Jendela Politik

IMG-20260102-WA0003

Nunung Hoeriyah, S.Pd.I Maju sebagai Bakal Calon Kepala Desa Pantai Sederhana dengan Slogan “Mari Bung Rebut Kembali”

Nunung Hoeriyah, S.Pd.I (Bakal Calon Kepala Desa Pantai Sederhana)

Jendela Jurnalis Bekasi, JABAR - Nunung Hoeriyah, S.Pd.I, resmi menyatakan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muara Gembong. Ia merupakan anak dari almarhum Lurah Jaini bin Baisin, sosok yang dikenal berjasa dan memiliki jejak pengabdian bagi Desa Pantai Sederhana. Latar belakang keluarga tersebut menjadi bagian dari motivasinya untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat desa.

‎Dengan pengalaman sebagai seorang guru, Nunung hadir membawa semangat perubahan melalui slogan “Mari Bung Rebut Kembali”, sebuah ajakan untuk mengembalikan peran dan hak masyarakat dalam pembangunan serta pemerintahan desa yang bersih dan berkeadilan.

‎Sebagai pendidik, Nunung Hoeriyah, S.Pd.I dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan sumber daya manusia. Pengalaman di dunia pendidikan membentuk pandangannya bahwa kemajuan desa tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kualitas pendidikan, pembinaan karakter, serta tata kelola pemerintahan yang transparan.

‎Dalam pernyataannya, Nunung Hoeriyah, S.Pd.I mengusung visi mewujudkan Desa Pantai Sederhana yang berdaya, berkeadilan, dan bermartabat melalui pemerintahan desa yang bersih, partisipatif, dan berpihak pada masyarakat.

‎Untuk merealisasikan visi tersebut, ia menetapkan tiga misi utama.
‎Pertama, merebut kembali pemerintahan desa untuk warga, dengan membangun tata kelola desa yang jujur, terbuka, dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.
‎Kedua, memperkuat sumber daya manusia dan generasi muda, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan karakter.
‎Ketiga, membangun desa yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan pembangunan yang merata, tepat sasaran, dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

‎Pencalonan Nunung Hoeriyah, S.Pd.I menambah dinamika politik desa menjelang pemilihan kepala desa mendatang. Latar belakangnya sebagai pendidik sekaligus anak dari almarhum lurah yang pernah memimpin desa, dinilai memberi nilai historis dan emosional tersendiri bagi sebagian masyarakat.

‎Masyarakat Desa Pantai Sederhana kini menantikan gagasan serta langkah nyata yang akan ditawarkan demi kemajuan dan masa depan desa. (RCF)*

IMG-20251204-WA0008

Bakal Calon Kepala Desa Pantai Bakti dari Kampung Bungin Siap Perjuangkan Penyelesaian Penderitaan Warga Pesisir

Tokoh Masyarakat Kampung Bungin

Jendela Jurnalis Bekasi, JABAR - Masyarakat Kampung Bungin kembali menaruh harapan besar pada salah satu putra daerah yang kini maju sebagai Bakal Calon Kepala Desa Pantai Bakti. Sosok yang lahir dan besar di lingkungan pesisir itu menyatakan tekadnya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini membelit kehidupan warga, khususnya di Kampung Bungin.

‎Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa penderitaan warga tidak boleh lagi dibiarkan berlarut-larut. Mulai dari abrasi yang mengikis daratan, banjir rob yang terus merendam rumah-rumah penduduk, persoalan infrastruktur yang tak kunjung tuntas, hingga lemahnya perhatian terhadap nelayan tradisional, semua menjadi fokus utama yang ingin ia benahi bila diberi amanah memimpin.

‎“Saya besar di Bungin, dan saya melihat sendiri bagaimana masyarakat menderita setiap hari. Sudah saatnya ada perubahan nyata, bukan janji. Kita tidak bisa lagi menunggu, kita harus bergerak untuk menyelamatkan Kampung Bungin dan pesisir Pantai Bakti,” ujarnya.

‎Warga menilai kehadiran bakal calon dari Kampung Bungin ini membawa angin segar. Banyak yang berharap sosok tersebut menjadi pemimpin yang benar-benar mengerti kondisi lapangan dan mau turun tangan dalam menyelesaikan masalah yang selama ini terkesan diabaikan.

‎“Sudah terlalu lama kami menghadapi abrasi, banjir rob, dan ketidakpastian. Kami butuh pemimpin yang hatinya ada untuk masyarakat pesisir,” ujar salah satu tokoh warga.

‎Dengan mengusung semangat perubahan dan keberpihakan kepada rakyat, bakal calon ini menegaskan bahwa fokus utamanya adalah pemulihan wilayah pesisir, penanganan bencana, penguatan ekonomi nelayan, serta peningkatan pelayanan desa agar masyarakat Muara Gembong bisa hidup lebih layak dan aman.

‎Pencalonan ini mendapat respons positif di berbagai kalangan, terutama karena latar belakangnya yang berasal langsung dari kampung yang paling terdampak bencana. Warga Bungin menyebut bahwa inilah saatnya suara pesisir benar-benar didengar dan diperjuangkan.

‎Pemilihan Kepala Desa Pantai Bakti diprediksi akan berlangsung ketat, namun harapan masyarakat jelas: mereka ingin pemimpin yang berani, jujur, dan memahami penderitaan kampung pesisir secara nyata. (RCF)*

IMG-20251111-WA0011

Peringati HUT Partai Nasdem ke-14, H. Bukhori Bagikan Ratusan Sembako

Foto saat pembagian sembako kepada jompo dan lansia

Jendela Jurnalis Karawang JABAR Dalam rangka memperingati hari jadi ke-14 Partai NasDem, anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Dapil IV, H. Bukhori, S.Pd.I, menggelar kegiatan pembagian sembako kepada warga sekitar di kediamannya, Desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, pada Selasa (11/11/2025).

Acara tersebut berlangsung penuh keakraban dan disambut antusias oleh masyarakat. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antara H. Bukhori dengan para konstituennya.

Dalam sambutannya, H. Bukhori menyampaikan bahwa kegiatan sosial ini merupakan wujud rasa syukur atas perjalanan Partai NasDem yang telah berusia 14 tahun, sekaligus bentuk komitmen dirinya untuk terus hadir di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur kami atas HUT ke-14 Partai NasDem. Semoga sembako yang kami bagikan bisa sedikit membantu kebutuhan warga dan menjadi berkah untuk semuanya,” ujar H. Bukhori.

Ia juga menambahkan bahwa selama menjabat sebagai anggota DPRD Karawang, untuk tahun sekarang dirinya telah menyalurkan aspirasi sebesar sekitar Rp500 juta untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Rawagempol Kulon.

“Rawagempol Kulon ini sering menjadi langganan banjir, jadi kami fokuskan aspirasi untuk perbaikan drainase dan infrastruktur jalan. Sedikit demi sedikit tiap tahun akan kami dorong agar pembangunan terus berlanjut. Yang penting sabar, pasti akan terealisasi,” tambahnya.

Foto bersama H.Bukhori dan Jompo/lansia

Warga yang hadir pun menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan sembako dan perhatian yang terus diberikan oleh H. Bukhori.

“Kami berterima kasih kepada Pak H. Bukhori atas bantuannya. Sembako ini sangat membantu kami dan semoga beliau selalu diberi kesehatan serta bisa terus memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar salah seorang warga setempat.

H. Bukhori menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini akan menjadi agenda rutin setiap tahun sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan wargaDengan semangat “Gerakan Perubahan” yang diusung Partai NasDem, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian partai dan wakil rakyatnya terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Karawang, khususnya di daerah pemilihan IV.(Red)

IMG-20250828-WA0108

PSI Kabupaten Kuningan: Dewan Sibuk Buka Dapur MBG, Abaikan Fungsi Utama Sebagai Wakil Rakyat

Asep Susan Sonjaya (Ketua DPD PSI Kuningan)

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan menyoroti fenomena sejumlah anggota DPRD yang belakangan lebih sibuk mengelola usaha kuliner, khususnya membuka dapur “Makan Bergizi Gratis” (MBG), ketimbang menjalankan fungsi utamanya sebagai wakil rakyat.

‎Ketua DPD PSI Kuningan, Asep Susan Sonjaya Suparman biasa disapa Asep Papay, menegaskan bahwa mandat anggota DPRD adalah menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawasi kebijakan, dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal, bukan malah mengalihkan perhatian ke bisnis pribadi.

‎"Kami tidak anti anggota dewan berwirausaha, tetapi jangan sampai aktivitas bisnis membuat mereka lalai terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting. Saat rakyat menunggu solusi atas berbagai masalah, jangan sampai dewan sibuk memoles dapur usaha mereka,” tegas Asep Papay.

‎PSI Kuningan menilai kondisi ini ironis, mengingat banyak persoalan mendesak di Kuningan, seperti pengelolaan BUMD, peningkatan kualitas layanan publik, serta transparansi anggaran.

‎"Jangan sampai jabatan wakil rakyat hanya jadi stempel, sementara energi mereka habis untuk mengurus branding usaha pribadi. Kami
‎dorong semua anggota dewan untuk kembali fokus ke kerja-kerja substantif,” tambahnya.

‎PSI Kuningan menyerukan agar DPRD memperkuat kinerja melalui rapat produktif, pengawasan yang tajam, dan keterlibatan aktif dalam mendorong kebijakan pro-rakyat. (Wan)*

IMG-20250826-WA0161

Gelar Pra Musancab, DPC PKB Karawang Siapkan 450 Calon Pengurus DPAC dengan Seleksi Ketat

Kegiatan Pra Musancab DPC PKB Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang sukses menggelar Pra Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di Gedung Aula Al-Jihad, Karawang, pada 10 Agustus 2025. Acara ini merupakan langkah strategis dalam restrukturisasi pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PKB di 30 kecamatan se-Kabupaten Karawang.

‎Kegiatan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 14.00 WIB ini dihadiri 450 calon pengurus DPAC, 50 pengurus DPC, dan tim asesor. Kehadiran mencapai 92% meskipun beberapa calon berhalangan hadir.

‎Seleksi Menyeluruh dan Mendalam

‎Menurut Adam Maulana, anggota tim Ad Hoc DPW PKB Jawa Barat, Pra Musancab bukan sekadar acara formal, melainkan tahapan seleksi yang ketat. Calon pengurus menjalani verifikasi administratif dan wawancara mendalam oleh tim asesor yang terdiri dari pengurus DPC dan profesional.

‎"Kami ingin memastikan calon pengurus memiliki pengalaman berorganisasi, pergaulan yang baik di masyarakat, dan keseriusan untuk mengemban amanah," ujar Adam.

‎Setelah proses ini, berkas calon akan diserahkan ke DPW PKB Jawa Barat untuk dianalisis sebelum penentuan struktur pengurus DPAC.

‎Apresiasi untuk Seluruh Pihak yang Terlibat

‎Ketua DPC PKB Karawang, H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP, mengungkapkan bahwa persiapan Pra Musancab telah melalui sembilan kali rapat, baik di kantor DPC maupun di setiap daerah pemilihan bersama anggota DPRD PKB Karawang.

‎Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD PKB Karawang yang telah berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. "Dukungan penuh dari anggota dewan sangat krusial dalam menyukseskan acara ini," imbuhnya.

‎Lima anggota DPRD Karawang yang turut hadir adalah Ketua Fraksi Mulyana, S.H.I., Lili Mahali, S.Sos.I., Didin Sirojudin S.Pdi., Anggi Rostiana Tarmadi, A.Md., dan Umar Al Faruq, S.Ag. Satu anggota, H. Asep Dasuki, berhalangan hadir karena sakit.

‎Ketua Pelaksana, Iim Fahmi, menambahkan bahwa acara berjalan lancar dengan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari registrasi, sambutan, sesi wawancara, hingga foto bersama di photobooth per kecamatan. (red)*

IMG-20250413-WA0012

“Seruan Rahmat Hidayat Djati untuk Selamatkan Susanti dan Reformasi Perlindungan Pekerja Migran”

H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Angin yang berhembus dari ladang-ladang Cilamaya sore itu seakan membawa harapan baru, meski masih samar. Rahmat Hidayat Djati, Anggota DPRD Jawa Barat dan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang, datang bukan sekadar berkunjung. Ia datang membawa suara seorang wakil rakyat yang resah melihat warganya digiring menuju tiang eksekusi, ribuan kilometer jauhnya di Arab Saudi.

Susanti binti Mahfud, seorang pekerja migran asal Karawang, dijadwalkan dieksekusi pada 9 April 2025. Namun eksekusi itu ditunda hingga Juni. “Penundaan ini bukan pengampunan,” ujar Rahmat dengan nada tegas. “Ini hanya memberi waktu. Maka pemerintah melalui Menlu harus segera meningkatkan upaya diplomatik yang lebih tegas karena Susanti bukanlah pelaku pembunuhan. Keyakinan tersebut yang disampaikan mahfud kepada Rahmat Hidayat Djati Sabtu 12/4/2025 atas pengakuan Susanti langsung yang dipertemukan yang pada tahun 2022-2023 dan terahir 2024, Yang di fasilitasi oleh pihak Kementerian Luar Negeri.

Rahmat Desak Gubernur Dedi Mulyadi Ambil Peran dalam Penyelamatan Susanti dan Reformasi Tata Kelola Pekerja Migran

Penundaan eksekusi mati terhadap Susanti binti Mahfud, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Karawang, Jawa Barat, hingga Juni 2025 menjadi titik kritis baru yang menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat FPKB yang mengecam lambannya respons negara serta meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk turun tangan secara nyata dalam menyikapi kasus yang menimpa warganya.

Rahmat menegaskan bahwa penundaan eksekusi ini hanyalah “jeda maut” jika negara tidak segera menyelesaikan persoalan utama: pembayaran uang diyat sebesar 120 Miliar yang turun menjadi 40 Miliar yang diminta oleh keluarga korban sebagai syarat pengampunan. Padahal menurut ketentuan hukum Arab Saudi sendiri yang ditetapkan Raja Fahd Bin Abdul Aziz pada tahun 1982, nilai diyat qishash maksimal adalah 400 ribu riyal kurang lerbih 1,5 Mliar.

Namun sejak Presiden SBY menggelontorkan dana negara untuk membayar diyat atas nama perlindungan WNI, sejak itulah harga diyat di Arab Saudi jadi liar. Kasus Susanti adalah puncak gunung es dari sistem yang rusak akibat diplomasi yang lemah dan kebijakan tanpa kalkulasi jangka panjang,” tegas Rahmat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/4).

Menurutnya, praktik seperti ini telah menjadikan nyawa WNI sebagai komoditas tawar-menawar, bukan lagi sebagai entitas yang dilindungi martabat dan hak konstitusionalnya. Ia menyayangkan bahwa kini diyat dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan, bertentangan dengan semangat keadilan Islam yang berpijak pada Al-Qur’an, Hadis, dan pendapat para imam mazhab.

Rahmat juga menyoroti betapa sulitnya mendapatkan pengampunan dari keluarga korban dalam kasus pembunuhan yang menyasar balita dan lansia di negara-negara yang menerapkan syariat Islam secara ketat, termasuk Arab Saudi. Proses panjang dan kompleks yang melibatkan fatwa-fatwa klasik dan pendapat ulama besar menambah keruwetan diplomasi negara.

“Di masa Orla, Orba, hingga era Presiden Gus Dur, banyak WNI yang terbukti melakukan pembunuhan masih bisa mendapatkan maaf. Sebabnya sederhana: negara hadir. Para Ahlul Khair juga sering menanggung biaya diyat. Tapi begitu negara mulai mencairkan dana diyat secara sistematis, segalanya berubah menjadi pasar gelap nyawa,” ungkapnya.

Desakan kepada Gubernur Jawa Barat

Rahmat Hidayat Djati secara khusus meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tidak tinggal diam melihat tragedi yang menimpa warganya. Menurutnya, sebagai provinsi penyumbang terbesar PMI, Jawa Barat punya tanggung jawab moral dan politis untuk membela Susanti, serta melakukan reformasi kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah.

“Pak Dedi Mulyadi harus menyadari bahwa Susanti bukan hanya kasus kemanusiaan, tapi juga tamparan keras bagi sistem migrasi kita yang lemah. Sudah waktunya provinsi ini memiliki kebijakan perlindungan PMI yang konkret, mulai dari regulasi pengawasan usia calon pekerja hingga penyediaan bantuan hukum dan pendampingan psikologis,” ucap Rahmat.

Ia juga mendorong dibentuknya satuan tugas atau pusat layanan bantuan hukum dan diplomasi PMI di bawah kewenangan provinsi, serta kerja sama yang lebih erat antara Pemprov Jabar dan Kementerian Luar Negeri.

Kritik atas Kesenjangan Diplomasi

Rahmat menilai sangat tidak adil bila membandingkan cara Indonesia menangani warganya yang terancam hukuman mati dengan bagaimana negara lain melindungi warganya di Indonesia. Ia menyebut sejumlah kasus di mana WNA yang divonis mati di Indonesia bisa dibebaskan hanya melalui kekuatan diplomasi tanpa tebusan apa pun.

“Sungguh ironi. Ketika negara lain mengandalkan kekuatan politik dan diplomatik untuk menyelamatkan warganya, kita justru menjadikan uang sebagai senjata utama. Nyawa Susanti tidak bisa ditukar dengan lembaran rupiah semata. Negara harus menggunakan seluruh kekuatannya, termasuk intervensi langsung Presiden dan pembentukan tim diplomasi khusus,” tegasnya.

Seruan Keadilan dan Konvensi Internasional

Rahmat juga mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, termasuk Konvensi-Konvensi ILO, yang menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran. Namun implementasi konvensi itu di dalam negeri masih sangat lemah, terutama dalam hal bantuan hukum dan kejelasan diplomatik saat warga menghadapi ancaman hukuman ekstrem di luar negeri.

“Ratifikasi bukan sekadar dokumen. Ia adalah komitmen global. Jika kita gagal melindungi Susanti, maka itu berarti kita juga telah mengkhianati konvensi yang kita tandatangani,” Tegas rahmat.

“Selamatkan Susanti, Reformasi Tata Kelola PMI” menjadi seruan yang terus ia gaungkan, bukan hanya kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemimpin daerah yang selama ini tanpa sadar telah ikut menikmati devisa dari jerih payah para pekerja migran tanpa pernah benar-benar hadir saat mereka jatuh.

"Kini, waktu terus berdetak menuju Juni. Jika tidak ada langkah konkret, maka jeda ini bisa berubah menjadi vonis. Dan kita, sebagai bangsa, akan kembali mencatat satu nama lagi yang mati karena sistem yang abai," tutup Rahmat. (ALN)*

IMG-20240907-WA0029

Ali Nurdin Sebut Dedi Mulyadi Jadi Harapan Besar bagi Pekerja Migran Jawa Barat Menuju Kesejahteraan

Ali Nurdin (Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi)

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR - Menyikapi banyaknya persoalan tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Ali Nurdin selaku Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi menyebut bahwa kini sosok Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dianggap membawa harapan besar untuk kesejahteraan PMI di Jawa Barat. Kamis (3/4/25).

Berikut naskah yang ditulis Ali Nurdin dengan judul "Dedi Mulyadi dan Harapan Besar untuk Pekerja Migran Jawa Barat Menuju Kesejahteraan" sebagai berikut ;

Kisah Seorang Pahlawan Devisa yang Terluka

Di sudut Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, seorang perempuan berusia 32 tahun bernama Siti menatap kosong ke langit. Dua tahun lalu, ia meninggalkan kampung halaman dengan janji menjadi pekerja di Malaysia. Namun, impiannya berubah menjadi mimpi buruk: upah tak dibayar, paspor disita, dan hidup dalam tekanan. Kisah Siti bukanlah cerita tunggal. Ia mewakili ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat yang terjebak dalam jerat Trafficking in Persons (TPPO). Di tengah kepedihan ini, harapan baru muncul: harapan pada Kang Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, untuk mengubah nasib mereka.

Jawa Barat: Episentrum PMI dan Tantangan TPPO

Sebagai provinsi penyumbang PMI terbesar di Indonesia (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan PMI, 2022 mencatat 35% PMI berasal dari Jabar), Jawa Barat menjadi saksi bisu gelombang warga yang berangkat mencari penghidupan lebih baik. Sayangnya, minimnya pendidikan dan akses lapangan kerja lokal membuat banyak masyarakat, terutama lulusan SD-SMP, terpilih menjadi PRT atau buruh kasar di luar negeri. Celah inilah yang dimanfaatkan sindikat TPPO. Mereka menjanjikan prosedur cepat, namun justru menjerumuskan PMI ke dalam eksploitasi. 

“Masalah (TPPO) bukan sekadar kejahatan, tapi kegagalan kita membangun kesejahteraan di tingkat akar rumput,” ujar KDM dalam suatu kesempatan di Purwakarta, 2023. Pernyataan ini menggambarkan visinya yang holistik: memberantas TPPO tak hanya dengan penindakan, tetapi juga dengan membangun solusi struktural.

Refleksi Kepemimpinan KDM: Dari Purwakarta ke Jawa Barat

Kepedulian KDM terhadap masyarakat marginal bukanlah hal baru. Saat menjabat Bupati Purwakarta (2008-2018), ia menggagas program “Pendidikan Berbasis Karakter” yang memadukan kurikulum akademik dengan pelatihan keterampilan praktis, seperti pertanian dan UMKM. Hasilnya, angka putus sekolah turun 40%, dan banyak pemuda beralih dari urbanisasi ke wirausaha lokal. Kebijakan ini relevan jika diterapkan untuk calon PMI: pendidikan vokasi berbasis permintaan pasar global bisa menjadi alternatif bagi lulusan rendah yang rentan menjadi korban TPPO.

Selain itu, KDM dikenal dengan pendekatan kultural dalam pembangunan. Ia kerap mengutip filosofi Sunda: “Ngindung ka waktu, ngabapa ka jaman” (melindungi nilai lama, mengadaptasi zaman baru). Filosofi ini bisa menjadi dasar kebijakan perlindungan PMI yang memadukan kearifan lokal dengan inovasi modern.

Solusi Tatakelola: Tiga Pilar Kebijakan yang Ditunggu

1. Pencegahan Penempatan Non Prosedural yang cenderung pada Tidak Pidana Perdagangan Orang TPPO melalui Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Membuka lapangan kerja bagi lulusan rendah dengan mengembangkan sektor padat karya di Jabar, seperti industri kreatif (batik, anyaman), agroindustri, dan pariwisata berbasis komunitas. Program “Sabilulungan Wirausaha” bisa diadopsi untuk memberikan modal dan pelatihan teknis. Seperti kata KDM: “Jangan biarkan anak muda kita hanya jadi pelayan di negeri orang, tapi jadikan mereka tuan rumah di tanah sendiri.”

2. Reformasi Sistem Rekrutmen PMI  

   Memperkuat pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) ilegal dan membentuk posko pengaduan di tingkat desa. KDM dapat mengadopsi model “Desa Migran Sejahtera” ala Kabupaten Cilacap, yang memastikan calon PMI mendapat pelatihan pra-keberangkatan, dokumen lengkap, dan pemantauan di penempatan maupun pasca-penempatan.

3. Perlindungan Hukum dan Advokasi  

   Membentuk Satgas Anti-TPPO provinsi yang bekerja sama dengan Kementerian terkait dan Aparat Penegak Hukum. Selain penindakan, penting juga menyediakan rumah singgah dan pendampingan hukum bagi korban. Seperti contoh kebijakan “Rumah Harapan” di Jawa Tengah, yang memberikan trauma healing dan pelatihan reintegrasi.

Kolaborasi sebagai Kunci: Sinergi Pusat-Daerah dan Masyarakat Sipil

KDM tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperluas program Kartu Prakerja berbasis sektor spesifik (misalnya perawatan lansia atau teknisi), serta kemitraan dengan LSM dan Organisasi Pekerja Migran untuk edukasi hak-hak PMI. Di tingkat ASEAN, Jabar bisa menjadi pionir dalam memperjuangkan MoU perlindungan PMI yang lebih mengikat.

Dari Harapan Menuju Aksi Nyata

Harapan pada KDM bukanlah ilusi. Sejarah kepemimpinannya di Purwakarta membuktikan bahwa pendekatan berbasis budaya dan pemberdayaan bisa mengubah wajah daerah. Jika kebijakan yang pro-PMI dijalankan secara konsisten, Jawa Barat tak hanya akan mengurangi angka TPPO, tetapi juga menjadi contoh tata kelola migrasi yang manusiawi. Seperti pesan KDM dalam pidato pelantikannya: “Kita tidak butuh pahlawan yang jauh di sana, karena setiap kebijakan yang memanusiakan manusia adalah pahlawan zaman sekarang.”  

Kini, saatnya Jawa Barat menulis bab baru: dari daerah penyumbang PMI tertinggi, menjadi pelopor kesejahteraan Pekerja Migran. (NN)*

IMG-20241108-WA0086

Bustami Hamzah Mendapat Dukungan Luas Sebagai Alternatif Pemimpin Aceh Baru Masa Depan

Moharriadi, Tim pemenangan No 1 Om Bus Syech Fadhil

Jendela Jurnalis Banda Aceh - Bustami Hamzah, sebagai calon gubernur Aceh yang didukung oleh koalisi partai nasional dan partai lokal memiliki beberapa peluang untuk memenangkan Pilkada Aceh 2024 melawan Muzakir Manaf (Mualem) dari Partai Aceh dan partai koalisi. Setidaknya hal ini dapat dirasakan dalam sambutan masyarakat yang besar sepanjang perjalanan road shownya ke pantai barat selatan Aceh sejak beberapa hari terakhir baru-baru ini.

Peluang itu terungkap diantaranya bahwa Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi merupakan sosok yang mendapat dukungan dari Koalisi Partai Nasional, yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, PAN, Partai Gelora dan PKN, selain partai local yaitu PAS Aceh dan PDA, yang memberikan keuntungan dari segi sumber daya, jaringan politik, dan dukungan dari pemerintah pusat. Hal ini bisa memperkuat posisinya dalam kontestasi pilkada, terutama untuk menjangkau daerah-daerah dengan pemilih yang lebih beragam.

Posisi strategis ini dalam hubungan baiknya dengan Pemerintah Pusat didukung dengan partai-partai nasional, Bustami dapat memperjuangkan pembangunan otonomi yang lancar dan lebih harmonis dengan pemerintah pusat, yang diharapkan akan menguntungkan Aceh dari segi anggaran dan investasi.

Pengalaman luas Bustami di bidang pemerintahan dan administrasi, juga birokrasi pemerintahan, menjadi nilai tambah yang positif oleh masyarakat, terutama karena rakyat Aceh menginginkan pemimpin yang profesional berorientasi pada stabilitas dan membawa kenyamanan dalam kehidupan rakyat di bidang sosial ekonomi juga politik.

Selain itu Bustami adalah juga sebagai tokoh baru yang menggambarkan pemimpin yang plural menjangkau semua kalangan rakyat Aceh, berbeda dengan tokoh- tokoh pemimpin Aceh selama ini yang erat kaitannya dekat dengan akar konflik masa lalu di Aceh. Dengan demikian Bustami mendapatkan dukungan pemilihu lebih luas yang ingin melihat pemimpin baru tanpa keterkaitan dengan masa konflik di Aceh. Ini bisa menjadi daya tarik bagi generasi muda dan pemilih yang menginginkan pembaruan dalam pemerintahan Aceh.

Pemilih dengan klasifikasi pemilih mula di seluruh wilayah Aceh yang tidak lekat dengan akar konflik akan memberikan dukungan dalam kepada calon Gubernur untuk menjamin keterbukaan dan partisipasi rakyat Aceh nantinya kepada pemerintahan jika Bustami Hamzah Fadhil Rahmi terpilih. Pemilih muda di Aceh semakin kritis terhadap isu-isu pembangunan, pendidikan, dan pekerjaan dan senantiasa merespon seluruh kebijakan perintah yang pro rakyat. Hal ini disambut positif oleh Bustami Hamzah dan Fadhlil Rahmi dan diharapkan menjadi modal besar partisipasi dalam pembagunan Aceh ke depan. Bustami Fadhil serius menarik dukungan dari generasi muda terutama dengan menawarkan visi yang progresif, modern, dan sesuai kebutuhan masyarakat saat ini, dan merealisasikan harapan-harapan rakyat terutama pemilih mula.

Pemilih muda dipastikan tidak memahami dengan utuh dan tidak terlibat dalam akar konflik Aceh masa lalu. Mereka akan lebih peduli dan perhatian pada persoalan konkrit di lapangan yang juga dirasakan oleh rakyat keseluruhannya seperti persoalan tenaga kerja terampil dan pemenuhan banyak lapangan kerja memadai, mengatasi pengangguran dan kesejahteraan hidup rakyat Aceh. Hal ini akan dijawab oleh pemimpin Aceh yang tidak terkoptasi oleh golongan tertentu dan bisa berdiri sebagai pemerintah di atas semua komponen rakyat Aceh untuk mengayomi dan melayani.

Bustami Fadhil diharapkan dapat menjawab isu kesejahteraan dan pembangunan ekonomi dengan cakap dan tepat. Banyak rakyat Aceh menginginkan perubahan dalam bidang kesejahteraan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Bustami telah banyak menawarkan program-program konkret yang pro-ekonomi rakyat, pro-pembangunan infrastruktur, dan membuka peluang kerja yang luas.

Di samping itu Bustami Fadhil melakukan pendekatan moderat dalam kebijakan keagamaan terhadap penerapan syariat Islam yang seimbang dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Ini mendapat respon dan dukungan luas dari masyarakat yang ingin melihat penerapan syariat tetap berjalan, namun tanpa mengabaikan pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan sektor-sektor lain yang dapat membuka peluang ekonomi.

Namun, meskipun dukungan semakin kuat, Bustami terus juga meyakinkan pemilih yang memiliki loyalitas kuat seperi dari kalangan mantan kombatan dan mengatasi persepsi bahwa Bustami tetap akan peka terhadap isu dan identitas Aceh.

Strategi yang dilakukan Bustami dengan berfokus pada pemenuhan kebutuhan konkret rakyat Aceh dan keseimbangan otonomi daerah untuk menjadi faktor penting selama ini sehingga mendapat dukungan mantan kombatan dan juga semua rakyat Aceh. (Muhibbul)*

Oleh : Moharriadi, Tim pemenangan No 1 Om Bus Syech Fadhil

IMG-20241007-WA0012

Askun Desak Kejaksaan Segera Proses Perkara Pidana Kampanye di Dalam Masjid

Asep Agustian, S.H., M.H., (Tim Advokasi Pemenangan Paslon 01 Acep - Gina)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Tim Advokasi Pemenangan Paslon 01 Acep-Gina mempertanyakan perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana pelanggaran Pilkada, yaitu terkait kampanye di tempat ibadah, tepatnya di Masjid Jamie Al Hidayah Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel.

Pasalnya, sampai hari ini laporan atas nama Ujang Suhana Tim Advokasi Acep-Gina pada 2 November terkesan menjadi 'bola liar'. Yaitu dimana berkas hasil pemeriksaan dari kepolisian yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan masih saja dinyatakan 'belum cukup bukti'.

Padahal sejumlah bukti laporan sudah lengkap dilampirkan, dan sejumlah saksi sudah dilakukan pemeriksaan.

Asep Agustian SH.MH, Direktur Advokasi Tim Pemenangan Acep-Gina menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Kepolisian yang sudah bekerja maksimal dalam menangani perkara dugaan tindak pidana pelanggaran Pilkada.

Selanjutnya, Tim Advokasi Acep-Gina mendesak Kejaksaan untuk segera menindaklanjuti berkas hasil pemeriksaan dari Kepolisian. Mengingat tenggang waktu penanganan perkaranya hanya 14 hari, terhitung sejak dugaan tindak pidana Pilkadanya dilaporkan.

"Kita akan pantau terus perkembangannya seperti apa. Jika laporan masih mandeg, maka patut dipertanyakan, jangan-jangan Kejaksaan terindikasi tidak netral di Pilkada," kata Askun, Jumat (8/11/2024).

Asep Agustian berharap, laporan kampanye di dalam masjid ini bisa menjadi produk hukum Sentra Gakkumdu di Pilkada 2024. Hal ini guna memberikan efek jera kepada para oknum pelanggar Pilkada yang semakin ke sini semakin leluasa dan terbuka melabrak aturan.

"Dugaan-dugaan pelanggaran Pilkada terus bermunculan. Karena apa?, karena tidak pernah ada ketegasan dari Gakkumdu dalam setiap laporan yang disampaikan. Baik itu soal keterlibatan ASN dan Kades dalam pilkada, hingga kampanye di tempat ibadah," katanya.

Ditambahkan Askun, semua pihak berharap Pilkada 2024 berjalan dengan jujur dan adil, bukan hanya sekedar riang gembira. Maka harapan ini harus dimulai dari penyelenggara Pilkada yang harus bekerja secara profesional, termasuk unsur Sentra Gakkumdu.

"Sekarang bagaimana mau mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil, jika saja unsur dari Sentra Gakkumdu sendiri terindikasi memihak. Maka dalam hal ini saya meminta Kejaksaan bekerja profesional. Segera tindaklanjuti itu hasil pemeriksaan Kepolisian," tandasnya.***

IMG-20241103-WA0076

Siap Menangkan Acep-Gina, 150 Relawan Banjiri Kegiatan Konsolidasi

Konsolidasi Relawan 01

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Mendekati hari pencoblosan Pilkada Karawang pada 27 November 2024 mendatang, Para Relawan 01 Acep - Gina menggelar kegiatan konsolidasi pemenangan di Aula RM Indo Alam Sari, Minggu (3/11/2024).

Meski ada sekitar 150 perwakilan Relawan Acep - Gina yang hadir, tetapi panitia pelaksana Ajam Center mencatat ribuan massa yang hadir di luar ekspektasi.

Cabup 01 Acep Jamhuri menyampaikan ucapan terima kasih kepada para relawan yang sampai hari ini masih konsisten mendukung Acep-Gina. Meski di sisi lain, Acep mengetahui ada beberapa relawan yang 'linglung' (mendukung paslon lain).

"Terima kasih semua relawan yang konsisten dukung Acep-Gina dari sejak awal. Saya juga tahu ada beberapa relawan yang linglung, tapi biarkan itu,"

"Saya tahu temen-temen di sini tidak diam, semuanya sedang bergerak dan berjuang untuk Aep-Gina," tutur Acep Jamhuri.

Acep mengingatkan kepada para relawan jika massa pencoblosan Pilkada tinggal 25 hari lagi. Oleh karenanya, semua relawan ditekankan untuk lebih masif lagi mengajak masyarakat yang masih ragu memilih Acep-Gina.

"Beja'an nu lain nu masih linglung, nu bakal juara mah nomor hiji. Mulai ayeuna gaskeun deui, tinggal 25 hari deui. Abringkeun, ajak nu lain na. Inget, ajak batur sakasur, sasumur jeung salembur," ajak Acep dengan ciri khas logat dan bahasa Sunda-nya.

Acep juga meminta kepada semua relawan untuk mendoakan Acep-Gina dalam setiap habis sholat. Karena hanya doa yang tulus dan ikhlas yang bisa mengantarkan kemenangan Acep-Gina.

"Doakeun Acep-Gina sing ditakdirkeun Allah jadi pamingpin nu amanah. Ibu dan bapak doakeun Acep-Gina, bayangkeun muka Acep-Gina sambil berdoa. Sebab doa yang dikabul adalah doa orang yang ikhlas dan tulus," pinta Acep.

Di kesempatan yang sama, Ketua Tim Pemenangan Acep-Gina, yaitu H. Jenal Aripin menegaskan, bahwa mulai hari ini semua jalur pemenangan Acep-Gina sudah disederhanakan. Hal ini dilakukan agar semua jalur pemenangan terkoordinasi dengan baik.

"Tugas ketua-ketua 150 relawan hari ini sudah kita sederhanakan, supaya semua terkoordinasi dengan baik. Amankan desa dan kecamatan masing-masing. Karena di setiap kecamatan sudah ada panglimanya," tutur H. Jenal.

"Kedua ingin saya sampaikan, menjual Acep - Gina itu gampang. Acep itu pituin Karawang asli, bukan mukimin atau musafirin. Masa urang Karawang gak dukung urang Karawang. Tolong sampaikan itu ke masyarakat," tandasnya. (red)*