admin

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dihadapan sejumlah warga Perum Bumi Mutiara Indah 2 (BMI 2), Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, DR. Rolas Budiman Sitinjak, SH.,MH., selaku kuasa hukum warga BMI 2, dengan tegas mengatakan tidak akan mundur sedikitpun, apapun yang terjadi terkait gugatan class action yang sedang berjalan di pengadilan, terkait tuntutan warga akan legalitas perum BMI 2 di Pemerintahan Kabupaten Karawang.

Dikatakannya, adapun peristiswa yang terjadi saat ini, dengan tidak adanya pengakuan dari Pemkab Karawang, Bahwa BMI 2 belum ada legalitasnya, itu tidak terlepas dari kelalain atau ketidak seriusan pemkab karawang untuk mengambil alih.

DR.Rolas Budiman yang juga calon legislatif DPR RI Dapil 7 (tujuh) dari wilayah Bekasi, Karawang, Purwakarta dengan nomor urut 5 dari PDIP ini menegaskan, belum adanya legalitas perum BMI 2 adalah sebuah kesalahan fatal pemerintah setempat, maka saat ini kita sedang melakukan class action di Pengadilan Negeri Karawang.

"Proses persidangan hingga saat ini tanggal 20 Januari 2024 sudah berjalan 4 kali sidang, banyak masukan dan pertanyaan yang masuk ke saya, baik dari pihak pengembang dan juga dari pemerintah karawang, jadi pada intinya, pemkab Karawang tidak melakukan wewenangnya secara full, yang seharusnya, bila pihak developer tidak menyerahkan perumahan yang di bangun ke pemda setempat, pemerintah bisa mengeksekusi sendiri, namun ini tidak dilakukan oleh Pemda Karawang, ini yang perlu kita kejar," tegas DR. Rolas Budiman dihadapan sejumlah awak media saat kunjungan silaturahmi dengan warga BMI 2. Sabtu (20/1/24).

"Efek dari class action yang dilakukan pihak kita di Pengadilan Negeri Karawang, saya tanyakan kepada bapak kepala dusun, apakah ada efek setelah kita melakukan class action, jawab pak dusun ada, seperti dinas akhirnya melakukan kunjungan ke kediaman dusun, sama hal dengan saya," tambahnya.

Rolas menjelaskan, bahwa ada yang telepon kepadanya dan mengaku bahwa yang mempunyai PT dan salah satu komisari di PT. Putra Ratanindo Perkasa, yang diduga sudah cuci tangan dan punya PT lain.

"Apa yang bisa saya bantu pak Rolas, saya jawab serahkan tanah warga itu, bapak kan tidak rugi dan sudah mendapatkan uang nya. Namun perlu saya edukasi, akibat tanah belum diserahkan pada pemerintah, dan ini dianggap tidak bertuan," jelas Rolas dalam percakapannya. 

Lebih lanjut, Rolas bersama warga di Perum BMI 2 tidak bisa menerima bantuan pembangunan, baik dari anggaran pemerintah pusat maupun daerah, karena ketika pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang dalam bentuk pembangunan pada perumahan tersebut akan melanggar hukum, karena fasum dan fasos perum belum terregister dalam data pemerintah, jadi bila pemerintah melakukan pembangunan jalan, nanti akan datang bagian audit keuangan negara dan dinyatakan melanggar hukum karena belum milik pemda.

Namun yang perlu diketahui, Rolas membeberkan bahwa ketika developer selesai membangun, seharusnya develover melakukan serah terima pada pemerintah, dan setelah serah terima, perumahan tersebut tentunya akan menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan perawatan, baik sarana jalan dan sarana air bersih, listrik dan lain-lain itu menjadi kewajiban pemerintah, namun regulasi ini tidak di lakukan oleh pengembang untuk menyerahkan perumahan ini pada pemerintah, itu menjadi sebuah kesalahan.

Rolas Sitinjak menambahkan, ada peraturan Kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri, yang mana dalam dua regulasi tersebut mengatur tentang penyerahan dari developer kepada negara, jadi bila developer pailit atau bangkrut, pemerintah bisa mengambil langkah, tapi disini pemerintah sebenarnya yang kurang serius.

"Saya bertanggung jawab mengatakan bahwa Pemerintah Karawang tidak serius, sebab ada regulasi, ada aturan, bahwa pemerintah daerah bisa merampas, bisa mengambil alih, tidak butuh keputusan pengadilan, dan pemerintah bisa mengambil alih dengan sendirinya. Caranya, pemerintah akan menyurati developer, terlepas kantor develover pindah, itu tidak masalah, maka pemerintah melalui dinas bisa melakukan serah terima dan di ambil alih fasos dan fasum, dari tindakan itu, akhirnya terjadilah legalitas perumahan ini," tegas Rolas.

Dalam kunjungan silahturahmi Rolas yang diwarnai dengan tanya jawab dari sejumlah warga tersebut, Rolas dengan tegas mengatakan bahwa baginya tidak ada kata mundur dalam menggugat Pemkab Karawang, walaupun kelak dirinya terpilih menjadi anggota legislatif di DPR RI, namun melalui kantor hukumnya, yakni Rolas Budiman Sitinjak dan Partner (RBS & Partner) akan tetap melakukan gugutan yang terdaftar di Pengadilan Karawang yang bernomor register 150/Pdt.G/2023/PN.Kwg.

"Jadi, bapak dan ibu sekalian, jangan takut, walaupun saya nanti terpilih jadi anggota legislatif atau DPR RI, melalui kantor hukum saya, kami akan tetap berjuang untuk bapak ibu sekalian, karena DNA saya bisa dikatakan, setengah sudah menjadi penegak hukum, bagi orang yang membutuhkan, baik yang berbayar atau yang gratis. Jadi saya tegaskan, dalam gugutan ini, kami tidak meminta bayaran, kami menangani perkara ini secara gratis," tegas Rolas yang di sambut dengan tepuk tangan yang meriah dari masyarakat BMI 2.

Dalam acara selaturahmi yang hadiri para Ketua RT BMI 2 tersebut, Kepala Dusun Kami Jaya yang dikomandoi oleh Rudi Ismanto, dihadapan warganya mengatakan banyak terima kasih kepada Rolas Sitinjak, yang telah bersedia menampung aspirasi warga BMI 2, serta bersedia membatu untuk mendesak Pemerintah Karawang terkait legalitas Perum BMI 2.

"Perjuangan ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok, namun ini adalah kepentingan kita semua yang ada di Perum BMI 2 ini, dan juga untuk anak cucu kita kelak, dimana kita semua sebagai warga yang membeli rumah di Perum ini, perlu kepastian akan legalitas, dengan tujuan agar semua sarana di Perum bisa diperhatikan oleh Pemerintah Karawang, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak DR. Rolas Budiman Sitinjak bersama tim yang telah bersedia dengan iklas membantu warga ini, dalam hal melakukan gugutan pada Pemerintah Karawang, dan semoga Bapak Rolas Sitinjak dalam proses pencalonan legislatif untuk DPR RI Tahun 2024 ini bisa tercapai, dan semakin peduli pada masyarakat kecil," ujar Rudi Ismanto. (Pri)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Warga masyarakat Desa Tambaksari mengeluh akan adanya akses jalan yang masih belum di perbaiki di Depan Kantor Desa Tambaksumur hal tersebut disampaikan oleh Wakil Somantri kepada awak media. Sabtu (19/02/24).

Menurutnya, jalan tersebut sudah rusak dan tidak ada perbaikan sudah bertahun-tahun lamanya, hingga di tahun 2024 ini pun masih seperti itu.

"Sangat miris, didepan Kantor Desa ada jalan rusak berlubang cor jalannya sudah nampak terlihat besi-besi yang terangkat, dan ini sangat membahayakan sekali bagi para pengguna jalan maupun warga masyarakat setempat atau warga masyarakat banyak lainnya yang melintas," ungkapnya.

"Kami sebagai warga masyarakat Tirtajaya berharap kepada Pemerintah Kecamatan, dalam hal ini Camat Tirtajaya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Bupati serta Dinas PUPR bisa segera melakukan perbaikan hotmix pemeliharaan jalan yang ada disepanjang Desa Tambaksumur dan Tambaksari," tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Somantri pun sangat menyayangkan, karena jalan rusak tersebut padahal dekat dengan Kantor Kecamatan, bahkan hanya kisaran beberapa ratus meteran saja. Apalagi, jarak dengan UPTD PUPR juga sangat dekat, namun dirinya heran tentang kenapa hal tersebut bisa berlarut-larut, bahkan bertahun-tahun tidak ada perbaikan kan sangat ironis sekali.

Ia juga menegaskan, sebelum adanya korban dengan jalan yang rusak, sekali lagi dirinya sebagai warga masyarakat, minta perbaikan jalan dengan segera.

"Seperti sekarang ini, musim penghujan sudah mulai tiba, jalan berlubang bahkan ada besi-besi yang cukup besar, kan ini bahaya sekali kalau tersangkut ke kendaraan roda dua, nah, ini sangat bahaya. Tersangkut ke kendaraan roda empat juga akan membahayakan sekali, maka, demi terciptanya rasa aman dan nyaman, ya harus segara di perbaiki," tutupnya. (HR/Rey)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka mempererat jalinan silaturahmi, Forum Pemred Komite Percepatan Pemekaran Daerah Otonom Baru (KPP DOB) Cikampek menggelar Kopdar (kopi darat) yang diselenggarakan di Lantai ll Kantor DPC PKB Kabupaten Karawang, tepatnya di Jl. RA. Kartini No. 12, Kelurahan Karang Pawitan, Karawang. Sabtu (20/1/24).

Kegiatan tersebut terselenggara dan didukung penuh oleh H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP., yang merupakan Ketua dari KPP DOB, dan didampingi oleh Ricky Sofyan, SE., selaku Sekjend dari DPC PKB Kabupaten Karawang, serta perwakilan beberapa Pimpinan Redaksi dari beberapa media online yang tergabung dalam Forum Pemred KPP DOB Cikampek.

Dalam kesempatannya, H. Rahmat Hidayat Djati menyampaikan bahwa peran serta media dalam mendorong percepatan sangatlah penting, mengingat bahwa pemekaran merupakan sebuah kebutuhan dalam percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian.

"Peran serta sahabat media ini saya rasa sangat penting dalam mendorong percepatan pembangunan melalui pemekaran. Apalagi pemekaran ini merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat yang membutuhkan pemerataan pembangunan untuk menunjang peningkatan perekonomian," ungkap pria yang lebih akrab disapa dengan panggilan Kang Toleng tersebut.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa digelarnya kegiatan kopi darat ini merupakan ajang silaturahmi yang dikemas dengan diskusi ringan, dalam rangka memperluas pengetahuan dan mengetahui sejauh mana perkembangan rencana pemekaran dalam kacamata para jurnalis.

Selain itu, Pria yang akan digadang-gadang menjadi Calon Bupati Karawang tersebut juga berharap agar kekompakan dan silaturahmi yang terbentuk lewat Forum Pemred KPP DOB, dapat selalu terjalin lebih erat.

Sementara itu, Yanto Mulyana selaku Koordinator Forum Pemred KPP DOB mengapresiasi atas support dari Kang Toleng yang telah memfasilitasi dan mendukung penuh kegiatan silaturahmi yang digelar tersebut.

"Saya selaku Koordinator mengucapkan banyak terimakasih dan sangat mengapresiasi Kang Toleng sekalu Ketua KPP DOB, yang telah mendukung penuh hingga terlaksananya acara silaturahmi ini," ucapnya.

Usai diskusi santai dan ngopi bersama, acara dilanjutkan dengan makan bersama dan ditutup dengan do'a dan foto bersama. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Program Normalisasi sungai yang di laksanakan oleh PJT Rengasdengklok dan pembongkaran bangunan liar di sepanjang area sungai telah di lakukan pada tahun 2023 kemarin di wilayah Karawang Utara khususnya wilayah kecamatan tirtajaya dengan berjalan sukses dan lancar.

Akan tetapi, belum juga sampai berbulan-bulan, bangun liar bermunculan di wilayah Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Jumat (19/01/24).

Lebih mirisnya, berdasar hasil dari pantauan awak media jendralnews.co.id, bangunan liar terlihat di depan Desa Pisang Sambo yang notabene dekat dengan kantor pemerintahan desa.

Padahal, seharusnya pemerintah desa tersebut melakukan edukasi dan pemahaman kepada warga masyarakat yang akan membangun bangunan liar berbentuk warung, jika di sepanjang area sungai tersebut tidak boleh di bangun atau di buat warung-warung, tentunya akan tercipta keindahan dan kenyamanan area pengairan.

Sebelumnya, PJT dan pihak kecamatan akan memberikan sanksi bila mana ada warga masyarakat yang mendirikan bangunan liar atau warung di sepanjang area pinggiran sungai di wilayah sungai Tirtajaya. Artinya, dengan adanya bangunan tersebut diduga para muspika dan stakeholder terkait tidak melakukan dan melaksanakan edukasi kepada pemerintah desa yang ada di Tirtajaya, karena baru hitungan bulan lamanya, warung-warung liar sudah berdiri.

Dengan adanya hal tersebut, sebagai kontrol sosial berharap pihak-pihak terkait dalam hal ini PJT Rengasdengklok untuk bisa segera melakukan pengecekan ke lapangan dan melaksanakan pembongkaran pada warung yang saat ini berdiri di depan Kantor Desa Pisang Sambo.

Selain itu, untuk pihak kecamatan dalam hal ini Camat Tirtajaya, diharapkan melakunan penindakan tegas terhadap warga masyarakat dan pemerintah desa yang tidak memberikan informasi kepada warga masyarakat, bahwasanya di sepanjang area sungai tidak boleh mendirikan bangunan liar atau warung-warung dan pihak desa pun membiar kan warung-warung berdiri di depan Kantor Desa Pisang Sambo. (Red/Rey/NN)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Program pembangunan untuk kemajuan desa adalah salah satu target dan tugas bersama sama, bukan hanya terpaku terhadap pemerintah desa semata. Tanpa adanya dukungan dan support dari Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat, desa tidak akan pernah berkembang.

Terkait dengan hal tersebut, Heri Pramika yang biasa di sapa dengan panggilan Kang Heri Bamuswari dan termasuk salah satu tokoh pemuda wilayah dan aktif di beberapa keorganisasian, dimana salah satunya di Organisasi Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO I DPD KARAWANG) yang ada di Desa Kutakarya, Dusun Kedungmundu, RT 012/004, Kecamatan Kutawaluya, Karawang menyampaikan harapannya agar di Tahun Anggaran 2024 Desa Kutakarya bisa dibantu terkait dengan hotmix jalan yang ada di depan Desa Kutakarya sepanjang 160 meter dengan lebar 5 meter yang belum di hotmix.

"Saya berharap karena ini masuk di wilayah UPTD PUPR Telagasari, maka berharap pihak UPTD Telagasari bisa segara membantu realisasi perbaikan jalan di Kutakarya," ungkapnya.

Selain Hotmix jalan, Heri pun berharap adanya bantuan program pemasangan saluran air di samping jalan kurang lebih sepanjang 400 X 2 meter kiri dan kanan.

"Kenapa harus di pasang saluran air? karena saat musim penghujan akses jalan tersebut tergenang air dan air tidak mengalir dengan baik karena tidak adanya saluran air di samping jalan," jelasnya.

Terkait hal tersebut, dirinya meminta kepada pemerintahan tingkat kecamatan untuk bisa membantu dukungan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten, Dinas PUPR agar di TA 2024 program pembangunan di Desa Kutakarya bisa terealisasi.

"Selain Dinas PUPR Karawang, kami juga berharap Pihak Kecamatan Kutawaluya membantu dan mendorong agar di Desa Kutakarya ini bisa di realisasikan pemasangan penerangan lampu PJU di sepanjang jalan Desa Kutakarya yang memang saat ini penerangan jalan sangat kurang di wilayah Desa Kutakarya," tambahnya.

Heri juga menerangkan bahwa sepanjang jalan tersebut cukup lumayan gelap, padahal disana ada gardu induk PLN. tapi pada nyatanya akses jalan sepanjang Desa Kutakarya masih banyak yang belum di pasangkan PJU.

"Maka dari itu, atas nama warga masyarakat setempat, kami berharap pihak Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten bisa lebih memprioritaskan Desa Kutakarya dalam program tersebut," harapnya. (Reynaldi)*