Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka meningkatkan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang kini tengah merealisasikan beberapa pekerjaan peningkatan jalan. Salahsatunya seperti yang tengah direalisasikan untuk jalur Jalan Pasirmalang - Wadas yang meliputi jalur di Wilayah Kecamatan Tirtamulya. Selasa (23/9/25).

‎Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. SINAR MULIA melalui nomor kontrak 027.2/016/10.2.01.0033.6.14/KPA-JLN/PUPR/2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.700.000.000,00,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang Tahun 2025.

‎Namun, dalam pelaksanaannya dinilai kurang transparan. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum LBH Maskar Indonesia. Dirinya menyebut, dalam papan informasi hanya dicantumkan volume peningkatan jalannya saja, yaitu dengan panjang 872.00 M' dan lebar 6.00 M', sementara dalam pelaksanannya ternyata ada juga pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) atau turap yang ada di beberapa titik dan tergabung dalam paket pekerjaan tersebut

‎"Ya harus transparan dong, itu kan di papan informasi hanya tertera volume jalannya saja, sementara pada proses pengerjaannya ternyata ada penurapannya juga. Kok volume turapnya gak dicantumkan?" ungkapnya dengan nada heran.

‎Selain itu, dirinya juga mengomentari proses pengerjaan penurapannya juga terkesan asal-asalan, dimana pada bagian dasar bangunan turap tersebut masih terlihat tergenang air dan tak terlihat adanya alat penahan atau penyedot air, sehingga disinyalir pondasi bangunan tidak akan kokoh.

‎"Apalagi itu terlihat ada bagian adukan semen yang terpisah, tapi hanya dihamparkan saja bercampur air dan sudah mengering tanpa adanya kombinasi atau ditancapkan batu kali, itu gimana konsepnya coba? Terus itu pengawasnya kemana? Apa memang gak dikasi pengarahan?" tambahnya penuh tanya.

‎Sementara itu, Pelaksana CV. Sinar Mulia yang berinisial A saat dikonfirmasi mengaku akan mengecek SPK, karena dikhawatirkan ada kesalahan dalam proses pencetakan papan informasi. Dirinya pun turut mengucapkan terimakasih atas konfirmasi yang dilayangkan Jendela Jurnalis dan akan dijadikan koreksi olehnya.

‎"Sepertinya ada yang tidak sampai terkait metode kerja yamg saya sampaikan ke mandor. Hari ini saya langsung panggil mandor, dan terimakasih atas kontrolnya," pungkasnya. Senin (22/9/25).

‎Namun, saat ditanyakan lebih lanjut perihal hasil pemanggilan mandor, dirinya tak memberikan jawaban seolah enggan berkomentar kembali.

‎Demi untuk mendapatkan keterangan mendetail, Jendela Jurnalis kemudian mencari tahu siapa pengawas dari Dinas PUPR yang bertugas dalam pengawasan proyek tersebut, hingga didapatkan informasi dari Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Karawang bahwa pengawas dalam pekerjaan tersebut adalah HS (inisial). Namun sayangnya, Jendela Jurnalis belum berhasil menghubungi HS untuk melakukan konfirmasi. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Honor perangkat desa adalah penghasilan tetap (siltap) yang meliputi gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diberikan kepada perangkat desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat lainnya. Mulai tahun 2025, penghasilan tetap ini diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2019, dengan gaji minimal untuk perangkat desa lainnya ditetapkan paling sedikit Rp2.022.200 atau setara 100% gaji pokok PNS golongan II/a. Sabtu (20/9/25).
‎
‎Namun, ada kabar mengejutkan yang datang dari salah satu narasumber di Desa Parakan, Kecamatan Tirtamulya yang menerangkan bahwa terkait pembayaran honor perangkat di desa tersebut tengah menjadi polemik lantaran pembayarannya tidak jelas. Bahkan, ada beberapa honor perangkat yang belum dibayarkan.
‎
‎"Honor perangkat desa disini bermasalah Pak, pembayarannya aja masih berantakan, ada yang baru dibayar 3 bulan, ada yang sudah dibayar 6 bulan, dan katanya ada juga yang udah terhitung lunas dipotong kasbonan," ungkap seorang pria berinisial A kepada Jendela Jurnalis. Jum'at (19/9/25).
‎
‎Lebih lanjut, dirinya membeberkan bahwa hal tersebut pun sudah disampaikan kepada Adih Hidayat selaku Kepala Desa Parakan. Namun, jawaban Kepala Desa sungguh membuat mereka kaget, karena berdasarkan keterangan dari Kepala Desa, katanya itu sudah ditandatangani dan diurus sama Bendahara Desa untuk dibayarkan kepada seluruh perangkat desa.
‎
‎"Nah, pas Kepala Desa kita pertanyakan masalah honor, Kepala Desa menjawab sudah memberikan ke Bendahara, bahkan sudah tanda tangan.
‎Jadi, duitnya di Bendahara, seperti itu pak," bebernya.
‎
‎Lebih lanjut, setelah pihak BPD bersama Perangkat Desa menerima kabar bahwa terkait pembayaran honor akan segera dibereskan. Namun, hingga kini pun honor mereka masih belum terbayarkan dengan lunas.
‎
‎Menyikapi hal tesebut, A berharap agar honor yang menjadi hak perangkat desa segera dibagikan.
‎
‎"Harusnya sih kalau memang honor sudah cair, ya segera bagikan saja, jangan ditunda-tunda," harapnya.
‎
‎Menyikapi adanya kabar tersebut, Jendela Jurnalis kemudian berupaya mengkonfirmasi DS (inisial) selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Parakan. Dari keterangannya, DS mengaku bahwa permasalahkan tersebut sudah di selesaikan.
‎
‎"Waalaikumsalam. Sudah di selesaikan pak. Mungkin nanti Senin bisa ngobrol sama kita di desa," timpalnya melalui pesan Aplikasi WhatsApp. Sabtu (20/9/25).
‎
‎DS juga mengaku bahwa terkait pembayaran honor yang terlambat itu terjadi karena memang terkendala dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang belum bisa dicairkan akibat beberapa hal.
‎
‎"Yang belum cair bulan reguler Juli, Agustus dan September, dikarenakan proposal belum bisa mengajukan, karena BPJS BPD belum aktif," pungkasnya. (NN)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Program unggulan nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI dengan tujuan mulia meningkatkan kualitas gizi masyarakat, justru menimbulkan polemik serius di Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.
‎
‎Proyek pembangunan dapur umum yang menjadi tulang punggung distribusi makanan dalam program tersebut kini menuai kritik keras dan kekecewaan dari kepala desa setempat, H. Junaedi atau yang akrab disapa Lurah Jujun.
‎
‎Dalam pernyataan tegas yang disampaikan di hadapan awak media, Rabu (27/8/2025) di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Lurah Jujun mengungkapkan bahwa pembangunan dapur umum MBG dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah desa, bahkan dituding telah menyerobot lahan milik warga.
‎
‎“Ini program Bapak Presiden, saya dukung penuh. Tapi jangan sampai ada yang dirugikan, terutama masyarakat saya yang tanahnya dipakai tanpa izin,” ujar Jujun penuh nada kecewa.
‎
‎Bangunan Berdiri di Lahan Pemerintah, Tapi Diduga Menyerobot Milik Petani
‎
‎Dapur umum MBG diketahui dibangun di atas lahan milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan sebagian bahu jalan yang masuk dalam kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang.
‎
‎Namun, Jujun menyebut, pembangunan itu melampaui batas resmi dan telah mencemari lahan pertanian milik warga.
‎
‎ “Bahu jalan itu lebarnya hanya 1,5 meter, tapi bangunannya lebih dari itu. Bahkan limbahnya sudah mengalir ke sawah petani. Ini bukan hanya soal izin, tapi soal keadilan bagi warga saya,” tegasnya lantang.
‎
‎Menurutnya, pembangunan yang dilakukan secara sepihak ini menunjukkan kurangnya etika birokrasi dan penghormatan terhadap struktur pemerintahan di tingkat desa.
‎
‎Ia menyayangkan tidak adanya pemberitahuan atau tembusan surat resmi terkait penggunaan lahan yang berada di wilayah administratif Desa Wadas.
‎
‎Minimnya Transparansi dan Dugaan Permainan Oknum
‎
‎Tak hanya soal lahan, Jujun juga mengkritik keras tertutupnya pelaksanaan program MBG, khususnya dalam hal pengawasan distribusi makanan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah desa.
‎
‎“Kami ini perangkat pemerintahan di level paling bawah, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tapi kami tidak pernah dilibatkan, tidak ada rapat, tidak ada informasi. Kalau begini, bagaimana kami bisa mengawasi bantuan agar tepat sasaran?” katanya dengan nada tinggi.
‎
‎Kecurigaan semakin menguat ketika secara tiba-tiba bangunan dapur umum berdiri tanpa sosialisasi. Jujun bahkan menduga adanya permainan sejumlah oknum di balik proyek ini.
‎
‎“Tiba-tiba ada bangunan berdiri. Katanya ada sewa menyewa lahan dengan Disparbud. Tapi saya, sebagai kepala desa, tidak pernah menerima salinannya. Ini bukan prosedur yang benar. Pemerintah seharusnya memberi contoh, bukan malah melanggar aturan,” tegasnya.
‎
‎Desakan Klarifikasi dan Ancaman Gelombang Protes
‎
‎Pernyataan keras Lurah Jujun diyakini akan menjadi pemantik munculnya gelombang protes dari masyarakat Desa Wadas, terutama para petani yang merasa dirugikan akibat pembangunan tersebut.
‎
‎"Banyak warga mulai mempertanyakan transparansi penggunaan lahan publik dan potensi dampak jangka panjang terhadap lingkungan sekitar," tuturnya.
‎
‎Situasi ini menempatkan Disparbud dan Dinas PUPR Karawang di bawah sorotan tajam publik. Desakan agar kedua instansi segera memberikan klarifikasi dan membuka data perizinan pembangunan dapur umum MBG di Desa Wadas kini semakin kuat.
‎
‎Antara Niat Baik dan Pelaksanaan Buruk
‎
‎Program Makanan Bergizi Gratis sejatinya bertujuan mulia mengentaskan gizi buruk, meningkatkan kesehatan anak-anak, dan mempercepat pembangunan sumber daya manusia.
‎
‎Namun, jika pelaksanaannya cacat prosedur dan melanggar hak warga, maka niat baik tersebut dapat tercoreng oleh praktik lapangan yang amburadul.
‎
‎Polemik di Desa Wadas menjadi cermin penting bagi pemerintah pusat dan daerah agar lebih cermat, adil, dan transparan dalam melaksanakan program nasional.
‎
‎Tanpa koordinasi lintas sektoral yang baik dan penghormatan terhadap struktur pemerintahan lokal, program sebaik apapun bisa menjadi bumerang sosial.
‎
‎Redaksi akan terus mengawal perkembangan isu ini, termasuk upaya klarifikasi dari pihak-pihak terkait dan potensi mediasi yang mungkin ditempuh untuk menyelesaikan konflik secara adil. (red)*