admin

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Sikapi perihal kabar dugaan penyimpangan pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) periode Tahun 2026 di lembaga PKBM Al-Muhajirin, Kabupaten Karawang, Sutarman, M.Pd., selaku Plt. Kabid PNFI (Pendidikan Non Formal dan Informal) Disdikpora Karawang akhirnya angkat bicara. Selasa (4/11/25).

‎Menurutnya, terkait adanya kabar dugaan tersebut, pihaknya bersama penilik pendamping dan tim verifikasi akan melakukan kroscek atau sidak ke PKBM.

‎"Nanti akan kita kroscek bersama tim penilik pendamping dan tim verifikasi, kita akan turun langsung untuk mengkroscek terkait BOSP, jumlah siswa penerima PIP dan lainnya," ucapnya saat ditemui Jendela Jurnalis diruangannya.

‎Lebih lanjut, Plt. Kabid juga menyayangkan keterkaitan suami dari Kepala PKBM Al-Muhajirin yang selalu bertindak diluar kapasitasnya, dimana seharusnya kepala yayasan menyerahkan sepenuhnya kepengurusan administrasi kepada kepala PKBM.

‎"Ya statusnya Kepala PKBM nya siapa? Sementara kalau ditanya perihal kaitan administrasi Kepala seolah tidak memahami dan selalu melimpahkan kepada suaminya yang merupakan ketua yayasan. Apalagi suaminya itu kan statusnya sudah P3K," pungkasnya. (Pri)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Di Area atau Lingkungan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang kini terpantau tengah diselenggarakan kegiatan rehabilitasi pembangunan pada komplek gedung dewan pendidikan. Selasa (4/11/25).

‎Namun sayangnya, adanya aktifitas tersebut seolah menunjukan ketidakprofesionalan pelaksana dalam mengerjakan proyek. Pasalnya, ketika terlihat masih ada aktifitas pengerjaan, Jendela Jurnalis sama sekali tidak menemukan adanya papan informasi kegiatan atau papan proyek terkait jenis kegiatan dan berapa anggarannya.

‎Berdasarkan keterangan dari lingkungan sekitar, pekerjaan tersebut sudah lama dilaksanakan dan kini proses pengerjaannya diperkirakan sedang dalam proses finishing.

‎"Kerjaannya sudah lama sih, kayaknya sekarang tinggal finishing, tapi saya juga gak tau itu kegiatan pembangunan atau rehab apa, emang gak ada papan proyeknya," ucap seseorang yang enggan menyebutkan namanya kepada Jendela Jurnalis.

‎Sementara itu, para pekerja yang berada dilokasi pun seolah bungkam saat ditanyai kaitan pekerjaan dan papan informasi kegiatannya.

‎"Gak tau kang," timpalnya singkat seraya terus melanjutkan pekerjaannya.

‎Hal tersebut akhirnya menuai sorotan dari H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum LBH Maskar Indonesia. Dirinya menilai, adanya proyek di lingkungan kantor dinas tanpa papan informasi kegiatan itu dirasa sangat memalukan.

‎"Memalukan sekali! sekelas proyek yang dikerjakan di lingkungan dinas saja pelaksana tidak menerapkan asas transparansi publik. Kalau pekerjaan dilingkungan dinas saja dilaksanakan dengan tidak transparan, bagaimana dengan kegiatan pembangunan yang berada diluar atau disekolah?," singgungnya.

‎Lebih lanjut, dirinya menyebut bahwa seharusnya proyek yang dikerjakan dilingkungan dinas itu bisa menjadi cerminan, dimana asas transparansi publiknya harus benar-benar diterapkan.

‎"Itu kan dikerjakan di lingkungan dinas, yang seharusnya bisa menjadi cerminan malah seolah abai akan asas transparansinya," pungkasnya. (Pri)*

Jendela Jurnalis JABAR - Sebanyak 641 kepala sekolah di wilayah Jawa Barat (Jabar) resmi dilantik. Sebagian besar di antaranya kini ditempatkan di kampung halamannya masing-masing.
‎
‎Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat Purwanto menjelaskan kebijakan ini merupakan bagian dari rotasi dan promosi jabatan kepala sekolah yang diarahkan agar para pendidik bisa bertugas lebih dekat dengan wilayah domisili mereka.
‎
‎"Total ada 641 kepala sekolah yang baru dilantik, gabungan antara rotasi dan promosi. Yang promosi ada 215 orang," ujar Purwanto mengutip detikcom, Rabu (29/10).
‎
‎Menurutnya, salah satu kriteria utama dalam rotasi kali ini adalah mendekatkan kepala sekolah ke tempat tinggal mereka. Meski begitu, Purwanto mengakui, masih ada sebagian kecil kepala sekolah yang belum bisa ditempatkan di wilayah asal karena keterbatasan formasi.
‎
‎"Sebarannya memang diarahkan agar mereka bisa mengajar di kabupatennya masing-masing. Jadi yang sebelumnya bertugas di luar kabupaten, sekarang dikembalikan ke daerah asalnya," jelasnya.
‎
‎"Ada beberapa daerah yang sudah penuh, misalnya di Kabupaten Sukabumi. Karena formasinya sudah penuh, maka yang bersangkutan ditempatkan dulu di kabupaten tetangga," sambungnya.
‎
‎Purwanto menegaskan, kebijakan ini merupakan langkah nyata dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memperkuat ikatan emosional antara kepala sekolah dan lingkungan tempat mereka bertugas.
‎
‎"Prinsipnya, Pak Gubernur ingin mendekatkan para kepala sekolah dengan wilayahnya masing-masing. Saat ini mayoritas sudah bisa ditempatkan di kabupaten asal, walaupun belum 100 persen," ucapnya
‎
‎Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, rotasi kali ini membawa semangat baru dalam tata kelola pendidikan di Jawa Barat.
‎
‎Menurutnya, kepala sekolah sebaiknya mengabdi di wilayah tempat tinggalnya agar lebih memahami karakter masyarakat dan kebutuhan pendidikan setempat.
‎
‎"Ada perubahan format di kepala sekolah. Yaitu walaupun belum semua ya saya lihat, yaitu kepala sekolah harus jadi kepala sekolah di wilayahnya," kata Dedi.
‎
‎Dedi menilai, pola lama di mana kepala sekolah harus bertugas jauh dari tempat tinggalnya justru kurang efisien dan sering kali mengganggu kinerja.
‎
‎"Kalau dia tinggalnya di kecamatan ini atau di kabupaten ini, harus di situ. Tidak boleh ada kecamatan dari kepala sekolah di kabupaten ini ngajar di kabupaten lain, janganlah," tandasnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR – Larangan Bupati Karawang, H. Aep Saepulloh, terkait praktik jual beli seragam sekolah di lingkungan satuan pendidikan negeri tampaknya kembali dilanggar. Kali ini, dugaan penjualan seragam kembali mencuat di SMPN 1 Banyusari, Kabupaten Karawang.
‎
‎Informasi dugaan pelanggaran tersebut bermula dari keterangan sejumlah siswa kelas VII yang mengaku membeli baju batik seharga Rp125 ribu dan kaos olahraga Rp140 ribu di koperasi sekolah. Praktik ini disebut-sebut sudah berjalan sejak awal tahun ajaran baru.
‎
‎Ketika dikonfirmasi di ruang Tata Usaha pada Kamis (23/10/2025), Kepala SMPN 1 Banyusari Hj.Sopiah yang didampingi Humas sekolah, Nunung Sukarsih, serta Ketua Koperasi sekolah, Ani, tidak menampik adanya penjualan seragam olahraga di lingkungan sekolah.
‎
‎“Memang ada penjualan kaos olahraga, tapi itu atas keinginan dan dorongan dari para orang tua siswa kelas VII. Sekalipun sudah ada larangan dari Pak Bupati maupun Gubernur Jawa Barat, kami pihak sekolah juga serba salah. Karena seragam olahraga ini memang kebutuhan siswa. Kami tidak memaksa untuk membeli, hanya menyiapkan bagi yang membutuhkan,” ujar Kepala Sekolah.
‎
‎Kepala sekolah menambahkan, keberadaan kaos olahraga tersebut dianggap penting karena menjadi identitas sekolah.
‎
‎“Kalau tidak seragam, kami sulit mengenali apakah siswa itu benar dari sekolah kami atau bukan,” tambahnya.
‎
‎Sementara itu, Ketua Koperasi Sekolah Ani menjelaskan bahwa harga kaos olahraga di koperasi berkisar Rp120 ribu hingga Rp140 ribu, tergantung ukuran.
‎
‎Meski pihak sekolah beralasan penjualan dilakukan atas dasar permintaan orang tua, hal ini tetap menimbulkan sorotan publik. Dengan dalih “permintaan orang tua”, praktik jual seragam sekolah tidak dapat dibenarkan karena berpotensi melanggar aturan, serta mencederai prinsip pendidikan gratis dan non-komersial yang telah diatur oleh pemerintah daerah.
‎
‎Menyikapi hal ini, sejumlah kalangan berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang segera menindaklanjuti dugaan praktik tersebut guna memastikan SMPN 1 Banyusari mematuhi aturan yang berlaku dan tidak mengulangi kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Bupati. (Pri)*