Bulan: Desember 2022

Whistle-blower Dipenjara, Alumni Lemhannas: Polri Pasti Makin Dibenci Rakyat

Jendela Jurnalis, Jakarta -
Whistle-blower sangat diperlukan di sebuah komunitas atau bangsa yang tidak jujur, suka bohong, tidak transparan dan doyan mencari kambing hitam. Munculnya whistle-blower di Lembaga-lembaga Penyelenggara Negara di Republik ini, amat diharapkan. Termasuk salah satunya di institusi Polri (Kepolisian Republik Indonesia).

Hal itu disampaikan oleh Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA kepada Jendral News, menanggapi fenomena Anggota Polri yang muncul menyampaikan kebobrokan Oknum Pejabat di lembaga baju coklat itu.

"Keberadaan para whistle-blower seperti Ismail Bolong dan Aipda Aksan, sangat diperlukan bangsa ini. Bahkan kita butuh lebih banyak lagi Ismail Bolong dan Aksan, tidak hanya di tubuh Polri, tapi juga di Lembaga dan Instansi Pengguna Anggaran Negara," ucap almuni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Sabtu, 3 Desember 2022.

Whistle-blower, demikian Wilson Lalengke, difahami sebagai orang yang menyampaikan informasi tentang seseorang atau organisasi yang terlibat dalam Giat Terlarang.

"Dalam bahasa Inggris, whistle-blower is a person who informs about a person or organization engaged in an illicit activity. Jadi, orang yang muncul memberikan informasi terkait sebuah perbuatan terlarang alias kejahatan yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi, disebut whistle-blower. Contohnya, Ismail Bolong dan Aksan itu," tambah lulusan Pasca Sarjana Bid. Global Ethics dari Birmingham University, England ini.

Aneh tapi nyata, kata Wilson Lalengke lagi, para whistle-blower itu bukan dihargai dan diapresiasi. Mereka malah dikriminalisasi oleh lembaganya.

"Ini sangat aneh dan kontra produktif terhadap apa yang diucapkan berkali-kali oleh Pimpinan Polri. Semestinya Polri berterima kasih dan memberikan kenaikan pangkat serta berbagai privilege kepada para whistle-blower itu," beber pria yang juga menamatkan Pasca Sarjana Bid. Applied Ethics dari Utretch University, The Netherlands dan Linkoping University, Sweden ini.

Sebagai dampak dari tindakan Polri yang tidak bersahabat terhadap Anggotanya yang menjadi whistle-blower tersebut, menurut Wilson Lalengke, Polri akan makin dijauhi rakyat.

"Yaa sudah pasti, publik pasti akan benci Polri kalau begitu caranya, memperlakukan orang-orang yang telah berjasa memberikan informasi penting bagi perbaikan institusinya," tegas Tokoh Pers Nasional, yang telah melatih ribuan Anggota Polri dan TNI, serta masyarakat umum di Bid. Jurnalistik itu.

Wilson Lalengke selanjutnya menjelaskan, bahwa suara-suara kritis terhadap Polri sudah terlalu banyak. Bahkan volume kritikan ibarat air bah melanda Trunojoyo 3, tempat bermarkas para Petinggi Polri selama ini. Sayangnya, Polri seperti tidak bergeming. Kapolri terkesan hanya bisa bicara, tapi minim aksi nyata.

"Katanya akan potong kepala, nyatanya nol koma nol. Ikan busuk itu mulai dari kepala boss, bukan dari ekor," kata pria yang menjabat sebagai Ketum PPWI itu bermetafora.

Ismail Bolong, imbuhnya lagi, sudah buka suara soal Oknum Kabareskrim terima suap untuk back-up pencurian harta Negara, berupa tambang di Kaltim. Mengapa didiamkan dan tidak diperiksa Oknum Kabareskrimnya?

"Kemungkinan besar Kapolri takut. Mengapa? Karena rentetan kejahatan itu sangat mungkin tidak hanya berhenti di level Kabareskrim. Pasti ini jaringan yang bermain kotor, ini mafia. Kalau diselidiki dan disidik, pasti akan melibas ke berbagai penjuru mata angin," tutur Wilson Lalengke.

Alm. Prof. J. Sahetapy pernah berujar keras, bahwa Polisi saat ini sudah rusak. Hal tersebut diungkapkannya, dalam sebuah diskusi yang dipandu Karni Ilyas, beberapa tahun lalu.

Dalam pernyataannya di acara tersebut, Sahetapy tegas mengatakan, bahwa Polisi tidak melindungi rakyat. Malahan seperti pagar makan tanaman, demikian Sahetapy. Artinya, Polri hakekatnya bertugas melindungi atau menjaga, tapi justru mengorbankan pihak yang dijaganya, yakni rakyat.

Presiden Jokowi baru-baru ini mengumpulkan seluruh jajaran Pimpinan Polri di Istana Negara. Pada pertemuan tatap muka itu, jelas-jelas Kepala Negara menyentil keras 'perilaku kriminal' yang masif dilakukan oleh mayoritas jajaran Anggota Polri. Jokowi merinci dengan sangat detil, semua perilaku buruk yang membudaya di lingkaran Polri. Pungli, sewenang-wenang, mencari-cari kesalahan dan hidup mewah, adalah perilaku yang membudaya di institusi Polri.

DPR-RI juga tidak kurang-kurang dalam mengkritisi gaya hidup dan pola laku Anggota Polri, terutama para Pimpinannya. Selevel Kapolres saja bergaya Raja-raja kecil di daerah-daerah. Hidup bermewah-mewah, walau amat jelas gaji mereka pasti tidak mencukupi untuk tampil dengan gaya hidup seperti itu.

Kebobrokan para Anggota Polri tidak lagi dalam kategori oknum. Demikian masifnya jumlah Polisi yang berperilaku tidak selayaknya sebagai seorang Polisi pelayan, pengayom, pelindung rakyat.

"Kita semua sayang Lembaga Polri, namun jika moralitas dan perilaku buruk sudah membudaya dan mengakar kuat di sebagian besar Anggotanya, terutama di jajaran Pimpinannya, maka sebaiknya Negara segera mengambil tindakan radikal untuk menyelamatkan NKRI ini," tegas alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad-21 ini.

Ribuan kasus kedzholiman yang menimpa rakyat di segala sudut Negeri akibat perilaku Oknum Polisi kriminal, telah menjadi pemberitaan sehari-hari di media massa dan Medsos. Perilaku kriminal yang dilakukan Oknum Aparat Polisi yang amat masif itu, seakan telah menjadi hal biasa. Rakyat dipaksa ikhlas menerima kondisi ini.

Setiap suara kritis dari warga masyarakat terhadap perilaku Oknum Polisi korup, mesum, pengedar narkoba, pemeras, Pungli dan lain-lain, langsung diberangus. Pola rekayasa kasus, dijalankan.

"Orang tidak salah dicari-cari kesalahannya, dicarikan Pasal yang bisa menjeratnya," ujar Wilson Lalengke, menyitir kalimat Menkopolhukam, Mahfud MD, beberapa waktu lalu.

Polri, menurutnya tidak sadar diri. Jelas-jelas benteng penjaga moralitas Polri telah runtuh, masih juga berlagak suci tidak bersalah.

"Pakai logika awam saja, Divpropam Polri, penjaga moral dan perilaku Anggota Polri, sudah hancur berderai akibat kasus Kadivpropam Ferdy Sambo, apakah mungkin moralitas orang-orang yang dijaganya masih dapat diharapkan baik? Oknum Kabareskrim, Kapolda, Kapolres, tersangkut kasus dugaan tindak kriminal, apakah mungkin bawahannya tetap dapat diandalkan berperilaku baik?" tanya Wilson Lalengke, sambil berharap Ismail Bolong dan Aipda Aksan, sabar dalam menghadapi konsekwensi tindakan heroik mereka.

"Untuk Ismail Bolong dan Aksan, harap bersabar dan jangan gentar. Tuhan tidak tidur kawan. Indonesia membutuhkan orang-orang seperti Anda," tutupnya. (AP)

Gelar Diseminasi Percepatan Pemekaran Kota Cikampek, Rahmat Hidayat Djati Harapkan Peran Media dalam Percepatan Informasi

H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP (Ketua KPP DOB Pemekaran Kota Cikampek)

Jendela Jurnalis Karawang -
Perjuangan pemekaran Kota Cikampek tinggal satu langkah lagi, dukungan dari para Tokoh Masyarakat dan dari berbagai unsur element banyak berdatangan, baik yang tergabung dalam kepengurusan KPP DOB kota Cikampek, hingga yang berada di luar kepengurusan pun kini terlihat semakin kuat dan gencar.

Diseminasi percepatan pemekaran Kota Cikampek digelar di Dewi Restaurant yang berlokasi didaerah Kopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu (03/12/2022).

Seperti diketahui, Kota Cikampek disebut masuk dalam usulan pemekaran daerah di Jawa Barat, dan panitia KPP DOB Kota Cikampek meminta agar usulannya di terima.

Apdesi, BPD serta tokoh Masyarakat menghadiri acara Diseminasi.

Pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) juga menjadi salah satu program Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil. Pada dasarnya, perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan Masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik, maupun melalui peningkatan daya saing Daerah.

Dalam acara Diseminasi Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut, dihadiri langsung oleh H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP selaku Ketua KPP DOB Kota Cikampek, dimana dirinya juga adalah Ketua Komisi ll DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatannya, Ia hadir bersama Anggota APDESI, BPD masing-masing Desa, serta Tokoh Masyarakat.

Selaku Ketua KPP DOB Kota Cikampek, Rahmat Hidayat Djati mengungkapkan bahwa persyaratan dan administrasi mengenai DOB sudah mencapai 90 %.

"Persyaratan dan administrasi tentang DOB ini sudah sampai 90 persen," ungkapnya Pria yang akrab dengan sebutan Kang Toleng tersebut.

Selain itu, Ia juga berharap agar Rekan Media bisa membantu dalam hal percepatan informasi mengenai pemekaran tersebut.

"Saya berharap, Rekan-rekan Media bisa membantu untuk percepatan informasi, percepatan pemekaran daerah otonomi baru ini,” harapnya.

Ia juga menambahkan, menurutnya pemekaran Kota Cikampek juga merupakan kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Pemekaran Kota batu Cikampek ini adalah salah satu kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tambahnya.

Perlu diketahui, jika pemekaran terjadi, Kota Cikampek akan berdiri dengan 7 Kecamatan, yakni Kecamatan Cilamaya Wetan, Banyusari, Jatisari, Kota Baru, Cikampek, Tirtamulya dan Purwasari. Dan memiliki kurang lebih hampir sekitar 700 ribu penduduk.
(NN/Pri/red)

Akibat Salah Sasaran Tawuran, Seorang Siswa SMKN 9 Medan Meregang Nyawa

Foto bersama saat ta'ziah

Jendela Jurnalis, Medan -
Staf Ahli Bid. Non Akademik, Kepala CDC dan Humas STIM (Sekolah Tinggi Ilmu Manejemen) Sukma Medan, Yan Djuna, Kamis (1/12/22), bersama beberapa alumni, berta'ziah ke keluarga korban salah bacok, Eko Farid Azhar (15), pelajar SMKN 9 Medan, sekolah yang sama dimana dulu dirinya bersekolah.

Kehadirannya bersama sebagian alumni, menyampaikan rasa simpatik, rasa dukacita, sekaligus memberi hiburan melalui bantuan donasi yang berhasil dikumpulkan. Tidak ada acara do'a dan tahlilan malam ketujuh sebagaimana lazimnya dan ternyata disebabkan keterbatasan biaya.

Fakta yang diketahui, korban tinggal bersama ibu dan neneknya yang hidup dari pensiunan PTP II Kwala Madu dan tinggal di Pasar V, Kp. Lalang, Kec. Medan Sunggal. Ibu korban memiliki keterbatasan dalam pengucapan, adalah seorang buruh cuci serabutan. Beliau janda yang ditinggal suaminya, yang tak bertanggung jawab sejak korban dalam kandungan.

Foto suasana kunjungan.

Sampai korban menghembuskan nafas terakhirnya, tak pernah tahu siapa ayah kandungnya. Sementara korban sendiri diketahui, ternyata adalah tulang punggung dan harapan keluarga, sebab di samping belajar, ternyata korban bekerja serabutan di Pajak Kp. Lalang, membantu ekomomi keluarga.

Saat ini keluarga belum tahu, apakah para pelaku pembacokan yang berjumlah 5 orang yang berasal dari SMK Eka Prasetya, yang salah seorangnya disampaikan keluarga korban adalah Ketua Genk Motor dan Begal, tapi sudah alumnus yang saat ini lagi diperiksa pihak Kepolisian, benar akan diganjar hukuman setimpal 12 tahun penjara atau tidak, sebab ada kekhawatiran dari keluarga korban, pelaku bisa bebas dengan hukuman ringan, yang rencananya akan menggandeng LBH Yayasan Pusaka Indonesia.

Malah BB dan saksi mata bagaimana korban dibacok dengan membabi buta di SPBU Kapt. Soemarsono, Helvetia, ada. Itu benar, tak siapapun bisa menolak takdir Tuhan, termasuk takdir kelam di Hari Guru, pada hari Jum'at, (25/11/22) lalu.

"Kami alumni SMKN 9 Medan, sedaya upaya membantu korban dan keluarga mengumpulkan donasi, nantinya akan diusahakan pendampingan hukum melalui LBH Yayasan Pusaka Indonesia dan juga memenuhi keinginan sang ibu korban yang ingin berjualan makanan, akan berkoordinasi dengan Kemensos. Mohon kejadian tragis ini menjadi sorotan dan perhatian kita bersama warga Kota Medan, bukan malah jadi tontonan. Korban minta tolong, bukan ditolong, malah setelah korban meninggal kehabisan darah, di foto-foto dan divideokan, kok bisa tega?" ucap Djuna.

Dan atas kejadian ini berharap, Walikota Medan, Bang Bobby Nasution, juga Kapolda Sumut dan jajarannya, agar memberikan perhatian dan jangan soal begal dan tawuran dibiarkan, sebab ini warganya yang mungkin dulu memilihnya jadi Walikota. Agar soal tawuran yang mengarah kepada kriminalitas di Kota Medan, selain soal banjir di Kota Medan yang tak baik untuk pariwisata, dapat teratasi, tak peduli pelakunya masih di bawah umur, karena meresahkan," papar pria yang juga seorang pengamat pariwisata dan ekonomi kreatif ini.

"Hukum harus selalu ditegakkan dengan adil, apalagi ini keluarga korban adalah keluarga tidak mampu dan hukuman kepada para pelakunya kiranya wajib memberi efek jera dan menjadi contoh. Aparat Kepolisian dan Jaksa harus transparan dalam hal ini. Untuk itu, diucapkan terima kasih, karena segera tanggap. Tapi kalau boleh, jangan sampai ada korban jiwa lagi akibat tawuran pelajar ini, lakukan pencegahan lah, jangan hanya bisa menangkap pelaku setelah kejadian," sambungnya.

Saat ini keluarga korban ingin hak-hak korban, meski telah meninggal diproses. Bukan nyawa dibayar nyawa, tapi hukuman yang setimpal diterima semua pelakunya. (AP)

Dandim 0605 Subang bersama Pasi Intel Ops Kodim Blusukan Langsung Tinjau Banjir di Ciasem

Foto Dandim beserta jajarannya yang tengah membantu dan menghimbau warga terdampak banjir

Jendela Jurnalis, Subang -
Dandim 0605/Sbg, Letkol Inf. Bambang Raditya, M.Han bersama PJS Pasi Intel Ops, Letda Inf. Odiyarto datangi lokasi yang tergenang air akibat meluapnya sungai Cijengkol, yang menyebabkan tanggul pinggir sungai jebol hingga air pun masuk ke dalam Komplek Perumahan, tepatnya di Perum Grand Texpia Permai, di Dsn. Wanajaya, Ds. Ciasem Tengah. Kec. Ciasem, Kab. Subang, Jabar, Sabtu, 3 Desember 2022, sekira pukul 01.10 WIB.

"Yang terkena dampak sebanyak 84 unit rumah atau 63 KK, dengan jumlah jiwa, 189. Sementara mereka semuanya mengungsi ke rumah penduduk dan saudara atau sanak family di sekitar Perum," terang Dandim Bambang.

Selain Dandim, terlihat Letda Inf. Odiyarto selaku PJS Pasi Intel Ops Kodim juga cukup aktif ditengah genangan air untuk membantu warga dan menghimbau mereka untuk mengungsi ketempat yang lebih aman.

Letda Inf. Odiyarto selaku PJS Pasi Intel Ops Kodim Subang ditengah genangan air

Nampak pula turut menghadiri Giat tersebut:

  1. Muspika Ciasem.
  2. BPBD Kab. Subang
  3. Dan Unit Intel Kodim 0605/Sbg, Letda Inf. Amin
  4. Babinsa AD, Serka Aep Hadi
  5. Babinkamtibmas Ciasem, Aiptu Gunawan.

"Setelah meninjau lokasi, kita berkoordinasi dengan Aparat dan stakeholder lainnya. Selain memberikan arahan kepada Petugas di lapangan, kita pun membantu warga masyarakat yang terdampak, kemudian menghimbau kepada warga, untuk lebih waspada guna mengantisipasi adanya banjir susulan yang lebih besar," ucap Tokoh Utama di Kodim 0605/Sbg itu.

Dari hasil pantauan terakhir, kondisi saat ini ketinggian air pada saat pukul 01.30 WIB, mencapai kedalaman ± 100 cm (tanah kosong). (AP/NN)

Kapolri Dampingi Laksamana Yudo Margono Fit and Proper Test

Foto Kapolri bersama Kasal Laksamana Yudho Maryono

Jendela Jurnalis, Jakarta -
Kasal, Laksamana Yudo Margono, hari ini menjalani fit and proper test sebagai calon Panglima TNI di DPR-RI, Jum'at (2/12/22). Dalam proses fit and proper test ini, Yudo ditemani Kastaf lainnya dan Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri pun menyampaikan, bahwa kehadiran dirinya menemani Laksamana Yudo menjalani fit and proper test, adalah bentuk sinergitas dan soliditas TNI-Polri. Hal ini sesuai dengan pesan dan amanah Presiden Jokowi.

"Bapak Presiden sudah menyampaikan berulang-ulang, bahwa TNI-Polri harus selalu solid dan sinergi. Tentunya amanah dan pesan dari Pak Presiden tersebut, selalu kita jaga. Hari ini menjadi salah satu Giat bukti dari TNI-Polri solid dan bersama Kastaf yang lain, mengantar Bapak Kasal, Laksamana Yudo Margono, untuk mengikuti tes fit and proper," kata Sigit, di gedung DPR-RI.

Potret keakraban TNI dan Polri

Lebih lanjut Sigit menyampaikan, semua keluarga besar Polri di seluruh tanah air, mendo'akan agar seluruh perjalanan Laksamana Yudo, lancar sampai pelantikan sebagai Panglima TNI. Mantan Kabareskrim Polri ini menegaskan, sinergitas dan soliditas sangat penting, apalagi saat ini memasuki tahun politik, sehingga yang namanya stabilitas Kamtibmas, keamanan masyarakat, Keamanan Negara, Kedaulatan Negara, Kedaulatan Pemerintah, menjadi penting.

"Ini akan membawa dampak stabilitas politik terkendali dan ini menjadi modal bagi Indonesia, untuk menghadapi situasi global yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan semangat soliditas dan sinergitas yang ada, kita harapkan Indonesia akan menjadi lebih baik," katanya.

Ia pun yakin, Laksamana Yudo, menjadi sosok yang pantas dan berkompeten menjadi Panglima TNI. Ia pun berharap ke depan, setelah Laksamana Yudo dilantik menjadi Panglima TNI, bisa meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI-Polri.

"Setelah dilantik, beliau punya program-program. Tupoksi masing-masing sudah ada. Ada Giat bersama yang kita tingkatkan dan ini menjadi komitmen kita, untuk diperbaiki pada setiap event, dimana TNI-Polri dibutuhkan bersama. Dengan sinergitas TNI-Polri, ini ditunggu masyarakat dan kita tunjukkan, TNI-Polri menjaga dan mengawal masyarakat, Bangsa dan Negara," ucapnya. (AP)

Peringati Harkesnas ke-58, Personel Polres Karawang Adakan Giat Donor Darah

Foto kegiatan donor darah

Jendela Jurnalis, Karawang -
Dalam rangka memperingati Harkesnas (Hari Kesehatan Nasional) ke-58, beberapa Personel Polres Karawang, menyumbangkan darah untuk kemanusiaan. Dalam Giat, dihadiri Kapolres Karawang, AKBP Aldi Subartono, SH, SIK, MH, bertempat di lapangan Karangpawitan, Kab. Karawang, Jabar, Jum'at (2/12/22).

Selain itu, turut pula dihadiri Bupati Karawang, dr. Cellica N, Muspida Karawang dan seluruh stakeholder dari Dinkes dan jajaran kesehatan RS yang ada di wilayah Kab. Karawang.

Momentum Harkesnas tersebut, merupakan kebangkitan masyarakat dari situasi buruk pandemi selama 3 tahun, sehingga peringatan Harkesnas kali ini, mendorong Kemenkes, untuk mengangkat tema “Bangkit lndonesiaku, Sehat Negeriku”. Tema ini dipilih, karena menggambarkan bangkitnya semangat dan optimisme seluruh lapisan masyarakat, untuk saling bahu-membahu menyelesaikan pandemi Covid-19, demi terwujudnya Indonesia kembali bangkit dan kembali sehat.

Foto pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah

Dalam kesempatan ini juga, Sat Samapta Polres Karawang, ikut berperan dalam Giat Baksos tersebut. Giat tersebut dipimpin Kasat Sabhara, AKP Hasanudin Bahar, beserta 10 Anggota Samapta, mengikuti donor darah untuk kemanusiaan.

Kepada Tribrata, Kapolres Karawang melalui Kasat Sabhara mengatakan, "Dengan mengikuti donor darah dalam peringatan Harkesnas tahun ini, menjadi momentum yang baik sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama, dimana kita dapat melakukan Giat kemanusiaan, pada peringatan Kesehatan Nasional yang ke-58 tahun." (AP)

IPI: Kepercayaan Terhadap Kinerja Polri, Meningkat

Jendela Jurnalis, Karawang -
Tingkat kepercayaan publik terhadap kerja-kerja Kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit, berhasil menguat. Hal itu jadi temuan terbaru survei IPI (Indikator Politik Indonesia).

IPI merilis hasil survei terhadap Lembaga-lembaga Negara. Hasil survei menunjukkan, kepercayaan kepada Institusi Polri, kembali menguat dalam dua bulan terakhir.

Ada penguatan terkait tingkat kepercayaan atas kerja Polri, jika dibandingkan temuan sebelumnya.

"Kepercayaan terhadap Polri kembali menguat," demikian hasil survei IPI, Jum'at (2/12/22).

Adapun survei ini dilakukan pada 30 Oktober-5 November 2022, terhadap WNI yang berusia 17 tahun ke atas. Metode yang digunakan adalah multistage random, sampling terhadap sampel sebanyak 1.220 orang. Margin of error survei sekitar ± 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut tingkat kepercayaan publik terhadap Polri:

Februari 2022: 75,2 persen
April 2022: 77,3 persen
Juni 2022: 62,6 persen
Agustus 2022: 54,4 persen
November 2022: 60,5 persen

Sementara itu, berdasarkan tingkat kepercayaan kepada Lembaga Negara, TNI menjadi paling teratas. Sementara tingkat kepercayaan kepada Polri, naik ke angka 60,5 persen.

Berikut tingkat kepercayaan terhadap Lembaga Negara:

  • TNI 93,4 persen
  • Presiden 88 persen
  • Kejagung 77,4 persen
  • KPK 72,6 persen
  • DPD 68,7 persen
  • DPR 64,5 persen
  • Polri 60,5 persen
  • Parpol 54,7 persen

Para responden, mayoritas memberikan penilaian yang positif dan survei IPI menemukan penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi, mengalami peningkatan. Seperti dilihat di Republik Merdeka, Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada penguatan terkait tingkat kepercayaan atas kerja Polri, jika dibandingkan temuan sebelumnya.

“Jika pada Agustus 2022 angkanya 54,4 persen, memasuki November menjadi 60,5 persen,” kata Burhanuddin, saat memaparkan hasil survei bertajuk Kinerja Lembaga Gakkum di Mata Publik dan Penanganan Kasus-kasus Besar Secara Virtual," tuturnya.

Penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi, tampak mengalami perbaikan dalam dua bulan terakhir. Yang menilai positif, cenderung meningkat dan sebaliknya, yang menilai negatif, cenderung menurun.

Kemungkinan besar, terutama karena ada kecenderungan peningkatan kepercayaan publik terhadap Lembaga Penegakkan Hukum, terutama kejaksaan dan Kepolisian. Terhadap Kepolisian, tingkat kepercayaannya mulai membaik, setelah menurun tajam pasca kasus besar yang menimpa Oknum Anggota Kepolisian.

Indikator menyebut, kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Kepolisian dan Jaksa, meningkat. Kepercayaan terhadap Kepolisian sebelumnya disebut menurun tajam, karena kasus besar Ferdy Sambo. (AP)

Kasus Penganiayaan Dua Wartawan Karawang Kembali Digelar, LPSK RI Kawal Ketat Proses Hukumnya

Foto Wakil Ketua LPSK RI bersama keluarga korban di depan Mapolres Karawang

Jendela Jurnalis Karawang -
Babak baru kasus penganiayaan dua wartawan di Karawang kembali dimulai. Sejak, dikabulkannya permohonan terlapor oleh Hakim tunggal Praperadilan PN (Pengadilan Negeri) Karawang, Satreskrim Polres Karawang kembali melakukan penyelidikan ulang  setelah gelar perkara khusus di Polda Jawa Barat.

"Ya kami mulai lagi penyelidikan perkara itu. Semua mulai dari awal lagi," kata Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Arief Bastomy diruangan kerjanya kepada jurnalis Nuansa Metro, Kamis (1/12) sore.

Meski Kasat Reskrim ini tidak berbicara banyak, namun berdasarkan pantauan sejak Kamis (1/12) pagi proses penyelidikan dan pemanggilan korban terus dilakukan secara marathon.

Termasuk, ikhwal prosedur visum yang menjadi dasar Hakim Praperadilan mengabulkan pemohon dengan menggugurkan semua proses penyidikan, juga menjadi perhatian Penyidik Polres Karawang.

Mereka melakukan konfrontir ke dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang yang melakukan visum pada saat pelaporan Tanggal 20 September 2022 lalu.

"Iya, kami (korban) dan penyidik tadi ke RSUD Karawang, kaitan persoalan visum," kata Zaenal Musthofa disela-sela jeda istirahat pemeriksaannya di Reskrim Polres Karawang.

Kasat Reskrim, AKP Arief Bastomy juga memastikan proses penyelidikan perkara yang sempat menghebohkan publik nasional ini akan ditangani lebih teliti lagi.

"Nanti akan saya sampaikan secara utuh prosesnya, jangan setengah-setengah. Percayakan kepada kami mengenai teknis penyelidikannya," tutup Arief.

Diwaktu yang sama, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia, Susilaningtias mendatangi Mapolres Karawang, Kamis (1/12).
Kedatangan unsur pimpinan LPSK ini kaitan dengan pendampingan hukum dua korban penganiayaan wartawan di Kabupaten Karawang dengan terlapor oknum pejabat di lingkungan Pemkab Karawang.

"Kami koordinasi dengan Polres Karawang kaitan perkara ini. Terutama untuk keberlanjutan proses hukumnya, setelah digugurkan oleh putusan praperadilan," kata Susilaningtias di depan gedung Satreskrim Polres Karawang.

Susi menyebut, perlindungan yang diberikan LPSK kepada dua korban yang berprofesi sebagai wartawan ini dan keluarganya secara intensif dilakukan. Terutama perlindungan terhadap keselamatan fisik dan lainnya.

Karena, menurutnya pontensi ancaman terhadap kedua korban dan keluarganya itu memang ada.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan Polres Karawang kaitan perkara ini," ujarnya.

Tidak hanya perlindungan keselamatan, LPSK juga melakukan pendampingan kepada korban saat memenuhi panggilan penyidik Polres Karawang untuk pemeriksaan. (Fan/red).

Polri Sarang Mafia, AIPDA Aksan Bongkar Kebobrokan Institusinya

Jendela Jurnalis, Jakarta -
Dalam dua hari ini, publik dikejutkan lagi dengan video viral yang berisi pernyataan seorang Anggota Polri berpangkat AIPDA (Ajun Inspektur Polisi Dua) bernama Aksan. Polisi yang bertugas di Sat Binmas Polres Tanah Toraja, Sulsel (Sulawesi Selatan) ini dengan gagah berani menyampaikan, bahwa Polri sekarang banyak sekali mafia a.k.a. Polri menjadi sarang mafia. Untuk itu, sang Polisi Aksan yang mengaku ber-NRP. 81100061 ini meminta kepada Kapolri, untuk membersihkan Lembaga Gakkum (Penegak Hukum) tersebut dari para mafia.

Aksan juga mengatakan, bahwa Polri saat ini tidak karuan alias kacau-balau tidak teratur, tidak benar dan tidak sesuai dengan harapan publik, termasuk tidak becus dalam pengelolaan SDM di internal Polri. Anggota Polri ini dengan mimik prihatin, meminta perhatian Kapolri terkait pernyataannya itu.

Ada dua penyebab utama kondisi 'tidak karuan' tersebut bisa terjadi di institusi baju coklat ini. Pertama, kata Aksan, semua hal atau semua urusan harus bayar. Dari rekrutmen dan penerimaan Anggota Polri, harus bayar. Anggota Polri pindah tugas, harus bayar. Demikian juga untuk promosi ke jenjang Perwira, harus bayar.

Kedua, menurut Aksan lagi sebagaimana dapat disimak dalam videonya, budaya korupsi yang marak di Lembaga Polri. Aksan mengaku, bahwa dirinya dimutasi dari Polres Palopo ke Polres Tanah Toraja, akibat tindakannya membongkar perilaku korupsi Pimpinannya, Kapolres Palopo, atas nama AKBP Alfian Nurnas, SH, SIK.

OKNUM KABARESKRIM BACKING TAMBANG ILLEGAL

Video berisi pengakuan anggota Polri terkait kebobrokan institusinya ini, adalah yang kesekian kalinya. Sebelumnya, beberapa video serupa tapi tak sama, sudah sempat viral. Masih santer di dunia maya saat ini, tentang video berisi pengakuan Polisi Ismail Bolong. Polisi di Kaltim itu berteriak nyaring, terkait tambang illegal yang di-back-up oleh jaringan mafia di Polri. Tidak tanggung-tanggung, yang terlibat dalam konspirasi pencurian harta Negara berupa tambang itu, antara lain Kapolda dan Wakapolda Kaltim (Kalimantan Timur). Bahkan berdasarkan pengakuan Ismail Bolong, Kabareskrim Komjenpol Agus Andrianto, juga terlibat dalam kasus yang menghebohkan itu.

Banyak lagi video berisi jeritan hati para Anggota Polri, yang miris melihat 'rumahnya' tidak karuan. Apalagi jeritan hati rakyat, sudah mencapai ratusan ribu kasus. Warga dimana-mana terpaksa terlilit masalah, karena perilaku oknum gerombolan berseragam coklat yang menjerat mereka hanya karena uang, kekuasaan, perempuan dan prestise konyol yang mereka kejar.

Entah sampai kapan kondisi bobrok itu bisa dibenahi, agar lebih baik dan Polri dapat menjalankan fungsinya kembali dengan benar? Yang pasti, setiap Anggota Polri dari level tertinggi, Kapolri, hingga ke tingkat terendah, para Polisi berpangkat Bharada, mesti bergerak bersama membenahi lembaganya.

USUT OKNUM KAPOLRES LAMTIM

Pun, publik berharap, agar Kapolri melakukan langkah ekstrim dalam membenahi dan membersihkan jajarannya dari para Polisi kriminal yang bercokol di lembaga pengguna uang rakyat itu. Pembersihan Oknum-oknum Pimpinan Polri yang terindikasi tidak benar dalam bekerja, harus dilakukan. Lebih cepat lebih baik, sebelum borok Polri semakin membusuk dan harus disuntik mati.

Salah satu terduga Polisi kriminal, adalah Oknum Kapolres Lamtim (Lampung Timur) bernama Zaky Alkazar Nasution. Oknum Polisi ini secara nyata-nyata, telah melakukan kebohongan publik dan mengkriminalisasi warga, yakni Wartawan media online resolusitvnews.com, Muhammad Indra. Oknum Kapolres bersama jajarannya itu, dengan seenaknya menangkap Muhammad Indra, hanya berdasarkan atas laporan orang berduit, si Raja Mesum Lamtim, bernama Masrio.

Tanpa langkah kongkrit dan tegas, Polri Presisi hanyalah omong kosong Kapolri belaka. (AP)

Referensi:
https://youtu.be/snaJHQ-0PA8

PPWI Babel Adakan Musyawarah, Bahas Berbagai Agenda Internal

Foto Ketua DPD PPWI Kep. Bangka Belitung bersama Anggota dan Pengurus

Jendela Jurnalis, Pangkal Pinang -
Ketua DPD-PPWI Prov. Kep. Babel (Bangka Belitung), Ali Rachmansyah, ajak Anggota dan Pengurus, agar tetap kompak, guna membangun kebersamaan secara internal maupun eksternal, serta meningkatkan semangat persatuan di tubuh PPWI, dalam melaksanakan amanat organisasi.

"Agar segenap Anggota dan Pengurus PPWI dapat meningkatkan kekompakan dan persatuan, serta melaksanakan amanat organisasi dengan baik," pinta Ali, saat memimpin musyawarah DPD-PPWI Babel, di Cafe Tungtau Semabung, Pangkalpinang, Rabu (30/11/22).

Kepala Perwakilan media Global Hukum Indonesia Babel ini berharap, setiap agenda kegiatan PPWI dapat didukung dan dilaksanakan oleh internal PPWI, sehingga berjalan dengan sukses dan lancar.

Dalam Giat pertemuan yang berlangsung sederhana itu dipaparkan agenda pembahasan, diantaranya persiapan pelantikan dan pengukuhan Pengurus DPD-PPWI Babel, usulan mandat pembentukan kepengurusan DPC Kabupaten/Kota se-Babel, hingga menyusun rencana Rakerda.

Sejumlah peserta menanggapi pemaparan agenda yang dibahas dalam konteks internal organisasi PPWI Babel. Diantaranya, Wakil Ketua, Agus Monica, memberikan penekanan terhadap pentingnya keberadaan Kantor Sekretariat, agar pertemuan-pertemuan tidak dilakukan di tempat-tempat terbuka.

"Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk penyegaran kepengurusan, mengingat banyak Pengurus yang tidak pernah hadir dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh DPD-PPWI Babel," usul Agus Monica.

Sedangkan Bendahara, Maryadi, mengusulkan penguatan Operasional Organisasi, melalui iuran wajib anggota maupun pengadaan usaha Warkop, apabila sudah memiliki Kantor Sekretariat.

"Untuk modal usaha Warkop, akan dibantu donasi dari Bendahara secara pribadi," sebut Pengusaha muda asal Belinyu, Bangka ini.

Perwakilan Kab. Bangka Barat, Hendra Wijaya mengusulkan, agar para Jurnalis yang medianya bernaung di bawah PPWI, dapat segera bergabung dengan DPD-Babel, sehingga berdampak pada penambahan jumlah anggota, sekaligus mempercepat pembentukan kepengurusan di tingkat DPC maupun Simpul (Kecamatan).

Ia juga meminta diagendakan pertemuan dengan Pemda maupun Forkopimda, difasilitasi anggota di wilayah tersebut.

"Untuk membuktikan eksistensi PPWI di daerah, perlu sering diadakan kegiatan positif dan bermanfa'at, seperti Baksos dan sebagainya," ujar Hendra.

Sementara Koordinator DPD-PPWI Wilayah Bangka, Sumitro alias Jinggo, meminta dukungan para Pengurus, untuk pengadaan Kantor Sekretariat di Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Prov. Babel, guna memudahkan koordinasi.

Terkait persiapan pelantikan, terus dia, dirinya siap berkoordinasi dengan semua pihak, untuk mensukseskan rangkaian kegiatan tersebut.

"Prinsipnya, kita harus mensukseskan seluruh rangkaian agenda Ketum PPWI, Wilson Lalengke, di Babel," pungkas CEO bangkanews.id ini.

Setelah melalui diskusi dan pembahasan, akhirnya quorum memutuskan, menunjuk Tri Agus Wantoro sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Pengurus DPD-PPWI Babel, dibantu Sekretaris Jinggo dan Bendahara Herman. Sedangkan untuk Ketua Panitia Pengarah, dipercayakan kepada Sumitro (Jinggo) dan Agus Monica. Giat pelantikan direncanakan berlangsung sekitar bulan Maret 2023.

Musyawarah juga mengusulkan nama-nama pemegang mandat DPC Kabupaten/Kota, yaitu Tri Agus Wantoro (Kota Pangkalpinang), Hendra (Kab. Bangka Barat), Agus Wahyu Santoso dan Jenny Siscawati (Kab. Bangka), Samsul Bahri (Kab. Bangka Tengah), Faisal Efendi (Kab. Bangka Selatan). Sedangkan untuk Kab. Belitung dan Belitung Timur, akan dikondisikan lebih lanjut. (AP)