Bulan: Juli 2023

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang yang kini dijabat Acep Jamhuri dikabarkan akan habis di tahun 2024 mendapatkan sorotan dan tanggapan publik.

Ketua Serikat Tani Karawang (Setakar), Deden Sofyan, turut menanggapi masa habis jabatan Sekda Karawang tersebut.

Menurutnya, jabatan Sekda Acep memang patut dievaluasi dan dikoreksi ketika masa jabatannya habis di tahun 2024. Jadi tidak perlu alergi terhadap istilah evaluasi dan koreksi suatu jabatan publik

“Evaluasi dan koreksi jabatan seseorang di pemerintahan suatu yang wajar, kalau hasil evaluasi baik ya diperpanjang, tapi kalau hasil evaluasi tidak baik ya perlu diganti Acep Jamhuri sebagai sekda,” kata Deden kepada delik.co.id, Jumat (21/7/2023).

Selaku ketua organisasi yang mengurusi tani di Karawang, Deden memiliki pandangan dan penilaian kurang baik terhadap kinerja Acep selaku sekda dan notabenenya juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Karawang.

“Saya menilai selama ini APBD Karawang kurang berpihak kepada kepentingan para petani di Karawang,” ujarnya.

“Ketua TAPD itu kan salah satu tupoksinya adalah bagaimana membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah, nah kami merasa para petani kurang mendapat perhatian dari APBD Karawang,” sambungnya.

Deden memaparkan, contoh kasus petani kurang mendapatkan perhatian adalah peristiwa yang terjadi di Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya. Para petani kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah mereka. Imbasnya, para petani harus merogoh kocek lebih dalam karena harus menggunakan pompa agar bisa mengairi sawah mereka.

“Masalah itu sudah terjadi puluhan tahun. Apakah Sekda tutup mata terhadap masalah para petani,” tegasnya.

Deden menambahkan, belum lagi masalah gagal panen yang terjadi di Kecamatan Rawamerta dan kecamatan lainnya.

“Masalah-masalah itu kan sering terjadi yang kadang tanpa solusi. Bupati, Wabup dan Sekda harusnya menaruh perhatian lebih terhadap para petani agar mereka bisa sejahtera dan bisa mempertahankan Karawang menjadi salah satu lumbung ketahanan nasional,” tutupnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang saat ini tengah gencar menyelenggarakan beberapa pembangunnan infrastruktur melalui serapan APBD, guna memperbaiki dan memberikan fasilitas yang memadai dalam menunjang perekonomian rakyat.

Namun, sangat disayangkan, dibalik gencarnya pembangunan infrastruktur, ada saja pihak kontraktor selaku pemegang tender dalam pelaksanaan pekerjaan dari dinas tersebut ternyata masih ada saja yang lalai dan terkesan asal-asalan dalam proses pengerjaannya.

Seperti yang ditemukan Jendela Jurnalis Pada Pekerjaan Dinas PUPR dalam Proyek Normalisasi Drainase Dusun Pasir Hegar, RT. 02/01, Desa Parakan Mulya, Kecamatan Tirtamulya, yang dikerjakan oleh CV. PUTRA KARYAMAKMUR SEJAHTERA dengan nomor kontrak 027.2/06.2.01.14.22/KPA-SDA/PUPR/2023 dengan nilai anggaran Rp. 187.550.000.00,- yang bersumber dari APBD tersebut diduga dikerjakan tak sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan (juknis juklak).

Berdasarkan pantauan Jendela Jurnalis dilapangan, meskipun terlihat adanya kisdam, namun pemasangan turap tersebut terlihat masih penuh dengan genangan air, hal tersebut tentunya dinilai akan berpengaruh terhadap kualitas bangunan, karena adukan bahan material tentunya akan kembali hancur jika dipasang dalam kondisi tergenang air.

Begitupun dengan adanya kisdam yang terpasang, seolah tak ada fungsinya jika proses pemasangan turap dikerjakan dalam kondisi tergenang air, seolah kisdam dipasang hanya untuk formalitas saja.

Menyikapi hal tersebut, AS yang mengaku sebagai petani dari lingkungan sekitar mengeluhkan pekerjaan yang notabene adalah realisasi dari Dinas itu dinilai sangat buruk bahkan terkesan lolos dari pengawasan.

"Itu teh kerjaan turap dari dinas katanya, tapi kok kayak amatiran, masa masang batunya dicemplungin gitu, apa emang kerjanya gak diawasi apa gimana ya?" ungkap AS saat berbincang dengan Jendela Jurnalis. Selasa (18/7/2023).

Sementara itu, karena minimnya informasi, pihak dari Jendela Jurnalis belum bisa mendapatkan keterangan dan konfirmasi dari pihak pelaksana maupun pengawas dalam proyek tersebut, bahkan saat ditanyakan ke pekerja yang ada dilokasi pun mereka seolah menutupi dan mengatakan tidak tahu menahu tentang siapa bos mereka dalam pekerjaan tersebut.

Dengan asas praduga tak bersalah, hasil konfirmasi dan klarifikasi dari pihak terkait akan kami tayangkan dalam release berikutnya. (Maman)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Serikat Pekerja Tani Karawang (Sepetak) menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran untuk mengepung kantor AR/BPN Karawang dalam waktu dekat ini.

Tidak tanggung-tanggung, Sepetak mengklaim telah lakukan konsolidasi besar tiap-tiap desa anggota Sepetak. Tercatat ada sekitar 7.000 orang pemohon sudah siap mengepung kantor ATR/BPN Karawang.

“Perjuangan hak atas tanah bagi petani anggota Sepetak merupakan perjuangan ideologis, yakni perjuangan pengambilalihan alat produksi berupa tanah demi masa depan kesejahteraan kaum pekerja tani,” kata Ketua Sepetak, Wahyudin, dalam keterangan tertulisnya kepada Jendela Jurnalis, Senin (17/7/2023).

Bogel, sapaan akrabnya, menuturkan, Sepetak sudah melayangkan surat somasi kepada kantor ATR/BPN Karawang bahwa tanggal 21 Juli 2023 berkas permohonan hak atas tanah petani berupa sampling sebanyak 88 bidang tanah harus diselesaikan, sebab permohonan tersebut sudah melewati batas ketentuan SOP pendaftaran tanah.

Jika pada tanggal tersebut BPN Karawang tidak bisa menyelesaikan sertifikat maka satu minggu setelahnya yakni tanggal 27 Juli 2023 ribuan masa anggota Sepetak yang tersebar di 13 desa akan mengepung kantor ATR/BPN Karawang agar pengerjaan sertifikat bisa diselesaikan pada hari itu juga.

“Seluruh pintu keluar kantor ATR/BPN Karawang dipastikan akan dikepung oleh aksi massa agar tidak ada satupun pegawai kantor ATR/BPN Karawang yang bisa keluar sampai sertifikat selesai,” tegas Bogel.

Bogel menjelaskan, memaknai kawasan hutan tidak bisa lepas dari terminologi hokum. Aturan hukum yang mengatur tentang kehutanan adalah UU No. 41 Tahun 1999. Dalam penjelasannya sebuah wilayah bisa disebut kawasan hutan jika sudah dikukuhkan. Tahapan proses pengukuhan kawasan hutan, di antaranya penujukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan. Jika salah satu tahapan tersebut tidak dapat dipenuhi maka aspek legal kawasan hutan cacat secara hukum, apalagi dokumen pengukuhan kawasan hutan tidak mampu dibuktikan keberadaannya maka dipastikan kawasan hutan tersebut BODONG.

Hal tersebut di atas terjadi di Karawang, hamparan tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan di karawang ternyata tidak memiliki dokumen pengukuhan yang utuh. Klaim kawasan hutan di Karawang selama ini hanya berdasar pada peta hutan semata tanpa dokumen utuh pengukuhan, padahal pemetaan merupakan tahapan ketiga pengukuhan setelah dilakukan penujukan dan penataan batas. Pada SK Kementrian Pertanian dan Agraria No 92/Um/54 Tahun 1954 tentang Penujukan Kawasan Hutan di Jawa Barat menerangkan ada 4 (empat) kelompok hutan di Karawang, di antaranya kelompok hutan sangabuana, kelompok hutan gunung karadak, kelompok hutan tanjakan pacul dan kelompok hutan pasir gombong.

“Batas kawasan hutan sekarang yang berada di selatan Karawang (berdasar peta yang ada) tidak sesuai dengan SK Penujukan tersebut, bahkan kelompok hutan Cikeong yang terhampar di Utara Karawang tidak ada di dalamnya,” ungkapnya.

Menurut Bogel, tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan di Karawang di luar batas penujukan SK 1954 adalah tanah rakyat, yaitu tanah yang sengaja dirampas untuk dihutanisasi demi kepentingan kaum modal. Kurun waktu antara tahun 1970-1980an otoritas kehutanan melalui Perum Perhutani melakukan perampasan tanah dari masyarakat secara keji, mereka mengusir masyarakat yang tinggal dan bertani disana yang kemudian rumah-rumah mereka dibakar serta bukti-bukti bayar pajak tanah mereka berupa girik dimusnahkan dengan dalih dipinjam.

Oleh sebab itu, kata Bogel, tanah rakyat yang dirampas oleh otoritas kehutanan harus direbut kembali melalui perjuangan reforma agraria, yaitu perjuangan yang amat mulia bagi kaum tani demi mengangkat kembali harkat dan martabat mereka yang selama puluhan tahun dikangkangi oleh kebijakan keliru di bawah otoritas kehutanan. Jalan konkret perjuangan hak atas tanah kaum tani Karawang bersama Sepetak di atas klaim kawasan hutan yakni mendaftarkan tanah mereka ke BPN Karawang untuk diterbitkan sertifikat hak miliknya dan BPN Karawang harus menerimanya tanpa terkecuali.

“Kaum tani harus menang! Hidup petani, hidup petani, hidup petani. Tanah untuk rakyat bukan untuk bangsat! Bubarkan Perhutani!” pungkasnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Massa Keadilan Rakyat Indonesia (LBH Maskar) H Nanang Komarudin, S.H., M.H., mengatakan bahwa kejadian adanya jembatan yang ambruk di Dusun Lampean ll, Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat diduga banyak unsur kelalaian, bahkan dari awal pembangunan hingga saat ini pun memang bermasalah.

Menurutnya, dari awal pekerjaan jembatan tersebut sudah ramai diberitakan oleh beberapa media online, khususnya terkait kesalahan titik dan kesalahan pemasangan papan informasi proyek yang ditempel dilokasi kegiatan.

Pembangunan jembatan di Dusun Lampean ll Desa Kedawung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang, dengan nomor kontrak 027.2/079/10.2.01.12.2.40/KPA-JLN/PUPR/2023, dengan waktu pelaksanaan 90 Hari kalender dan dikerjakan oleh CV. MITRA UNGGUL SEJAHTERA.

Pasalnya, diduga CV.MITRA UNGGUL SEJAHTERA dalam pelaksanaan nya adalah sebuah kelalaian yang tak dapat dibiarkan, karena progres pembangunan jembatan tersebut dalam bekerja tidak sesuai spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

H. Nanang Komarudin, S.H., M.H ketum LBH Maskar Indonesia menegaskan, pelaksanaan pengerjaan jembatan oleh CV. MITRA UNGGUL SEJAHTERA adalah sebuah kelalaian yang tak dapat dibiarkan, karena progres pembangunan jembatan tersebut diduga kuat tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

"Proyek pembangunan jembatan di Dusun Lampean ll yang berada di Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, adanya kejadian ambruknya jembatan yang belum selesai dibangun tersebut diduga kuat bukan karena faktor alam, melainkan kesengajaan oknum kontraktor yang diduga mengurangi bahan material yang ada di RAB. sehingga terlepas dari bantalan penahanan jembatan," tegasnya.

Menurutnya, jika pelaksana pembangunan jembatan tersebut mengerjakan dengan RAB yang sesuai, tentunya tidak akan ada insiden seperti yang terjadi saat ini.

"Apabila pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut sesuai spesifikasi dan RAB yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Karawang, saya yakin akan baik-baik saja dalam pelaksanaan nya, dan tidak akan ada insiden seperti ini," pungkasnya

Ditempat terpisah, H.K (Inisial) selaku direktur CV. MITRA UNGGUL SEJAHTERA saat dikonfirmasi awak media melalui aplikasi WhatsApp dirinya berdalih bahwa penyebab runtuhnya jembatan tersebut akibat perencanaan yang salah serta tata kontruksi yang rentan ambruk.

"Salah satu penyebab jembatan yang runtuh itu akibat perencanaan yang salah, dan tata kontruksi nya rentan ambruk," ujarnya. Senin (10/7/2023).

Sementara itu, Yoyo Imam selaku pihak pengawas dari Dinas PUPR Karawang yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya pekerjaan jembatan tersebut menjelaskan dalam aplikasi WhatsApp bahwa runtuhnya jembatan diakibatkan oleh banjir yang terjadi pada jumat malam, sedangkan baru di cor dalam kurun waktu 3 hari sebelum kejadian banjir dan dinilai belum cukup umur beton.

"Itu karena adanya bencana banjir di jumat malam sampai sabtu pagi kejadiannya," jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya menerangkan bahwa sudah mengecek kondisi jembatan dan sudah berkoordinasi dengan pihak rekanan agar nantinya dilakukan perbaikan.

"Kami pengerjaan sudah sesuai perencanaan yang ada, pondasi sudah dikedalaman 3 Meter sesuai gambar kontrak. Jembatan lama yang rusak terkena banjir akan dibongkar total dan akan dibangun ulang oleh rekanan," tutupnya. (Pri)*