadap nasib buruh hanya akan melanggengkan ketimpangan.

“Kami sepakat, bahwa buruh bukan beban, tapi kekuatan bangsa. Kalau PHK dianggap biasa dan tak ada proteksi terhadap mereka, maka kita sedang membiarkan Indonesia lemah dari dalam,” tambah Ali.

Solidaritas Antarorganisasi Buruh

Sebagai pemimpin organisasi serumpun, Ali menegaskan bahwa Federasi Buminu Sarbumusi siap mendukung setiap langkah advokasi Sarbumusi dalam memperjuangkan hak-hak buruh, termasuk tekanan terhadap pemerintah agar membuka ruang dialog yang setara.

“Kami percaya bahwa suara Sarbumusi adalah suara moral gerakan buruh Islam Indonesia. Kami mendukung penuh upaya Irham Ali Saifuddin dalam memperjuangkan martabat buruh, bukan sekadar angka statistik,” pungkasnya. (NN)*

IMG-20250501-WA0047

”Hari Buruh Internasional” Ali Nurdin: “Negara Harus Akui Pekerja Migran sebagai Subjek Dalam Gerakan Buruh!”

admin 1 Mei 2025 0

Ali Nurdin Abdurahman

Jendela Jurnalis JAKARTA — Dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025, Ketua Umum Federasi Buminu Sarbumusi, Ali Nurdin, menyuarakan peringatan keras terhadap pemerintah tentang kondisi darurat pengangguran yang dihadapi Indonesia saat ini. Ia menegaskan bahwa pekerja migran harus menjadi bagian sentral dalam agenda perjuangan buruh nasional, bukan hanya dipinggirkan sebagai isu sektoral.

"Setiap 1 Mei, kita selalu menyuarakan hak-hak buruh, tapi sering kali yang dimaksud hanya buruh pabrik. Padahal jutaan pekerja migran Indonesia adalah buruh juga. Mereka juga berkeringat, menanggung risiko, dan menyumbang devisa negara. Kenapa mereka tidak pernah mendapat tempat yang pantas dalam narasi besar gerakan buruh?" kata Ali Nurdin saat memberikan pernyataan resmi dalam acara refleksi Hari Buruh di Jakarta, Kamis (1/5).

Pengangguran dan Bonus Demografi: Ledakan Tanpa Proteksi

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) awal 2025, angka pengangguran terbuka masih berada di kisaran 5,6%, dengan konsentrasi terbesar pada usia 20–35 tahun—masa produktif yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Sementara itu, Indonesia tengah memasuki puncak bonus demografi, yang berarti mayoritas penduduk berada pada usia kerja. Namun tanpa strategi nasional yang kuat, bonus ini bisa menjadi beban.

"Ketika investasi asing tak kunjung masuk dan penciptaan lapangan kerja domestik stagnan, maka penempatan pekerja ke luar negeri bukan sekadar solusi sementara, tetapi harus menjadi prioritas strategis nasional," tegas Ali.

Legalitas dan Posisi Konstitusional Pekerja Migran

Ali Nurdin merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyebut secara tegas bahwa negara berkewajiban untuk:

“Memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada Pekerja Migran Indonesia dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja.” (Pasal 4)

UU ini menegaskan bahwa pekerja migran bukan subjek pinggiran, melainkan warga negara yang harus mendapat jaminan konstitusional. Dalam Pasal 5 juga disebutkan bahwa pemerintah wajib “meningkatkan kompetensi, pelindungan, dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia.”

Namun dalam praktiknya, menurut Ali Nurdin, tata kelola migrasi tenaga kerja masih terfragmentasi dan terlalu banyak aktor terlibat, yang justru menciptakan konflik kepentingan dan melemahkan perlindungan.

“Negara harus serius menata ulang sistem ini. Kita butuh lembaga tunggal, bukan lembaga administratif. BP2MI harus naik kelas menjadi KP2MI—Kementerian Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia—dengan mandat lex spesialis dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

Pekerja Migran: Dari Pengirim Devisa Hingga Pemimpin Daerah

Ali juga menekankan pentingnya mengubah cara pandang masyarakat terhadap pekerja migran. Dalam catatannya, banyak purna pekerja migran yang kini menjadi anggota DPRD, kepala desa, hingga kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa bekerja di luar negeri bukanlah bentuk keterbelakangan, tetapi pilihan strategis untuk mobilitas sosial.

“Selama ini mereka distigma sebagai TKI yang tak berpendidikan. Padahal banyak yang justru punya jejaring internasional, kompetensi bahasa, dan pengalaman manajerial. Kita harus setarakan status bekerja di luar negeri dengan bekerja di dalam negeri. Sama-sama terhormat, sama-sama berhak atas jaminan,” tegasnya.

Isu Strategis Hari Buruh Internasional: Jangan Lupakan Buruh Migran

Ali Nurdin mengingatkan bahwa Hari Buruh Internasional tidak boleh hanya dimonopoli oleh isu-isu industrial semata. Sebagai bagian dari global labor force, para pekerja migran menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari eksploitasi, perbudakan modern, hingga kekosongan perlindungan hukum di negara penempatan.

“Dalam forum internasional seperti ILO, pekerja migran selalu menjadi isu sentral. Tapi di dalam negeri, mereka masih dianggap pelengkap. Sudah saatnya kita ubah itu,” tegasnya.

Menurutnya, pekerja migran adalah wajah nyata dari buruh global. Mereka terjebak dalam sistem kerja lintas negara yang sarat eksploitasi dan diskriminasi. Namun jika dikelola secara profesional dan berbasis HAM, migrasi tenaga kerja bisa menjadi kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia, seperti yang dilakukan Filipina.

Saatnya Pekerja Migran Jadi Agenda Nasional

Mengakhiri pernyataannya, Ali Nurdin mengajak seluruh serikat buruh dan elemen gerakan pekerja untuk menjadikan isu pekerja migran sebagai bagian dari perjuangan kolektif nasional. Ia juga menyerukan kepada pemerintah untuk segera menginisiasi pembentukan KP2MI sebagai bentuk keseriusan dalam menjawab tantangan pengangguran dan perlindungan tenaga kerja lintas batas.

“Pekerja migran adalah buruh juga. Mereka bukan cadangan, bukan korban, bukan beban. Mereka adalah subjek perjuangan yang nyata. Kalau kita bicara Hari Buruh, kita wajib juga bicara mereka,” pungkasnya. (NN)*

IMG-20250425-WA0005

Terkait Dugaan Pungli, Kuasa Hukum Ketua Tim Satgas PTSL Desa Darawolong Angkat Bicara

admin 25 April 2025 0

Fajar Ramadhan, S.H

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Kuasa Hukum Fajar Ramadhan, S.H., membantah Ketua Satgas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang terlibat dalam pungutan liar (pungli) program PTSL sebagaimana yang ramai jadi sorotan belakangan ini. Kamis (24/4/5).

Kepada Jendela Jurnalis, Fajar menyebut bahwa Oding selaku Ketua Tim Satgas PTSL Desa Darawolong menjadi korban oleh beberapa oknum anggotanya sendiri. Karena menurutnya, Oding sama sekali tak mengetahui soal pungli yang dilakukan beberapa oknum anggota Tim Satgas PTSL kepada pembuat atau pemohon sertifikat tanah melalui program PTSL itu.

“Mengenai berapa jumlah warga yang di pungli pun mereka tidak melaporkan kepada Ketua Tim Satgas PTSL,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi SAI Karawang. (24/4/25).

Berkaitan dengan hal tersebut, Fajar secara tegas menuntut agar para oknum anggota Tim Satgas PTSL untuk bertanggungjawab atas perbuatan mereka yang menurutnya berujung kegaduhan.

Selain itu, Fajar menyebut bahwa pihak kepolisian sudah mengantongi jumlah data pemohon pembuatan sertifikat tanah kolektif tersebut.

“Nantinya akan dilakukan penyelidikan kepada warga pemohon sertifikat tanah program PTSL yang diduga di pungli itu. Dan olemik ini harus diselesaikan, agar tidak menjadi polemik berkepanjangan,” tegasnya.

Fajar menjabarkan, bahwa jumlah pemohon sertitifikat tanah melalui program PTSL 2024 yang diketahui sertifikatnya belum selesai hanya berjumlah puluhan orang saja.

Sementara itu, dirinya pun memaklumi bahwa terkait mencuatnya kasus dugaan pungli program PTSL di Desa Darawolong tersebut lantaran adanya krisis kepemimpinan. Terlebih dalam kurun waktu hampir setahun belakangan ini Kepala Desa Darawolong tengah menderita sakit. (NN).

IMG-20250425-WA0006

Ketum F-Buminu Sarbumusi: “Jeratan Scam Judi Online dan TPPO Adalah Wajah Kelam Digitalisasi Neraka”

admin 25 April 2025 0

Ali Nurdin saat mengikuti Dialog Nasional di Gedung PBNU

Jendela Jurnalis Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Buruh Migran Nusantara Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (F-Buminu Sarbumusi), Ali Nurdin Abdurrahman, menyebut maraknya jeratan scammer judi online (judol) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas negara sebagai ancaman besar terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). Hal itu diungkapkannya dalam Dialog Nasional bertajuk Transformasi Digital: Jeratan Scammer Judi Online Lintas Negara dan Upaya Penyelamatan PMI/WNI Bermasalah sebagai Korban TPPO Dari Luar Negeri, yang digelar di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (24/4).

Menurut Ali Nurdin, kejahatan digital yang melibatkan banyak negara ini bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menghancurkan martabat anak bangsa. Ia menyebut fenomena ini sebagai “digitalisasi neraka”, di mana pekerja migran Indonesia dijebak dengan janji palsu pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, namun justru berakhir sebagai korban eksploitasi.

"Hari ini kita telah menyaksikan wajah kelam dari apa yang kami sebut sebagai digitalisasi neraka. Bukan hanya data yang dicuri tapi juga dignity atau harga diri anak bangsa yang telah dihancurkan," ujar Ali dalam pernyataan tegasnya di hadapan peserta dialog.

Ali juga menyoroti akar persoalan yang menyebabkan para PMI terjerat dalam lingkaran kejahatan ini, yakni buruknya iklim kerja di dalam negeri. Dari proses perekrutan yang tidak transparan hingga pengupahan yang tidak layak, semua menjadi pemicu masyarakat, terutama generasi muda, mudah tergiur untuk bekerja di luar negeri tanpa mengetahui risiko yang mengintai.

"Dialog ini lahir dari rasa cemas dan tanggung jawab seluruh pihak, karena jeratan kejahatan digital lintas negara telah menjebak pemuda Indonesia. Mereka telah menjadi korban scam serta judi online di Myanmar, Kamboja, maupun di Thailand," lanjutnya.

Ali mengungkapkan bahwa para korban tidak hanya mengalami eksploitasi, tetapi juga disekap, disiksa, bahkan ada yang organ tubuhnya dijual. Ia menegaskan bahwa kejahatan ini bersifat sistemik dan membutuhkan perlawanan kolektif lintas sektor.

"Kami Federasi Buruh Migran Nusantara Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama meyakini kejahatan sistemik ini harus dilawan secara berjamaah, secara sistematis. Maka dalam forum ini kami mengajak berbagai elemen untuk tidak tinggal diam," tegasnya.

Dialog Nasional ini menjadi forum penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi kejahatan digital lintas negara, khususnya yang mengancam keselamatan dan martabat pekerja migran Indonesia di luar negeri. (NN)*

IMG-20250419-WA0062

Mahasiswa Menggugat : Dinas Lingkungan Hidup Karawang Dinilai Gagal Jalankan Misi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

admin 19 April 2025 0

BEM Unsika

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) menyoroti tajam kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang yang dinilai gagal dalam menangani persoalan lingkungan hidup. Sorotan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Sosial dan Politik BEM Unsika, Adkqia Bintang Iqbal, dalam pernyataan sikapnya terhadap sejumlah permasalahan lingkungan yang kian memprihatinkan.

“Lingkungan hidup memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Persoalan lingkungan di Karawang sangat kompleks, mulai dari limbah industri, kesehatan, hingga rumah tangga. Sebagai daerah penggerak industri nasional, Karawang membutuhkan langkah preventif yang konkret demi menjaga keseimbangan lingkungan hidup,” ujar Adkqia.

Menurutnya, meski Bupati Karawang telah menunjukkan komitmen terhadap isu lingkungan melalui misi keempatnya, yakni “Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan,” namun kinerja Dinas Lingkungan Hidup Karawang justru dinilai jauh dari harapan masyarakat.

BEM Unsika menyoroti kasus limbah medis yang melibatkan dua rumah sakit di Karawang, yakni RS Hermina dan RS Bayukarta, yang dinilai lalai dalam mengelola limbah domestik dan limbah medis. Selain itu, dugaan permainan dalam pengelolaan limbah oleh PT. SBB turut memperburuk situasi.

“Sampai saat ini belum ada sanksi tegas dari Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jika dalam waktu 2x24 jam tidak ada tindakan konkret, kami akan melakukan gerakan masif sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan,” tegasnya.

Adkqia juga menekankan bahwa gerakan ini merupakan bentuk teguran keras masyarakat terhadap kinerja DLH Karawang, yang dinilai justru menambah beban permasalahan lingkungan.

“Masyarakat juga harus sadar akan peran pentingnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika persoalan lingkungan tidak diselesaikan dengan tegas, hal ini akan berdampak langsung pada penurunan taraf kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ARS)*