Jendela Nasional

Jendela Jurnalis, Palu

Sejumlah persoalan yang dihadapi Institusi Kepolisian akhir-akhir ini semakin kompleks, baik persoalan yang terjadi di kalangan Perwira kelas Jenderal, hingga kalangan kelas bawah. Meski demikian, keadaan itu tidak membuat orang No. satu di instansi Kepolisian, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo tinggal diam, langkah cepat dan tegas serta tak pandang bulu, terus dilakukannya demi menyelamatkan institusi.

Hal itu terlihat dari penanganan sejumlah persoalan, mulai dari pengungkapan kasus penembakan Ferdy Sambo yang menewaskan Brigpol Yosua, hingga pengungkapan sindikat narkoba Irjen Pol Teddy. Tindakan tegas dan kerja cepat Kapolri itu, mendapat respon dan apresiasi positif dari salah seorang Politisi Senior PDIP, Rendy M. Lamadjido.

Mantan Anggota DPR-RI 4 Periode itu, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dalam menuntaskan sejumlah perkara.

"Saya memberikan apresiasi kepada Polri di bawah kepemimpinan Pak Sigit, dimana banyaknya masalah-masalah yang menurut masyarakat tabu untuk dibongkar di masa kepemimpinan Pak Sigit ini benar-benar hal tabu, itu bisa dibongkar dan dituntaskan," kata Rendy kepada Jendela Jurnalis, Kamis (27/10/22).

Lanjut Rendy, "Ada 3 kasus besar, yakni kasus Ferdy Sambo, kedua kasus narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy, serta penanganan dugaan kasus jaringan radikal yang dilakukan oleh seorang perempuan di depan Istana Presiden, belum pernah saya melihat kinerja Kepolisian sebaik ini," tambahnya.

Anggota BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) itu berharap, agar apa yang dilakukan oleh Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit itu, dapat diteruskan dan ditingkatkan.

"Saya kira ini kinerja yang cukup bagus dan saya minta diteruskan, belum pernah saya meliat kinerja Kepolisian sebagus ini. Mudah-mudahan dengan adanya sejumlah persoalan itu, Instansi Kepolisian ini bisa berubah menjadi lebih baik, sehingga bisa muncul kembali image di tengah masyarakat, bahwa Polri memang pengayom dan pelindung masyarakat," tutup Rendy. (HAP)

Jendela Jurnalis, Jabar

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, menghadiri penutupan Pendidikan Sespimti Dikreg ke-31 dan Sespimmen Dikreg ke-62 Tahun 2022, di Lembang, Jabar, Selasa, 25 Oktober 2022. Dalam arahannya, Sigit menekankan kepada seluruh peserta didik yang telah lulus, untuk menyiapkan diri menjadi Pemimpin yang profesional dan mau turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan, menyerap aspirasi dan melayani masyarakat.

"Tentunya saya selalu ingatkan, bahwa sebentar lagi rekan-rekan akan kembali bertugas. Apa yang kalian dapatkan di sini, tentunya menjadi bekal pada saat rekan-rekan kembali melaksanakan tugas di lapangan. Dan tentunya saat ini, tanggung jawab besar akan menjadi bagian yang rekan-rekan harus bisa jalani dengan baik," kata Sigit, mengawali arahannya.

Kepada seluruh lulusan, Sigit menekankan, bahwa segala ilmu yang telah diperoleh selama pendidikan, harus bisa diimplementasikan untuk menjadi Pemimpin yang bisa merangkul anggota dan melayani masyarakat.

"Silahkan untuk kemudian rekan-rekan praktikkan, bagaimana kemudian rekan-rekan muncul mengaktualisasikan diri sebagai sosok-sosok Pimpinan yang betul-betul handal membawa dan memimpin masing-masing Satkernya, di wilayah, dimana rekan-rekan nanti ditugaskan. Jangan pernah takut dan ragu untuk terus melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat," ujar Sigit.

Dengan menjadi Pemimpin yang bisa merangkul anggota serta melayani publik, kata Sigit, akan menunjukkan bahwa Polri dapat dipercaya oleh publik, sehingga mewujudkan sosok Personil Kepolisian yang didambakan dan dicintai oleh masyarakat.

"Terus bekerja mewujudkan Polri yang tegas, humanis, dekat dengan masyarakat dan dicintai masyarakat," ucap mantan Kabareskrim Polri itu.

Oleh karena itu, Sigit menegaskan, para Calon Pemimpin Polri masa depan ini, harus memiliki tiga kompentensi, yakni teknis, etika dan leadership. Dengan menguasai hal itu, Sigit meyakini, para lulusan akan menjadi sosok yang bisa diteladani oleh anggota serta masyarakat.

Dengan terciptanya sosok Pemimpin yang diteladani, menurut Sigit, akan menghindari dari segala macam bentuk potensi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, seperti Pungli, tidak profesional, perilaku buruk, kesewenang-wenangan, hingga perilaku kasar.

Apabila dapat dicegah potensi pelanggaran sejak dini, diharapkan hal itu dapat mengembalikan tingkat kepercayaan publik, yang sempat menempatkan Polri menjadi salah satu Lembaga Negara yang paling dipercaya oleh masyarakat.

"Jadi, ini adalah catatan-catatan yang kalau kita semua ingin berubah menjadi baik, maka catatan-catatan ini kemudian harus diperbaiki, harus dihilangkan. Sehingga potret rekan-rekan ke depan, akan menjadi lebih baik," tutur Sigit.

Sigit menambahkan, untuk meraih lagi kepercayaan publik, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Diantaranya adalah meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan dan menuntaskan tugas. Kemudian, membangun SDM yang unggul, untuk menjawab tantangan zaman. Lalu, juga mampu memberangus segala bentuk kejahatan yang meresahkan, serta menjadi perhatian masyarakat.

Lebih dalam Sigit memaparkan, pentingnya meningkatkan hubungan Personil Kepolisian dengan masyarakat atau Proximity Policing. Setiap Personil harus mampu melakukan perbaikan instrumental, agar mampu menerapkan Prediktif Policing. Menurut Sigit, strategi lainnya yang tak kalah penting, adalah bagaimana menampilkan sosok yang betul-betul dicintai dan diharapkan oleh masyarakat atau Prosedural Justice.

"Jadi, bagaimana menekankan perlakuan rekan-rekan terhadap masyarakat secara patut dan adil. Tingkah laku kita, bagaimana kita betul-betul mau mendengarkan keluhan masyarakat, menunjukkan kesungguhan dalam memberikan pelayanan," jelas eks Kapolda Banten itu.

Strategi selanjutnya adalah, kata Sigit, seluruh jajaran Korps Bhayangkara harus lebih transparan, rasional dan memenuhi logika publik dalam menjalankan tugasnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

"Jadi, ini yang harus rekan-rekan lakukan, karena dari keempat strategi tersebut, maka yang berkorelasi paling kuat terhadap peningkatan kepercayaan publik adalah procedural justice," kata Sigit.

Di sisi lain, dalam kesempatan tersebut, Sigit juga kembali mengingatkan, soal pengarahan dari Presiden Jokowi, untuk segera difahami serta ditindaklanjuti dengan baik dalam penerapannya.

Lebih jauh, Sigit juga mengingatkan, para peserta lulusan Sespimti dan Sespimmen, untuk terus menyiapkan diri, guna menghadapi tantangan dan dinamika global yang penuh ketidakpastian. Mulai dari krisis global yang berdampak ke Indonesia, konflik antara Negara Rusia dan Ukraina, mengamankan Presidensi G-20, Pemilu 2024, hingga menindak tegas segala bentuk kejahatan-kejahatan konvensional yang dapat meresahkan masyarakat.

"Terhadap peristiwa yang ada saya selalu sampaikan, saat ini kita sedang terus diuji. Ibarat emas, saat ini kita sedang ditempa, dipanaskan, dimurnikan, diayak, untuk bisa menjadi emas 24 karat. Pilihannya, apakah rekan-rekan masuk menjadi bagian emas yang 24 karat atau rekan-rekan menjadi bagian yang lebur, karena ujian yang saat ini sedang terjadi. Jadi, saya kira kita semua sepakat, bahwa rekan-rekan akan masuk menjadi bagian kelompok yang menjadi emas 24 karat," tutup Sigit. (HAP)

Jendela Jurnalis, Jakarta

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, menginstruksikan seluruh jajaran Korlantas Polri, untuk tidak menggelar operasi penindakan tilang pengendara secara manual. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi kepada jajaran Polri, pada 14 Oktober 2022 lalu.

Instruksi tersebut berdasarkan ST (Surat Telegram) No. ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 per tanggal 18 Oktober 2022, yang ditanda-tangani Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Firman Shantyabudi atas nama Kapolri. Dalam ST poin 5 menyebutkan:

"Penindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan tilang manual. Namun hanya dengan menggunakan ETLE baik statis maupun mobile dan dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas."

Dilansir dari detikOto, ETLE (tilang elektronik) diterapkan menggunakan kamera statis maupun mobile, bahkan kini ETLE juga bisa dilakukan menggunakan drone. Penggunaan drone sebagai kamera ETLE sudah diterapkan di wilayah Semarang.

Saat dikonfirmasi awak media, Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Agus Suryonugroho mengatakan, ada beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran kamera ETLE drone.

"Tidak memakai helm, melawan arus, TNKB mati atau TNKB palsu, nggak pakai sabuk pengaman, mengemudi sambil menggunakan hp," ungkapnya, Senin (10/10/22).

ETLE drone merupakan pengembangan dan pembaharuan dari ETLE mobile device, yaitu perangkat elektronik yang digunakan secara portable dan mobile. Sebelumnya kamera ETLE juga terpasang di mobil patroli.

Kamera ETLE mobile on board itu, dapat melakukan perekaman pelanggaran lalu lintas di titik awan yang tidak terjangkau ETLE statis. Selain itu, sudah dioperasikan juga ETLE Mobile Handheld. Petugas Kepolisian menggunakan smart gadget yang berfungsi sebagai alat capture pelanggaran lalin, serta langsung terintegrasi dengan data ETLE nasional.

Untuk mekanisme dan SOP dari penindakan ETLE mobile dengan drone ini, sama halnya dengan ETLE statis, yakni gambar pelanggaran yang telah diambil Petugas, nantinya akan dikirim ke back office yang ada di tingkat Polres maupun Polda, langsung diproses untuk kemudian diterbitkan SKT (Surat Konfirmasi Tilang).

Agus menambahkan, Polisi yang bertugas mengoperasikan ETLE drone, juga sudah dilatih oleh APDI (Asosiasi Pilot Drone Indonesia). Saat ini ETLE mobile dengan drone, baru dioperasikan di Kota Semarang.

"Kami sudah berkerjasama dengan APDI, jadi peng-capturean, pelanggaran menggunakan drone. Semoga dengan menggunakan teknologi ini, kami mengharapkan masyarakat Jateng tanpa harus ditindak, tanpa harus ada Polisi, tertib dan patuh berlalu lintas," pungkasnya. (HAP)

Jendela Jurnalis, DKI Jakarta -
Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM bidang kehumasan, Tim Humas Jasa Raharja Cabang Utama, mengadakan Pembinaan Teknis Bidang Kehumasan, dengan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah memberikan motivasi baru, semangat baru, re-charger dan refresh ilmu yang berkaitan dengan pembuatan konten Medsos, kehumasan dan media lini masa lainnya.

Training diikuti 30 orang dari berbagai Satker seluruh Indonesia, Sabtu (1/10/22), berlangsung di Gedung Lt. 4. Hadir sebagai narasumber salah seorang Tokoh Pers Nasional yang juga Ketum DPN PPWI, Wilson Lalengke S.pd, M.Sc, MA dan Dosen Univ. Jayabaya, Mung Pujanarko, S.Sos, SI.Kom.

Dalam penyampaian materi, Wilson Lalengke menyampaikan tujuan training ini, agar Humas ke depan dapat menampilkan performa yang lebih prima dan menghasilkan produk kehumasan yang lebih inovatif, kreatif dan berkualitas, sesuai dengan standar dan tata cara 5W+1H yang baik dan benar.

"Tantangan di era digitalisasi, Humas harus dapat menyesuaikan dengan era saat ini, terutama di bidang informasi publik. Dengan dilakukannya training ini, bidang kehumasan dapat mengemas informasi secara cepat dan sesuai standar," jelas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012.

Bertempat di Gedung Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, para peserta yang notabene adalah bagian Humas di masing-masing bidangnya, terlihat sangat antusias dalam mengikuti alur materi yang di sampaikan oleh kedua pemateri/narasumber. Dalam memberikan materi terlihat, baik pemateri atau pun para peserta, sangat serius untuk memahami tentang teknis-teknis di dalam kehumasan, khususnya pada berita acara pembuatan laporan kejadian dan cara cepat menyampaikan berita yg berstandar 5W+1H.

Sementara itu, Kasubag Humas Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Lousiana Margareth Salaki, SH, A.WP berharap melalui pelatihan itu, BPK akan terlihat semakin bagus dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik, sehingga menentukan kebijakan dalam membangun reputasi lembaga.

"Dalam konteks manajemen resiko, ada risiko reputasi yang harus dikelola, agar bernilai positif," tambah Lousiana.

Untuk itu, Humas di setiap Kementerian atau Lembaga, harus melakukan media monitoring secara aktif, dengan memperhatikan isu publik yang terkait Kementerian atau Lembaga.

"Kegiatan Humas atau PR (Publik Relations), saat ini menjadi hal penting yang harus dibangun oleh Pemerintah kepada publik, sebagai cara memberikan edukasi serta rasa percaya di mata publik, bahwa Pemerintah melakukan kerja nyata untuk pembangunan Indonesia, demi meningkatkan daya saing dan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia," pungkasnya. (Adi/Her)

Jendela Jurnalis Nasional -
Terkait tragedi meninggalnya 127 supporter pada laga antara Arema FC VS Persebaya Surabaya, pekan ke-11 Liga 1 2022-2023, Sabtu (1/10/22), di Stadion Kanjuruhan, Malang, hal ini mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak tak terkecuali Presiden Jokowi.

Atas tragedi tersebut, Presiden Jokowi meminta Menpora, Zainuddin Amali dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Pribowo, untuk melakukan investasi lebih mendalam atas tragedi tersebut, seperti yang dilansir media malang viva.co.id atau link berikut ini;

https://malang.viva.co.id/amp/arema/1008-jokowi-minta-kapolri-investigasi-mendalam-tragedi-stadion-kanjuruhan

Menindaklanjuti hal tersebut, pihak Polri, Polda Jatim, Polres Malang, pada Minggu (18/9/22) mengirimkan Surat Permohonan Perubahan Jadwal Pertandingan Liga 1 tahun 2022 kepada Panpel Arema FC. Dalam Surat No. B/2151/IX/PAM.3.3/2022 tersebut, meminta kepada Panpel Arema FC, agar mengajukan Surat Permohonan Perubahan Jadwal Pertandingan Sepak Bola BRI Liga 1 tahun 2022 kepada PT. Liga Indonesia, terkait rencana pertandingan sepak bola antara Arema FC VS Persebaya.

Sesuai jadwal, pertandingan akan dilaksanakan pada Sabtu (1/10/22) pukul 20.00 WIB, agar diajukan pertandingannya menjadi pukul 15.30 WIB, dengan pertimbangan keamanan. Surat tersebut ditandatangani Kapolres Malang, AKBP Ferli Hidayat, SH, SIK, MH.

Akan tetapi pihak Panpel Arema FC mengabaikan surat tersebut dan pertandingan bola tetap dilaksanakan pada Sabtu (1/10/22) pukul 20.00 WIB. (DJ/Her)

Jendela Jurnalis, Jakarta-
BPOM membuka informasi seluas-luasnya terkait penggunaan produk Vaksin Covovax sebagai booster, dengan menerbitkan factsheet yang dapat diacu oleh Nakes dan informasi produk yang dikhususkan untuk masyarakat. Di dalam factsheet tercantum informasi lebih lengkap terkait keamanan dan efikasi Vaksin Covovax, termasuk untuk penggunaannya sebagai booster pada dewasa usia 18 tahun atau lebih, serta hal-hal yang harus menjadi kewaspadaan dalam penggunaan vaksin, termasuk monitoring kemungkinan efek samping atau KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) dan pelaporannya.

Nakes dan masyarakat dapat mengakses factsheet dan informasi produk vaksin Covid-19, melalui website BPOM pada link http://pionas.pom.go.id/cari/obat-baru.

“Jadi, setelah EUA diberikan, BPOM juga memberikan edukasi kepada Nakes dan masyarakat. Selanjutnya, BPOM juga akan terus mengevaluasi efektivitas dan keamanan Vaksin Covovax, sebagai vaksin booster homolog,” ucap Kepala BPOM, Penny K Lukito, Senin (12/9/22).

Secara konsisten, BPOM selalu menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan Prokes, sebagai upaya kunci dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Masyarakat juga diminta untuk bijak dan berhati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan yang digunakan dalam penanganan Covid-19, serta tidak mudah terpengaruh dengan promosi produk obat, obat tradisional maupun suplemen kesehatan, dengan klaim dapat mencegah atau mengobati Covid-19. (Red)

Sumber: Humas BPOM Jakarta & Herman AP

Jendela Jurnalis Karawang -
Margaret Aliyatul Maimunah, secara aklamasi ia terpilih menjadi Ketua Umum PP Fatayat NU periode 2022-2027 dari hasil Kongres Fatayat NU ke XVI yang diselenggarakan di Kota Palembang dimulai Kamis (14/7/2022) lalu.

Berikut ini adalah Profil dan Prestasi dari Margaret Aliyatul :

Margaret lahir di Jombang pada 11 Mei 1978. Ia merupakan Putri kedua dari pasangan KH Mohammad Faruq dan Hj Lilik Chodijah Aziz Bisri.

Margaret menempuh pendidikannya di Pondok Pesantren Denanyar Jombang, mulai dari tingkat SLTP hingga SLTA. Selepas lulus dari MAN di Denanyar. Margaret melanjutkan studi S1-nya di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan pendidikan pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) dengan fokus di bidang Program Studi Kajian Wanita pada tahun 2009.

Putri Jombang ini diketahui terkenal aktif dalam organisasi. Sejak MI hingga MAN, ia aktif di OSIS, Pramuka, maupun olahraga. Aktivisme terus melekat pada dirinya. Saat kuliah, ia didapuk menjadi Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Putri (Kopri PMII) Rayon Adab (2000-2001), lanjut Ketua Komisariat PMII Adab Cabang Surabaya Selatan (2001-2002).

Selain itu, aktivis perempuan ini juga pernah menjabat pengurus di Pimpinan Wilayah Ikatan Putri-Putri Provinsi Jawa Timur sebagai Anggota Bidang Minat dan Bakat (1999-2001) dan Bendahara II (2001-2002).

Tak berhenti di situ, ia juga menjadi pengurus di Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama sebagai Sekretaris Umum (2006-2009) dan Ketua Umum (2009-2012). Margaret juga menjadi Wakil Koordinator Bidang Ekonomi Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (2009-2015) dan Sekretaris Umum (2015-2020).

Kepeduliannya terhadap isu Perempuan dan anak sangat tinggi. Perempuan yang juga Komisioner KPAI periode 2017-2022 ini diketahui bergabung dengan lembaga penelitian perempuan, Women Research Institute (WRI).

Di sana, ia melakukan sejumlah penelitian terkait perempuan dan anak, meliputi Kehidupan Perempuan Pesantren yang Dipoligami serta Dampaknya terhadap Anak-anak, Perempuan yang Bekerja di Salon SPA Jakarta, Perempuan Penderita HIV, Kebijakan tentang Terminal Tiga (terminal khusus TKI), implementasi dan dampak terhadap TKW yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. (Red).