Jendela Nasional

Jendela Jurnalis, Jakarta –
Ketum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA mengatakan, bahwa sungguh sangat disayangkan atas sikap dan kebijakan yang diambil Organisasi PWI, terkait masalah Wartawan Umbaran Wibowo, yang dilantik menjadi Kapolsek. Menurutnya, tindakan semacam itu tidak mesti dilakukan oleh sebuah Organisasi Pers, terutama PWI yang sudah cukup umur ini.

Hal tersebut disampaikan Wilson Lalengke, merespon pertanyaan awak media terkait pencopotan status Iptu Umbaran dari Keanggotaan PWI, oleh Dewan Kehormatan Organisasi Pers tertua di Indonesia itu.

“Sebenarnya saya tidak ingin mengomentari kasus ini, karena kurang pada tempatnya menilai kebijakan rumah tangga tetangga sebelah. Namun, sebagai pandangan pribadi saya saja, secara jujur saya prihatin dan sangat menyayangkan hal itu terjadi. Semestinya, sebuah organisasi berfungsi sebagai pengayom dan pelindung anggotanya. Setiap anggota tentu berharap banyak terhadap organisasinya, jika yang bersangkutan menghadapi masalah dalam berbagai hal,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, Jum'at, 16 Desember 2022.

Bahkan, kata Wilson Lalengke, sebuah organisasi yang ideal, mempunyai organ yang membidangi hukum dan advokasi. Tujuan utama adanya team hukum dan advokasi dalam sebuah organisasi, adalah untuk memberikan pembelaan terhadap setiap anggotanya disaat mengalami masalah.

“Jadi, agak aneh menurut saya, jika yang terjadi sebaliknya, organisasi tidak memberikan pengayoman dan perlindungan kepada anggotanya. Malah mempersalahkan dan menghukumnya, ini tindakan brutal. Kecuali kalau Pak Umbaran itu melakukan tindak pidana murni, yang tidak bisa ditolerir sama sekali, semisal melakukan korupsi, pembunuhan, perampokan dan tindakan kriminal sadis lainnya,” jelas lulusan Pasca Sarjana Bid. Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris itu.

Berita terkait baca di sini: Dewan Kehormatan Berhentikan Iptu Umbaran Wibowo dari Keanggotaan PWI (https://beritamerdeka.net/news/dewan-kehormatan-berhentikan-iptu-umbaran-wibowo-dari-keanggotaan-pwi/index.html)

Dari catatan Redaksi, dalam banyak kasus yang dihadapi anggotanya di berbagai daerah, Pengurus PWI terkesan lebih sering mengorbankan anggotanya jika ada masalah yang terjadi atas mereka. Salah satunya adalah kasus pemecatan Pengurus PWI Lampung beberapa waktu lalu, yang ditangkap Polisi akibat diduga melakukan pemerasan terhadap Sekdis PUPR Prov. Lampung. Juga, kasus Wartawan yang diduga Anggota PWI di Sulut baru-baru ini yang ditangkap Polisi, atas laporan sebuah RM, tidak diberikan pembelaan oleh organisasinya. Beberapa tahun lalu, Anggota PWI di Aceh berurusan dengan Polisi karena pemberitaan, PWI muncul sebagai Ahli Pers, yang justru memberatkan Wartawan tersebut di Pengadilan.

Di lain pihak, jika diakui secara jujur dan mau membuka data real, begitu banyak Anggota PWI yang berprofesi ganda. Mereka antara dari kalangan PNS dan Aparat, serta Pengusaha yang bergabung dengan organisasi yang didirikan pada 9 Februari 1946 di Surakarta ini.

“Kalau mengharamkan warga Non-Wartawan bergabung dengan organisasinya, yaa semestinya pecat semua anggota yang bukan Wartawan murni. Jangan hanya Iptu Umbaran saja. Itu termasuk tindakan diskriminatif namanya,” tegas Wilson Lalengke.

Soal status Wartawan Madya yang disandang Polisi Intel Iptu Umbaran Wibowo, yang rencananya akan dicabut oleh Dewan Pers (DP), Wilson Lalengke mengatakan, hal itu lebih baik.

“Lebih cepat dicabut lebih bagus, karena uka-uka (UKW, red) DP itu illegal. Yang resmi itu adalah Sertifikat Kompetensi yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, bukan DP. Itu kata UU, bukan saya yaa,” ucap Tokoh Pers Nasional itu tegas.

Menyikapi fenomena ini, Wilson Lalengke menyarankan kepada setiap warga masyarakat, terutama mereka yang ingin berkecimpung dalam dunia jurnalistik tanpa harus meninggalkan pekerjaan utamanya, PPWI terbuka untuk mewadahi mereka. Organisasi PPWI memang didirikan untuk menjadi wadah para pegiat jurnalistik, yang bekerja di berbagai sektor non-jurnalisme.

“Ribuan Anggota PPWI adalah pekerja di berbagai bidang yang tidak berhubungan langsung dengan jurnalistik. Namanya Pewarta Warga atau Citizen Journalist. Saat ini, bidang apa yang tidak butuh publikasi? Ketika bicara publikasi dan sosialisasi suatu kegiatan, peristiwa, acara, atau program kerja, maka kita sudah bicara dunia jurnalisme, kewartawanan dan media massa. Dan kerja-kerja jurnalistik itu bisa dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, kapan saja. Landasan konstitusionalnya sangat jelas dan tegas di Pasal 28 UUD NKRI tahun 1945,” beber pria yang terkenal gigih membela Wartawan dan warga terdzholimi selama ini.

Kepada Iptu Umbaran, Wilson Lalengke menyampaikan selamat, atas jabatan barunya sebagai Kapolsek Kradenan Blora, sukses dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

“Pengalaman dan keahlian Anda sebagai Kontributor media TV, dapat menjadi asset untuk memajukan dan mensukseskan program kerja Mapolsek Kradenan Blora, dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat, serta menegakkan hukum di wilayah kerja Polsek Kradenan Blora,” kata Ketum PPWI, yang sudah melatih ribuan Anggota TNI, Polri, Wartawan, buruh, mahasiswa, PNS dan masyarakat umum itu, mengakhiri keterangannya. (AP)

Jendela Jurnalis, Jakarta -
Oleh: Wilson Lalengke
Wartawan jadi Kapolsek di Jateng, DP (Dewan Pers) heboh. Deddy Corbuzier tiba-tiba dapat pangkat melati dua dari TNI, DP bingung. Intel jadi tukang bakso, DP planga-plongo.

Itulah kondisi terkini yang terang-benderang dari lembaga DP, kebanggaan PWI bersama komprador DP pecundang lainnya. Mereka terkejut melongo saat melihat seorang Polisi yang selama ini menjalankan fungsi jurnalistik, tetiba dilantik jadi Kapolsek.

Beritanya baca di sini: Dewan Pers Surati PWI dan TVRI Minta Penjelasan Terkait Iptu Umbara (https://news.detik.com/berita/d-6461481/dewan-pers-surati-pwi-dan-tvri-minta-penjelasan-terkait-iptu-umbara).

Apakah ada yang aneh? Tentunya sangat aneh. Tapi, yang sangat aneh itu DP-nya.

Peran ganda dalam kehidupan sehari-hari adalah hal biasa. Bahkan menjalankan dua-tiga profesi sekaligus, sah saja dilakukan oleh siapapun. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya Polisi atau Intel. Peran ganda juga sangat biasa terjadi di semua Komunitas, Profesi dan Negara di dunia ini.

Ada yang dilakukan secara terang-terangan. Ada yang diperankan dengan kondisi-kondisi tertentu. Maksud dan tujuan biasanya menjadi pertimbangan utama dalam melakonkan peran ganda dalam kehidupan sehari-hari.

Kerja-kerja jurnalisme teramat sering digunakan oleh para pihak tertentu dalam melakukan tugas-tugas utamanya. Terutama oleh Aparat, baik Pemerintah maupun Swasta. Fungsi Intelijen yang berhimpitan erat dengan kegiatan kewartawanan, menjadikan dunia jurnalistik banyak digunakan sebagai wahana mengerjakan tugas bagi seorang Intel.

Banyak Intelijen Asing masuk ke sebuah Negara, termasuk Indonesia, dalam format Uniform Wartawan sebagai peran penyaru (penyamaran). Sebagian mereka datang dalam misi pendidikan, sosial dan keagamaan. Baju mereka senantiasa disesuaikan dengan format yang ingin diperankan. Semua dilakukan dalam rangka memuluskan misi utama sesuai penugasannya.

Agar peran penyaru dapat dilaksanakan dengan baik, setiap Intel pasti dibekali dengan kemampuan yang dituntut oleh kerja-kerja penyamaran. Bahkan, jika dia harus menyaru sebagai orang gila, maka sang Intel perlu berlatih sebagai orang gila. Semua ini dilakukan, sekali lagi, dalam rangka mencapai hasil maksimal dari misi utama yang diembannya.

Iptu Umbara, Polisi yang dipersoalkan DP itu, adalah contoh bagus keberhasilan seorang Intel. Sangat mungkin, karena prestasinya dalam menjalankan tugas-tugas kewartawanan itu, dia diganjar jabatan oleh institusinya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi setiap orang yang mengemban tugas Intelijen.

Apakah DP punya hak untuk mempersoalkan kerja-kerja jurnalistik seorang Iptu Umbara yang kini jadi Kapolsek Kradenan Blora? Mengapa perlu mempersoalkan kemampuan kewartawanan seorang Polisi Umbara? Adakah aturan di perundang-undangan yang dilanggar yang bersangkutan?

Saran saya, DP semestinya segera siuman dari pingsan-nya. Baca UU Pers No. 40 tahu1999. Tugasmu adalah mengembangkan Kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers. Bukan mempersoalkan seorang Intel menjadi Wartawan. Apalagi mempersoalkan Iptu Umbara terkait uka-uka DP yang illegal itu. (AP)

Jendela Jurnalis, Jakarta -
DPN-PPWI telah mengirimkan Surat Pemberitahuan tentang hasil Kongres Nasional ke-3 PPWI, ke belasan Instansi Pemerintah dan Kedubes Negara sahabat. Hal itu dilakukan, menyusul selesainya pelaksanaan Kongres Nasional PPWI pada tanggal 10-12 November 2022 lalu.

Sebagaimana diketahui, bahwa Kongres Nasional ke-3 PPWI telah terlaksana dengan baik, lancar dan sukses. Kongres yang berlangsung 3 hari di Hotel Sunlake Sunter, Jakut tersebut, dihadiri tidak kurang dari 200 delegasi dari 25 Provinsi di tanah air. Selain dari Dalam Negeri, peserta kongres juga datang dari Luar Negeri, yakni dari Kesultanan Oman sebanyak 2 delegasi, Dr. Salim Hamed Ali Al-Jahwari dan Dr. Talib bin Saif Al-Dhabbari, serta puluhan perwakilan PPWI Luar Negeri yang mengikuti Kongres secara live-streaming.

Dalam acara pembukaan Kongres yang dibuka oleh Ketua DPD-RI, La Nyalla Mahmud Mattaliti itu, hadir sejumlah Pejabat Dalam Negeri dan Luar Negeri. Dari pengamatan di lokasi acara, hadir Dubes Maroko yang diwakili Wakil Dubes Maroko, Dr. Mohamed Faouzi Touiger dan Dubes Oman yang diwakili oleh Konsuler Kedubes Kesultanan Oman, Dr. Ayman Saeid. Sementara Pejabat Indonesia, terlihat Menlu RI yang diwakili Direktur Informasi dan Media, Hartyo Harkomoyo; Senator DPD-RI, Fachrul Razi; dan Staf Ahli Kepala BNN Pusat, Brigjenpol (Purn) Dr. Victor Pudjiadi.

Ketum terpilih untuk periode kepengurusan DPN-PPWI 2022-2027, Wilson Lalengke, S,Pd, M.Sc, MA mengatakan, bahwa pihaknya telah selesai menyusun kepengurusan baru yang lengkap dan siap disosilisasikan di Internal Organisasi para Jurnalis Warga tersebut, serta masyarakat umum. Langkah selanjutnya adalah pemberitahuan kepada seluruh instansi terkait, terutama di lingkungan Pemerintah Pusat dan Kedubes Negara sahabat.

"Kepengurusan lengkap DPN-PPWI sudah rampung dan semua Pengurus sudah confirmed. Juga di internal Organisasi PPWI, semuanya sudah mengetahui, termasuk perwakilan PPWI Luar Negeri. Hari ini kita kirimkan hasil Kongres Nasional PPWI lalu ke Instansi Pemerintah dan Kedubes Negara sahabat," ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Selasa, 13 November 2022.

Ketika ditanya terkait tujuan surat-surat DPN-PPWI, Wilson Lalengke mengatakan, terdapat tidak kurang dari 30 alamat surat yang dikirimkan hari ini. Selanjutnya dia merinci alamat tujuan suratnya, sebagai berikut:

1. Presiden RI.
2. Ketua MPR-RI.
3. Ketua DPR-RI.
4. Ketua DPD-RI.
5. Panglima TNI.
6. Kapolri.
7. Ketua MA-RI.
8. Jaksa Agung-RI.
9. Mendagi.
10. Menlu-RI.
11. Menkumham-RI.
12. Menkominfo-RI.
13. Dubes Lebanon untuk Indonesia di Jakarta.
14. Dubes Algeria untuk Indonesia di Jakarta.
15. Dubes Saudi Arabia untuk Indonesia di Jakarta.
16. Dubes Brazil untuk Indonesia di Jakarta.
17. Dubes Mesir untuk Indonesia di Jakarta.
18. Dubes Iraq untuk Indonesia di Jakarta.
19. Dubes Libya untuk Indonesia di Jakarta.
20. Dubes Mauritania untuk Indonesia di Jakarta.
21. Dubes Oman untuk Indonesia di Jakarta.
22. Dubes Somalia untuk Indonesia di Jakarta.
23. Dubes Tunisia untuk Indonesia di Jakarta.
24. Dubes Japan untuk Indonesia di Jakarta.
25. Perwakilan Pemerintah Taiwan untuk Indonesia di Jakarta.
26. Dubes Netherlands untuk Indonesia di Jakarta.
27. Dubes France untuk Indonesia di Jakarta.
28. Dubes Malaysia untuk Indonesia di Jakarta.
29. Dubes UEA untuk Indonesia di Jakarta.
30. Dirjen Imigrasi Kemenkumham-RI.

Wilson Lalengke menambahkan, bahwa saat ini PPWI sudah memiliki Kantor Perwakilan di 19 Negara sahabat.

"Untuk itu, kita perlu memberitahukan kepada para Dubes Negara-negara sahabat itu. Setidaknya mereka tahu, bahwa ada Warga Negaranya di Negaranya sana yang telah bergabung menjadi Anggota PPWI dan menjabat sebagai Representative atau Perwakilan PPWI di Negaranya," jelas lulusan Pasca Sarjana Bid. Global Ethics dari Birmingham University, England itu.

Dalam suratnya, imbuh Wilson Lalengke, juga disampaikan permohonan kepada para pihak untuk memberikan bimbingan, saran, pertimbangan, usulan dan masukan lainnya kepada DPN-PPWI, agar organisasi ini dapat menjalankan fungsi dan program-programnya dengan lebih maksimal dan bermanfa'at, baik bagi Bangsa Indonesia maupun masyarakat dunia.

"Kita perlu dukungan dalam bentuk bimbingan, saran, pertimbangan dan berbagai bentuk masukan, agar kegiatan organisasi dalam menjalankan fungsinya, dapat dilaksanakan dengan maksimal serta bermanfa'at bagi Indonesia dan masyarakat dunia," beber Presiden Persaudaraan Indonesia-Sahara-Maroko (PERSISMA) ini.

Pada kesempatan yang sama, Wilson Lalengke mengungkapkan, bahwa kepengurusan DPN-PPWI periode 2022-2027 lebih dikembangkan dari kepengurusan sebelumnya. Dalam kepengurusan baru PPWI Nasional, ada Dewan Pakar yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng, dengan 4 orang anggota, yakni Prof. Dr. Marthinus Johanes Saptenno, SH, M.Hum; Dr. Geni Rina Sunaryo. M.Sc; Dr. Victor Pudjiadi, SpB, FICS, DFM; dan Dr. Teuku Hasan Basri, S.Pd, M.Pd.

Di jajaran Dewan Penasehat, Dr. Maya Olivia Rumantir, MA, Ph.D menjadi Ketua Dewan Penaset PPWI, dibantu sejumlah Tokoh Nasional lainnya, antara lain Irjenpol (Purn) Dr. Abdul Gofur, SH, MH; Mayjen TNI (Purn) Zaedun, S.Sos, MM; dan Brigjen TNI (Purn) H. Albiner Sitompul, SIP, MM.

Sebagai Dewan Pengawas, PPWI mendaulat Ida Suhardja sebagai Ketua Dewan Pengawas, dibantu para Tokoh dan Pemimpin Agama. Para Rohaniawan tersebut adalah: Ust. Muryanto Herutomo, S.Pd.I, M.Si; Pdt. Biantoro Setijo; Pandita Om Prakash M. Sharma; Ida Mulyaningrum; dan Jiao Sheng Liliany Lontoh.

Sementara di jajaran Dewan Pengurus terdapat wajah-wajah baru, yakni H. Yayan Sofyan dan Natalia Rusli, SH, masing-masing sebagai Bendum dan Wakil Bendum. Di jajaran Ketua, ada Captain H. Moh. Anton; Ujang Kosasih, SH; dan Dr. Abdul Rahman Salem Dabboussi, masing-masing sebagai Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III.

Di jajaran Kesekjenan, H. Fachrul Razi, SIP, MIP, masih menjabat sebagai Sekjen dibantu oleh Julian Caisar, S.Pd sebagai Wasekjen. Sementara Andry Setiawan, SH, Eva Susanti dan Dr. Talib Saif Al-Dhabbari, masing-masing sebagai Wakil Sekretaris I, Wakil Sekretaris II dan Wakil Sekretaris III.

Di jajaran Koordinator Regional, Ketum PPWI, Wilson Lalengke, juga melakukan pengembangan Pengurus, dengan membagi wilayah yang awalnya 7 zona, menjadi 10 zona, sebagai berikut:

Ketua DPD-PPWI Sumut, Surya Putra Parungguan Sianipar, SH, dipercayakan menjadi Koordinator Regional Sumatera Bagian Utara, meliputi Prov. Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri.

Ketua DPD-PPWI Lampung, Edi Suryadi, SE, sebagai Koordinator Regional Sumatera Bagian Selatan, meliputi Prov. Jambi, Sumsel, Lampung, Bengkulu dan Babel.

Ketua DPD-PPWI Jabar, Agus Chepy Kurniadi, menjabat sebagai Koordinator Regional Jawa Bagian Barat, meliputi Prov. Banten dan Jabar.

Ketua DPD-PPWI Yogyakarta, Supadiyanto, S.Pd.I, MI.Kom, ditunjuk sebagai Koordinator Regional Jawa Bagian Timur, meliputi Prov. Jateng, Jogyakarta dan Jatim.

Ketua DPD-PPWI Kalteng, Noti Andy Runtuwene, sebagai Koordinator Regional Kalimantan Bagian Barat, meliputi Prov. Kalteng dan Kalbar.

Sementara untuk wilayah Kalimantan Bagian Timur, meliputi Prov. Kalsel, Kaltim dan Kaltara, dipercayakan kepada Ketua DPD-PPWI Kalsel, Drs. Muhammad Zahir Firdaus, sebagai Koordinator Regional-nya.

Ketua DPD-PPWI Sultra, La Songo, ditunjuk sebagai Koordinator Regional Sulawesi, yang meliputi seluruh Prov. di Pulau Sulawesi.

Ketua DPC-PPWI Jembrana, Ahmad Muhtarom, dipercayakan sebagai Koordinator Regional Bali, Maluku dan Nusa Tenggara, meliputi semua wilayah Prov. di zona tersebut.

Ketua DPC-PPWI Sorong Raya, Riswandi Panjaitan, ditunjuk sebagai Koordinator Regional Papua, meliputi Prov. Papua dan Papua Barat, serta seluruh Provinsi pemekaran di wilayah Papua.

Terakhir, PPWI Representative of Libya, Dr. Faez Mohmad Monsour Alfarjani, dipercayakan menjadi Koordinator Luar Negeri.

"Tugas para Koordinator Regional, adalah menjadi Wakil DPN di Wilayah Regional masing-masing," jelas Wilson Lalengke, mengakhiri keterangannya. (AP)

Jendela Jurnalis, Bandung -
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, menjenguk masyarakat dan Personel Polri yang menjadi korban peristiwa bom bunuh diri Mapolsek Astana Anyar, di RS Immanuel, Bandung, Jabar, Rabu, 7 Desember 2022.

"Hari ini terjadi peristiwa bom bunuh diri, yang mengakibatkan tidak hanya korban pelaku bunuh diri yang meninggal. Namun ada beberapa anggota yang terluka dan satu meninggal dunia," kata Sigit dalam kunjungannya.

Hingga saat ini, ada 11 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Rinciannya, 10 Anggota Kepolisian dan satu masyarakat yang mengalami luka-luka. Bahkan, satu Personel Polisi meninggal dunia.

Sebagai Pimpinan Institusi Korps Bhayangkara, Sigit menyampaikan duka cita yang mendalam kepada Personel Kepolisian, yang gugur dalam peristiwa tersebut.

"Oleh karena itu, tentunya dalam kesempatan ini, saya selaku Pimpinan Polri, menyampaikan bela sungkawa, turut berduka cita terhadap almarhum, semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah swt dan tentunya seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," ujar Sigit.

Dalam kesempatan tersebut, tanpa mengurangi perasaan duka, Sigit menyampaikan kepada seluruh Personel Kepolisian, agar tetap menjalankan tugasnya secara profesional, dalam memberikan rasa aman dan damai kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Saya minta do'a seluruh teman-teman dan masyarakat, agar seluruh anggota tetap semangat melaksanakan tugas pokoknya, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat," tutur Sigit.

Sebelumnya, Sigit juga meninjau langsung TKP bom bunuh diri, di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jabar. Dalam tinjauannya, Sigit menegaskan, bahwa telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Personel Kepolisian, untuk mengusut tuntas peristiwa bom bunuh diri tersebut.

"Tentunya ini semua didalami. Sehingga kita minta kepada seluruh rekan-rekan, untuk bisa bantu kami dan tim, agar bisa menuntaskan secara maksimal. Seluruh Tim dan Satgas, sudah diperintahkan untuk bergerak," tegas Sigit, di Mapolsek Astana Anyar. (AP)

Jendela Jurnalis, Jakarta -
Whistle-blower sangat diperlukan di sebuah komunitas atau bangsa yang tidak jujur, suka bohong, tidak transparan dan doyan mencari kambing hitam. Munculnya whistle-blower di Lembaga-lembaga Penyelenggara Negara di Republik ini, amat diharapkan. Termasuk salah satunya di institusi Polri (Kepolisian Republik Indonesia).

Hal itu disampaikan oleh Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA kepada Jendral News, menanggapi fenomena Anggota Polri yang muncul menyampaikan kebobrokan Oknum Pejabat di lembaga baju coklat itu.

"Keberadaan para whistle-blower seperti Ismail Bolong dan Aipda Aksan, sangat diperlukan bangsa ini. Bahkan kita butuh lebih banyak lagi Ismail Bolong dan Aksan, tidak hanya di tubuh Polri, tapi juga di Lembaga dan Instansi Pengguna Anggaran Negara," ucap almuni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Sabtu, 3 Desember 2022.

Whistle-blower, demikian Wilson Lalengke, difahami sebagai orang yang menyampaikan informasi tentang seseorang atau organisasi yang terlibat dalam Giat Terlarang.

"Dalam bahasa Inggris, whistle-blower is a person who informs about a person or organization engaged in an illicit activity. Jadi, orang yang muncul memberikan informasi terkait sebuah perbuatan terlarang alias kejahatan yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi, disebut whistle-blower. Contohnya, Ismail Bolong dan Aksan itu," tambah lulusan Pasca Sarjana Bid. Global Ethics dari Birmingham University, England ini.

Aneh tapi nyata, kata Wilson Lalengke lagi, para whistle-blower itu bukan dihargai dan diapresiasi. Mereka malah dikriminalisasi oleh lembaganya.

"Ini sangat aneh dan kontra produktif terhadap apa yang diucapkan berkali-kali oleh Pimpinan Polri. Semestinya Polri berterima kasih dan memberikan kenaikan pangkat serta berbagai privilege kepada para whistle-blower itu," beber pria yang juga menamatkan Pasca Sarjana Bid. Applied Ethics dari Utretch University, The Netherlands dan Linkoping University, Sweden ini.

Sebagai dampak dari tindakan Polri yang tidak bersahabat terhadap Anggotanya yang menjadi whistle-blower tersebut, menurut Wilson Lalengke, Polri akan makin dijauhi rakyat.

"Yaa sudah pasti, publik pasti akan benci Polri kalau begitu caranya, memperlakukan orang-orang yang telah berjasa memberikan informasi penting bagi perbaikan institusinya," tegas Tokoh Pers Nasional, yang telah melatih ribuan Anggota Polri dan TNI, serta masyarakat umum di Bid. Jurnalistik itu.

Wilson Lalengke selanjutnya menjelaskan, bahwa suara-suara kritis terhadap Polri sudah terlalu banyak. Bahkan volume kritikan ibarat air bah melanda Trunojoyo 3, tempat bermarkas para Petinggi Polri selama ini. Sayangnya, Polri seperti tidak bergeming. Kapolri terkesan hanya bisa bicara, tapi minim aksi nyata.

"Katanya akan potong kepala, nyatanya nol koma nol. Ikan busuk itu mulai dari kepala boss, bukan dari ekor," kata pria yang menjabat sebagai Ketum PPWI itu bermetafora.

Ismail Bolong, imbuhnya lagi, sudah buka suara soal Oknum Kabareskrim terima suap untuk back-up pencurian harta Negara, berupa tambang di Kaltim. Mengapa didiamkan dan tidak diperiksa Oknum Kabareskrimnya?

"Kemungkinan besar Kapolri takut. Mengapa? Karena rentetan kejahatan itu sangat mungkin tidak hanya berhenti di level Kabareskrim. Pasti ini jaringan yang bermain kotor, ini mafia. Kalau diselidiki dan disidik, pasti akan melibas ke berbagai penjuru mata angin," tutur Wilson Lalengke.

Alm. Prof. J. Sahetapy pernah berujar keras, bahwa Polisi saat ini sudah rusak. Hal tersebut diungkapkannya, dalam sebuah diskusi yang dipandu Karni Ilyas, beberapa tahun lalu.

Dalam pernyataannya di acara tersebut, Sahetapy tegas mengatakan, bahwa Polisi tidak melindungi rakyat. Malahan seperti pagar makan tanaman, demikian Sahetapy. Artinya, Polri hakekatnya bertugas melindungi atau menjaga, tapi justru mengorbankan pihak yang dijaganya, yakni rakyat.

Presiden Jokowi baru-baru ini mengumpulkan seluruh jajaran Pimpinan Polri di Istana Negara. Pada pertemuan tatap muka itu, jelas-jelas Kepala Negara menyentil keras 'perilaku kriminal' yang masif dilakukan oleh mayoritas jajaran Anggota Polri. Jokowi merinci dengan sangat detil, semua perilaku buruk yang membudaya di lingkaran Polri. Pungli, sewenang-wenang, mencari-cari kesalahan dan hidup mewah, adalah perilaku yang membudaya di institusi Polri.

DPR-RI juga tidak kurang-kurang dalam mengkritisi gaya hidup dan pola laku Anggota Polri, terutama para Pimpinannya. Selevel Kapolres saja bergaya Raja-raja kecil di daerah-daerah. Hidup bermewah-mewah, walau amat jelas gaji mereka pasti tidak mencukupi untuk tampil dengan gaya hidup seperti itu.

Kebobrokan para Anggota Polri tidak lagi dalam kategori oknum. Demikian masifnya jumlah Polisi yang berperilaku tidak selayaknya sebagai seorang Polisi pelayan, pengayom, pelindung rakyat.

"Kita semua sayang Lembaga Polri, namun jika moralitas dan perilaku buruk sudah membudaya dan mengakar kuat di sebagian besar Anggotanya, terutama di jajaran Pimpinannya, maka sebaiknya Negara segera mengambil tindakan radikal untuk menyelamatkan NKRI ini," tegas alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad-21 ini.

Ribuan kasus kedzholiman yang menimpa rakyat di segala sudut Negeri akibat perilaku Oknum Polisi kriminal, telah menjadi pemberitaan sehari-hari di media massa dan Medsos. Perilaku kriminal yang dilakukan Oknum Aparat Polisi yang amat masif itu, seakan telah menjadi hal biasa. Rakyat dipaksa ikhlas menerima kondisi ini.

Setiap suara kritis dari warga masyarakat terhadap perilaku Oknum Polisi korup, mesum, pengedar narkoba, pemeras, Pungli dan lain-lain, langsung diberangus. Pola rekayasa kasus, dijalankan.

"Orang tidak salah dicari-cari kesalahannya, dicarikan Pasal yang bisa menjeratnya," ujar Wilson Lalengke, menyitir kalimat Menkopolhukam, Mahfud MD, beberapa waktu lalu.

Polri, menurutnya tidak sadar diri. Jelas-jelas benteng penjaga moralitas Polri telah runtuh, masih juga berlagak suci tidak bersalah.

"Pakai logika awam saja, Divpropam Polri, penjaga moral dan perilaku Anggota Polri, sudah hancur berderai akibat kasus Kadivpropam Ferdy Sambo, apakah mungkin moralitas orang-orang yang dijaganya masih dapat diharapkan baik? Oknum Kabareskrim, Kapolda, Kapolres, tersangkut kasus dugaan tindak kriminal, apakah mungkin bawahannya tetap dapat diandalkan berperilaku baik?" tanya Wilson Lalengke, sambil berharap Ismail Bolong dan Aipda Aksan, sabar dalam menghadapi konsekwensi tindakan heroik mereka.

"Untuk Ismail Bolong dan Aksan, harap bersabar dan jangan gentar. Tuhan tidak tidur kawan. Indonesia membutuhkan orang-orang seperti Anda," tutupnya. (AP)

Jendela Jurnalis, Jakarta -
Kasal, Laksamana Yudo Margono, hari ini menjalani fit and proper test sebagai calon Panglima TNI di DPR-RI, Jum'at (2/12/22). Dalam proses fit and proper test ini, Yudo ditemani Kastaf lainnya dan Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri pun menyampaikan, bahwa kehadiran dirinya menemani Laksamana Yudo menjalani fit and proper test, adalah bentuk sinergitas dan soliditas TNI-Polri. Hal ini sesuai dengan pesan dan amanah Presiden Jokowi.

"Bapak Presiden sudah menyampaikan berulang-ulang, bahwa TNI-Polri harus selalu solid dan sinergi. Tentunya amanah dan pesan dari Pak Presiden tersebut, selalu kita jaga. Hari ini menjadi salah satu Giat bukti dari TNI-Polri solid dan bersama Kastaf yang lain, mengantar Bapak Kasal, Laksamana Yudo Margono, untuk mengikuti tes fit and proper," kata Sigit, di gedung DPR-RI.

Lebih lanjut Sigit menyampaikan, semua keluarga besar Polri di seluruh tanah air, mendo'akan agar seluruh perjalanan Laksamana Yudo, lancar sampai pelantikan sebagai Panglima TNI. Mantan Kabareskrim Polri ini menegaskan, sinergitas dan soliditas sangat penting, apalagi saat ini memasuki tahun politik, sehingga yang namanya stabilitas Kamtibmas, keamanan masyarakat, Keamanan Negara, Kedaulatan Negara, Kedaulatan Pemerintah, menjadi penting.

"Ini akan membawa dampak stabilitas politik terkendali dan ini menjadi modal bagi Indonesia, untuk menghadapi situasi global yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan semangat soliditas dan sinergitas yang ada, kita harapkan Indonesia akan menjadi lebih baik," katanya.

Ia pun yakin, Laksamana Yudo, menjadi sosok yang pantas dan berkompeten menjadi Panglima TNI. Ia pun berharap ke depan, setelah Laksamana Yudo dilantik menjadi Panglima TNI, bisa meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI-Polri.

"Setelah dilantik, beliau punya program-program. Tupoksi masing-masing sudah ada. Ada Giat bersama yang kita tingkatkan dan ini menjadi komitmen kita, untuk diperbaiki pada setiap event, dimana TNI-Polri dibutuhkan bersama. Dengan sinergitas TNI-Polri, ini ditunggu masyarakat dan kita tunjukkan, TNI-Polri menjaga dan mengawal masyarakat, Bangsa dan Negara," ucapnya. (AP)

Jendela Jurnalis, Karawang -
Tingkat kepercayaan publik terhadap kerja-kerja Kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit, berhasil menguat. Hal itu jadi temuan terbaru survei IPI (Indikator Politik Indonesia).

IPI merilis hasil survei terhadap Lembaga-lembaga Negara. Hasil survei menunjukkan, kepercayaan kepada Institusi Polri, kembali menguat dalam dua bulan terakhir.

Ada penguatan terkait tingkat kepercayaan atas kerja Polri, jika dibandingkan temuan sebelumnya.

"Kepercayaan terhadap Polri kembali menguat," demikian hasil survei IPI, Jum'at (2/12/22).

Adapun survei ini dilakukan pada 30 Oktober-5 November 2022, terhadap WNI yang berusia 17 tahun ke atas. Metode yang digunakan adalah multistage random, sampling terhadap sampel sebanyak 1.220 orang. Margin of error survei sekitar ± 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut tingkat kepercayaan publik terhadap Polri:

Februari 2022: 75,2 persen
April 2022: 77,3 persen
Juni 2022: 62,6 persen
Agustus 2022: 54,4 persen
November 2022: 60,5 persen

Sementara itu, berdasarkan tingkat kepercayaan kepada Lembaga Negara, TNI menjadi paling teratas. Sementara tingkat kepercayaan kepada Polri, naik ke angka 60,5 persen.

Berikut tingkat kepercayaan terhadap Lembaga Negara:

• TNI 93,4 persen
• Presiden 88 persen
• Kejagung 77,4 persen
• KPK 72,6 persen
• DPD 68,7 persen
• DPR 64,5 persen
• Polri 60,5 persen
• Parpol 54,7 persen

Para responden, mayoritas memberikan penilaian yang positif dan survei IPI menemukan penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi, mengalami peningkatan. Seperti dilihat di Republik Merdeka, Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada penguatan terkait tingkat kepercayaan atas kerja Polri, jika dibandingkan temuan sebelumnya.

“Jika pada Agustus 2022 angkanya 54,4 persen, memasuki November menjadi 60,5 persen,” kata Burhanuddin, saat memaparkan hasil survei bertajuk Kinerja Lembaga Gakkum di Mata Publik dan Penanganan Kasus-kasus Besar Secara Virtual," tuturnya.

Penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi, tampak mengalami perbaikan dalam dua bulan terakhir. Yang menilai positif, cenderung meningkat dan sebaliknya, yang menilai negatif, cenderung menurun.

Kemungkinan besar, terutama karena ada kecenderungan peningkatan kepercayaan publik terhadap Lembaga Penegakkan Hukum, terutama kejaksaan dan Kepolisian. Terhadap Kepolisian, tingkat kepercayaannya mulai membaik, setelah menurun tajam pasca kasus besar yang menimpa Oknum Anggota Kepolisian.

Indikator menyebut, kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Kepolisian dan Jaksa, meningkat. Kepercayaan terhadap Kepolisian sebelumnya disebut menurun tajam, karena kasus besar Ferdy Sambo. (AP)

Jendela Jurnalis, Jakarta -
Dalam dua hari ini, publik dikejutkan lagi dengan video viral yang berisi pernyataan seorang Anggota Polri berpangkat AIPDA (Ajun Inspektur Polisi Dua) bernama Aksan. Polisi yang bertugas di Sat Binmas Polres Tanah Toraja, Sulsel (Sulawesi Selatan) ini dengan gagah berani menyampaikan, bahwa Polri sekarang banyak sekali mafia a.k.a. Polri menjadi sarang mafia. Untuk itu, sang Polisi Aksan yang mengaku ber-NRP. 81100061 ini meminta kepada Kapolri, untuk membersihkan Lembaga Gakkum (Penegak Hukum) tersebut dari para mafia.

Aksan juga mengatakan, bahwa Polri saat ini tidak karuan alias kacau-balau tidak teratur, tidak benar dan tidak sesuai dengan harapan publik, termasuk tidak becus dalam pengelolaan SDM di internal Polri. Anggota Polri ini dengan mimik prihatin, meminta perhatian Kapolri terkait pernyataannya itu.

Ada dua penyebab utama kondisi 'tidak karuan' tersebut bisa terjadi di institusi baju coklat ini. Pertama, kata Aksan, semua hal atau semua urusan harus bayar. Dari rekrutmen dan penerimaan Anggota Polri, harus bayar. Anggota Polri pindah tugas, harus bayar. Demikian juga untuk promosi ke jenjang Perwira, harus bayar.

Kedua, menurut Aksan lagi sebagaimana dapat disimak dalam videonya, budaya korupsi yang marak di Lembaga Polri. Aksan mengaku, bahwa dirinya dimutasi dari Polres Palopo ke Polres Tanah Toraja, akibat tindakannya membongkar perilaku korupsi Pimpinannya, Kapolres Palopo, atas nama AKBP Alfian Nurnas, SH, SIK.

OKNUM KABARESKRIM BACKING TAMBANG ILLEGAL

Video berisi pengakuan anggota Polri terkait kebobrokan institusinya ini, adalah yang kesekian kalinya. Sebelumnya, beberapa video serupa tapi tak sama, sudah sempat viral. Masih santer di dunia maya saat ini, tentang video berisi pengakuan Polisi Ismail Bolong. Polisi di Kaltim itu berteriak nyaring, terkait tambang illegal yang di-back-up oleh jaringan mafia di Polri. Tidak tanggung-tanggung, yang terlibat dalam konspirasi pencurian harta Negara berupa tambang itu, antara lain Kapolda dan Wakapolda Kaltim (Kalimantan Timur). Bahkan berdasarkan pengakuan Ismail Bolong, Kabareskrim Komjenpol Agus Andrianto, juga terlibat dalam kasus yang menghebohkan itu.

Banyak lagi video berisi jeritan hati para Anggota Polri, yang miris melihat 'rumahnya' tidak karuan. Apalagi jeritan hati rakyat, sudah mencapai ratusan ribu kasus. Warga dimana-mana terpaksa terlilit masalah, karena perilaku oknum gerombolan berseragam coklat yang menjerat mereka hanya karena uang, kekuasaan, perempuan dan prestise konyol yang mereka kejar.

Entah sampai kapan kondisi bobrok itu bisa dibenahi, agar lebih baik dan Polri dapat menjalankan fungsinya kembali dengan benar? Yang pasti, setiap Anggota Polri dari level tertinggi, Kapolri, hingga ke tingkat terendah, para Polisi berpangkat Bharada, mesti bergerak bersama membenahi lembaganya.

USUT OKNUM KAPOLRES LAMTIM

Pun, publik berharap, agar Kapolri melakukan langkah ekstrim dalam membenahi dan membersihkan jajarannya dari para Polisi kriminal yang bercokol di lembaga pengguna uang rakyat itu. Pembersihan Oknum-oknum Pimpinan Polri yang terindikasi tidak benar dalam bekerja, harus dilakukan. Lebih cepat lebih baik, sebelum borok Polri semakin membusuk dan harus disuntik mati.

Salah satu terduga Polisi kriminal, adalah Oknum Kapolres Lamtim (Lampung Timur) bernama Zaky Alkazar Nasution. Oknum Polisi ini secara nyata-nyata, telah melakukan kebohongan publik dan mengkriminalisasi warga, yakni Wartawan media online resolusitvnews.com, Muhammad Indra. Oknum Kapolres bersama jajarannya itu, dengan seenaknya menangkap Muhammad Indra, hanya berdasarkan atas laporan orang berduit, si Raja Mesum Lamtim, bernama Masrio.

Tanpa langkah kongkrit dan tegas, Polri Presisi hanyalah omong kosong Kapolri belaka. (AP)

Referensi:
https://youtu.be/snaJHQ-0PA8