admin

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Drs Mahdi Efendi, bersama Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat, Wistha Nowar, S.Pt., M.Si., meluncurkan Program Perlindungan Sosial untuk Pekerja Rentan yang diberi slogan OPTIMIS (Optimalisasi Perlindungan Sosial Antisipasi Kemiskinan).

Program ini diluncurkan melalui kolaborasi antara perusahaan swasta dan gerakan ASN bersedekah pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Pj. Bupati Mahdi Efendi mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Aceh Barat untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap pekerja rentan, dengan memberikan sumbangan sukarela untuk iuran perlindungan sosial.

Ia juga menegaskan pentingnya komitmen perusahaan swasta dalam melanjutkan program perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan secara berkelanjutan.

“Melalui kerja sama yang baik antara ASN, perusahaan swasta, dan masyarakat, program ini diharapkan mampu berdampak signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan di Aceh Barat,” ujar Mahdi Efendi.

Di sisi lain, Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Nowar, menambahkan, berbagai upaya pengentasan kemiskinan sudah dilakukan, seperti bantuan sosial, bantuan modal usaha, subsidi sembako, dan pelatihan kewirausahaan. Upaya tersebut berhasil menurunkan angka kemiskinan di Aceh Barat dari 17,93% pada 2022 menjadi 17,86% pada 2023, meskipun angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

Menurut Wistha, program baru ini difokuskan untuk melindungi pekerja rentan melalui jaminan sosial. perlindungan tersebut bertujuan untuk mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin akibat kecelakaan kerja yang menimpa tulang punggung keluarga. “Selain itu, program ini juga memberikan beasiswa kepada anak-anak pekerja rentan yang menjadi peserta jaminan sosial,” ujarnya.

Sebagai simbol dimulainya program, Pj. Bupati menyerahkan bantuan jaminan sosial kepada 1.454 pekerja rentan. “Bantuan ini berasal dari Gerakan ASN Bersedekah serta Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP), yang menjadi tonggak awal kolaborasi berbagai pihak dalam pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial di Kabupaten Aceh Barat,” tutup Mahdi. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH - Penjabat (Pj.) Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi, melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas pelayanan kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Barat pada Senin, (30/09/2024).

Dalam kunjungannya, Mahdi menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Aceh Barat.

"BKPSDM harus memberikan layanan terbaik kepada ASN, karena pelayanan yang baik akan mendukung kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan," tegas Mahdi.

Ia juga menginstruksikan agar penempatan ASN dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dinas, sehingga efektivitas kerja di berbagai sektor pemerintahan dapat terus meningkat.

"Pastikan setiap ASN ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dinas dan potensi yang mereka miliki," ujarnya.

Mahdi berharap, dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian, para ASN dapat bekerja dengan lebih semangat dan profesional.

"Saya berharap semangat dan etos kerja ASN di Aceh Barat terus meningkat. Pelayanan publik yang baik hanya dapat terwujud dengan ASN yang memiliki komitmen tinggi terhadap tugasnya," kata Mahdi.

Disisi lain, Ia menekankan pentingnya peran ASN dalam mendukung kemajuan daerah dan mengharapkan agar setiap individu dapat bekerja secara maksimal sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

"ASN merupakan tulang punggung pemerintahan. Oleh karena itu, setiap ASN harus mampu menunjukkan dedikasi dan kinerja yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

"Kunjungan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan serta mendukung reformasi birokrasi di Aceh Barat," pungkasnya. (Muhibbbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pelaksanaan proyek di era keterbukaan sat ini akan jadi buah bibir masyarakat jika pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya). Selasa (24/9/24).

Salah satunya seperti pada proyek yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang yang menelan hingga Rp.189.229.000.00,- yang dikerjakan oleh CV. Putra Malaka untuk pembangunan pemagaran Kantor Kecamatan Pakisjaya yang menjadi perbincangan publik karena proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.

Diduga juga hal tersebut terjadi akibat minimnya pengawasan atau mungkin ada sebuah beban yang sulit untuk ditegakan, faktanya pembangunan pagar tersebut dibangun dan berdiri di atas bekas pondasi lama seolah lolos dari pengawasan.

Seperti yang dikatakan narasumber yang berinisial K, Ia mengungkapkan bahwa ada hal yang janggal antara yang tertera di papan informasi dengan fisik bangunan pagarnya.

"Kalau kita lihat dari papan informasi yang tertera, tentunya perlu dikaji, Karena apa? Karena anggaranya cukup fantastis. Dan ini patut dicurigai, apa sebab saya katakan patut di curigai? Karena proyek pemagaran yang saya liat itu tidak menggunakan pondasi baru, melaikan menggunakan pondasi lama. Saya yakin ini ada kongkalingkong alias masuk angin," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa pembangunan pemagaran tersebut menyimpan misteri, sehingga menjadi sorotan banyak pihak. Pasalnya, diduga keras sebagian pagar yang sudah berdiri kokoh tersebut berdiri di pondasi lama.

"Artinya, ada sebagian pagar yang tidak dari 0 persen alias tidak menggunakan pondasi yang baru," tegasnya.

Faktanya, pembangunan pagar yang sudah mencapai 70 % lebih tersebut tidak menggunakan pondasi baru, melainkan berdiri diatas pondasi yang lama.

Melihat biaya pemagaran yang hampir mencapai ratusan juta ini, terkesan buruknya sisi pengawasan dari Dinas terkait.

"Jika ketentuannya tidak sesuai dengan RAB, kenapa ada sebuah pembiaran pembuatan pagar berdiri diatas pondasi lama," ucap sumber dengan nada kecewa.

Hingga berita ini diterbitkan, pelaksana maupun pengawas dari Dinas yang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan tersebut belum berhasil dikonfirmasi. (Tinggun)*