Jendela Politik

IMG-20250828-WA0108

PSI Kabupaten Kuningan: Dewan Sibuk Buka Dapur MBG, Abaikan Fungsi Utama Sebagai Wakil Rakyat

Asep Susan Sonjaya (Ketua DPD PSI Kuningan)

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan menyoroti fenomena sejumlah anggota DPRD yang belakangan lebih sibuk mengelola usaha kuliner, khususnya membuka dapur “Makan Bergizi Gratis” (MBG), ketimbang menjalankan fungsi utamanya sebagai wakil rakyat.

‎Ketua DPD PSI Kuningan, Asep Susan Sonjaya Suparman biasa disapa Asep Papay, menegaskan bahwa mandat anggota DPRD adalah menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawasi kebijakan, dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal, bukan malah mengalihkan perhatian ke bisnis pribadi.

‎"Kami tidak anti anggota dewan berwirausaha, tetapi jangan sampai aktivitas bisnis membuat mereka lalai terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting. Saat rakyat menunggu solusi atas berbagai masalah, jangan sampai dewan sibuk memoles dapur usaha mereka,” tegas Asep Papay.

‎PSI Kuningan menilai kondisi ini ironis, mengingat banyak persoalan mendesak di Kuningan, seperti pengelolaan BUMD, peningkatan kualitas layanan publik, serta transparansi anggaran.

‎"Jangan sampai jabatan wakil rakyat hanya jadi stempel, sementara energi mereka habis untuk mengurus branding usaha pribadi. Kami
‎dorong semua anggota dewan untuk kembali fokus ke kerja-kerja substantif,” tambahnya.

‎PSI Kuningan menyerukan agar DPRD memperkuat kinerja melalui rapat produktif, pengawasan yang tajam, dan keterlibatan aktif dalam mendorong kebijakan pro-rakyat. (Wan)*

IMG-20250826-WA0161

Gelar Pra Musancab, DPC PKB Karawang Siapkan 450 Calon Pengurus DPAC dengan Seleksi Ketat

Kegiatan Pra Musancab DPC PKB Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang sukses menggelar Pra Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di Gedung Aula Al-Jihad, Karawang, pada 10 Agustus 2025. Acara ini merupakan langkah strategis dalam restrukturisasi pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PKB di 30 kecamatan se-Kabupaten Karawang.

‎Kegiatan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 14.00 WIB ini dihadiri 450 calon pengurus DPAC, 50 pengurus DPC, dan tim asesor. Kehadiran mencapai 92% meskipun beberapa calon berhalangan hadir.

‎Seleksi Menyeluruh dan Mendalam

‎Menurut Adam Maulana, anggota tim Ad Hoc DPW PKB Jawa Barat, Pra Musancab bukan sekadar acara formal, melainkan tahapan seleksi yang ketat. Calon pengurus menjalani verifikasi administratif dan wawancara mendalam oleh tim asesor yang terdiri dari pengurus DPC dan profesional.

‎"Kami ingin memastikan calon pengurus memiliki pengalaman berorganisasi, pergaulan yang baik di masyarakat, dan keseriusan untuk mengemban amanah," ujar Adam.

‎Setelah proses ini, berkas calon akan diserahkan ke DPW PKB Jawa Barat untuk dianalisis sebelum penentuan struktur pengurus DPAC.

‎Apresiasi untuk Seluruh Pihak yang Terlibat

‎Ketua DPC PKB Karawang, H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP, mengungkapkan bahwa persiapan Pra Musancab telah melalui sembilan kali rapat, baik di kantor DPC maupun di setiap daerah pemilihan bersama anggota DPRD PKB Karawang.

‎Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD PKB Karawang yang telah berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. "Dukungan penuh dari anggota dewan sangat krusial dalam menyukseskan acara ini," imbuhnya.

‎Lima anggota DPRD Karawang yang turut hadir adalah Ketua Fraksi Mulyana, S.H.I., Lili Mahali, S.Sos.I., Didin Sirojudin S.Pdi., Anggi Rostiana Tarmadi, A.Md., dan Umar Al Faruq, S.Ag. Satu anggota, H. Asep Dasuki, berhalangan hadir karena sakit.

‎Ketua Pelaksana, Iim Fahmi, menambahkan bahwa acara berjalan lancar dengan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari registrasi, sambutan, sesi wawancara, hingga foto bersama di photobooth per kecamatan. (red)*

IMG-20250413-WA0012

“Seruan Rahmat Hidayat Djati untuk Selamatkan Susanti dan Reformasi Perlindungan Pekerja Migran”

H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Angin yang berhembus dari ladang-ladang Cilamaya sore itu seakan membawa harapan baru, meski masih samar. Rahmat Hidayat Djati, Anggota DPRD Jawa Barat dan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang, datang bukan sekadar berkunjung. Ia datang membawa suara seorang wakil rakyat yang resah melihat warganya digiring menuju tiang eksekusi, ribuan kilometer jauhnya di Arab Saudi.

Susanti binti Mahfud, seorang pekerja migran asal Karawang, dijadwalkan dieksekusi pada 9 April 2025. Namun eksekusi itu ditunda hingga Juni. “Penundaan ini bukan pengampunan,” ujar Rahmat dengan nada tegas. “Ini hanya memberi waktu. Maka pemerintah melalui Menlu harus segera meningkatkan upaya diplomatik yang lebih tegas karena Susanti bukanlah pelaku pembunuhan. Keyakinan tersebut yang disampaikan mahfud kepada Rahmat Hidayat Djati Sabtu 12/4/2025 atas pengakuan Susanti langsung yang dipertemukan yang pada tahun 2022-2023 dan terahir 2024, Yang di fasilitasi oleh pihak Kementerian Luar Negeri.

Rahmat Desak Gubernur Dedi Mulyadi Ambil Peran dalam Penyelamatan Susanti dan Reformasi Tata Kelola Pekerja Migran

Penundaan eksekusi mati terhadap Susanti binti Mahfud, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Karawang, Jawa Barat, hingga Juni 2025 menjadi titik kritis baru yang menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat FPKB yang mengecam lambannya respons negara serta meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk turun tangan secara nyata dalam menyikapi kasus yang menimpa warganya.

Rahmat menegaskan bahwa penundaan eksekusi ini hanyalah “jeda maut” jika negara tidak segera menyelesaikan persoalan utama: pembayaran uang diyat sebesar 120 Miliar yang turun menjadi 40 Miliar yang diminta oleh keluarga korban sebagai syarat pengampunan. Padahal menurut ketentuan hukum Arab Saudi sendiri yang ditetapkan Raja Fahd Bin Abdul Aziz pada tahun 1982, nilai diyat qishash maksimal adalah 400 ribu riyal kurang lerbih 1,5 Mliar.

Namun sejak Presiden SBY menggelontorkan dana negara untuk membayar diyat atas nama perlindungan WNI, sejak itulah harga diyat di Arab Saudi jadi liar. Kasus Susanti adalah puncak gunung es dari sistem yang rusak akibat diplomasi yang lemah dan kebijakan tanpa kalkulasi jangka panjang,” tegas Rahmat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/4).

Menurutnya, praktik seperti ini telah menjadikan nyawa WNI sebagai komoditas tawar-menawar, bukan lagi sebagai entitas yang dilindungi martabat dan hak konstitusionalnya. Ia menyayangkan bahwa kini diyat dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan, bertentangan dengan semangat keadilan Islam yang berpijak pada Al-Qur’an, Hadis, dan pendapat para imam mazhab.

Rahmat juga menyoroti betapa sulitnya mendapatkan pengampunan dari keluarga korban dalam kasus pembunuhan yang menyasar balita dan lansia di negara-negara yang menerapkan syariat Islam secara ketat, termasuk Arab Saudi. Proses panjang dan kompleks yang melibatkan fatwa-fatwa klasik dan pendapat ulama besar menambah keruwetan diplomasi negara.

“Di masa Orla, Orba, hingga era Presiden Gus Dur, banyak WNI yang terbukti melakukan pembunuhan masih bisa mendapatkan maaf. Sebabnya sederhana: negara hadir. Para Ahlul Khair juga sering menanggung biaya diyat. Tapi begitu negara mulai mencairkan dana diyat secara sistematis, segalanya berubah menjadi pasar gelap nyawa,” ungkapnya.

Desakan kepada Gubernur Jawa Barat

Rahmat Hidayat Djati secara khusus meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tidak tinggal diam melihat tragedi yang menimpa warganya. Menurutnya, sebagai provinsi penyumbang terbesar PMI, Jawa Barat punya tanggung jawab moral dan politis untuk membela Susanti, serta melakukan reformasi kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah.

“Pak Dedi Mulyadi harus menyadari bahwa Susanti bukan hanya kasus kemanusiaan, tapi juga tamparan keras bagi sistem migrasi kita yang lemah. Sudah waktunya provinsi ini memiliki kebijakan perlindungan PMI yang konkret, mulai dari regulasi pengawasan usia calon pekerja hingga penyediaan bantuan hukum dan pendampingan psikologis,” ucap Rahmat.

Ia juga mendorong dibentuknya satuan tugas atau pusat layanan bantuan hukum dan diplomasi PMI di bawah kewenangan provinsi, serta kerja sama yang lebih erat antara Pemprov Jabar dan Kementerian Luar Negeri.

Kritik atas Kesenjangan Diplomasi

Rahmat menilai sangat tidak adil bila membandingkan cara Indonesia menangani warganya yang terancam hukuman mati dengan bagaimana negara lain melindungi warganya di Indonesia. Ia menyebut sejumlah kasus di mana WNA yang divonis mati di Indonesia bisa dibebaskan hanya melalui kekuatan diplomasi tanpa tebusan apa pun.

“Sungguh ironi. Ketika negara lain mengandalkan kekuatan politik dan diplomatik untuk menyelamatkan warganya, kita justru menjadikan uang sebagai senjata utama. Nyawa Susanti tidak bisa ditukar dengan lembaran rupiah semata. Negara harus menggunakan seluruh kekuatannya, termasuk intervensi langsung Presiden dan pembentukan tim diplomasi khusus,” tegasnya.

Seruan Keadilan dan Konvensi Internasional

Rahmat juga mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, termasuk Konvensi-Konvensi ILO, yang menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran. Namun implementasi konvensi itu di dalam negeri masih sangat lemah, terutama dalam hal bantuan hukum dan kejelasan diplomatik saat warga menghadapi ancaman hukuman ekstrem di luar negeri.

“Ratifikasi bukan sekadar dokumen. Ia adalah komitmen global. Jika kita gagal melindungi Susanti, maka itu berarti kita juga telah mengkhianati konvensi yang kita tandatangani,” Tegas rahmat.

“Selamatkan Susanti, Reformasi Tata Kelola PMI” menjadi seruan yang terus ia gaungkan, bukan hanya kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemimpin daerah yang selama ini tanpa sadar telah ikut menikmati devisa dari jerih payah para pekerja migran tanpa pernah benar-benar hadir saat mereka jatuh.

"Kini, waktu terus berdetak menuju Juni. Jika tidak ada langkah konkret, maka jeda ini bisa berubah menjadi vonis. Dan kita, sebagai bangsa, akan kembali mencatat satu nama lagi yang mati karena sistem yang abai," tutup Rahmat. (ALN)*

IMG-20240907-WA0029

Ali Nurdin Sebut Dedi Mulyadi Jadi Harapan Besar bagi Pekerja Migran Jawa Barat Menuju Kesejahteraan

Ali Nurdin (Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi)

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR - Menyikapi banyaknya persoalan tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Ali Nurdin selaku Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi menyebut bahwa kini sosok Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dianggap membawa harapan besar untuk kesejahteraan PMI di Jawa Barat. Kamis (3/4/25).

Berikut naskah yang ditulis Ali Nurdin dengan judul "Dedi Mulyadi dan Harapan Besar untuk Pekerja Migran Jawa Barat Menuju Kesejahteraan" sebagai berikut ;

Kisah Seorang Pahlawan Devisa yang Terluka

Di sudut Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, seorang perempuan berusia 32 tahun bernama Siti menatap kosong ke langit. Dua tahun lalu, ia meninggalkan kampung halaman dengan janji menjadi pekerja di Malaysia. Namun, impiannya berubah menjadi mimpi buruk: upah tak dibayar, paspor disita, dan hidup dalam tekanan. Kisah Siti bukanlah cerita tunggal. Ia mewakili ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat yang terjebak dalam jerat Trafficking in Persons (TPPO). Di tengah kepedihan ini, harapan baru muncul: harapan pada Kang Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, untuk mengubah nasib mereka.

Jawa Barat: Episentrum PMI dan Tantangan TPPO

Sebagai provinsi penyumbang PMI terbesar di Indonesia (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan PMI, 2022 mencatat 35% PMI berasal dari Jabar), Jawa Barat menjadi saksi bisu gelombang warga yang berangkat mencari penghidupan lebih baik. Sayangnya, minimnya pendidikan dan akses lapangan kerja lokal membuat banyak masyarakat, terutama lulusan SD-SMP, terpilih menjadi PRT atau buruh kasar di luar negeri. Celah inilah yang dimanfaatkan sindikat TPPO. Mereka menjanjikan prosedur cepat, namun justru menjerumuskan PMI ke dalam eksploitasi. 

“Masalah (TPPO) bukan sekadar kejahatan, tapi kegagalan kita membangun kesejahteraan di tingkat akar rumput,” ujar KDM dalam suatu kesempatan di Purwakarta, 2023. Pernyataan ini menggambarkan visinya yang holistik: memberantas TPPO tak hanya dengan penindakan, tetapi juga dengan membangun solusi struktural.

Refleksi Kepemimpinan KDM: Dari Purwakarta ke Jawa Barat

Kepedulian KDM terhadap masyarakat marginal bukanlah hal baru. Saat menjabat Bupati Purwakarta (2008-2018), ia menggagas program “Pendidikan Berbasis Karakter” yang memadukan kurikulum akademik dengan pelatihan keterampilan praktis, seperti pertanian dan UMKM. Hasilnya, angka putus sekolah turun 40%, dan banyak pemuda beralih dari urbanisasi ke wirausaha lokal. Kebijakan ini relevan jika diterapkan untuk calon PMI: pendidikan vokasi berbasis permintaan pasar global bisa menjadi alternatif bagi lulusan rendah yang rentan menjadi korban TPPO.

Selain itu, KDM dikenal dengan pendekatan kultural dalam pembangunan. Ia kerap mengutip filosofi Sunda: “Ngindung ka waktu, ngabapa ka jaman” (melindungi nilai lama, mengadaptasi zaman baru). Filosofi ini bisa menjadi dasar kebijakan perlindungan PMI yang memadukan kearifan lokal dengan inovasi modern.

Solusi Tatakelola: Tiga Pilar Kebijakan yang Ditunggu

1. Pencegahan Penempatan Non Prosedural yang cenderung pada Tidak Pidana Perdagangan Orang TPPO melalui Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Membuka lapangan kerja bagi lulusan rendah dengan mengembangkan sektor padat karya di Jabar, seperti industri kreatif (batik, anyaman), agroindustri, dan pariwisata berbasis komunitas. Program “Sabilulungan Wirausaha” bisa diadopsi untuk memberikan modal dan pelatihan teknis. Seperti kata KDM: “Jangan biarkan anak muda kita hanya jadi pelayan di negeri orang, tapi jadikan mereka tuan rumah di tanah sendiri.”

2. Reformasi Sistem Rekrutmen PMI  

   Memperkuat pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) ilegal dan membentuk posko pengaduan di tingkat desa. KDM dapat mengadopsi model “Desa Migran Sejahtera” ala Kabupaten Cilacap, yang memastikan calon PMI mendapat pelatihan pra-keberangkatan, dokumen lengkap, dan pemantauan di penempatan maupun pasca-penempatan.

3. Perlindungan Hukum dan Advokasi  

   Membentuk Satgas Anti-TPPO provinsi yang bekerja sama dengan Kementerian terkait dan Aparat Penegak Hukum. Selain penindakan, penting juga menyediakan rumah singgah dan pendampingan hukum bagi korban. Seperti contoh kebijakan “Rumah Harapan” di Jawa Tengah, yang memberikan trauma healing dan pelatihan reintegrasi.

Kolaborasi sebagai Kunci: Sinergi Pusat-Daerah dan Masyarakat Sipil

KDM tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperluas program Kartu Prakerja berbasis sektor spesifik (misalnya perawatan lansia atau teknisi), serta kemitraan dengan LSM dan Organisasi Pekerja Migran untuk edukasi hak-hak PMI. Di tingkat ASEAN, Jabar bisa menjadi pionir dalam memperjuangkan MoU perlindungan PMI yang lebih mengikat.

Dari Harapan Menuju Aksi Nyata

Harapan pada KDM bukanlah ilusi. Sejarah kepemimpinannya di Purwakarta membuktikan bahwa pendekatan berbasis budaya dan pemberdayaan bisa mengubah wajah daerah. Jika kebijakan yang pro-PMI dijalankan secara konsisten, Jawa Barat tak hanya akan mengurangi angka TPPO, tetapi juga menjadi contoh tata kelola migrasi yang manusiawi. Seperti pesan KDM dalam pidato pelantikannya: “Kita tidak butuh pahlawan yang jauh di sana, karena setiap kebijakan yang memanusiakan manusia adalah pahlawan zaman sekarang.”  

Kini, saatnya Jawa Barat menulis bab baru: dari daerah penyumbang PMI tertinggi, menjadi pelopor kesejahteraan Pekerja Migran. (NN)*

IMG-20241108-WA0086

Bustami Hamzah Mendapat Dukungan Luas Sebagai Alternatif Pemimpin Aceh Baru Masa Depan

Moharriadi, Tim pemenangan No 1 Om Bus Syech Fadhil

Jendela Jurnalis Banda Aceh - Bustami Hamzah, sebagai calon gubernur Aceh yang didukung oleh koalisi partai nasional dan partai lokal memiliki beberapa peluang untuk memenangkan Pilkada Aceh 2024 melawan Muzakir Manaf (Mualem) dari Partai Aceh dan partai koalisi. Setidaknya hal ini dapat dirasakan dalam sambutan masyarakat yang besar sepanjang perjalanan road shownya ke pantai barat selatan Aceh sejak beberapa hari terakhir baru-baru ini.

Peluang itu terungkap diantaranya bahwa Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi merupakan sosok yang mendapat dukungan dari Koalisi Partai Nasional, yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, PAN, Partai Gelora dan PKN, selain partai local yaitu PAS Aceh dan PDA, yang memberikan keuntungan dari segi sumber daya, jaringan politik, dan dukungan dari pemerintah pusat. Hal ini bisa memperkuat posisinya dalam kontestasi pilkada, terutama untuk menjangkau daerah-daerah dengan pemilih yang lebih beragam.

Posisi strategis ini dalam hubungan baiknya dengan Pemerintah Pusat didukung dengan partai-partai nasional, Bustami dapat memperjuangkan pembangunan otonomi yang lancar dan lebih harmonis dengan pemerintah pusat, yang diharapkan akan menguntungkan Aceh dari segi anggaran dan investasi.

Pengalaman luas Bustami di bidang pemerintahan dan administrasi, juga birokrasi pemerintahan, menjadi nilai tambah yang positif oleh masyarakat, terutama karena rakyat Aceh menginginkan pemimpin yang profesional berorientasi pada stabilitas dan membawa kenyamanan dalam kehidupan rakyat di bidang sosial ekonomi juga politik.

Selain itu Bustami adalah juga sebagai tokoh baru yang menggambarkan pemimpin yang plural menjangkau semua kalangan rakyat Aceh, berbeda dengan tokoh- tokoh pemimpin Aceh selama ini yang erat kaitannya dekat dengan akar konflik masa lalu di Aceh. Dengan demikian Bustami mendapatkan dukungan pemilihu lebih luas yang ingin melihat pemimpin baru tanpa keterkaitan dengan masa konflik di Aceh. Ini bisa menjadi daya tarik bagi generasi muda dan pemilih yang menginginkan pembaruan dalam pemerintahan Aceh.

Pemilih dengan klasifikasi pemilih mula di seluruh wilayah Aceh yang tidak lekat dengan akar konflik akan memberikan dukungan dalam kepada calon Gubernur untuk menjamin keterbukaan dan partisipasi rakyat Aceh nantinya kepada pemerintahan jika Bustami Hamzah Fadhil Rahmi terpilih. Pemilih muda di Aceh semakin kritis terhadap isu-isu pembangunan, pendidikan, dan pekerjaan dan senantiasa merespon seluruh kebijakan perintah yang pro rakyat. Hal ini disambut positif oleh Bustami Hamzah dan Fadhlil Rahmi dan diharapkan menjadi modal besar partisipasi dalam pembagunan Aceh ke depan. Bustami Fadhil serius menarik dukungan dari generasi muda terutama dengan menawarkan visi yang progresif, modern, dan sesuai kebutuhan masyarakat saat ini, dan merealisasikan harapan-harapan rakyat terutama pemilih mula.

Pemilih muda dipastikan tidak memahami dengan utuh dan tidak terlibat dalam akar konflik Aceh masa lalu. Mereka akan lebih peduli dan perhatian pada persoalan konkrit di lapangan yang juga dirasakan oleh rakyat keseluruhannya seperti persoalan tenaga kerja terampil dan pemenuhan banyak lapangan kerja memadai, mengatasi pengangguran dan kesejahteraan hidup rakyat Aceh. Hal ini akan dijawab oleh pemimpin Aceh yang tidak terkoptasi oleh golongan tertentu dan bisa berdiri sebagai pemerintah di atas semua komponen rakyat Aceh untuk mengayomi dan melayani.

Bustami Fadhil diharapkan dapat menjawab isu kesejahteraan dan pembangunan ekonomi dengan cakap dan tepat. Banyak rakyat Aceh menginginkan perubahan dalam bidang kesejahteraan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Bustami telah banyak menawarkan program-program konkret yang pro-ekonomi rakyat, pro-pembangunan infrastruktur, dan membuka peluang kerja yang luas.

Di samping itu Bustami Fadhil melakukan pendekatan moderat dalam kebijakan keagamaan terhadap penerapan syariat Islam yang seimbang dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Ini mendapat respon dan dukungan luas dari masyarakat yang ingin melihat penerapan syariat tetap berjalan, namun tanpa mengabaikan pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan sektor-sektor lain yang dapat membuka peluang ekonomi.

Namun, meskipun dukungan semakin kuat, Bustami terus juga meyakinkan pemilih yang memiliki loyalitas kuat seperi dari kalangan mantan kombatan dan mengatasi persepsi bahwa Bustami tetap akan peka terhadap isu dan identitas Aceh.

Strategi yang dilakukan Bustami dengan berfokus pada pemenuhan kebutuhan konkret rakyat Aceh dan keseimbangan otonomi daerah untuk menjadi faktor penting selama ini sehingga mendapat dukungan mantan kombatan dan juga semua rakyat Aceh. (Muhibbul)*

Oleh : Moharriadi, Tim pemenangan No 1 Om Bus Syech Fadhil

IMG-20241007-WA0012

Askun Desak Kejaksaan Segera Proses Perkara Pidana Kampanye di Dalam Masjid

Asep Agustian, S.H., M.H., (Tim Advokasi Pemenangan Paslon 01 Acep - Gina)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Tim Advokasi Pemenangan Paslon 01 Acep-Gina mempertanyakan perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana pelanggaran Pilkada, yaitu terkait kampanye di tempat ibadah, tepatnya di Masjid Jamie Al Hidayah Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel.

Pasalnya, sampai hari ini laporan atas nama Ujang Suhana Tim Advokasi Acep-Gina pada 2 November terkesan menjadi 'bola liar'. Yaitu dimana berkas hasil pemeriksaan dari kepolisian yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan masih saja dinyatakan 'belum cukup bukti'.

Padahal sejumlah bukti laporan sudah lengkap dilampirkan, dan sejumlah saksi sudah dilakukan pemeriksaan.

Asep Agustian SH.MH, Direktur Advokasi Tim Pemenangan Acep-Gina menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Kepolisian yang sudah bekerja maksimal dalam menangani perkara dugaan tindak pidana pelanggaran Pilkada.

Selanjutnya, Tim Advokasi Acep-Gina mendesak Kejaksaan untuk segera menindaklanjuti berkas hasil pemeriksaan dari Kepolisian. Mengingat tenggang waktu penanganan perkaranya hanya 14 hari, terhitung sejak dugaan tindak pidana Pilkadanya dilaporkan.

"Kita akan pantau terus perkembangannya seperti apa. Jika laporan masih mandeg, maka patut dipertanyakan, jangan-jangan Kejaksaan terindikasi tidak netral di Pilkada," kata Askun, Jumat (8/11/2024).

Asep Agustian berharap, laporan kampanye di dalam masjid ini bisa menjadi produk hukum Sentra Gakkumdu di Pilkada 2024. Hal ini guna memberikan efek jera kepada para oknum pelanggar Pilkada yang semakin ke sini semakin leluasa dan terbuka melabrak aturan.

"Dugaan-dugaan pelanggaran Pilkada terus bermunculan. Karena apa?, karena tidak pernah ada ketegasan dari Gakkumdu dalam setiap laporan yang disampaikan. Baik itu soal keterlibatan ASN dan Kades dalam pilkada, hingga kampanye di tempat ibadah," katanya.

Ditambahkan Askun, semua pihak berharap Pilkada 2024 berjalan dengan jujur dan adil, bukan hanya sekedar riang gembira. Maka harapan ini harus dimulai dari penyelenggara Pilkada yang harus bekerja secara profesional, termasuk unsur Sentra Gakkumdu.

"Sekarang bagaimana mau mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil, jika saja unsur dari Sentra Gakkumdu sendiri terindikasi memihak. Maka dalam hal ini saya meminta Kejaksaan bekerja profesional. Segera tindaklanjuti itu hasil pemeriksaan Kepolisian," tandasnya.***

IMG-20241103-WA0076

Siap Menangkan Acep-Gina, 150 Relawan Banjiri Kegiatan Konsolidasi

Konsolidasi Relawan 01

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Mendekati hari pencoblosan Pilkada Karawang pada 27 November 2024 mendatang, Para Relawan 01 Acep - Gina menggelar kegiatan konsolidasi pemenangan di Aula RM Indo Alam Sari, Minggu (3/11/2024).

Meski ada sekitar 150 perwakilan Relawan Acep - Gina yang hadir, tetapi panitia pelaksana Ajam Center mencatat ribuan massa yang hadir di luar ekspektasi.

Cabup 01 Acep Jamhuri menyampaikan ucapan terima kasih kepada para relawan yang sampai hari ini masih konsisten mendukung Acep-Gina. Meski di sisi lain, Acep mengetahui ada beberapa relawan yang 'linglung' (mendukung paslon lain).

"Terima kasih semua relawan yang konsisten dukung Acep-Gina dari sejak awal. Saya juga tahu ada beberapa relawan yang linglung, tapi biarkan itu,"

"Saya tahu temen-temen di sini tidak diam, semuanya sedang bergerak dan berjuang untuk Aep-Gina," tutur Acep Jamhuri.

Acep mengingatkan kepada para relawan jika massa pencoblosan Pilkada tinggal 25 hari lagi. Oleh karenanya, semua relawan ditekankan untuk lebih masif lagi mengajak masyarakat yang masih ragu memilih Acep-Gina.

"Beja'an nu lain nu masih linglung, nu bakal juara mah nomor hiji. Mulai ayeuna gaskeun deui, tinggal 25 hari deui. Abringkeun, ajak nu lain na. Inget, ajak batur sakasur, sasumur jeung salembur," ajak Acep dengan ciri khas logat dan bahasa Sunda-nya.

Acep juga meminta kepada semua relawan untuk mendoakan Acep-Gina dalam setiap habis sholat. Karena hanya doa yang tulus dan ikhlas yang bisa mengantarkan kemenangan Acep-Gina.

"Doakeun Acep-Gina sing ditakdirkeun Allah jadi pamingpin nu amanah. Ibu dan bapak doakeun Acep-Gina, bayangkeun muka Acep-Gina sambil berdoa. Sebab doa yang dikabul adalah doa orang yang ikhlas dan tulus," pinta Acep.

Di kesempatan yang sama, Ketua Tim Pemenangan Acep-Gina, yaitu H. Jenal Aripin menegaskan, bahwa mulai hari ini semua jalur pemenangan Acep-Gina sudah disederhanakan. Hal ini dilakukan agar semua jalur pemenangan terkoordinasi dengan baik.

"Tugas ketua-ketua 150 relawan hari ini sudah kita sederhanakan, supaya semua terkoordinasi dengan baik. Amankan desa dan kecamatan masing-masing. Karena di setiap kecamatan sudah ada panglimanya," tutur H. Jenal.

"Kedua ingin saya sampaikan, menjual Acep - Gina itu gampang. Acep itu pituin Karawang asli, bukan mukimin atau musafirin. Masa urang Karawang gak dukung urang Karawang. Tolong sampaikan itu ke masyarakat," tandasnya. (red)*

IMG-20241103-WA0025

Kunjungi CKM, Gina Fadlia Swara Disambut Antusias Warga

Gina Fadlia Swara (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) bersama Warga CKM

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Warga Perumahan Citra Kebun Mas (CKM) sambut dengan antusias kedatangan Calon wakil bupati Gina Fadila Swara dalam rangka sosialisasi visi-misi Acep-Gina.

Kordinator Dapil VI Pemenangan Acep-Gina, Dedy Indra Setiawan mengungkapkan, hari ini pihaknya bersama teh gina berkampanye di perumahan Citra Kebun Mas (CKM) untuk mengajak warga CKM untuk memilih pasangan calon 01 yang gemoy dan geulis Acep Gina.

“Titik kunjungan teh Gina di perumahan CKM terdiri dari 8 titik, harapanya jika Acep-Gina insya alloh pembangunan bersama komisi III diantaranya infrasturktur, lingkungan ,perijinan B3 yang menjadi tupoksi komisi III kita percaya pasangan Acep-Gina bisa membuat karawang lebih baik lagi,” ungkap DIS sapaanya, Sabtu (2/10/2024).

Bertempat yang sama, Calon wakil Bupati 01, Gina Fadila Swara menambahkan, Pihkanya merasa sangat senang atas sambutan warga CKM kepada pihaknya bersama dedy indra setiawan cukup baik.

“Tadi kita sudah melakukan sosialisasi dititik pertama dan kedua warga sangat antusias, karena masyarakat sudah mengenal kang dedy indra setiawan yang menjembatani kita untuk datang ke warga CKM,” imbuhnya.

“Kita akan perhatikan warga CKM dari segi infrastrukur, mudah mudahan komunikasi silaturahmi bisa tetap baik dan berlanjut, kita tidak bisa panjang lebar karena kita berpindah lokasi sebanyak 8 titik, untuk visi-misi lebih lanjut bisa dilihat melalui akun facebook Gina fadila Swara,” tandasnya. (red)*

IMG-20241103-WA0026

Jelang Pilkada, Pj Bupati Aceh Barat Himbau Masyarakat Jaga Kerukunan

Kegiatan Safari Subuh

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Azwardi, AP, MSi, mengadakan Safari Subuh di Masjid At-Taqwa, Gampong Keude Aron, Kecamatan Kaway XVI, Minggu (03/11/2024). Dalam kegiatan tersebut, Ia menyampaikan pesan terkait Pilkada yang semakin mendekat, yang menurutnya berpotensi memicu perpecahan di masyarakat.

Azwardi mengimbau masyarakat untuk menjaga kekompakan, rasa kekeluargaan, dan semangat kebersamaan di tengah proses demokrasi. "Pesta demokrasi ini seharusnya dirayakan dengan suka cita, seperti sebuah pesta. Jangan sampai perbedaan pilihan politik menyebabkan keretakan hubungan antar keluarga dan masyarakat," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kegiatan seperti Safari Subuh berjamaah sebagai sarana memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Kehadiran kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) pada kegiatan ini, menurut Azwardi, mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan untuk mewujudkan keharmonisan di masyarakat, katanya menambahkan.

"Menjaga ketertiban dan keamanan selama pesta demokrasi ini adalah tanggung jawab bersama. Siapapun yang terpilih nanti, dialah pemimpin kita. Mari kita sikapi hasil Pilkada dengan bijak dan tetap menjaga kerukunan," tutup Azwardi.(Muhibbul Jamil)*

IMG-20241102-WA0022

Bustami Hamzah – Fadhil Rahmi Tampil Lebih Substantif di Debat Kedua Cagub – Cawagub Aceh

Pasangan Cagub - Cawagub Aceh saat berada dalam acara debat

Jendela Jurnalis Banda Aceh, ACEH - Debat kedua Cagub dan Cawagub Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh KIP pada jumat malam 1 November 2024 lalu menampilkan gagasan ide yang tinggi yang dibutuhkan oleh rakyat Aceh dalam bidang investasi, iklim usaha, dan tata kelola pemerintahan serta pertanian.

Dalam debat, gagasan ide paslon yang akrab dengan sapaan Om Bus - Syech Fadhil terlihat unggul dalam paparan maupun jawaban dalam pertanyaan pasangan mualem dek Fadh. Beberapa kali di dalam debat terlihat dek Fadh membenarkan apa yang menjadi ide gagasan dari Om Bus Syech Fadhil. Adapun Mualem kelihatan lebih banyak berseloroh dan meninggikan suara dibanding menjelaskan substansi debat dan berulang kali harus dinetralisir dan diperjelas oleh dek Fadh agar tidak bias dalam isi debat.

Adapun beberapa gagasan yang dilahirkan oleh Om Bus Syech Fadhil dalam bidang investasi yaitu membuka seluas-luasnya peluang investasi dengan menghadirkan wajah pemerintahan yang ramah dan menyediakan lahan serta menghapus banyak hambatan tantangan yang membuat investasi tidak jadi didatangkan ke Aceh.

Hal ini patut menjadi perhatian menurut Om Bus agar tampilan Aceh menjadi lebih terbuka bagi investasi yang akan didatangkan dari banyak tempat bukan justru akan membuat para investor lari menjauh dengan banyaknya hambatan yang ada di Aceh seperti pengalaman selama ini.

Sedangkan, dalam bidang pertanian Om Bus Syekh Fadhil juga mengedepankan pentingnya pemanfaatan SDM handal putra-putri Aceh untuk mengelola pertanian bahkan dengan menggunakan teknologi modern di samping penguatan sektor tradisional.

Sementara itu, dipaparkan juga bahwa para akademisi dan para praktisi pertanian yang memiliki konsep pengembangan pertanian maju akan diberdayakan secara optimal perannya oleh Om Bus Syech Fadhil agar petani Aceh menjadi maju dan sejahtera.

Adapun di bidang tata kelola pemerintahan maka fokus dari Om Bus Syech Fadhil adalah perbaikan dari sisi pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan data terpadu untuk setiap warga juga menjamin pengelolaan yang bebas korupsi yang bisa dihadirkan dengan komitmen bersama antara pemerintah Aceh dan seluruh stakeholder masyarakat sipil pegiat anti korupsi dan penegak hukum.

Mengenai pemberantasan korupsi di dalam banyak hal itu harus menjadi fokus banyak pihak dan pemerintah Aceh dimulai sejak perencanaan yang meminimalisir peluang korupsi juga pada pelaksanaan dan sisi pengawasan yang ketat. Dengan demikian kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh stakeholder masyarakat akan mensukseskan lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi dan dengan demikian maka akan menjamin pemerintahan Aceh ke depan di bawah Om Bus dan Syekh Fadhil akan menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Aceh dan memastikan Aceh bergerak menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh dan kemajuan Aceh. (M. Jamil)*