Jendela Berita

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dugaan penyalahgunaan dana desa untuk peningkatan peternakan di Desa Karyamakmur yang nilainya cukup besar kisaran enam puluh juta rupiah (Rp,60.000.000) dari DD Tahap 3 TA 2023. tidak jelas kuburan nya.

Tentunya, hal tersebut memunculkan keprihatinan akan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat berharap agar pihak berwenang dapat segera melakukan investigasi untuk mengungkap borok kepala desa Karyamakmur. Selasa (29/10/24).

Berdasarkan keterangan dari warga setempat yang namanya minta dirahasiakan, dirinya mengatakan bahwa anggaran puluhan juta untuk bangunan kandang ternak sampai saat ini tidak ada fisiknya.

"Dan ini saya katakan benar adanya, dan bukan rekayasa, dan bisa saya buktikan," cetusnya.

Menurutnya, anggaran yang mencapai puluhan juta rupiah yang seharusnya untuk membantu perekonomian masyarakat tersebut justru yang terjadi malah sebaliknya.

"Lagi-lagi, masyarakat selalu dijadikan kambing hitam alias dipake tambah lumayan. Saya katakan itu hanya bohong belaka," beber narasumber yang enggan namanya dipublikasikan.

Dirinya pun bertanya-tanya, "Apakah bangunan ternak sudah direalisasikan oleh pemerintah Desa Karyamakmur? Kalaupun iya, bangunan itu kemana? terus anggaran yang cukup besar dipergunakan untuk apa dan masuknya kemana? Sudah jelas dalam APBDesa Tahun 2023, untuk bangunan kandang ternak. Akan tetapi, tidak ada satupun bangunan di wilayah Desa Karyamakmur.

"Saya hanya ingin bertanya, Pemdes Karyamakmur harus jujur dan transparan, kemana mengalirnya anggarannya? Saya beserta warga lainya minta kejujurannya,” pungkasnya

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Karyamakmur masih sulit untuk ditemui dan dimintai konfirmasi. (Team)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Beberapa warga Desa Telukjaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengungkapkan kecurigaan terkait tidak adanya perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selasa (29/10/24).

Warga menduga, bahwa Dana Desa (DD) tahap pertama Tahun 2023 yang disertakan sebagai modal BUMDes tidak dikelola dengan baik. Bahkan, ditengarai anggarannya malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Padahal, penyertaan modal BUMDes tersebut semestinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan unit usaha, guna mendayagunakan potensi ekonomi lokal. Namun, hingga kini warga merasa belum melihat adanya perubahan signifikan atau manfaat nyata dari kegiatan BUMDes. tersebut.

Terkait hal tersebut, Saepudin selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Telukjaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengakui bahwa DD Tahun 2023 yang dialokasikan untuk penyertaan modal belum digunakan secara optimal. Dari total 48 juta lebih, baru kurang dari 5 juta yang dimanfaatkan, sementara sisanya masih berada dan dikelola oleh bendahara.

“Sejauh ini, penggunaan dana tersebut hanya untuk penanaman bibit pohon mangga, dengan lokasi tak jauh dari rumah Kepala Desa. Sisanya masih dipegang bendahara,” ujar pria yang akrab disapa dengan panggilan Ending tersebut.

Sementara itu, Bendahara BUMDes yang saat ini diketahui memiliki usaha sebagai pedagang beras memegang sebagian besar dana tersebut. Hal ini memicu kecurigaan dari masyarakat bahwa dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menurut pengakuan Sekertaris BUMDes, terkait hal tersebut sudah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Karawang. Namun, masyarakat Telukjaya berharap ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang agar tidak terjadi penyalahgunaan Dana Desa.

“Sangat mengecewakan jika dana yang seharusnya untuk kesejahteraan warga tidak dimanfaatkan sesuai rencana. Kami meminta agar pihak terkait segera mengambil langkah hukum jika terbukti ada penyelewengan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Disisi lain, warga mendesak agar pengelolaan Dana Desa lebih transparan dan akuntabel, demi menghindari kecurigaan serta memastikan setiap rupiah benar-benar digunakan untuk pembangunan desa seutuhnya. (Pri)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pelaksana pekerjaan pelebaran jalan Ciranggon - Kutagandok, Kabupaten Karawang dengan anggaran 2.7 Miliar yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga pihak pelaksana dari CV. KARYA MANDIRI tidak menyediakan direksi keet.

Pantauan jendralnews.co.id dilapangan, Jumat,18/10/2024 tidak ditemukan direksi keet. Bahkan, kontraktor pelaksana dan pengawas pun tidak ada di lokasi.

Untuk diketahui, bahwa keberadaan kantor lapangan atau yang di sebut direksi keet itu sifatnya mutlak harus ada. Bahkan, dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) itu ada, dan umumnya anggaran direksi keet dari anggaran yang tercantum di dalam kontrak.

Dengan nilai kontrak 2,7 Miliar, setidaknya bukan jumlah yang kecil dan bisa mencapai ratusan juta untuk anggaran direksi keet pada proyek pembangunan yang harus disediakan oleh kontraktor untuk proses berjalannya pekerjaan selama 85 hari kalender tersebut, dan tidak bisa mengerjakan pembangunan jika belum menyelesaikan pembuatan kantor direksi keet.

Saat ditemui dilokasi pekerjaan, salah satu pekerja dari proyek pelebaran jalan Ciranggon - Kutagandok saat dikonfirmasi terkait keberadaan direksi keet mengatakan bahwa dirinya mengaku tidak tahu apa - apa, dan mengarahkan untuk menanyakan hal tersebut kepada pihak pelaksana.

"Maaf pak, saya cuman pekerja, silahkan tanya saja ke pelaksana," timpalnya singkat. Jum'at (18/10/24).

Sementara itu, Pelaksana HRN (inisal) saat dikonfirmasi via WhatsApp terkait pekerjaan pelebaran Ciranggon - Kutagandok, dirinya hanya membuka pesan konfirmasi jendralnews co.id tanpa membalas apapun alias 'Bungkam'.

Lebih lanjut, saat hal tersebut dikonfirmasikan kepada pihak Pengawas, Kepala Bidang Jalan dan Bangunan hingga ke Kepala Dinas PUPR Karawang, mereka semua yang seharusnya dapat memberikan tanggapan terkait dugaan tersebut ternyata sebelas duabelas dengan pihak pelaksana dan lebih memilih bungkam juga tak memberikan tanggapan apapun.

Menanggapi hal tersebut, H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Massa Keadilan Rakyat Indonesia (LBH MASKAR INDONESIA) pun menyayangkan bungkamnya pihak pelaksana dan pihak Dinas PUPR Karawang, dimana seharunya pihak dinas sebagai penyelenggara kegiatan pembangunan dan melakukan pengawasan dalam proses pengerjaan proyek yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

"Berdasarkan aturan, semua kan harus terbuka, ini kok malah pada bungkam waktu dikonfirmasi. Kalau mereka bersikap seperti itu kan akhirnya kita jadi makin curiga, ada apa dibalik bungkamnya mereka? Saya malah jadi curiga ada kongkalikong antara pihak pelaksana dan pihak dinas," ungkapnya. Sabtu (19/10/24).

H. Nanang juga membeberkan bahwa selain adanya dugaan korupsi anggaran untuk direksi keet, disinyalir juga ada material ataupun volume yang dikurangi. Apalagi, berdasarkan temuan dari rekan-rekan media yang menyebut bahwa proses pengarugan material beskos pada pekerjaan itu diduga dikurangi dan proses pemadatannya pun tak maksimal.

"Jika memang benar seperti itu adanya, jangan sampai pelaksanaan pekerjaan yang nilai anggarannya miliaran rupiah ini jadi bancakan oknum serakah, makanya saya akan kumpulkan bukti dan akan membawa berkasnya untuk dilaporkan ke APH. Mungkin nanti mereka gak akan bisa bungkam lagi dihadapan APH atau Kejari Karawang," pungkasnya. (Team)*