Bulan: September 2023

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Pemerintah Kabupaten Karawang terus menggelontorkan program pemerataan pembangunan dari berbagai leading sektor, salah satunya melalui pembangunan penurapan jalan KW 9.

Program yang didanai dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran Rp. 189.564.277,- dengan volume panjang = 164 M' x 2 dan Tinggi = 1.00 M' yang dikerjakan oleh CV. Aqila Putri Berlian.

Namun sangat di sayangkan, dalam proses pekerjaannya diduga tidak sesuai spesifikasi dan dikerjakan asal jadi. Kamis (21/9/2023).

Menyikapi adanya kejadian tersebut, membuat geram Suhanta selaku Ketua LSM LIDIK Kabupaten karawang.

Menurutnya, seharusnya pihak dinas PUPR bidang jalan benar-benar selektif ketika memberikan sebuah pekerjaan jasal asal saja, karena dikhawatirkan cenderung lebih mementingkan kantong pribadinya sendiri ketimbang kualitas bangunan.

Apalagi, berdasar hasil investigasi LSM Lidik Karawang dilokasi pekerjaan pemurapan di Kelurahan Tunggak Jati, diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan RAB.

Terlihat setelah tim investigasi mengukur ketinggian, hanya ada sekitar 70 CM dan ada juga yang 80 CM.

Selain itu, kualitas campuran semen juga diduga tidak sesuai takarannya, sehingga hasilnya sudah jelas akan mempengaruhi mutu dan kualitas dibawah standar spesifikasi.

"Yang jadi pertanyaan kami sebagai sosial kontrol, meyakini Pengawas Dinas PUPR Bidang Jalan tidak bekerja dan turun kelapangan untuk mengontrol dan hanya terima gaji buta saja," tandasnya.

Suhanta menambahkan, kalaupun memang tidak ada tindakan apapun dari pihak dinas terkait, setelah pekerjaan selesai nanti dirinya akan melayangkan laporan ke pihak BPKP.

"Kami akan tunggu pekerjaan itu selesai, dan pastinya pihak dinas akan membayar pekerjaan sesuai dengan SPK. Nah, baru kami dari pihak LSM LIDIK Karawang akan melayangkan surat aduan ke pihak BPKP. Pasalnya, bukti-bukti sudah kami kantongi," tegasnya.

Untuk pekerjaan penurapan jalan KW 9 tersebut, Suhanta menilai sangat mengecewakan, bahkan terkesan dibiarkan tanpa ada pengawasan dari pihak dinas terkait.

"Dan untuk pihak CV. Aqila Putri Berlian, pasti akan saya laporkan," tutupnya.

Di tempat terpisah, Joko selaku Kasie Bidang Jalan Dinas PUPR Karawang saat dikonfirmasi perihal pekerjaan penurapan jalan KW 9 yang tidak sesuai dengan spesifikasi tidak merespon sama sekali alias bungkam. (D'Sukarya)*

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Aparatur Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, menyerahkan bantuan masa panik kepada warganya korban angin puting beliung. Kamis (21/9/2023).

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Keuchik Desa Kuta Padang kepada Linda Sari yang merupakan pemilik rumah korban angin puting beliung yang terjadi pada Rabu malam (20/9/2023) lalu.

Keuchik Desa Kuta Padang, Syafrizal mengatakan pemberian bantuan tersebut agar dapat meringankan beban warganya yang tertimpa musibah.

"Bantuan yang kita berikan bukan dalam bentuk barang tetapi dalam bentuk uang tunai, nilainya sebesar 4 juta rupiah," ucap Keuchik Syafrizal.

Menurutnya, dengan begitu warganya yang tertimpa musibah angin puting beliung dapat mengunakan bantuan itu untuk hal-hal yang penting terlebih dahulu.

"Jika kita berikan barang takutnya tidak tepat sasaran dengan apa yang diperlukan, jadi kami menganggap lebih bijak memberikan bantuan uang tunai," terang keuchik yang akrab disapa Ngoh Jal.

Selain itu, ia berharap dengan bantuan tersebut atap yang diterbangkan angin puting beliung bisa segera di perbaiki, jadi warganya malam ini bisa langsung dapat menempati rumahnya kembali dan tidak perlu mengungsi lagi.(Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR –
Program Normalisasi sungai di wilayah Kecamatan Rawamerta, Desa Sukamerta, Dusun Neglasari, RT 13/07, Kabupaten Karawang di apresiasi oleh Warga masyarakat setempat.

Akan tetapi, pada pelaksanaannya diduga dikerjakan dan dilaksanakan kurang maksimal.

Hasil dari pantauan Jendela Jurnalis dilapangan, tidak tampak adanya papan informasi pekerjaan di sekitar lokasi pekerjaan. Selain itu, juga tidak adanya keterangan keterbukaan informasi publik pada warga masyarakat, serta dalam pelaksanaannya pun diduga pengerukan tersebut tidak rapih. Kamis (21/9/2023).

Terlihat dari pengangkatan tanah lumpur yang tak teratur penempatannya, sehingga hasil dari kubikasi tanah yang dangkal tidak terlihat jelas.

Selain itu, terkait keberadaan sungai apur tersebut dekat dengan area pemukiman warga masyarakat, sehingga dalam pengangkutan tanah nya pun terlewati, sebagian di keruk dan sebagian sebagian tidak, sehingga terlihat tak beraturan.

Padahal, dalam pelaksanaan pekerjaan normalisasi sungai merupakan pengerukan lumpur dangkal, dengan tujuan agar nantinya air dapat mengalir dengan baik, demi keperluan dan kebutuhan air bagi warga masyarakat banyak, khususnya bagi para petani padi.

Hal tersebut diungkapkan E (inisial) selaku warga sekitar, menurutnya dalam setiap pelaksanaan proyek pemerintah, baiknya menerapkan keterbukaan informasi dengan memasang papan informasi pekerjaan, dengan tujuan agar masyarakat pun dapat bersama-sama mengawasi jalannya pekerjaan.

“Itu kalo kerjaannya begitu kelihatan berantakan pak, terus gak ada papan informasinya lagi, gimana kita bisa tahu besaran anggaran dan berapa volume panjang yang dikerjakan kalo begitu mah,” ungkapnya.

Selain pekerjaan yang tidak maksimal, dugaan kurangnya pengawasan dari pihak terkait yakni Dinas PUPR Karawang dan UPTD PUPR Kecamatan, seharusnya tingkat pengawasannya lebih dioptimalkan, demi mendapatkan hasil kerja yang lebih baik.

Dengan mengedepankan praduga tak bersalah tentang adanya dugaan pekerjaan program normalisasi sungai Neglasari yang sudah jelas didanai dari uang rakyat dan dikerjakan dengan maksimal, melalui terbitnya pemberitaan ini setidaknya bisa dijadikan alat koreksi bagi pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Inspektorat dan BPK segera memberikan reaksinya.

Hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis belum berhasil mendapatkan keterangan terkait siapa pelaksana dan pengawas dalam pekerjaan normalisasi tersebut. (Team)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Menindak lanjuti perihal pemberitaan pembangunan drainase di Dusun Pagutan, Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta yang diduga dan terkesan dibiarkan tanpa pengawasan dinas terkait, membuat geram Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Pengacara Indonesia Karawang (LBH HAPI).

Lantaran proyek yang dikerjakan oleh CV. Raja Astina dengan nominal anggaran Rp 189.253.000 yang bersumber dari APBD Karawang Tahun Anggaran 2023, dengan Volume panjang 167.00.M Tinggi 1,50 M’, melalui No kontrak 0,27/…/06.2.01.07.97/KPA -SDA/PUPR/2023 diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan garong ukuran volume ketinggian, diduga hal tersebut demi bisa meraup keuntungan lebih besar.

Menyikapi adanya pembiaran yang dilakukan pihak dinas terkait, dalam hal ini Bidang Sumber Daya Air (SDS)
membuat geram Aep Apriyatna selaku anggota LBH HAPI Karawang. Dirinya merasa prihatin sekaligus merasa kecewa. Pasalnya, sudah berulang kali temuan pekerjaan yang dimotori bidang SDA tidak sesuai spesifikasi, tapi selalu dibiarkan begitu saja tanpa tindakan dan teguran bahkan sangsi apapun.

"Mereka dengan bebas melenggang dengan aman tanpa merasa takut apapun'l," ucapnya.

Perihal pekerjaan drainase Dusun Pagutan, CV. Raja Astina sudah jelas jelas diakui oleh salah satu pekerja lapangannya bahwa menurutnya terkait adanya pengurangan volume tersebut, dikatakannya sudah biasa dan di anggap sudah wajar untuk pekerjaan Dinas PUPR.

"Tapi sangat di sayangkan, pihak bidang pengawas SDA seolah-olah tutup mata dan telinga. Ada apa dengan bidang SDA? sudah jelas-jelas mereka garong ukuran volume ketinggian demi bisa meraih keuntungan lebih besar, tapi aneh bin ajaibnya tetap saja di biarkan tanpa adanya sangsi apapun. Jangan-jangan bidang SDA terima bolu juga, jadi tidak berani melakukan tindakan apapun," ungkapnya heran.

Lebih lanjut Aep apriyatna mengatakan bahwa sebagai perwakilan dari aktifis dan sekaligus dari pihak LBH HAPI Karawang, dirinya merasa kecewa terhadap Dinas PUPR bidang SDA, padahal sangat jelas dan terang benderang diakui oleh salah satu pihak pekerja CV Raja Astina bahwa untuk volume ketinggian tidak maksimal tapi tetap saja diam tanpa aksi apapun.

"Kalau memang mau didiamkan saja, saya pastikan kami akan bergerak, semua bukti-bukti sudah kami kantongi, dan saya pastikan akan saya laporkan ke pihak BPKP dan inspektorat, agar ada pembinaan sekaligus shock terapy bagi pihak-pihak pemborong bermental korup. Dan sekaligus meminta juga agar CV. Raja Astina dimasukan ke daftar hitam," Pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, dengan asas praduga tak bersalah, Jendela Jurnalis belum berhasil menghimpun keterangan dan mengonfirmasikan permasalahan tersebut kepada pihak CV. Raja Astina selaku pelaksana. (D'Sukarya)*

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Personel Polsek Meureubo Polres Aceh Barat bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Aceh Barat terus menyisir titik-titik yang rawan pohon tumbang di permukiman Penduduk Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab Aceh Barat, Rabu (20/09/2023), Pukul 10.00 WIB.

Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H, melalui Kapolsek Meureubo Iptu Karianta S.H, mengatakan, pemangkasan pohon itu dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi pohon tumbang yang bisa mengenai perumahan Penduduk.

Pemotongan ini dilakukan karena pohon sudah terlalu tua dan rawan tumbang pada saat musim hujan yang disertai dengan angin kencang.

"Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jangan mengenai perumah penduduk pada saat tumbangnya pohon tersebut," pungkas Karianta.

Lanjut Karianta, Disperkim memiliki tim khusus yang bertugas memeriksa pohon-pohon yang memiliki potensi roboh. Akan tetapi, tidak semua laporan langsung dilakukan pemangkasan.

"Jika pohon dirasa masih kokoh dan tidak terindikasi ada bagian yang membahayakan maka tidak akan dilakukan pemangkasan," ujarnya.

Sementara itu, Kariatna juga menjelaskan terkait pemangkasan pohon menggunakan alat berat berupa crane.

"Petugas Disperkim menggunakan alat berat berupa crane untuk memangkas pohon, seperti yang sedang dilakukan saat ini di belakang rumah Iswahyudi Gampong Meureubo Kec Meureubo Kab. Aceh Barat," tutup Kapolsek Meureubo Iptu Karianta, S.H.(Muhibbul Jamil)*