25 Januari 2026

Jendela Daerah

IMG-20240518-WA00501

Ketua dan Anggota PWI Aceh Barat Laksanakan Gotong Royong

admin 18 Mei 2024 0

Kegiatan gotong royong PWI Aceh Barat

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH - Anggota PWI Aceh Barat, beserta Ketua telah melaksanakan gotong royong bersama membersihkan halaman kantor PWI yang beralamat di Jalan Purnama Dren Rampak Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Sabtu (18/5/24).

Kegiatan Gotong Royong tersebut dimulai pada pukul 9 pagi hingga selesai pukul 12 siang.

Ketua PWI Kabupaten Aceh Barat, Sa'dul Bhari, S.Sos., mengatakan gotong yang dimaksudkan terutama kebersihan halaman kantor juga dalam kantor, hingga selanjutnya seluruh anggota PWI yang bergabung siap segala info dari ketua, demi terujudnya kebersihan kantor PWI Aceh Barat dalam mejalankan tugas tugas Jurnalistik secara bijak dan undang undang yang berlaku sebagai kontrol sosial.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa setiap adanya peliputan acara, Sa'dul memohon kepada sejumlah anggota PWI agar memakai baju seragam yang sudah ada.

"Ini perlu berlaku," tegasnya.

Sementara itu, jadwal susunan piket di kantor PWI tersebut memang telah berjalan sebelumnya.

"Dimana setiap harinya dijadwalkan 2 orang anggota untuk piket, dan itu berlaku mulai dari Hari Senin hingga Sabtu," pungkasnya. (M.Jamil)*

IMG-20240516-WA0036

Merasa Dibohongi Dinas PRKP Karawang, Warga Kecamatan Pakisjaya Pertanyakan Realisasi Program Rutilahu

admin 16 Mei 2024 0

Foto Suhati saat menunjukan surat tanda terima pengajuan Rutilahi ke Dinas PRKP (insert : kondisi rumah yang sudah tidak layak huni)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yaitu untuk meningkatkan akses masyarakat di bidang perumahan dan permukiman, dimana pada ketentuannya yaitu sebagai bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, untuk memiliki hunian yang layak dan aman serta terjangkau.

Namun, terkadang program tersebut berjalan tidak tepat sasaran. Salah satunya seperti kisah yang dialami oleh Suhati, warga Dusun Kedondong, RT. 011/006, Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, yang mengungkapkan bahwa dirinya sudah bertahun-tahun lamanya meninggali sebuah rumah dengan kondisi bangunan setengah roboh dan memprihatinkan.

Selain tak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, Suhati yang merupakan seorang janda dengan 5 anak yatim tersebut terpaksa harus bertahan untuk tinggal di gubuk dengan kondisi memprihatinkan. Kondisi tersebut lantaran Suhati tidak mampu merehab dan memperbaiki gubuk tempat tinggalnya hingga saat ini. Ironisnya, pemerintah setempat terkesan cuek dan tutup mata.

Kepada Jendela Jurnalis, Suhati mengungkapkan bahwa sebelumnya dirinya sudah pernah mengajukan untuk program Rutilahu melalui seseorang yang ia percaya kepada Dinas PRKP Kabupaten Karawang dengan tujuan agar rumahnya bisa dibangunkan melalui program tersebut. Kamis (16/5/24).

"Saya sudah membuat permohonan atau pengajuan melalui proposal kepada orang yang bisa saya percaya yang di tujukan ke dinas PRKP Kabupaten Karawang, dan diterima dengan baik pada saat itu," ungkapnya seraya menunjukan selembar surat bukti penerimaan permohonan pembangunan rutilahu dari Desa Solokan ke Dinas PRKP tertanggal 13 Januari 2024, dan diterangkan bahwa permohonan tersebut diterima pada tanggal 16 Januari 2024 dan ditandatangani oleh seseorang bernama Karna, lengkap dengan stempel Dinas PRKP.

"Dan yang saya pegang ini, ini adalah bukti bahwa proposal tersebut sudah diterima dan ini bukti tanda terimanya dan di engkapi stempel, cuma mirisnya sampai saat ini ga ada kabar baik. Apakah semua ini hanya formalitas saja? atau hanya sekedar memberikan angin segar?" tambah Suhati dengan nada sedih.

Lebih lanjut, Suhati mengeluhkan bahwa menurutnya disaat musim hujan dirinya merasa sangat kesulitan, bahkan dirinya bersama 5 anaknya harus rela terjaga dalam keadaan bocor. Labih parahnya, dirinya juga menceritakan bahwa genting dan bambu penyangga atap rumahnya sempat ambruk saat diterjang hujan.

"Saya dan lima anak saya gak bisa tidur. Bagaiman saya dan anak saya mau tidur pak? sementara keadaan rumah saya sudah sangat parah dan sudah bocor semua, beberapa hari yang lalu ada angin kencang saja bambu dan genteng yang di lempengan dimana tempat saya tidur itu ambruk," keluhnya.

Sementara itu, guna mendapatkan informasi lebih lanjut, Jendela Jurnalis kemudian berupaya untuk mengonfirmasikan hal tersebut kepada Bogi selaku Kabid yang membidangi program Rutilahu tersebut. Namun sayangnya, saat dihubungi melalui panggilan telepon, nomornya sudah tidak aktif dan sulit untuk dihubungi. (Team)*

IMG-20240516-WA0016

JPPR Kuningan Pertanyakan Slogan “JURDIL” di KPU Kuningan

admin 16 Mei 2024 0

Sandi, Ketua JPPR Kuningan

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR - Maraknya spanduk kekecewaan yang bergambarkan tikus berdasi atas hasil kinerja KPU Kuningan, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) merasa perlu menyampaikan keprihatinan mendalam terkait dugaan praktik kecurangan dalam tahapan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Kuningan.

Sandi selaku ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kuningan ikut angkat bicara, pasalnya dengan tersebar luasnya spanduk tersebut dinilai ketidak tranparanan dan terindikasi benar adanya isu kongkalikong dalam proses pembentukan badan adhoc tingkat kecamatan PPK.

"Secara pribadi sangat menyayangkan sekali dengan isu dan pemberitaan KPU Kuningan yang hari ini beredar, baik di media pemberitaa dan tersebar luas spanduk kekecewaan di wilayah kabupaten kuningan, saya kawatir kekhawatiran tentang integritas dan transparansi KPU Kabupaten Kuningan dinilai memang tidak independent, jujur dan adil, sesuai dengan slogan yang digaungkan KPU Kuningan," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Sandi, JPPR Kuningan menilai bahwa penyebaran spanduk ini bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan publik, melainkan indikasi adanya dugaan praktik kecurangan yang sistematis dalam tubuh KPU Kabupaten Kuningan.

"Fenomena ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret dan transparan. fenomena ini dapat dimaknai pula sebagai alarm yang serius bahwa ada masalah mendasar dalam mekanisme rekrutmen PPK kemarin, dan jika benar terjadi kecurangan, hal ini tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap KPU Kuningan," tegas Sandi.

Berdasarkan laporan yang diterima JPPR Kuningan dari masyarakat dan pengawas independen, dugaan praktik kecurangan dalam perekrutan PPK meliputi beberapa hal diantaranya adalah Ada dugaan kuat bahwa seleksi PPK lebih mengutamakan kerabat dan orang dekat daripada kandidat yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi, serta Minimnya transparansi dalam tahapan seleksi, khusus nya pada penetapan hasil akhir bagi peserta yang terpilih dan yang menjadi Calon PAW, membuat publik dan calon PPK meragukan kejujuran proses tersebut.

"Ya kami JPPR Kuningan selaku pemantau dan mitra Penyelenggara akan terus memantau dan laporan yang diterima JPPR Kuningan akan ditindak lanjuti lebih jauh, dan kami juga sudah berkordinasi dengan pemantau pemilu yang lain, kalo KPU Kuningan hari ini memang sedang masuk angin dan perlu di kerok agar angin nya keluar," ujarnya.

"Saya selaku Ketua JPPR Kuningan menuntut KPU Kabupaten Kuningan perlu melakukan reformasi terhadap mekanisme perekrutan PPK dengan mengutamakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Setiap tahapan seleksi harus dapat diakses dan dipantau oleh publik untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak etis, dan kami tidak akan segan untuk melayangkan surat audensi dengan pihak KPU Kuningan," pungkasnya. (Wan)*

IMG-20240515-WA0034

Sekjen DEEP Kuningan Turut Soroti Beredarnya Spanduk Kekecewaan terhadap KPU

admin 15 Mei 2024 0

Nova Rizky Sugema, Sekjen DEEP Kuningan

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR - Memasuki persiapan Pilkada Serentak tahun 2024 KPU Kuningan telah melakukan beberapa tahapan persiapan mulai dari perekrutan Badan Adhoc tingkat kecamatan PPK dan PPS melalui pelaksanaan CAT dan wawancara.

Baru-baru ini, usai adanya pengumuman hasil wawancara Badan Adhoc PPK Kecamatan, kini dihangatkan dengan tersebarnya spanduk yang mengarah kepada kekecewaan masyarakat terhadap KPU Kabupaten Kuningan.

Spanduk tersebut terpasang di beberapa titik dibeberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan, dengan kata yang dibangun "Bersihkan Tikus Demokrasi Ditubuh KPU Kuningan", yang dimana spanduk tersebut berhastag Gerakan Penyelamatan Demokrasi Kuningan.

Sekjen DEEP Kuningan Nova Rizky Sugema ikut angkat bicara dengan beredarnya spanduk kekecewaan dari masyarakat berarti ada indikasi pelanggaran yang dilakukan Oleh KPU Kabupaten Kuningan.

Ia mengatakan, jika memang telah terjadi pelanggaran, ini harus segera diselesaikan dan dibetulkan apa yang menjadi polemik sehingga hasil pleno para komisioner KPU tidak diterima oleh publik, apa memang hasil tersebut menggangu terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Kuningan.

"Jangan sampai polemik ini menjadi didiamkan begitu saja, sehingga integritas dan kesiapan KPU terhadap penyelenggaraan harus kita dipertanyakan," ujar Nova.

Lanjutnya menjelaskan Berdasarkan undang-undang, sudah menjadi tugas KPU mengawal Pemilu sesuai tahapannya. Pasal 22E ayat 1, asas pemilu itu, selain luber dan jurdil, ada satu tarikan nafas yang menyatakan setiap lima tahun sekali. Berarti menjadi bagian dari asas pemilu ataupun Pilkada, dan kita punya tanggung jawab utama untuk memastikan regularitas itu dapat berjalan.

Selain itu juga telah ramai di setiap media sosial pemberitaan yang mengutarakan kekecewaan masyarakat terhadap KPU dengan indikasi-indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kuningan, bahkan siap untuk menghadap dan melaporkan ke DKPP.

"Kami dari DEEP Kuningan selalu memantau pelaksanaan jalannya tahapan Pilkada serentak 2024, kami mengajak masyarakat dan elemen lainnya untuk bersama memantau, apa bila terbukti dan ada pelanggaran kita laporkan bersama sampai tuntas, itu semua untuk kelancaran pilkada serentak 2024 di kabupaten Kuningan," pungkas Nova.

Dengan tahapan yang sudah berlangsung DEEP Kuningan menyayangkan jika memang telah terjadi pelanggaran yang dapat menggerus integritas KPU Kuningan, terlebih jika pelanggaranmya mengarah kepada kepentingan golongan ataupun pribadi. (Wan)*

IMG-20240515-WA0031

Soroti Kinerja KPU Kuningan, Ketua PD Ikatan Pelajar Muhammadiyah : “Netralitas dalam Batas, Trabas Habis Sampai Bablas”

admin 15 Mei 2024 0

Achmad Irsyad Imanuddin,
Ketua PD. Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kuningan

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR - Pasca diumumkannya hasil tes tertulis seleksi anggota PPK yang kemudian harus melewati tahap wawancara terlebih dahulu, mencuat ke permukaan sebuah fakta mencengangkan bahwa ada peserta seleksi PPK yang diloloskan untuk masuk dalam 10 besar tanpa mengikuti tahapan wawancara. Sungguh ironi, sebuah tindakan yang menodai proses tahapan yang di terapkan sedemikian rupa seakan hancur lebur karena ulah dan tingkah polah komisioner KPU yang acuh terhadap ketetapan dan aturan yang berlaku.

Apakah memang semudah itu untuk merubah aturan? Menyepelekan asas yang kata nya JURDIL dan LUBER ? ketua KPU Kabupaten Kuningan dan seluruh jajaran nya telah mengkhianati kepercayaan publik. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari kecurangan, justru disuguhi dengan pemandangan yang hina ini. Tindakan ini tidak hanya mencoreng nama baik KPU Kabupaten Kuningan, tetapi juga mengancam kredibilitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.

Dalam situasi seperti ini, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan, dalam hal ini kami mendesak DKPP untuk menyelidiki kasus ini. Ketua KPU Kabupaten Kuningan harus memberikan penjelasan yang memadai mengenai hasil dari tahapan seleksi tersebut yang seolah adanya tendensi terhadap peserta seleksi PPK tertentu, apakah ini semata demi meloloskan hasrat birahi sebuah kepentingan politik? Tanpa penjelasan yang jelas dan bukti yang kuat, publik akan terus dibayangi oleh kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap integritas KPU. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama.

Tidak cukup hanya dengan penyelidikan internal, ketua KPU Kabupaten Kuningan harus segera diberhentikan dari jabatannya untuk memastikan proses investigasi berjalan tanpa hambatan. Segeralah mawas diri para pelacur demokrasi! Jangan malah tunggang langgang dan menganggap semua nya baik baik saja, sedangkan fakta di lapangan banyak bermunculan keanehan keanehan yang menggambarkan seleksi hanya jadi formalitas belaka, bahkan parahnya lagi beredar daftar hadir pertemuan calon ppk satu hari sebelum pengunguman yang ternyata isi nama nama dari daftar hadir tersebut semuanya masuk sebagai PPK terpilih.

Dikutip dari tulisan :
Achmad Irsyad Imanuddin,
Ketua PD. Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kuningan

IMG-20240514-WA0034

FGD dan Bimtek Kades jadi Pertanyaan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

admin 14 Mei 2024 0

BN Holik Qhodratullah, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

Jendela Jurnalis Bekasi, JABAR - Kritik pedas dari Ketua Umum Sniper Indonesia tentang diselenggarakannya Focus Group Discussion (FGD) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dengan para pengusaha limbah tentang pelaksanaan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tentang Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non - B3), diamini oleh BN Holik Qhodratullah selaku Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Sniper merupakan hal yang logis dan sebagai masukan bagi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.

"Pada persoalan ini, peran DPRD adalah pembuat Undang - Undang, maka seyogyanya hal yang bersifat menuju satu keputusan atau kebijakan harus dikaji dan didiskusikan bersama dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat," ujarnya. Selasa (14/5/24).

"Sebagai lembaga pengontrol pemerintah, legislatif harus mengetahui program pemerintah dalam setiap kebijakany, tidak boleh beranggapan bahwa ada kepentingan politis dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh eksekutif, Melainkan harus murni untuk memenuhi kbutuhn seluruh masyarakat," tegasnya.

Menyinggung persoalan lain, pasca kegiatan studi tiru (Bimtek) yang diikuti oleh seluruh Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kabupaten Bekasi yang diselenggarakan selama 5 hari di Bali. Pada saat dimintai komentarnya beliau mengungkapkan, "Kegiatan studi tiru atau Bimtek Kades dan ketua BPD di Bali saya memandang itu sah-sah saja, selama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memperdalam kompetensi para Kades dan Ketua BPD, namun kami sebagai lembaga DPRD yang turut mengesahkan Anggaran dalam berbagai kegiatan. Idealnya, jika kegiatan Bimtek tersebut menggunakan anggaran APBD Kabupaten Bekasi, maka seharusnya pimpinan DPRD dan bila perlu Forkopimda disertakan dong. Sementara ini tidak, ada apa?" ungkap BN Holik penuh tanya.

Terakhir beliau berucap, "Saya tidak menyalahkan siapapun namun mempertanyakany pada penyelenggara. Apakah ada unsur kepentingan politisnya juga? Silahkanlah masyarakat yg menilainya," pungkasnya. (red)*

IMG-20240504-WA0069

Harapkan Perhatian dari Pemkab Karawang, Warga Kampung Kopi Keluhkan Kondisi Jalan yang Rusak dan Memprihatinkan

admin 4 Mei 2024 0

Foto kondisi jalan yang rusak dan berlumpur

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Warga Kampung Kopi, RT/RW 09/05, Desa Kutalanggeng, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang mengeluhkan rusaknya akses jalan yang tak kunjung diperbaiki.

Seperti yang dikeluhkan Rukman, bahwa kondisi jalan yang sudah lama rusak tersebut tak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah.

"Kondisi tersebut sudah dialami warga bertahun-tahun tanpa adanya perhatian dari pemerintah. Apalagi, jalan ini merupakan akses utama desa kami, jika turun hujan kami sulit untuk beraktifitas," keluhnya. Sabtu (4/5/24).

Rukman juga menuturkan bahwa akses jalan tersebut belum tersentuh rabat beton maupun aspal. Sehingga kondisinya selalu licin dan berlumpur jika diguyur hujan. Bahkan, warga kerap terjatuh saat melintasi jalanan tersebut.

"Dari dulu jalan ini tak pernah di aspal. Kalau jalan masih kondisi tanah merah gitu setiap habis hujan banyak warga yang terjatuh saat menggunakan jalan itu," tuturnya.

Kondisi jalan yang terlihat terjal dan berlumpur

Menurutnya, akses jalan yang secara kewenangannya berada dibawah Pemkab Karawang tersebut dinilai warga sudah rusak parah dan tak layak dilalui. Apalagi, warga disekitar yang mayoritas memiliki aktifitas keseharian dengan berkebun dan bertani kerap kesulitan mengeluarkan hasil panen, terlebih dalam kondisi jalan yang masih rusak.

Lebih lanjut, Rukman menjelaskan bahwa di Kampung Kopi itu sendiri ada sekitar hampir 20 rumah penduduk, yang dimana dalam kesehariannya selalu mengunakan jalan tersebut. Namun sayangnya, hingga saat mereka tak kunjung mendengar kabar bahwa jalan tersebut akan dibangun.

"Karena akses jalan ini sangat sulit untuk dilalui oleh masyarakat Kampung Kopi, apalagi jalan ini kalau musim hujan sangat licin dan banyak anak sekolah yang melintas. Maka dari itu, saya sangat berharap agar Pemkab Karawang bisa segera memperbaiki jalan ini," harapnya.

Untuk diketahui, jalan tersebut merupakan salah satu akses bagi masyarakat Kampung Kopi, walaupun sebenarnya masih ada jalur lain, namun jaraknya terbilang sangat jauh. (Pri)*

IMG-20240427-WA0030

Bersama Babinsa, Pemdes dan Petani di Tegalurung Laksanakan Gorol Bersihkan Sampah Penghambat Saluran Pertanian

admin 27 April 2024 0

Kegiatan pembersihan di saluran pengairan wilayah pertanian Desa Tegalurung

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Sektor pertanian, merupakan bidang utama penunjang perekonomian bagi masyarakat di Desa Tegalurung, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Hal tersebut tergambar jelas dari teritorial desa tersebut yang memiliki lahan pertanian yang lebih luas dari lahan permukiman.

Hal tersebut pula yang dijadikan dasar oleh Toto Nur Awnwari selaku Kepala Desa Tegalurung dalam rangka meningkatkan kualitas pertanian yang ada diwilayahnya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa penataan serta perawatan lahan pertanian maupun sarana dan prasarana penunjangnya.

Seperti yang dilakukannya hari ini, dirinya bersama jajaran pemerintahan desa menggandeng anggota TNI dan Babinsa untuk melaksanakan Gorol (Gotong Royong Lingkungan) membersihkan saluran pengairan di Dusun Cigobang, tepatnya di lokasi Pintu Air Kalen Tengah Pulobudeg. Sabtu (27/4/24).

Dalam pelaksanaannya, Pemdes bersama petani bersatu padu membersihkan sampah-sampah dan rumput liar hingga eceng gondok yang menghambat jalannya air, bertujuan agar pasokan air untuk sarana pertanian dapat tercukupi dengan baik.

Potret kebersamaan Pemdes, Petani dan Babinsa Tegalurung

Kades Tegalurung mengungkapkan bahwa kegiatan gotong royong selalu dilakukan Pemdes Tegalurung secara konsisten, baik di lingkungan masyarakat maupun menyangkut sarana dan prasarana pertanian.

"Alhamdulilah, kita sering melakukan kegiatan gorol seperti ini, untuk menciptakan lingkungan yang bersih, dan untuk menjalin kebersamaan bersama warga maupun petani," ungkapnya kepada Jendela Jurnalis usai melakukan kegiatan gorol.

Lebih lanjut, dirinya berharap agar sektor pertanian yang menjadi komoditi utama penunjang perekonomian di Desa Tegalurung dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya, tentunya dengan tindakan yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan peran serta Pemdes kepada petani. (Nunu)*

IMG-20240427-WA0023

Konsisten Jalankan Program Desa, Pemdes Bayur Kidul Gelar Sekolah Lansia Dipadukan Pengajian Rutin Bulanan

admin 27 April 2024 0

H. Darsono, AMK., saat memberikan sambutan dihadapan ibu-ibu pengajian serta para lansia yang aktif mengikuti kegiatan sekolah lansia

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Setelah dilaunching pada awal Tahun 2024 lalu, Program Sekolah Lansia di Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, kini telah berjalan secara progresif, berkembang dan berkelanjutan dalam rangka memberikan dampak positif kepada warga berusia lanjut yang berada di Desa Bayur Kidul.

Hal tersebut terlihat dari konsistensi Pemdes (Pemerintahan Desa) Bayur Kidul yang selalu memberikan ruang, serta selalu memfasilitasi setiap kegiatan yang diselenggarakan dalam program sekolah lansia tersebut.

Seperti pada kegiatan sekolah lansia yang hari ini diselenggarakan di Ruang Rapat Kantor Desa Bayur Kidul, dimana kegiatan tersebut digelar dengan penuh kebersamaan dipadukan dengan kegiatan pengajian rutin bulanan bersama Ibu-Ibu PKK Desa Bayur Kidul. Sabtu (26/4/24).

Dalam sambutannya, H. Darsono, AMK., selaku Kepala Desa Bayur Kidul menyampaikan bahwa dalam setiap program yang dijalankan, Pemdes berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam membangun desa melalui realisasi terhadap program-program desa.

"Alhamdulilah, dalam kesempatan ini, yaitu dalam rangka program Sekolah Lansia, juga dibarengi dengan pengajian rutin bulanan, kita bisa menjalankan silaturahmi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan melalui program-program yang bermanfaat," ucapnya.

Lebih lanjut, Kades muda lulusan ilmu keperawatan tersebut turut mensosialisasikan terkait adanya surat edaran Bupati Karawang tentang gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk (PSN), serta program Desa CILUKBA (Cintai Lingkungan untuk Kesehatan Bayur Kidul).

Dirinya juga berpesan dan mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk selalu mendukung dan berperanserta dalam setiap program yang dijalankan oleh Pemdes Bayur Kidul, agar tercipta lingkungan yang damai dan rukun melalui adanya gotong-royong. (Nunu)*

IMG-20240426-WA0083

Sempat Jadi Polemik, Aktifitas Pertambangan yang Dilakukan PT. Pertamina EP di Cilamaya Kulon Ternyata Banyak Dikeluhkan Warga

admin 27 April 2024 0

Foto : Lokasi aktifitas pertambangan di Desa Langgensari, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Terkait adanya kegiatan yang diduga pengeboran oleh pihak PT Pertamina EP yang dikerjakan oleh PT. DDSi selaku pemenang tender untuk melalukan proses pengerjaan eksplorasi maupun eksploitasi minyak bumi di lokasi INF 02/CLU 05 atau lebih tepatnya di Desa Langgensari, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang kini menuai polemik.

Pasalnya, belakangan ramai diperbincangkan bahwa adanya aktifitas tersebut dikeluhkan masyarakat sekitar, lantaran adanya aktifitas pertambangan yang dirasa berisik dan mengganggu kenyamanan warga Dusun Pulo Putri, Desa Sukamulya yang berbatasan dengan Desa Langgensari. Dimana diketahui lokasinya memang tak jauh dari lingkungan pemukiman warga, hanya berjarak sekitar kurang lebih 50 Meter.

Selain itu, kabarnya warga juga meminta agar pihak PT. Pertamina EP bertanggungjawab memberikan perhatian khusus terhadap warga sekitar, mengingat bahwa lahan yang sebelumnya merupakan area pertanian tersebut kini beralih fungsi menjadi area pertambangan minyak.

Terkait hal tersebut, Jendela Jurnalis kemudian berupaya menggali informasi dengan mendatangi lokasi pertambangan tersebut. Namun, di lokasi pertambangan hanya bisa menemui pihak security yang bertugas berjaga saja, untuk selanjutnya kunjungan beberapa jurnalis hanya diminta untuk menunjukan kartu identitas untuk selanjutnya difoto dan dilakukan pendataan kunjungan saja.

Lebih lanjut, Jendela Jurnalis kemudian berupaya menggali informasi lebih dalam dari Kepala Desa Langgensari dan Kepala Desa Sukamulya, guna mengonfirmasikan terkait apa saja langkah yang sudah dilakukan pihak PT. Pertamina EP untuk mengatasi dan menanggapi adanya polemik yang muncul tersebut.

Dihadapan Camat Cilamaya Kulon, Ujang Udirna selaku Kepala Desa Langgensari membenarkan akan adanya kegiatan dari PT. Pertamina EP tersebut berada diwilayah desanya. Namun, dirinya mengungkapkan bahwa terkait dengan adanya kegiatan tersebut, pihaknya sudah meminta adanya kompensasi berupa 1 titik penyediaan sarana air bersih bagi 10 KK warga Langgensari yang berada disekitar lingkungan pertambangan dan terdampak, walaupun kenyataannya hingga saat ini belum kunjung direalisasikan.

"Terkait dari adanya aktifitas itu, kami dari Desa Langgensari sebenarnya sudah mengajukan kompensasi berupa penyediaan sarana air bersih bagi warga kami yang terdampak, karena kurang lebih ada sekitar 10 Kepala Keluarga yang rumahnya tak jauh dari lokasi kegiatan pertambangan. Tapi ya itu juga belum ada realisasi," ungkapnya. Kamis (25/4/24).

Sementara itu, Ucup Subhan selaku Kepala Desa Sukamulya melalui Dudi Alexandrie, S.STP., selaku Camat Cilamaya Kulon menerangkan bahwa usai adanya polemik tersebut, sempat ada pihak dari PT. Pertamina EP yang mendatangi pihak Desa Sukamulya, dengan maksud untuk memberikan penawaran berupa santunan kepada 25 anak yatim yang berada di Desa Sukamulya. Namun, dengan tegas Kades Sukamulya menolak dan meminta agar pihak PT. Pertamina EP memberikan perhatian terhadap warga Desa Sukamulya yang terdampak, yang diketahui berjumlah sekitar kurang lebih 150 Kepala Keluarga.

Selain itu, Kepala Desa Sukamulya juga meminta pihak PT. Pertamina EP untuk memberikan sarana penyediaan air bersih sebanyak 4 titik di lingkungan warganya yang terdampak, serta 1 unit mobil ambulans yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan warga Sukamulya.

"Ini saya berbicara mewakili Kades Sukamulya, barusan saya sudah komunikasi dan diminta menyampaikan hal ini kepada teman-teman media, bahwa penawaran kemarin itu ditolak dengan tegas oleh Kades, jadi Kades maunya pihak PT. Pertamina EP memberikan perhatian kepada semua warganya yang terdampak, disekitar area pertambangan itu kurang lebih ada sekitar 150 KK. Selain itu Kades juga minta pengadaan sarana air bersih sebanyak 4 titik, dan 1 unit ambulans desa, begitu katanya," terang Camat Cilamaya Kulon kepada Jendela Jurnalis. Kamis (25/4/24).

Selain menyampaikan hal tersebut, Dudi juga berharap agar adanya polemik tersebut bisa dijadikan dasar pertimbangan bagi pihak terkait, kendati kegiatan tersebut dilakukan oleh BUMN, seyogyanya tidak menimbulkan adanya permasalahan sosial bagi warga disekitar, terlebih bagi warga yang merasakan dampak dari adanya aktifitas pertambangan.

"Apalagi bagi masyarakat awam, mereka pasti memiliki rasa kekhawatiran akan adanya kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi diluar kendali, terlebih dengan keberadaannya yang tak jauh dari pemukiman mereka. Maka dari itu, saya sangat mengharapkan adanya solusi terbaik untuk terpecahkannya permasalahan ini," harapnya.

"Selain itu, keberadaan aktifitas yang notabene dilaksanakan oleh Perusahaan BUMN tersebut juga sejatinya pasti akan mempertimbangkan dampak buruk maupun baiknya. Semoga dengan adanya pertambangan minyak di Wilayah Cilamaya Kulon juga dapat memberikan manfaat yang baik, seperti adanya peningkatan sarana, prasarana dan perbaikan infrastruktur yang lebih baik," tutupnya. (Nu/Pri/Yan)*