Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah terus menggelontorkan anggaran guna menunjang pemerataan pembangunan untuk di tiap daerah.

Namun, sangat disayangkan, dibalik gencarnya pembangunan infrastruktur, ada saja pihak oknum kontraktor selaku pemegang tender dalam pelaksanaan pekerjaan dari dinas, dan terkesan asal-asalan dalam proses pengerjaannya.

Seperti realisasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang melalui pembangunan drainase saluran (penurapan) yang terletak di Dusun Gambarsari, Desa Kalangsurya, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Sabtu (9/12/23).

Diketahui, Pelaksanaan pekerjaan penurapan tersebut dikerjakan oleh CV. Citra Agung, dengan ukuran Volume Panjang 157.50 M Tinggi 1,50 M, dan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.189.057.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2023, untuk pengerjaan selama 45 Hari Kalender.

Namun, berdasarkan pantauan jendralnews.co.id di lokasi pekerjaan, terlihat jelas bahwa dari pemasangan batu kali sebagai pondasi pembangunan turap sepertinya dilakukan asal-asalan, yaitu dengan dasar bawah tidak menggunakan adukan pasir terlebih dahulu.

Selain itu, terlihat juga banyak air nya,dari hasil kroscek awak media di lapangan,di duga pekerjaan terkesan asal-asalan,ada dugaan proyek drainase terkesan asal saja.

Hal tersebut pun dikeluhkan salah seorang warga sekitar yang berinisial AS. Dirinya menilai bahwa pengerjaan penurapan tersebut terkesan asal-asalan.

"Pembangunan turap yang sekarang ini berjalan memang terkesan asal saja. Coba saja lihat, komposisi adukannya sepertinya dikurangi atau memang pekerjaan terkesan asal saja. Coba saja, bagaimana pembangunan drainase bisa bertahan lama, kalau baru di kerjakan sudah retak," keluhnya.

Lebih lanjut, AS meminta dan berharap kepada dinas terkait, agar lebih selektif dan lebih ekstra dalam melaksanakan tugas pengawasan.

"Kami mohon kepada pemerintah untuk lebih ekstra dalam pengawasan, khususnya pengawasan dari Dinas PUPR Karawang, jangan seolah-olah dibiarkan. Kami selaku masyarakat akan merasa senang kalau pembangunan yang dikerjakan itu maksimal dan sesuai dengan harapan kami," harapnya.

AS juga meminta agar pengawas lapangan yang ditugaskan oleh pihak dinas harus lebih intens dalam melakukan tugas pengawasan, berikan pemahaman kepada para pekerja agar mendapatkan kualitas pekerjaan yang maksimal.

"Dinas PUPR Bidang SDA juga jangan diam saja, tegur pelaksana CV. Citra Agung, kalau perlu di evaluasi ulang saja kegiatannya, kalo pihak dinas diam begini kami malah curiga, jangan-jangan ada kongkalikong sama oknum pelaksananya," tutupnya.

Sementara itu, saat jendralnews.co.id menyampaikan keluhan warga tersebut kepada Kabid SDA Dinas PUPR Karawang sekaligus meminta tanggapannya, namun sayangnya sama sekali tak ada tanggapan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana kerja dari CV. Citra Agung pun memilih bungkam saat dikonfirmasi. (Rey)*

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H menghadiri Karya Bhakti Penanaman Pohon dalam rangka mencegah bencana Alam Banjir oleh Kodam Iskandar Muda bertempat Dusun Pasi Raja Aceh Gampong Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Sabtu (09/12/2023) pukul 08.00 Wib.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Novi Helmi Prasetya., PJ. Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi, Dandim/ 0105 Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, Pasie Ter Kodim Aceh Barat beserta Personel, Camat Johan Pahlawan, Danramil/07 Johan Pahlawan beserta Personel.

Selain itu, hadir juga Kapolsek Johan Pahlawan beserta Personel, Kapolsek Meureubo, Posal Meulaboh, Kwarcab Pramuka Aceh Barat, Keuchik Leuhan, Tuha Peut Desa Leuhan Ulo Jurong Dusun Raja Aceh serta Warga setempat.

Pada kegiatan Penanaman pohon tersebut di awali dengan kata-kata sambutan dari PJ. Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi kemudian dilanjutkan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Novi Helmi Prasetya.

Kapolres Aceh Barat yang ikut serta menanam pohon pada acara tersebut menjelaskan melalui Kasi Humas Polres Aceh Barat AKP Mawardi, Perlu adanya upaya yang harus di lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya bahaya banjir dan tanah lonsor, salah satunya melalui kegiatan karya bhakti penanaman pohon.

"Kami menyadari pentingnya konservasi lingkungan dalam mencegah bencana banjir dan tanah longsor," jelas Kapolres.

"Dengan menanam ratusan pohon di daerah rawan akan banjir, kami berharap dapat meningkatkan daya serap air tanah dan mengurangi erosi tanah," pungkasnya. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Sambut Hari Ulang Tahunnya yang ke-3, Dewan Pimpinan Pusat, Insan Pers Nusantara (DPP. INPERA) menggelar Seminar dengan tema: ‘Peran Media dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024’ yang di di Aula Husni Hamid komplek Pemda Karawang, Kamis (7/12/2023).

Bakesbangpol H. Sujana Ruswana hadir mewakili Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh sekaligus membuka kegiatan Seminar yang menghadirkan Praktisi Pemilu dari Karawang, Ikhsan Indra Putra, Ketua Bawaslu Engkus Kusnadi, SH, dan dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Dr. Gary Gagarin Akbar, SH, MH dengan moderator Ega Nugraha Santoso.

Seminar dengan 200 peserta yang berprofesi jurnalis se-Kabupaten Karawang baik cetak maupun elektronik bernaung di berbagai organisasi kewartawan diantaranya: PWI, SMSI, IJTI, IWO, IWO Indonesia, MOI, MIO, AJIB, APPI, Srikandi Karawang, FWJI, SWI, FJR, JAWARA, IJP, FORWABI, RAMPAK dan IJB.

Bupati Karawang,H.Aep Syaepuloh,S E,.yang diwakili Bakesbangpol H. Sujana Ruswana dalam sambuatannya mengucapkan selamat ulang tahun ke 3 buat INPERA, semoga selalu eksis dalam berorganisasi profesi Alhamdulillah selama INPERA berdiri, sudah banyak hal yang mereka lakukan dalam pengawalan dan pengawasan kebijakan pemerintah, khususnya kabupaten Karawang "Hari ini INPERA melakukan kegiatan seminar dengan tema "peran media dalam penyelenggaraan pemilu 2024" tentunya sangat penting bagi terciptanya Pemilu yang damai, tanpa Hoax sukses tanpa exses

Ketua Umum Insan Pers Nusantara (INPERA), Heri Widodo menyampaikan, “Seminar dalam menyambut HUT INPERA yang ke-3. Ketum berharap dengan adanya seminar ini, peran Media dalam mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024 mampu lebih profesional dan proporsional dalam penyajian pemberitaan terkait Pemilu dengan tidak menyebarkan hoax, ujaran kebencian maupun yang berbau SARA. Sehingga informasi terkait penyelenggaraan pemilu disajikan dengan akurat dan benar sehingga tersosialisasi dengan baik ke masyarakat,” ungkapnya.

“Selain harus menjalankan prinsip netralitas dan independensi dalam menjalankan tugas kewartawanannya, INPERA juga berharap, pers juga harus tetap kritis ikut mengawasi Pemilu Serentak 2024 agar pemilu berjalan lancar serta mencegah terjadinya kecurangan,” tegasnya.

Ketua Panitia Seminar HUT INPERA ke-3, H.Siswanto, kepada awak media mengucapkan banyak terimakasih kepada Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh SE., yang di wakili Bakesbangpol, H. Sujana Ruswana, Diskominfo, juga Pemda kabupaten Karawang yang telah menyediakan hadir semua peserta seminar yang telah hadir, Narsum dari Bawaslu,Engkus Kusnadi SH. PERADI,Gerry Gagarin dan Praktisi Pemilu Ikhsan yang telah menyempatkan hadir memenuhi undangan INPERA

Dalam paparan yang disampaikan ke Tiga Narsum, masing-masing memaparkan sesuai dengan tema seminar, peran media dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, yang diteruskan dengan sesi tanya jawab dengan peserta. Kegiatan Seminar dalam rangka HUT INPERA ke 3 berjalan lancar dan sukses. (Heri Pramika)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Realisasi Pembangunan Penurapan Saluran Irigasi di Dusun Gambarsari, Desa Kalangsurya, Kabupaten Karawang, yang di kerjakan oleh CV. Citra Agung diduga asal jadi, hal ini menjadi sorotan publik dan berbagai elemen masyarakat.

Pembangunan penurapan yang nampak diduga asal jadi dalam pelaksanaannya, terindikasi atas lemahnya pengawasan dari Dinas PUPR Karawang, terutama bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang. Jumat (08/12/23)

Dikatakan salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada awak media, bahwa dirinya melihat pembangunan penurapan di Dusun Gambarsari yang sedang dalam proses pelaksanaan nampak diduga tidak sesuai spesifikasi.

"Aneh juga, hasil pembangunan berbeda dengan pembangunan turap yang pernah saya lihat. Pasalnya, pembangunan penurapan saat ini sepertinya asal-asalan, hal ini seolah pihak pelaksana supaya meraup keuntungan yang lebih besar," ucapnya.

Lanjutnya mengatakan, cara pemasangan batu kali atau batu belah buat pondasi di susun dengan cara di tumpuk tanpa memakai adukan pasir dan semen, tanpa adanya upaya untuk dilakukan pengeringan air terlebih dahulu.

"Kalo kisdam untuk menahan air agar tidak masuk memang di pasang, tapi itu hanya formalitas saja, karena pada kenyataannya pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan penurapan sambil di genangi air," terangnya.

"Dengan adanya tersebut, tidak mungkin teknis dari dinas terkait, yang pastinya ini adalah faktor kesengajaan oleh pihak pelaksana, sehingga yang nantinya dari hasil pekerjaan pembangunan penurapan yang di kerjakan pihak pelaksana tidak akan awet untuk digunakan," ujarnya.

"Saya sebagai warga lingkungan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, sangat berharap kepada dinas terkait agar menindak tegas kepada pihak pelaksana yang dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan penurapan agar sesuai SOP," cetusnya.

Diketahui, Pelaksanaan pekerjaan penurapan yang dikerjakan oleh CV. Citra Agung memiliki Volume Panjang 157.50 M Tinggi 1,50 M, dengan Nilai Kontrak sebwsar Rp.189.057.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2023, untuk pengerjaan selama 45 Hari Kalender.

Dengan terbitnya pemberitaan ini, pihak pelaksana maupun pihak dinas terkait belum ada yang bisa dikonfirmasi untuk dimintai keterangannya terkait adanya dugaan pembangunan penurapan yang tidak sesuai spesifikasi. (Rey)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan air di berbagai wilayah daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang terus menggenjot pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang Sumber Daya Air (SDA), guna mendukung terciptanya ketahanan air dan pangan. Kamis (7/12/23).

Aliansi Masyarakat Cilamaya (AMC) memberikan apresiasi kepada Dinas PUPR Kabupaten Karawang, khususnya di Bidang SDA, atas keseriusannya dalam mengantisipasi banjir.

Priatna selaku Koordinator Aliansi Masyarakat Cilamaya (AMC) mengungkapkan kepada jendralnews.co.id saat ditemui dikediamannya di Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang.

Menurutnya, selaku masyarakat yang berdomisili di wilayah yang dikelilingi pesawahan, ia mengaku sangat berterimakasih terhadap Dinas PUPR Karawang, khusunya Bidang SDA yang selama ini terus konsisten meningkatkan dan menunjang pembangunan dan dapat menanggulangi bencana banjir yang belakangan kerap terjadi diwilayahnya.

"Selaku masyarakat yang tinggal dikelilingi persawahan, Kali Tasrip dan Kalen Bawah, saya sangat berterima kasih kepada Dinas PUPR Karawang, terkhusus Bidang Sumber Daya Air yang serius mengatasi banjir tahunan di wilayah nya," ungkapnya.

Selain itu, pria yang akrab disapa Bang Pri tersebut juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Pemerintah Kabupaten Karawang serta pemerintahan Kecamatan Cilamaya Wetan, sehingga banjir tahunan di wilayah tidak terjadi lagi, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Hal tersebut senada dengan yang diucapkan Suradi (60), yang merupakan seorang Petani asal Cilamaya Wetan, bahwa dengan adanya peningkatan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan diwilayah pertanian, tentunya dapat mempermudah akses petani dalam mengangkut hasil panennya.

"Dengan adanya peningkatan jalan disekitar pesawahan, bisa mempermudah para petani dalam mengangkut hasil panennya," ucapnya.

Saya sangat senang dengan adanya peningkatan jalan di sekitar area persawahan kami,karena sawah saya di pinggir jalan yang di kerjakan pengecoran oleh Dinas Pupr Kabupaten Karawang,jadi kalau saya panen tidak repot lagi kalau pas musim hujan.Karena jalan sudah bagus,sehingga meminimkan biaya angkut hasil panen.

Lebih lanjut, Suradi mengaku sangat mengapresiasi atas terrealisasinya program pembangunan, sehingga sektor perekonomian diwilayahnya dapat berkembang dan maju.

"Saya sangat apresiasi kepada Pemda Karawang, Dinas PUPR dan rekanan Dinas PUPR, sehingga perekonomian petani di Kecamatan Cilamaya Wetan dapat berkembang dan maju," pungkasnya. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Kondisi rumah suganda warga Dusun Bojong Tugu, 1 RT 016/003, Desa Rengasdengklok selatan, Kabupaten Karawang, sangat memprihatinkan.

Rumah tersebut sudah tidak layak huni, karena dindingnya separuh tembok, separuhnya papan itu sudah lapuk dimakan rayap, bahkan sebagian sudah jebol.

Termasuk kayu atap penyangga genting, sewaktu-waktu bisa ambruk karena dimakan usia. Sebagian gentengnya juga telah pecah, sehingga jika musim hujan rumah yang ditinggali Suganda bersama istrinya Acih dan keluarga tersebut akan kebocoran oleh derasnya air hujan. Senin.(04/12/23)

Suganda yang pekerjaan pedangang pisang, karena kondisi memprihatinkan yang sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak menentu. Kadang-kadang ramai kadang sepi, orang-orang sekitarnya yang iba dengan nasibnya.

Ironisnya, pemerintah setempat terkesan tutup mata dengan kondisi rumah keluarga miskin dengan lantai dari tanah tersebut. Padahal ada beberapa program pemerintah mulai dari Pusat, Provinsi serta Daerah sendiri yakni program bedah rumah tidak layak huni.

Rey mengatakan, ia sangat prihatin dengan tempat tinggal keluarga Suganda tersebut, bahkan menurutnya dapat mengancam keselamatan nyawa orang yang berada di dalam rumah itu. Karena sewaktu-waktu bisa roboh atau ambruk, apalagi saat ini musim hujan disertai angin kencang.

"Seharusnya Aparat Desa Rengasdengklok Selatan serta Pemkab karawang lebih serius memperhatikan kondisi rakyatnya yang dihidup di bawah garis kemiskinan. Paling tidak memberikan bantuan program rumah tidak layak huni, agar mereka bisa tinggal lebih layak," ujarnya.

Ia juga berharap, semua komponen pemerintah lebih peka dengan menggunakan hati nurani memperhatikan kehidupan masyarakat yang ada di bawah. Karena kenyataannya masih banyak rakyat yang hidupnya pas-pasan, sementara pejabatnya bergelimang kemewahan.

Ketimpangan dan kesenjangan sosial sangat tinggi antara yang kaya dan miskin. Ini terjadi karena para pejabatnya tidak mempunyai kepekaan sosial dan kepedulian terhadap rakyat yang tidak mampu. (reynald)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Ketua LSM Lidik Karawang Suhanta menyebutkan bahwa UPTD Kebersihan Wilayah ll DLHK Rengasdengklok diduga tidak beres dalam menjalankan tugasnya.

Hal tersebut berdasarkan keluhan masyarakat kepada LSM Lidik Karawang, dan dengan fakta yang ia lihat di sepanjang jalan wilayah Rengasdengklok yang memang masih terlihat banyak tumpukan sampah, khusunya di titik lokasi yang tak berpenduduk.

"UPTD Kebersihan Rengasdengklok tidak beres dalam menjalankan tugas untuk membersihkan Rengasdengklok jadi bersih dan indah. Bisa kita lihat, di sepanjang jalan, sampah menumpuk dan bertebaran di sudut-sudut jalan yang tak berpenduduk," ungkapnya. Sabtu (25/11/23).

Selain itu, Suhanta juga mempertanyakan terkait retribusi pengelolaan sampah perumahan. Bahkan, dirinya juga menerima informasi bahwa terkait retribusi pengelolaan sampah perusahaan (PT-red) di sekitar Rengasdengklok pun penagihannya diduga tidak masuk ke kas Pemda.

"Pengelolaan sampah perumahan juga tidak jelas kemana bayarnya, dan PT di sekitar Rengasdengklok pun menurut informasi yang saya dapatkan, bahwa penagihannya tidak disetorkan ke kas Pemda," terangnya.

Di sisi lain, Suhanta juga menyebut bahwa UPTD Kebersihan Wilayah ll DLHK Rengasdengklok tidak bisa menyejahterakan para karyawannya yang berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas (THL).

"Padahal, karyawan mereka banyak yang sudah renta dan ada yang terkena penyakit akibat bekerja di tempat sampah, dan tentunya itu bisa berdampak buruk terhadap kesehatan mereka," keluhnya.

"Lebih parahnya, dari informasi yang kami dapatkan, jika ada setiap karyawan THL yang mengeluh sakit dan berhalangan masuk bekerja, honor mereka malah dipotong. Ini jelas sangat miris, dan kita nggak tau kemana hasil uang potongan itu disetorkan, sehingga kami menduga bahwa hasil potongan itu masuk ke kantong Oknum di UPTD Kebersihan Rengasdengklok," bebernya.

Lebih lanjut, Suhanta juga menyikapi terkait armada pengangkut sampah yang rusak hingga tidak bisa beroperasi selama lebih dari 2 minggu lamanya. Hal tersebut membuatnya penasaran dan sedang mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di lingkup UPTD Kebersihan Wilayah ll DLHK Rengasdengklok.

"Kami sebagai lembaga kontrol sosial, sedang mencari informasi tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Padahal, anggaran UPTD Rengasdengklok itu besar. Lantas, untuk pemeliharaan kendaraan dan untuk gaji karyawan tersebut uangnya dikemanakan? kalo urusan mobil rusak aja sudah hampir 3 minggu terparkir di kantor UPTD Kebersihan Rengasdengklok," cetusnya dengan nada heran.

"Kami dari LSM Lidik akan mengirimkan surat konfirmasi terkait permasalah di UPTD Kebersihan Rengasdengklok ini," tegasnya.

Sementara itu, Jendela Jurnalis kemudian mengonfirmasikan terkait beberapa point yang dikeluhkan oleh Ketua LSM Lidik tersebut kepada Yayah selaku Kasubag TU sekaligus Plt. Kepala UPTD Wilayah ll DLHK Rengasdengklok melalui pesan singkat Aplikasi WhatsApp.

Terkait mobil yang tidak beroperasi, Yayah membenarkan dengan alasan bahwa mobil pengangkut sampah tersebut sedang rusak, dan dirinya mengaku sudah melakukan pengajuan perbaikan.

"Wa'alaikumsalam Wr Wb, Iya rusak, lagi diajukan perbaikannya," jawabnya singkat. Sabtu (25/11/23).

Lebih lanjut, saat ditanyakan perihal permasalahan retribusi dan dugaan pemotongan honor pekerja, Yayah tidak menjawab lagi dan seolah tidak mau menaggapi lebih jauh.
(Nunu)*