Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus menggelontorkan anggaran guna menunjang pemerataan pembangunan untuk di tiap daerah.

Seperti pada proyek pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dengan judul "Normalisasi Sungai Dusun Sukarela Desa Kertamulya Kecamatan Pedes" yang dikerjakan oleh CV. AZZA dengan Volume Panjang 2 x 54,50 M' dan Tinggi 2,20 M' namun terlihat dicoret dan dirubah menjadi 2,00 M' l, dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2023, adapun untuk besaran nilai kontraknya sebesar Rp. 189.224.000.00,- melalui proses 60 hari masa pengerjaan.

Namun sungguh disayangkan, dalam pelaksanaan proyek dari Dinas PUPR tersebut diduga dikerjakan asal-asalan, karena dari proses pemasangan batunya saja sudah tak sesuai spesifikasi serta menyalahi aturan, yaitu dipasang batu serta adukan dalam keadaan area yang banjir tergenang air, sehingga hal tersebut dapat berdampak terhadap kualitas pondasi yang buruk akibat dari adukan yang bercampur dengan air banjir.

Padahal, dilokasi tersebut dipasangkan kisdam (pembendung air). Namun, adanya kisdam seolah hanya dijadikan properti saja tanpa ditunjang dengan adanya alat pompa air / alkon untuk mengeringkan area galian pondasi untuk TPT, karena saat Jendela Jurnalis melakukan penelusuran disekitar lokasi pun sama sekali tak melihat adanya alat pompa air / alkon.

Guna menggali informasi, Jendela Jurnalis kemudian berupaya untuk meminta keterangan dari pekerja yang ada disekitar dilokasi pada jam istirahat, berdasar keterangan yang didapat, salah satu pekerja yang enggan menyebutkan namanya menerangkan bahwa pekerjaan tersebut milik seorang pemborong bernama Enjan, adapun untuk mandornnya bernama Sarwan.

"Pemborongna Enjan, lamun mandor namah Tarwan," terangnya.

Namun saat ditanyakan terkait keberadaan madornya, pekerja menyebutkan bahwa mandor sedang tidak ada dilokasi.

Lebih lanjut, saat ditanyakan terkait siapa pengawas yang bertugas untuk mengawasi jalannya pekerjaan tersebut pun mereka mengaku tidak tahu.

Padahal, dengan adanya pengawasan yang intens, tentunya tidak akan ada pekerjaan yang mungkin dikerjakan secara asal-asalan, dan dengan pengawasan yang baik pula akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan dapat memberikan manfaat yang sesuai guna kepentingan masyarakat.

Sementara itu, akibat dari minimnya informasi, hingga berita ini dipublikasikan Jendela Jurnalis belum berhasil mendapatkan konfirmasi dan keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun dari pihak pengawas yang ditugaskan oleh Dinas PUPR untuk mengawasi jalannya pekerjaan tersebut. (Nunu/Team)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Panitia Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD LPM) Kabupaten Karawang menggelar acara pelantikan di Aula Gedung Husni hamid Plaza Pemda Karawang, Rabu (23/08/2023).

Acara pelantikan DPD LPM tersebut dihadiri Bupati Karawang yang diwakili oleh Drs. H. Acep Zamhuri selaku Sekda Kabupaten Karawang, Perwakilan Kapolres Karawang, Perwakilan Kejari Karawang, Tokoh Masyarakat Karawang H.Dadang S.Muchtar (mantan Bupati Karawang), dan Hj. Sri Wahyuni Agustin yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Jabar dan Forkopimda Karawang, pengurus LPM Se-Kabupaten Karawang, juga para tamu undangan dari Ormas dan LSM se-Kabupaten Karawang.

Acara dibuka oleh Marta Adi Saputra selaku Ketua Panitia Pelantikan, dan dalam sambutannya dirinya mengucapkan rasa terimakasihnya terhadap tamu undangan yang berkenan hadir dalam acara tersebut.

"Tak lupa kami ucapkan banyak terimakasih yang sebesar - besarnya, kepada semua yang telah hadir pada kesempatan acara hari ini, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, atas kekurangan tempat dan jamuan nya," terang nya.

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan SK Kepengerusan DPD LPM Kabupaten Karawang, oleh Pengurus DPD LPM Jawa Barat Drs. Taupik Hidayat, dilanjutkan dengan memanggil satu-persatu pengurus DPD LPM Kabupaten Karawang.

Adapun beberapa nama yang dilantik sebagai pengurus DPD LPM Kabupaten Karawang diantaranya adalah ;
H. Tahjudin Ihsan Fatah sebagai Ketua, Fatoni, S.H sebagai Sekretaris dan
H. Kusnadi, S.E,. sebagai Bendahara.

Sementara itu, Acep Jamhuri selaku perwakilan dari Bupati Karawang, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa semoga dengan kehadiran DPD LPM Kabupaten Karawang bisa membawa manfaat untuk masyarakat.

”Kabupaten Karawang yang memiliki potensi, dan belum lagi perkembangan Karawang kedepan banyak proyek strategis Nasional seperti kereta api cepat, rencana Bandara, PLTGU, akses Japek selatan, Karawang Sentul dan lainnya, kami harap kehadiran LPM ini bisa memberdayakan masyarakat,” ungkap Acep Jamhuri.

Lebih lanjut, Acep Jamhuri juga berharap LPM bisa berkolaborasi dan bersinergi bersama Pemerintah Daerah dan Desa, dengan melihat potensi-potensi yang bisa dikembangkan.

“Selamat kepada pengurus yang telah dilantik, semoga DPD LPM ini bermanfaat juga berkhasiat dan bermartabat bagi masyarakat," pungkasnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Sejumlah organisasi pers yang tergabung dalam Forum Jurnalis Karawang (FJK) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Karawang untuk menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD Karawang, Jumat (18/8/2023).

Kedatangan puluhan insan pers itu langsung diterima Ketua Komisi IV DPRD Karawang, H. Asep Syaripudin, di ruang rapat 2. Turut mendampingi Akmal dari Fraksi Partai Golkar dan H. Masykur dari Fraksi Pangkal Perjuangan.

Hadir pula dalam RDP tersebut, sejumlah perwakilan OPD Karawang. Di antaranya Kabid IKP, Bagja, mewakili OPD Diskominfo Karawang, Hary dari Disdikpora Karawang dan Jhony dari Koni Karawang.

Presidium FJK yang juga Ketua DPC Media Online Indonesia (MOI), Latifudin Manaf, dalam rapat tersebut mengatakan, kedatangan FJK dalam RDP dengan DPRD Karawang untuk mendorong usulan agar Pemkab Karawang melalui badan anggaran DPRD Karawang memploting anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM insan pers Karawang dan peningkatan kesehatan insan pers Karawang.

“Peningkatan SDM insan pers Karawang bisa melalui kegiatan UKW yang diperluas, bimtek, seminar, workshop dan sebagainya. Sementara peningkatan kesehatan insan pers bisa melalui semacam Festival olahraga khusus insan pers,” ujarnya.

“Untuk teknisnya OPD mana yang akan melaksanakan dua program usulan FJK, kami serahkan kepada DPRD Karawang,” sambungnya.

Latifudin menjelaskan, pers sebagai pilar keempat demokrasi harus diperkuat keberadaannya. Ungkapan pilar keempat bagi insan pers tidak sekedar ungkapan semata tanpa ada upaya perhatian dan dukungan dari legislatif dan eksekutif.

“Sama halnya dengan legislatif dan eksekutif yang merupakan bagian dari pilar demokrasi, tanpa didukung dengan anggaran yang memadai tentu akan sulit mengoptimalkan kinerjanya. Jika pers kuat, maka demokrasi akan hebat,” tegasnya.

Menanggapi usulan FJK, Ketua Komisi IV, H. Asep Syaripudin, turut mendorong kepada Diskominfo Karawang agar mengakomodir usulan FJK soal peningkatan kompetensi SDM insan pers Karawang dengan cara mendesain program kegiatan untuk tahun anggaran 2024.

“Bila memang (anggaran) kurang, ya tinggal ngobrol lagi usulkan kenaikan pagu. Teman-teman di legislatif insyaAllah bisa mengawal program itu. Yang penting tinggal sampaikan ke kami berapa sih anggaran riilnya untuk program peningkatan kompetensi SDM insan pers, lalu kami dorong agar rencana anggaran itu bisa direalisasikan,” kata politikus Partai Golkar yang akrab disapa H. Asep Ibe itu.

Sementara untuk peningkatan kesehatan insan pers melalui festival olahraga, lanjutnya, pihaknya menyarankan agar program itu bisa dilaksanakan melalui Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat (Kormi).

“Karena kalau masuk ke bidang olahraga prestasi dan olahraga pendidikan sepertinya festival olahraga insan pers enggak bisa masuk ke situ. Tinggal selanjutnya FJK dan Kormi dengan difasilitasi Disdikpora ngobrol bareng apakah program itu bisa dilaksanakan melalui Kormi atau tidak. Intinya kami sangat mendukung dua usulan FJK dan kami pastikan akan mengawal usulan itu terealisasi,” tandasnya.

Untuk diketahui, hadir dalam RDP itu diantaranya perwakilan dari IJTI Korda Purwasuka, DPC MOI Karawang, DPP Inpera, DPD IWOI, DPC IWO Karawang dan AJIB. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang sebagai lembaga pelaksana otonomi daerah kabupaten dalam membantu tugas Bupati Karawang untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang yang diantaranya untuk bidang Sumber Daya Air (SDA).

Diantaranya adalah dengan adanya pembangunan drainase yang bertujuan untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan, agar lahan-lahan bisa berfungsi secara optimal sesuai kegunaannya, dengan sistem ini juga diharapkan dapat mengendalikan erosi tanah serta kerusakan pada jalanan dan bangunan yang ada disekitarnya.

Namun dibalik itu, dalam pelaksanaannya terkadang kerap dikerjakan semaunya oleh oknum pemborong nakal. Seperti yang terjadi pada proyek pembangunan drainase jalan Cikalong - Cilamaya yang dikerjakan oleh pihak penyedia jasa CV. MUTLAK SEJATI dengan Volume, panjang kiri = 150,00 M" : ukuran U-DITCH = 1,00 M" X 1,00 M" Panjang kanan = 265,20 M" : ukuran U-DITCH = 1,00 M" X 1,00 M" bersumber dana APBD Tahun 2023 senilai Rp. 979.944.137,00,- dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender, namun diduga pekerjaan tersebut tidak sesuai spec dan RAB.

Pasalnya, pemasangan material U-Ditch dilakukan dalam kondisi air yang tergenang dan banjir, Padahal, semestinya area yang hendak dipasangi U-DITCH disedot airnya hingga kering dan terlebih dahulu dan dilaburi pasir sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis).

Selain itu, berdasarkan pantauan awak media dilapangan, diketahui bahwa dalam menjalankan pekerjaannya, para pekerja proyek tidak menerapkan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Bahkan, lebih parahnya lagi, jalanan disekitar proyek terlihat sangat berantakan, menjadi kotor dan juga licin yang disebabkan oleh galian hasil pengerukan excavator yang ditumpuk sembarangan dipinggir jalan, hingga hal tersebut mengakibatka terganggunya ketertiban dan kenyamanan warga masyarakat serta pengguna kendaraan.

Kepada Jendela Jurnalis, salah seorang warga sekitar berinisial W (43) mengeluhkan gangguan ketertiban akibat adanya proyek tersebut, bahkan menurutnya pun tak sedikit dari pengendara roda 2 terjatuh akibat licinnya jalanan imbas dari tanah galian yang ditumpuk sembarangan.

"Hasil pengerukan excavator yang ditumpuk sembarangan sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan, bahkan tidak sedikit pengendara roda 2 banyak yang terjatuh akibat licinnya jalanan yang kotor oleh tanah hasil penggalian," ungkapnya. Rabu (16/8/2023).

Hal tersebut senada dengan yang dikeluhkan AS (inisial) yang merupakan salah satu pemilik toko disekitar lokasi galian, dirinya pun mengeluhkan terkait lambat nya proses pengerjaan proyek tersebut, bahkan dirinya merasa sangat dirugikan, karena dengan proses yang lambat otomatis menghambat aktivitas jual beli di tokonya.

Lebih lanjut, AS menambahkan bahwa konsumen yang hendak berbelanja ditokonya menjadi susah, karena tepat didepan toko ada galian yang di biarkan menganga lantaran belum tertutup U-Ditch.

Berbekal keluhan tersebut, selanjutnya awak media coba bertanya ke salah seorang pekerja terkait siapa mandor dan pengawas dari dinas dalam proyek tersebut, pekerja yang enggan menyebutkan namanya pun memberikan keterangan terkait nama pemborong dan pelaksana lapangannya, namun dirinya tidak tahu terkait siapa pengawasnya.

"Pemborongnya sih katanya Haji Sumar, pelaksana lapangannya Haji Dedi, kalau pengawas dari dinasnya saya tidak tahu," jawabnya.

Berbekal keterangan tersebut, Jendela Jurnalis kemudian mengkonfirmasi dan menghubungi pelaksana lapangan yang disebutkan melalui pesan aplikasi WhatsApp. Namun pelaksana tersebut saat dikonfirmasi tidak memberikan keterangan yang berarti, hanya malah balik bertanya terkait maksud wartawan menghubungi, padahal sudah jelas wartawan hanya bermaksud untuk menggali informasi melalui konfirmasi. (NN/YM)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke 78 dengan Muspika Kecamatan Cilamaya Kulon menggelar upacara pengibaran bendera merah putih melalui Pasukan Pengibaran Bendera (Paskibra) yang telah dikukuhkan sebelumnya. Kamis (17/8/2023).

Upacara tersebut dihadiri oleh beberapa Kepala Desa, unsur Muspika Cilamaya Kulon mulai dari Polsek dan Koramil, serta dihadiri juga oleh Anggota DPRD Kabupaten Karawang Dapil IV.

Untuk jumlah peserta pun cukup banyak, mulai dari Ibu-ibu PKK, Aparatur Desa, PGRI, Pramuka, Karang Taruna Kecamatan, serta perwakilan dan siswa siswi dari beberapa sekolah dasar hingga menengah pertama yang ada di wilayah Cilamaya Kulon.

Dalam sambutannya, Camat Cilamaya Kulon Dudi Alexandrie, S.STP., yang bertindak sebagai Pembina Upacara mengucapkan rasa terimakasihnya atas semua pihak yang telah berperan serta atas terlaksananya upacara peringatan HUT RI tersebut.

"Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Karawang, izinkan saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada seluruh pejuang yang terus bekerja tanpa lelah," ucapnya.

Usai upacara pengibaran bendera berlangsung, acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan pengumuman pemenang lomba yang sebelumnya telah diselenggarakan oleh pihak Kecamatan, dan sekaligus penilaian puncak untuk lomba tumpeng yang diikuti oleh setiap desa.

Disela kegiatan, H. Cita selaku Anggota DPRD Kabupaten Karawang di Dapil IV dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun turut serta berbaur dengan suasana penuh keakraban.

Di penghujung kegiatan, Dudi Alexandrie menerangkan bahwa dalam pelaksanaan tersebut, antusiasme dari seluruh pihak sangat luar biasa, mulai dari kepanitiaan hingga Tim Paskibra yang sangat bersemangat walaupun dengan keterbatasan yang ada, yaitu mulai dari keterbatasan atribut hingga pengorbanan waktu mereka, dan dirinya sangat mengapresiasi serta mengaku bangga atas semangat nasionalisme mereka.

"Untuk tim Paskibra dan tim pelatih, saya sangat apresiasi dan bangga, semoga semangat nasionalisme mereka dapat menular kepada generasi selanjutnya, dan semoga di tahun yang akan datang kita bisa merayakan HUT RI dengan lebih meriah lagi," pungkasnya. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kembali menggelar Gebyar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) dihalaman kantor Kecamatan Telukjambe Barat. Jum'at (11/8/23).

Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Karawang Aep Syaepulloh tersebut tentunya digelar dengan tujuan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Selain menghadirkan puluhan jenis pelayanan, dalam Paten juga bertujuan untuk menyerap berbagai keluhan dan problematika yang dapat disampaikan langsung oleh masyarakat setempat.

Selain memberikan puluhan jenis pelayanan seperti pelayanan administrasi kependudukan, perpanjangan SIM, pembayaran PBB melalui BJB keliling, pelayanan BPJS, dan lain-lain, dalam kegiatan tersebut juga digelar berbagai bazar serta pameran berbagai jenis UMKM dari seluruh desa se-Kecamatan Telukjambe Barat.

Melalui pelayanan yang ada, Ribuan masyarakat yang ada di Kecamatan Telukjambe Barat terlihat membanjiri area lokasi Paten, baik yang datang untuk mengurus administrasi, maupun yang ingin membeli produk UMKM dari stand bazaar yang telah disediakan.

Selain itu, dalam rangka mengisi acara hiburan, para tamu undangan dan masyarakat juga disuguhkan berbagai penampilan seni dan budaya yang ditampilkan dari siswa sekolah maupun penggiat budaya setempat yang menjadikan acara Gebyar Paten berlangsung semarak dan meriah.

Selaku tuan rumah, Camat Telukjambe Barat H. Arta, SH., menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi untuk terselenggaranya Gebyar Paten di Kecamatan Telukjambe Barat.

"Saya sangat berterimakasih kepada masyarakat dan beberapa sekolah yang sangat antusias berpartisipasi dan menghadiri acara gebyar paten ini, segingga acara ini terselenggara dengan meriah," ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya juga berharap agar melalui kegiatan Paten tersebut dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat memalui pelayanan administrasi yang ada.

"Melalui paten ini, saya berharap agar masyarakat harus sadar akan pentingnya mengurus dokumen kependudukan, dan semoga juga dalam paten ini bisa memberikan pemahaman juga kemudahan dalam pelayanan administrasi bagi masyarakat," tutupnya. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Bekasi, JABAR -
Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi melalui pihak pelaksana kerja kini tengah merealisasikan Proyek Normalisasi Kali Jogol menuju Bungin, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jum'at (11/8/2023).

Dimana hal tersebut merupakan salah satu proyek yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi normal sungai, dikarenakan aliran sungai tersebut memang sudah dangkal. Untuk itu, sungai tersebut butuh dilakukan normalisasi atau pengerukan di aliran sungai yang sudah di tentukan sekaligus mengatasi permasalahan banjir.

Akan tetapi, proyek normalisasi tersebut dikeluhkan masyarakat sekitar dan menjadi perbincangan publik. Mengingat pekerjaan tersebut terkesan amburadul dikerjakan asal saja, hingga mengakibatkan pekerjaan tersebut bejalan tidak maksimal, semua itu pun diduga pula akibat lemahnya pengawasan dari dinas terkait dan berujung menuai tanda tanya publik.

Menurut warga sekitar yang enggan disebutkan namanya, dirinya mengatakan bahwa dengan adanya proyek normalisasi kali jogol yang menuju Bungin tersebut hasilnya dinilai mengecewakan.

"Saya sebagai masyarakat merasa sangat kecewa dengan adanya proyek normalisasi yang pekerjaannya asal-asalan, dalam proses pekerjaan kurang, sebagian aliran sungai yang dangkal banyak yang di lewati dan tidak di keruk secara maksimal," cetusnya Jum'at (11/8/2023).

Hal senada pun dikeluhkan nelayan yang berinisial R, yang berdomisili di Dusun Bungin, Desa Pantai Bakti yang mengungkapkan kekecewaannya akibat dari adanya pengerukan tersebut menyebabkan dirinya tak bisa mencari nafkah.

"Sudah beberapa hari ini saya tidak bisa mencari nafkah, karena jalan yang biasa saya lewati sekarang ini sudah gak bisa dilewati," keluhnya.

Bahkan, masyarakat sekitar pun menilai bahwa pelaksanaan pekerjaan sepertinya tidak mengikuti perencanaan atas program pemerintah, juga terlepas dari pengawasan pemerintah selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

Perlu diketahui, untuk proyek normalisasi yang dikerjakan oleh CV WARREN BUANA tersebut dikerjakan dengan pagu anggaran Rp. 1.416.850.000,00,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023.

Sangat disayangkan, pekerjaan yang memakan biaya cukup fantastis tersebut diduga dijadikan ajang mencari keuntungan oleh oknum pemborong. Bagaimana tidak? biaya yang di kucurkan dari APBD tersebut semestinya harus dijalankan dengan didampingi konsultan serta pengawasan ekstra ketat dari dinas terkait, agar tidak ada celah sedikitpun untuk dicurangi oleh oknum pemborong yang nantinya akan berdampak terhadap kerugian masyarakat.

Namun pada faktanya, berdasar keluhan masyarakat dan hasil temuan media dilapangan, pekerjaan tersebut dinilai tidak maksimal. Bahkan, pekerjaan proyek normalisasi kali jogol arah Bungin terlihat dikerjakan amburadul, karena masih banyak lumpur dan sampah di dalam kali tersebut dan bahkan secara kasat mata pun sungainya masih terlihat dangkal.

Hingga berita ini diterbitkan, BC (inisial) selaku mandor, pihak pelaksana atau pemborong tak ubahnya seperti orang bermain petak umpet alias susah untuk ditemui, terlebih untuk dimintai komentarnya. (Pri)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka percepatan pembangunan, Pemkab Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah gencar menggelar pelaksanaan pembangunan infrastruktur, baik perbaikan drainase maupun sarana penunjang lainnya.

Seperti pelaksanaan pengerjaan Penurapan Saluran Tersier Blok Amih Dusun Bengle RT. 03/02 Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang dengan panjang 2 X 123.50 Meter dan Tinggi 1.00 Meter yang dikerjakan oleh CV. SUKMA WIJAYA KUSUMA dengan nominal anggaran sebesar Rp. 189.140.00,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang dengan waktu pelaksanaan 60 hari tertanggal 5 Juni hingga 3 Agustus 2023.

Namun sangat disayangkan, entah karena waktu pelaksanaan yang diduga molor ataupun faktor lainnya, berdasar pantauan Jendela Jurnalis pada 4 Agustus 2023, pekerjaan tersebut belum juga rampung.

Berdasarkan hal tersebut, pihak dinas PUPR di harap mengambil tindakan tegas terhadap CV Sukma Wijaya Kusuma dengan memberikan sangsi denda sesuai dengan pasal 120 perpres 70 tahun 2012, karena di nilai CV tersebut tidak dapat melaksanakan tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan nya sampai habis masa pengerjaan seperti yang tertera dalam kontrak, serta pihak PUPR harus menghentikan pekerjaan tersebut.

Diduga untuk menghindari sangsi denda dan lebih fatal nya penghentian pekerjaan, pihak CV Sukma Wijaya Kusuma melakukan pekerjaan secara terburu buru dan diduga karena alasan kejar target, hal tersebut tentunya akan berdampak pada kualitas pekerjaan yang dinilai buruk. Bahkan dari hasil investigasi Jendela Jurnalis, ditemukan bahwa proses pemlesteran badan pondasi turap dilakukan dalam keadaan tergenang air, sehingga dikhawatirkan hal tersebut akan membuat kualitas bangunan yang buruk.

Terkait hal tersebut, AS (inisial) yang merupakan salah satu warga sekitar mengomentari hal tersebut, menurutnya jika dilihat dari awal, bahkan, dirinya juga mengungkapkan bahwa turap tersebut juga minim galian.

"Itu waktu pertama mulai ngebangun juga saya lihat galiannya dangkal, coba diukur saja dari dasar pak itu tingginya ada berapa, itu kan pekerjaan lanjutan dari turap yang sebelumnya, dari sambungan lanjutannya aja ini lebih pendek dari yang dulu. Kalo kerjaannya seperti ini nanti kualitas dari bangunannya jelek dong, apalagi kelihatannya dikerjakan secara terburu-buru," ungkap AS.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum berhasil menghimpun keterangan dari pihak pelaksana, sehubungan dengan tidak tercantumnya alamat resmi dari kantor CV yang mengerjakan proyek tersebut.

Diharapkan, agar pengawas dari dinas terkait segera mengambil tindakan atas adanya pekerjaan yang melewati batas tanggal dalam kontrak sebagaimana tercantum dalam papan informasi, juga mengenai spesifikasinya. (NN)*