admin

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pengurus LSM GMBI Distrik Karawang merasa kecewa terhadap penyambutan Kepala Bidang SDA DPUPR Karawang. Rasa kekecewaan itu muncul saat dua orang perwakilan yang juga merupakan Wakil Ketua LSM GMBI Distrik Karawang menemui Aries selaku Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Karawang.

Sebelumnya, saat akan menemui Kabid SDA tersebut diakui bahwa pihak GMBI sudah melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak Kabid SDA PUPR Bidang SDA. Namun, sayangnya saat berusaha didatangi, pihaknya terkesan menghindar dengan berbagai dalih ada keperluan rapat, Rabu (11/6/25).

Carim Darmawan selaku Wakil Ketua Distrik LSM GMBI Karawang sangat menyayangkan atas perlakuan Kabid Bidang SDA yang seperti itu, sekaligus mempertanyakan attitude seorang Kabid yang notabene pelayanan masyarakat serta digaji dari uang rakyat namun tidak mencerminkan sebagai pejabat yang mempunyai integritas dan attitude yang baik.

"Dia (Kabid SDA) saya rasa tidak mempunyai etika yang bagus sebagai pemimpin, masa kami datang dilayani dengan berdiri saat kami akan konfirmasi dan mempertanyakan pembangunan di bidang SDA yang kami nilai sangat buruk," ujarnya dengan nada kecewa.

Ia juga meminta agar pihak bupati mengambil tindakan yang keras atas apa yang telah dilakukan Kabid SDA atas penerimaan yang dinilai tidak sopan dan beretika saat sedang melayani aduan dari masyarakatnya. "Kami berharap Bupati dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa pejabat publik dapat melayani masyarakat dengan baik," tambahnya.

GMBI Distrik Karawang menduga bahwa terdapat beberapa proyek yang dikerjakan oleh CV yang tidak sesuai dengan RAB dan berkualitas buruk.

"Kami memiliki bukti yang cukup kuat, jadi sangat wajar kami untuk mempertanyakan kualitas proyek-proyek tersebut," sambungnya dengan percaya diri.

Mereka juga menemukan bahwa beberapa proyek tersebut tidak memenuhi standar yang ditentukan dan berpotensi merugikan masyarakat.

"Kami tidak ingin masyarakat dirugikan oleh proyek-proyek yang tidak berkualitas," kata Carim Darmawan.

GMBI Distrik Karawang berharap agar Kepala Dinas PUPR Karawang dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait proyek-proyek yang diduga bermasalah. "Kami ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah ini," ungkap Carim Darmawan dengan harapan yang besar.

Mereka juga berharap bahwa pejabat publik dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. "Kami ingin memastikan bahwa proyek-proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Karawang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan," tambahnya.

Sementara itu, Atin Sutisna selaku Ketua Tim Investigasi LSM GMBI Karawang, sangat menyayangkan dengan adanya kejadian tersebut. Diakuinya padahal banyak hal yang harus disampaikan dengan Kabid SDA, bukan hanya mengenai pekerjaan saja, tapi ada kabar yang tidak enak terkait fee yang masuk kantong pribadi dari salah satu pemborong.

"Banyak hal yang harus kami sampaikan ke Kabid SDA, jadi bukan hanya perkara pekerjaan saja, ada juga hal lain yang harus kami bicarakan terkait fee yang diduga masuk kantong pribadi Kabid SDA," ungkapnya dengan nada yang serius.

Ia juga mendesak Aparat Penegak Hukum atau APH untuk melakukan investigasi langsung ke lapangan serta menelusuri kebenaran kabar tersebut dan menindak tegas orang-orang yang terlibat di dalamnya.

"Kami dengan tegas meminta pihak penegak hukum segera melakukan investigasi ke lapangan langsung untuk mengungkap sejauh mana kebenaran kabar tersebut. Dan ternyata ditemukan kejanggalan yang menurut pihak APH dianggap berpotensi dapat merugikan negara, agar segera ditindaklanjuti," tutupnya dengan tegas.

Dengan demikian, GMBI Distrik Karawang berharap bahwa masalah ini dapat segera diselesaikan dan proyek-proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Karawang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, Aries selaku Kabid SDA PUPR Karawang pun belum menjawab konfirmasi yang dilayangkan Jendela Jurnalis kepadanya terkait adanya hal tersebut. (Red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang terkesan anti kritik dan anti koperatif terkait keterbukaan informasi publik.
Bahkan, Dishub seolah mengabaikan permohonan audiensi dengan DPC Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Karawang, pada Hari Kamis (5/6/2025).

Wakil Ketua MOI Karawang, Rd. Cholil Arief menyampaikan, bahwa DPC MOI berencana bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan sesuai jadwal yang telah ditentukan, untuk melakukan silaturahim sekaligus audiensi soal pemblokiran nomor WhatsApp Awak Media oleh Oknum Pejabat di Dishub beberapa waktu lalu, saat melakukan konfirmasi kaitan dengan Proyek Marka Jalan.

Namun, saat mendatangi Kantor Dishub, pihak Security menyatakan bahwa semua Pejabat Dishub sedang bertugas di Bandung sejak pagi, tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan sebelumnya mengenai pembatalan pertemuan. Bahkan tidak ada sama sekali pegawai yang ditugaskan untuk memenuhi jadwal audiensi tersebut.

"Melihat kondisi seperti ini, sepertinya Dinas Perhubungan tidak mengindahkan arahan Bupati saat pertemuan dengan seluruh media di Karawang saat Bulan Puasa lalu," ujar Cholil, Kamis (5/6/2025).

Cholil menambahkan, bahwa di hadapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas-dinas, Bupati menekankan harus bersinergi atau bekerjasama dengan seluruh awak media di Kabupaten Karawang.

Tetapi dengan tindakan Dishub seperti ini, justru membuat tidak sejalannya kerjasama yang seharusnya terjalin antara Pemerintah Daerah dengan Media.

"Kami adalah bagian dari pentahelix, seharusnya Dishub bisa bersinergi. Namun nyatanya, Dishub terkesan menghindar, mengabaikan dan tidak mau menemui. Ini menjadi catatan bahwa Dinas Perhubungan sepertinya enggan bekerjasama dengan media," tandasnya.

Lebih lanjut, Ketua DPC MOI Kabupaten Karawang, Latifudin Manaf mengatakan, pihaknya menilai Dinas Perhubungan tidak menghormati insan pers.

"Setelah ini kami juga akan melaporkan kepada Bupati Karawang. Dan Bupati, H. Aep Saepulloh harus menegur Dishub Karawang, karena Bupati Karawang telah mengintruksikan kepada semua Dinas untuk bersinergi dengan Media," tegasnya.

Dikatakan Latifudin, jika tidak ada tindakan tegas dari Bupati, maka hal ini akan menjadi contoh bagi OPD lain dan menganggap preseden buruk yang dilakukan Dishub tersebut menjadi hal yang biasa.

"Kami meminta kepada Bupati Karawang memberikan teguran dan sanksi keras, kepada Oknum Pejabat yang menutup informasi dan pemblokiran WhatsApp Awak Media saat melakukan konfirmasi, seperti yang telah dilakukan Oknum Pejabat Dishub berinisial ND terhadap saya," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak Dishub Karawang. (Red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka meningkatkan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang terus menggelontorkan anggaran untuk merampungkan pembangunan yang tersebar di wilayah Kabupaten Karawang. Kamis (5/6/25).

Salah satunya, seperti pada pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jalan Lapang Bila Mandala Dusun Tanjung, RT 006/002, Desa Karangtanjung, Kecamatan Lemahabang yang dikerjakan oleh CV. HARIYANG KENCANA dengan Nomor Kontrak 027.2/…/06.2.01.0012.31/KPA-SDA/PUPR/2025 dengan nominal anggaran sebesar Rp. 144.852.000,- (seratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk pembuatan saluran drainase dengan Panjang 2 x 184 Meter (kanan-kiri) dan tinggi 0.7 Meter.

Namun dalam pelaksanaannya, berdasarkan pantauan Jendela Jurnalis di lokasi pekerjaan, diketahui bahwa dalam proses pengerjaan diduga terkendala medan yang mengharuskan pembangunannya melompati pondasi pagar atau rumah masyarakat yang sebelumnya sudah ada, diduga tidak diizinkan masyarakat untuk dibongkar.

Hal tersebut diakui oleh U (inisial) selaku mandor lapangan dalam pekerjaan tersebut, dan dirinya memastikan bahwa untuk kekurangan volumenya nanti akan dicukupkan dengan tambahan panjang sesuai ukuran titik yang dilompati.

Lebih lanjut, dirinya mengarahkan awak media untuk menghubungi HK (inisial) yang menurutnya sebagai penanggungjawab dalam proyek tersebut. Padahal, diketahui bahwa pekerjaan tersebut milik seorang pemborong atau pelaksana berinisial E.

Sementara itu, Jendela Jurnalis berupaya mencari keberadaan pengawas dalam proyek tersebut. Namun sayangnya, pengawas yang berinisial SB sedang tidak berada dilokasi.

Guna mendapatkan keterangan lebih lanjut, Jendela Jurnalis mencoba menghubungi HK sesuai arahan U. Namun diluar dugaan, saat dihubungi, HK malah menolak panggilan WhatsApp dan langsung memblokir nomor wartawan. Bahkan, saat dihubungi dengan nomor yang lain pun dirinya melakukan hal yang sama, yaitu menolak panggilan dan langsung memblokir.

Tak menyerah, bertujuan untuk mendapatkan keterangan lanjutan terkait apakah pekerjaan tersebut di sub kontrakan, CV nya disewakan atau kejelasan lainnya mengenai campur tangan HK dalam proyek tersebut sebagai apa, Jendela Jurnalis kemudian mencoba menghubungi E melalui pesan aplikasi WhatsApp. Namun E hanya menimpali singkat dan menyebut bahwa HK sebagai pemegang proyek, dan dirinya mengaku sedang berada di luar kota.

"Nya, dipegang HK (inisial), saya lagi di Cirebon," timpalnya singkat tanpa menanggapi pertanyaan lainnya lagi. Kamis (5/6/25).

Terkait adanya hal tersebut, tentunya seolah Oknum Pelaksana tidak kooperatif dalam menghadapi wartawan, sehingga hal tersebut memunculkan dugaan-dugaan lain, dan disinyalir sikapnya tersebut seolah tengah menutupi sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh publik. Lantas, dimana peran serta pihak Bidang SDA Dinas PUPR Karawang? Baik dalam sisi pemberlakuan administrasi maupun dalam sisi pengawasannya.

Terlebih, jika dibalik itu ada hal transaksional yang dapat mempengaruhi kualitas terhadap hasil pekerjaannya, sebagaimana yang sebelumnya ramai diberitakan oleh media online tentang adanya transaksi subkontrak pekerjaan yang nilainya kurang dari setengahnya dalam pagu anggaran, apalagi itu diduga dilakukan oleh Oknum Pelaksana berinisial E dan dengan CV yang sama.

Hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis belum berhasil mendapatkan tanggapan resmi dari pihak Dinas PUPR Karawang. (NN)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka meningkatkan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang terus menggelontorkan anggaran untuk merampungkan pembangunan yang tersebar di wilayah Kabupaten Karawang. Kamis (5/6/25).

Namun, dalam pelaksanaannya kerap ditemukan ketidak sesuaian teknis pengerjaan. Padahal, di Dinas PUPR itu sendiri memiliki satuan tugas yang bertugas sebagai pengawas lapangan, agar setiap penyelenggaraan pekerjaan dapat berjalan dengan baik sesuai teknis berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagaimana yang ditetapkan dalam sebuah SPK (Surat Perintah Kerja).

Sayangnya, fungsi pengawasan tersebut seringkali tidak berjalan dengan semestinya. Karena, dalam setiap kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR, seringkali dikerjakan secara asal-asalan, sehingga berdampak buruk pada kulalitas sebuah bangunan.

Seperti yang ditemukan Jendela Jurnalis pada pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Dusun Krajan 2, RT. 09 RW 04, Desa Pasirtanjung, Kecamatan Lemahabang yang dikerjakan oleh CV. HAFIDZ JAYA PERKASA dengan nominal kontrak anggaran sebesar Rp. 189.319.000 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025, untuk penurapan saluran sepanjang 448 meter, dengan tinggi 0.7 M.

Dalam pelaksanaannya, proses pemasangan pondasi penurapan saluran tersebut dilakukan dalam keadaan tergenang air dan bercampur lumpur. Hal tersebut tentunya akan berdampak buruk terhadap kualitas adukan semen dan pasir ketika dilakukan pemasangan akan larut dengan air. Terlebih, dengan pemasangan seperti itu, tentunya dasar pondasi disinyalir tidak akan kuat.

Selain itu, dalam pantauan juga dilokasi tidak terpasang kisdam yang seharusnya berfungsi untuk penahan air.

Lebih lanjut, saat ditanyakan perihal kegiatan pengawasan maupun pelaksananya, pekerja yang berada disekitar lokasi ketika dimintai keterangannya malah diam membisu seolah cuek dan enggan menanggapi pertanyaan Jendela Jurnalis.

Ketika ditanyakan lebih lanjut tentang pelaksananya, salah satu pekerja menimpali bahwa pelaksana tidak ada datang ke lokasi.

"Gak ada kang, gak kesini," timpalnya.

Sementara itu, menyikapi adanya kondisi pekerjaan tersebut, seorang warga di Kecamatan Lemahabang yang berinisial WN mengaku sangat menyesalkan adanya proyek yang diduga dikerjakan asal jadi tersebut.

"Saya sebagai warga di Kecamatan Lemahabang sangat menyayangkan adanya proses pengerjaan yang seolah asal-asalan begitu, karena walau bagaimanapun, kita berharap adanya pembangunan dengan kualitas yang baik," keluh pria yang dikenal aktif di salahsatu lembaga kemasyarakatan tersebut.

Selain itu, dirinya juga mempertanyakan kinerja pengawas, karena yang mereka ketahui, bahwa dalam setiap pelaksanaan program pembangunan dari dinas, biasanya ada pengawas yang bertugas untuk melakukan monitoring agar pekerjaan berjalan dengan semestinya dan menghasilkan kualitas pembangunan yang baik.

Hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis belum berhasil mengetahui dan mendapatkan keterangan siapa pelaksana dari pekerjaan tersebut, Bahkan, KS (inisial) yang belakangan diketahui sebagai pengawas Dinas PUPR yang bertugas mengawasi pekerjaan tersebut memilih bungkam saat dikonfirmasi. (NN)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Halaman Kantor Kecamatan Banyusari, tepatnya di Desa Gembongan, Kabupaten Karawang, saat ini kondisinya kurang perhatian. Hal ini mengakibatkan kondisi lapangan futsal dan area sekitar Halaman Kantor Kecamatan Banyusari hampir dipenuhi rumput liar.

Kantor Kecamatan Banyusari yang berdiri megah di pusat jantung persawahan itu sudah lama dibiarkan tak terawat.

Pantauan jendela jurnalis, Rabu (28/5/2025) siang, rumput tidak hanya tumbuh di Halaman Kantor Kecamatan Banyusari, bahkan hingga menjuntai ke atas pagar besi lapangan futsal.

HS (inisial) warga Kecamatan Banyusari yang ditemui jendela jurnalis, menilai bahwa Kantor Kecamatan Banyusari itu seperti rumah publik tanpa penghuni atau tak bertuan.

Menurut HS, "Ya kami hanya masyarakat biasa yang tidak tahu apa-apa soal itu. Hanya saja kalau diminta berkomentar pasti pendapat kami seperti itu. Rumah publik atau pelayanan kita seperti rumah tua tak bertuan," ungkapnya.

Lebih lanjut, HS menyebut bahwa halaman kantor penuh rumput liar, fasilitas warga seperti lapangan futsal sudah tertutup rumput liar.

"Dan saya juga tidak tahu ada atau tidak nya Pak Camat Banyusari, soalnya setahu saya Pak Camatnya jarang ngantor, tapi beliau yang saya dengar itu menjabat di salah satu Dinas di Karawang, tepatnya saya tidak tahu tugas di Dinas mana,'' sambungnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, Camat Banyusari belum bisa dikonfirmasi. (Pri)*