admin

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Demi meningkatkan infrastruktur gedung sekolah di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Karawang, melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), menggelontorkan anggaran yang cukup fantastis.

Anggaran fantastis tersebut, seyogianya harus tepat kualitas, agar fisik pembangunan infrastruktur tersebut bisa maksimal dirasakan oleh penerima manfaat, dalam hal ini yaitu dunia pendidikan.

Pekerjaan infrastruktur harus dilaksanakan dengan transparan sesuai spek yang telah ditentukan. Jangan sampai dikurangi kualitasnya, baik bahan material, volume, maupun kualitas fisiknya. Jika kualitas pekerjaan sesuai spek, maka, dugaan adanya korupsi bancakan tidak akan mencuat di mata publik.

Adalah pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kelas SDN Cigunungsari I Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang, Jawa Barat, patut diduga jadi ajang bancakan korupsi para oknum. Pasalnya, pekerjaan yang menelan anggaran sebesar  Rp199.840.700 tersebut patut diduga belum selesai.

Hal itu mencuat, ketika awak media melihat langsung kondisi bangunan SDN Cigunungsari I usai dilakukan pekerjaan rehabilitasi oleh CV Putra Nusantara Muda, yang beralamat di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Jawa Barat, selaku pelaksana pekerjaan sebagaimana yang tertera di papan proyek dengan masa pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak 12 Mei 2023 hingga 9 Agustus 2023 lalu.

“Lihat saja Pak, itu bangunan 4 kelas yang katanya sudah selesai direhabilitasi. Plafond belum difinishing, Dinding tembok dalam dan luar kelas pun belum difinishing hanya ditambal saja, dan belum lagi kayu kusen ventilasi udaranya tidak diganti, hanya ditambal oleh kayu bekas itu juga,” ungkap, Karda, S.Pd., selaku Kepsek SDN Cigunungsari I kepada media. Minggu (28/1/2024).

Karda pun tidak mengetahui kalau pekerjaan rehabilitasi itu dianggap sudah selesai oleh pelaksana. Karena, dirinya tidak pernah merasa menerima konfirmasi dari pihak CV. Putra Nusantara Muda.

“Saya tidak tahu kalau pekerjaan ini sudah selesai. Saya tidak mendapatkan informasi dari pihak pemborong. Apalagi tanda tangan berita acara serah terima, saya tidak merasa sama sekali. Saya juga bingung, ini pekerjaan sudah selesai apa belum? Karena, bentuk fisik bangunannya kok seperti ini,” bebernya.

Berdasarkan informasi, bahwa pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kelas SDN Cigunungsari I tersebut, disubcontkan kepada Mustopa, yang diketahui sebagai Mantan Ketua PGRI Kecamatan Tegalwaru.

Mustopa, saat dikonfirmasi kebenaran kabar tersebut, dirinya malah menuding bahwa Kepsek SDN Cigunungsari I yang membuat masalah.

"Pak, sebenarnya tidak ada masalah sesuai RAB. Namun, Kepsek selalu bikin masalah," katanya, pada Rabu (30/1/2024) saat dikonfirmasi melalui pesan aplikasi WhatsApp.

Ketika dipertanyakan apakah dirinya sebagai Subcont dari CV Putra Nusantara Muda, Mustopa, malah mengarahkan agar menghungi nomor salah seorang wartawan yang diakui sebagai adiknya.

"Bapak hubungi aja adik saya, sama orang media, Yopa. Saya kirim nomornya. Itu adik saya," sebutnya.

Sementara, pihak CV Putra Nusantara Muda, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh media pada Minggu (28/1/2024), yang bersangkutan tidak memberikan penjelasan.

Di tempat terpisah, Yanto, selaku Kabid Disdik Kabupaten Karawang, ketika dimintai keterangan terkait permasalahan tersebut, dirinya memilih BUNGKAM SERIBU BAHASA hingga berita ini dipublikasikan. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Menyikapi terkait adanya pemberitaan sebelumnya, terkait adanya dugaan praktik penjualan buku modul atau Lembar Kerja Siswa (LKS) di MTsN 2 Karawang, kini mendapatkan reaksi dari pihak Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Karawang. Selasa (30/1/24).

Saat dimintai tanggapannya, AKP Joko Suwito selaku pihak Saber Pungli Karawang mengaku akan mendatangi sekolah MTsN 2 Karawang untuk menindaklanjuti.

"Baik Mas Brooo, thanks infonya," timpalnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp pada Selasa (30/1/24).

"Coba nanti Tim Saber turun untuk klarifikasi," tambahnya.

Hingga berita lanjutan ini diterbitkan, Kepala MTsN 2 Karawang tidak menanggapi konfirmasi yang dilayangkan oleh Jendela Jurnalis alias bungkam. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Adanya praktik penjualan buku modul atau Lembar Kerja Siswa (LKS) oleh pihak sekolah kepada siswa, belakangan ini diduga masih sering terjadi dan sudah menjadi rahasia umum. Padahal, aturan tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud Nomor) 8 Tahun 2016.

Selain itu, diperkuat juga melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Komite Sekolah dalam Pasal 12a. Dimana dalam pasal tersebut tertulis bahwa Komite Sekolah, baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah.

Namun pada faktanya, berdasarkan temuan dari Team Investigasi media online Jendela Jurnalis / jendralnews.co.id bahwa masih ditemukan adanya praktik penjualan buku LKS di MTs Negeri 2 Karawang yang terletak di Kecamatan Jatisari.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu orang tua siswa / wali murid, dimana dalam keterangannya membetulkan adanya penjualan LKS terhadap siswa disekolah tersebut.

"Pembelian LKS itu memang ada Pak, kalo gak salah sekitar 185 ribu untuk 15 buku per semester," ucap seorang wali murid yang enggan menyebutkan namanya saat diajak berbincang tak jauh dari area sekolah usai mengantarkan anaknya ke sekolah. Selasa (23/1/24).

Berbekal dari informasi tersebut, di hari yang sama, Jendela Jurnalis kemudian berupaya mengonfirmasikan hal tersebut kepada HS (inisial) selaku Kepala Sekolah. Namun, diketahui bahwa dirinya sedang tidak berada ditempat.

Lebih lanjut, Jendela Jurnalis kemudian melanjutkan upaya konfirmasi melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp. Namun sayangnya, pesan yang dikirimkan kepada Kepala Sekolah tersebut tak direspon dan tak kunjung dibalas, sehingga belum ada jawaban pasti terkait permasalahan tersebut.

Perlu diketahui, di Wilayah Jawa Barat sendiri, Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan surat edaran pada tanggal 30 Maret 2023, dimana dalam surat edaran tersebut berisi tentang Transparansi Layanan Lembaga Madrasah yang mencakup didalamnya menegaskan tentang larangan penjualan LKS, Seragam dan lainnya yang dikelola oleh Madrasah. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Koordinator Wilayah Kecamatan Pendidikan (Korwilcambidik) Kecamatan Jayakerta Drs H. Sudirja, M.Pd., meresmikan gedung Sekolah di SDN Kemiri V Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Senin (29/1/24).

Peresmian dipimpin oleh Kepala Sekolah SDN Kemiri V dan ditandai dengan gunting pita oleh Korwilcambidik Kecamatan Jayakerta H. Sudirja, M.Pd.

Hadir juga dalam acara peresmian tersebut Kepala Sekolah SDN se-Kecamatan Jayakerta, Ketua PGRI Kecamatan Jayakerta dan Ketua K3S berserta jajaranya.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah Kemiri V H. Jatmo berharap semoga gedung Sekolah Kecamatan Jayakerta menjadi gedung sekolah percontohan yang sudah standar nasional dan harus dijaga dan dipelihara, terkait kebersihannya pun tetap dijaga. Senin (29/01/24).

Selanjutnya, dalam sambutanya, Korwilcambidik Kecamatan Jayakerta H. Sudirja, M.Pd., menjelaskan bahwa bangunannya sudah bagus berstandar nasional dan cukup megah.

Selain itu, H. Sudirja, M.Pd., juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, dan berharap agar hal tersebut dapat menjadi suatu percontohan untuk sekolah lainnya.

Sementara itu, Napin selaku Ketua PGRI ketika dikonfirmasi awak media mengucapkan rasa syukurnya atas pembangunan yang sudah merata hampir ke setiap pelosok.

"Ini semoga menjadi percontohan buat sekolah lain, sudah standar nasional, dan saya berpesan kepada para dewan guru dan masyarakat sekitarnya bisa menjaganya agar terpelihara secara maksimal," tuturnya. (Rey)*

Editor : Nunu Nugraha