Jendela Berita

Jendela Jurnalis Semarang, JATENG - Muslimat NU Anak Cabang (Ancab) Pabelan menggelar Pengajian Umum Ahad Wage di Kampung Gondang Legi, Desa Giling RT 09/03, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Kegiatan yang berlangsung pada Ahad Wage ini diikuti lebih dari 2.000 jamaah Muslimat NU dari berbagai wilayah sekitar.
‎
‎Pengajian ini bertujuan mempererat ukhuwah Islamiyah, meningkatkan keimanan dan pemahaman keislaman, serta mendorong para anggota untuk menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat.
‎
‎Ketua Penyelenggara, Karno, menyampaikan apresiasi atas antusiasme jamaah dan kelancaran acara.
‎
‎“Alhamdulillah, kegiatan ini berjalan lancar dan penuh semangat. Hal ini menunjukkan bahwa semangat kebersamaan serta kecintaan terhadap ilmu agama masih sangat kuat di kalangan ibu-ibu Muslimat,” ujarnya.
‎
‎Ketua Muslimat NU Ancab Pabelan, Hj. Latifah, menekankan pentingnya pengajian rutin sebagai sarana pembinaan rohani dan penguatan jaringan antar anggota.
‎
‎“Pengajian ini bukan hanya sebagai ajang spiritual, tetapi juga sebagai wahana memperkuat solidaritas serta memperluas peran strategis perempuan NU dalam kehidupan sosial dan keagamaan,” jelasnya.

Acara turut dihadiri Wakil Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten Semarang, H. Habib Sholeh, yang memberikan tausiyah dan arahan kebangsaan. Dalam sambutannya, ia menyoroti pentingnya peran Muslimat NU dalam menjaga nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah serta mengawal moral bangsa.
‎
‎“Muslimat NU adalah garda terdepan dalam mendidik generasi. Semangat Ahad Wage ini harus terus dijaga agar tercipta umat yang kuat iman, cerdas, dan cinta tanah air,” tegasnya.
‎
‎Pengajian ini juga menjadi bagian dari penguatan nilai-nilai yang disepakati dalam Hasil Kongres Muslimat NU Tahun 2025 di Surabaya. Beberapa poin penting hasil kongres yang diusung dalam kegiatan ini antara lain penguatan pendidikan keislaman dan keteladanan di lingkungan keluarga, pengembangan jaringan sosial perempuan NU, peningkatan literasi digital dalam dakwah dan pelayanan umat, serta keterlibatan aktif Muslimat NU dalam menjaga keutuhan bangsa.
‎
‎Muslimat NU Pabelan menegaskan komitmen untuk mengimplementasikan hasil kongres tersebut di tingkat akar rumput melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang inklusif dan membangun.
‎
‎Melalui forum ini, Muslimat NU Pabelan juga menyampaikan harapan kepada Pengurus Pusat Muslimat NU agar terus mengawal hasil kongres serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Selain itu, mereka menegaskan kesiapan Muslimat NU mendukung dan mengawal kebijakan pemerintahan Presiden Republik Indonesia.
‎
‎Dalam pernyataan resmi yang disampaikan secara kolektif oleh para jamaah, mereka menyampaikan pesan khusus kepada Presiden RI:
‎
‎“Kami berharap Bapak Presiden dapat menjaga amanah rakyat yang telah dipercayakan dan menciptakan suasana yang aman, nyaman, serta sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama.”
‎
‎Kegiatan pengajian diakhiri dengan doa bersama memohon keberkahan bagi umat Islam dan kemajuan bangsa Indonesia. Semangat Ahad Wage ini diharapkan menjadi energi positif untuk terus memperkuat persatuan, keimanan, dan peran strategis perempuan Muslimat NU di tengah masyarakat. (ALN)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Karawang, Mustapid, angkat bicara soal maraknya pihak-pihak yang mengaku sebagai anggota maupun pengurus PWI Karawang tanpa bukti sah.

Ia menegaskan, keanggotaan PWI bukan sekadar klaim, tetapi harus bisa diverifikasi secara valid melalui sistem daring resmi PWI Pusat.

“Semua orang bisa saja mengaku sebagai anggota atau pengurus PWI Karawang, tapi tidak semua bisa membuktikannya. Kalau tidak disertai bukti valid, itu hanya omong kosong,” tegas Mustapid kepada wartawan, Rabu (3/7/2025).

Menurutnya, PWI Pusat telah menyediakan akses publik melalui laman resmi https://pwi.or.id/anggota, tempat di mana seluruh keanggotaan terdata secara nasional. Hal ini, kata Mustapid, menjadi acuan utama dalam menentukan status seseorang sebagai anggota PWI aktif.

“Kalau nama seseorang tidak muncul di laman tersebut, maka sudah pasti dia bukan anggota PWI. Kalau statusnya Expired, berarti sudah tidak aktif. Yang aktif itu statusnya ACTIVE dan ada fotonya,” terang Mustapid.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengurus PWI di tingkat kabupaten/kota tidak memiliki wewenang untuk menambah atau mengubah data keanggotaan di situs resmi tersebut, karena seluruh pengelolaan administrasi dilakukan terpusat oleh PWI Pusat.

“Kalau ada yang ngaku-ngaku tapi tidak sesuai fakta, publik bisa menilai sendiri. Saya tidak akan meladeni perdebatan yang berada di luar kewenangan saya,” tandasnya.

Pernyataan Mustapid ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak yang mencoba mengaburkan informasi keorganisasian demi kepentingan pribadi.

Ia meminta masyarakat, terutama insan pers, agar tidak mudah percaya pada pengakuan sepihak tanpa verifikasi resmi. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Playgorund City Garden Karawang menjadi sorotan publik Karawang. Usai peristiwa kasus mobil pengunjung dibobol maling dan kehilangan barang miliknya di area parkir City Garden Karawang jadi viral dan jadi cemoohan publik, kini disinyalir ada perizinan yang belum lengkapi atau belum terverifikasi.

Pengamat hukum sekaligus Ketua DPC Peradi Karawang, Asep Agustian, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi operasional tempat playground City Garden yang berlokasi di lahan bekas Carrefour Jalan Tuparev Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur.

Pasalnya, usaha arena permainan tersebut diduga belum memiliki kelengkapan izin resmi yang seharusnya menjadi syarat utama operasional usaha.

Menurut Asep Agustian atau kerap disapa Askun, keberadaan City Garden yang cukup populer dan memiliki cabang di berbagai kota seharusnya menjadi indikator bahwa manajemen perusahaan memiliki kapabilitas dalam mengurus legalitas usaha.

Namun, temuan di lapangan justru menunjukkan sejumlah pelanggaran, seperti parkir liar dan fasilitas keamanan penanggulangan bahaya kebakaran yang minim.

“Kalau memang perusahaan ini besar dan sudah dikenal, harusnya izin itu jadi prioritas. Kalau tidak punya, berarti mereka main akal dan membodohi pemerintah. Ini jadi preseden buruk dan menunjukkan kecolongan dari beberapa OPD terkait,” tegas Askun, Sabtu (14/6/2025).

Askun menyoroti peran sejumlah instansi seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan dinas-dinas teknis lainnya yang seharusnya aktif melakukan pengawasan. Ia juga menyoroti minimnya fasilitas keamanan seperti CCTV dan alat pemadam kebakaran.

“Bagaimana jika terjadi kebakaran atau ada pengunjung kehilangan barang? Siapa yang mau bertanggung jawab? Ini bisa merugikan masyarakat,” ujarnya.

Askun juga menegaskan bahwa tidak adanya kejelasan soal legalitas operasional tempat arena permainan ini berpotensi membuat pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD), karena tidak ada jaminan bahwa City Garden membayar pajak sebagaimana mestinya.

Untuk itu, ia mendesak Satpol PP Karawang segera turun tangan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi. Jika terbukti tidak mengantongi izin lengkap, maka ia meminta agar tempat wisata tersebut ditutup.

“Kalau memang izinnya tidak ada, jangan beri toleransi. Tutup saja! Jangan main-main dengan aturan. Ini soal keselamatan masyarakat dan juga soal keadilan bagi pelaku usaha lain yang taat aturan,” pungkasnya.

Sampai berita ini terbit, redaksi delik.co.id, masih berupaya meminta keterangan kepada pengelola City Garden dan pihak OPD terkait. (red)*