Bulan: Desember 2024

IMG-20241214-WA0070

Pihak SDN Kondangjaya III Terima Audiensi dari Karang Taruna Desa Kondangjaya dan Berikan Klarifikasi Terkait Kabar Miring yang Beredar di Medsos

Audiensi antara Pihak SDN Kondangjaya III dengan Karang Taruna Desa Kondangjaya

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR – Tersiar berita di sosial media Tik Tok yang diposting seseorang atas nama "Praktisi Hukum" yang memposting SDN Kondangjaya III yang disangkakan menerima Anggaran Dana BOS sebesar Rp. 2.2 miliar pada Tahun 2023 – 2024, serta adanya pungutan iuran wajib untuk ekstrakulikuler bagi siswa siswi, hal tersebut disangkal oleh pihak sekolah.

Selain itu, pihak sekolah juga menyebut bahwa tidak pernah ada Konfirmasi dari praktisi Hukum maupun dari awak media sebelum beredarnya postingan Tik Tok tersebut.

Atas adanya hal tersebut, Karangtaruna Desa Kondangjaya kemudian melayangkan surat Audensi ke pihak SDN Kondangjaya III Kecamatan Karawang Timur, selanjutnya pihak SDN Kondangjaya III menerima surat audensi tersebut dan menggelar pertemuan pada hari Jum'at Tanggal 13/12/2024 pada Pukul 13:00 WIB.

Andre Mangapul Silalahi, S.H., selaku Ketua Karangtaruna Desa Kondangjaya yang datang bersama anggotanya disambut baik oleh pihak SDN Kondangjaya III yang dihadiri langsung oleh Tata, S.Pd,. selaku Kepala Sekolah didampingi Sukanta, S.Pd., selaku Ketua PGRI dan Ketua K3s Yeni Mulyani, S.Pd., M.Pd., dan pihak Komite Sekolah. Selain itu, audiensi tersebut juga dihadiri oleh beberapa wartawan dari dari Media Cetak dan Online.

Dalam pertemuan Audensi tersebut, Kepala Sekolah SDN Kondangjaya III menjelaskan kepada pihak Karangtaruna Desa Kondangjaya, bahwa tuduhan tersebut yang di posting di media sosial Tik Tok tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu kepada dirinya. Bahkan, penggunaan anggaran dana BOS Tahun 2023 yang dituduhkan tersebut diketahui bahwa pada saat itu dirinya belum menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN Kondangjaya III.

"Adapun ntuk Dana BOS Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 1,1 miliar, anggaran tersebut sudah kami pertanggungjawabkan dan sudah dilaporkan ke DISDIKPORA, Inspektorat dan BPK," ungkap Tata, S.Pd.

Kepsek SDN Kondangjaya III Tata,S.Pd menegaskan dan mempersilahkan Karang Taruna untuk mendatangi pihak DISDIKPORA, Inspektorat dan BPK untuk mengetahui detail laporan pertanggungjawaban LPJ yang telah disampaikan oleh pihak sekolah.

"Kami juga mempersilahkan Karangtaruna Desa Kondangjaya untuk mengetahui laporan kami lebih mendetail untuk mendatangi Disdikpora, Inspektorat dan BPK. Semua lengkap laporan pertanggungjawaban (LPJ) ada disana, silahkan untuk diteliti," pungkasnya. (Pim/Red)*

IMG-20241211-WA0007

Kejari Purwakarta Tetapkan Dua Mantan Kapus Plered sebagai Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi

Kepala dan Staff Kejaksaan Negeri Purwakarta

Jendela Jurnalis Purwakarta, JABAR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta menetapkan dua mantan Kepala Puskesmas Plered sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Penetapan tersangka ini di umumkan bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi sedunia 2024 di kantor Kejari Purwakarta, Senin, (9/12/24).

Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Martha Parulina Berliana menyampaikan, "Dua mantan Kepala Puskesmas Plered yang terlibat dalam kasus ini bernama YS (inisal) dan RESN (inisal)," ungkapnya.

Lanjutnya, kasus YS adalah pungutan liar dan jasa pelayanan. Martha menjelaskan YS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kejari Purwakarta Nomor: TAP-25677B/M.2.14/Fd.1/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024. Atas dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan jasa pelayanan oleh petugas kesehatan di Puskesmas Plered pada tahun anggaran 2015-2017.

Selain itu, YS juga diduga terlibat dalam pungutan liar biaya pendaftaran pasien antara tahun 2013 hingga 2017. Martha mengatakan, kerugian negara yang ditimbulkan akibat YS mencapai Rp.681.004.876.

Sedangkan kasus RESN yang masih menjabat sebagai PNS aktif, ditetapkan sebagai tersangka Kejari Purwakarta Nomor : TAP-2567A/M.2.14/Fd.1/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024.Dalam kasus korupsi pemotongan dana kapitasi,biaya operasional kantor ,dan pengadaan barang habis pakai pada Puskesmas Plered tahun anggaran 2021-2022.

Akibat perbuatannya, Ia menyebutkan kerugian uang negara diperkirakan mencapai Rp.245.955.000. Martha juga mengatakan, kedua tersangka akan segera menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"YS yang kini sudah pensiun bersama RESN yang masih aktif sebagai pegawai negeri, akan menghadapi proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi yang mereka lakukan," tutup Martha. (Red)*

IMG-20241210-WA0063

Terbengkalai, Proyek Peningkatan Jalan Bernilai Ratusan Juta di Desa Cicinde Utara Dikritik Warga

Kondisi proyek yang dikeluhkan dan disebut terbengkalai

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Proyek peningkatan jalan poros Desa di Desa Cicinde Utara Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang tengah menuai sorotan publik, dimana pada sebelumnya telah ada pemberitaan di salah satu media online beberapa waktu lalu. Namun, ketika tim investigasi Jendela Jurnalis melakukan kroscek ke lapangan, keadaan proyek tersebut masih belum ada perubahan. Minggu (8/12/24)?

Diketahui, proyek ratusan juta yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 senilai 350.000.000 ( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)hasil dari lelang pemenang tendernya CV. Cakra Buana Utama dengan volume Panjang 184 meter, Lebar 3 meter, dan Panjang 99 meter, lebar 3.5 meter, dengan nomor SPK 027.2/.../52766995/KPA-JLN/PUPR/2024 menjadi sorotan bagi warga sekitar. Pasalnya, sudah hampir sebulan pekerjaan tersebut belum rampung atau terbengkalai.

Salah satu warga berinisial C yang keberadaanya tidak jauh dengan lokasi pekerjaan tersebut saat di konfirmasi Jendela Jurnalis menyebut bahwa lambatnya proses pengerjaan berdampak pada terganggunya aktifitas warga.

"Proyek jalan ini sudah hampir sebulan belum terlaksana banyak warga sekitar pada mengadu ke saya terkait pekerjaan pengecoran yang lambat sehingga bisa mengganggu aktivitas warga, karena jalan tersebut 24 jam ramai dengan kegiatan berjualan pindang," ungkapnya.

Masih dikatakan C, "Kemarin warga ada yang jatuh di jalan tersebut,yang saya khawatirkan itu bekisting sudah terpasang dan ada besi patok, khawatir ketika ada yang jatuh terkena patok tersebut. Harapan kami yang mewakili warga sekitar berharap kepada Dinas PUPR Kabupaten Karawang agar segera mendesak terhadap pemborong untuk segera melaksanakan pengecoran jalan tersebut dan kepada mandor agar segera membayar tunggakan di warung senilai 240.000 ( Dua Ratus Empat Puluh ribu)," tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil pantauan di lokasi pekerjaan tersebut ternyata banyak kejanggalan, mulai dari teknis kerja hingga administrasi. Terutama pada nomor urut SPK yang tidak tercantum, padahal proyek tersebut hasil dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Selain itu, dari teknis pekerjaan pun dinilai kurang profesional, dikarenakan belum ada pemadatan dari alat berat, sementara bigisting sudah terpasang. Selain itu, ukuran besi bekisting juga tidak sama ketinggiannya alias oplosan.

Hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis belum berhasil mengonfirmasi pihak pelaksana maupun pihak pengawas, karena dengan kesalahan teknis pekerjaan tersebut tentunya akibat tidak ada pengawasan dari Dinas PUPR Kabupaten Karawang. (NN)*

IMG-20241210-WA0064

Dhani Sudirman Terpilih Jadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang Masa Bakti 2024 – 2029

Dhani Sudirman (Ketua Karang Taruna Terpilih)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) atau Musyawarah untuk pembentukan kepengurusan Karang Taruna atau yang biasa dikenal dengan istilah "Temu Karya" di Kabupaten Karawang masa bakti 2024-2029 berlangsung lancar dan sukses di Brits Hotel, Karawang, pada Senin (9/12/2024). Acara tersebut dihadiri oleh para ketua Karang Taruna dari 30 kecamatan se-Kabupaten Karawang.

Melalui proses pemilihan yang berjalan tertib dan kondusif, tiga kandidat bersaing dalam pemilihan Ketua Karang Taruna, yaitu Dani Sudirman, Eigen Justisi, dan Hamid Samairja.

Proses voting menghasilkan suara sebagai berikut : Dani Sudirman memperoleh 13 suara, Hamid Samairja 11 suara, dan Eigen Justisi 7 suara, sementara satu suara dinyatakan abstain. Total suara sah dalam pemilihan tersebut berjumlah 32 suara.

Dengan hasil tersebut, Dani Sudirman resmi terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang untuk masa jabatan lima tahun mendatang.

Saat diwawancarai oleh awak media, Dani mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

"Alhamdulillah, saya terpilih menjadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang. Ini semua berkat dukungan dan kepercayaan dari rekan-rekan. Saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya,” ujar Dani.

Dani juga menyampaikan bahwa Temu Karya VI ini merupakan forum tertinggi dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Ia berharap hasil dari musyawarah ini dapat menjadi momentum penting untuk menata dan membawa Karang Taruna Kabupaten Karawang ke arah yang lebih baik.

“Kami berkomitmen untuk menjadikan Karang Taruna sebagai wadah kesetiakawanan sosial yang mampu mewujudkan Karawang yang lebih maju, khususnya untuk para generasi muda,” pungkasnya.

Musyawarah yang sukses ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Karawang dan mengembangkan potensi generasi muda di daerah tersebut. (Red)*

IMG-20241206-WA0044

Diduga Tak Dilakukan Proses Pemadatan, Pekerjaan Emplacement Halaman SDN Banyuasih I Seolah Luput dari Pengawasan

Proyek Emplacement Halaman SDN Banyuasih I

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) Kabupaten Karawang tengah merealisasikan pembangunan emplacement untuk Halaman Sekolah Dasar Negeri (SDN) Banyuasih I yang terletak di Desa Banyuasih, Kecamatan Banyusari. Jum'at (6/12/24).

Diketahui, proses pengerjaan emplacement dikerjakan oleh CV. TANI ASLI, dengan nominal anggaran sebesar Rp. 142.150.000,00,- (seratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran (TA) 2024 melalui tender dengan nomor kontrak 027.02.PPK/SPK/PENDAS-5255727/XI/2024.

Namun dalam pelaksanaannya, proses pengerjaan emplacement tersebut menuai kritikan dari warga setempat yang berinisial SY. Menurutnya, proses pemasangan material untuk pemadatan dinilai kurang maksimal, lantaran tidak dilakukan proses pemadatan.

"Gak ada proses pemadatan itu mah kayaknya Pak, soalnya gak ada alat berat untuk memadatkan bagian dasarnya, coba saja injak menggunakan kaki, pasti teksturnya belum padat," ungkap SY saat berbincang dengan Jendela Jurnalis tak jauh dari lokasi pekerjaan tersebut. Jum'at (6/12/24).

Lebih lanjut, dirinya menilai bahwa pekerjaan tersebut seolah dilakukan secara asal-asalan. Sementara atas hal tersebut, dirinya pun mempertanyakan peran pengawasan dalam pengerjaan emplacement tersebut, sebagai pihak yang memastikan bahwa pengerjaannya berjalan sesuai standarisasi dari proyek pada umumnya.

"Biasanya kan ada pengawas, kalau pelaksanaannya seperti itu, fungsi dari pengawasannya berjalan apa tidak? Apa jangan-jangan pengawasnya malah seolah tutup mata," cetusnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Jendela Jurnalis di lokasi pekerjaan, terlihat bahwa besi wermes yang akan dipergunakan dalam pembangunan emplacement tersebut terlihat sudah berkarat (korosi) layaknya besi bekas yang sudah lama tak dipakai, sementara apakah pihak pengawas sudah mengetahui terkait hal tersebut?

Berdasarkan keterangan dari pekerja, pelaksana dari CV. TANI ASLI yang berinisial MD tidak ada di lokasi pekerjaan, sehingga Jendela Jurnalis tidak bisa mengkonfirmasi dan mendapatkan keterangan lebih lanjut dari pihak pelaksana.

Hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis juga belum berhasil mengetahui siapa konsultan maupun pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan emplacement tersebut. (NN)*

IMG-20241204-WA0026

Tinggal di Gubuk Reot, Siti Zahra Butuh Rumah Layak Huni

Kondisi rumah Siti Zahra

Jendela Jurnslis Meulaboh, ACEH BARAT - Siti Zahra (41), warga Desa Rambong, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, saat ini hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Ia tinggal di sebuah rumah sederhana yang tidak layak huni, berlantai tanah dengan dinding terbuat dari pelepah rumbia dan atap dari daun rumbia.

Bersama dua anaknya yang masih bersekolah, anak pertama duduk di kelas 3 SD dan anak kedua di TK, Siti Zahra berjuang menghadapi kehidupan sehari-hari yang penuh tantangan.

Sejak berpisah dengan suaminya lima tahun lalu, yang hingga kini belum kembali, Siti Zahra menjadi tulang punggung keluarga. Pekerjaan yang dilakukannya pun tidak tetap. Ia sering mencari nafkah dengan menjadi pekerja serabutan, termasuk menanam padi milik orang lain saat musim tanam. Meski begitu, penghasilan yang diperoleh hanya sekitar Rp 100 ribu per hari dan itu tidak setiap hari hanya pada musiman saja, yang tentu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.

“Tidak ada kerja, kalau ada orang minta bantu tanam padi, saya bekerja sebagai penanam. Sehari kadang dapat Rp 100 ribu,” ungkap Siti Zahra dengan wajah penuh keprihatinan saat ditemui di rumahnya, Selasa (3/12/2024).

Siti Zahra menceritakan, sejak menikah sekitar tujuh tahun yang lalu, ia tinggal di rumah milik orang tuanya. Namun, sejak lima tahun lalu, suaminya meninggalkan mereka tanpa kabar. Semua kebutuhan rumah tangga, mulai dari pangan hingga kebutuhan anak-anak, harus dipenuhi sendiri olehnya.
Meski menghadapi kenyataan yang pahit, Siti Zahra tetap berusaha tegar demi anak-anaknya.

Ia berharap pemerintah Aceh Barat dapat memperhatikan kondisinya dan memberikan bantuan untuk membangun rumah yang layak huni.

“Saya berharap pemerintah bisa bantu saya,” harapnya dengan mata berkaca-kaca.

Siti Zahra adalah contoh nyata betapa banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi sulit dan membutuhkan perhatian serta bantuan dari pihak terkait. Semoga pemerintah dan masyarakat sekitar dapat memberikan dukungan agar Siti Zahra dan anak-anaknya bisa hidup lebih layak dan sejahtera. (Penulis: Muhibbul Jamil)*

IMG-20241203-WA0073

Mulyana, S.HI., Akui Temukan Banyak Keluhan Masyarakat Seputar Permasalahan Sosial dalam Reses Perdananya

Mulyana, S.HI., (Anggota DPRD Karawang Dapil IV) saat menggelar Reses I

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka menjalankan tugas Reses perdananya sebagai Anggota Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang di wilayah Dapil Karawang IV yang meliputi Kecamatan Tempuran, Telagasari, Lemahabang, Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan, Mulyana, S.HI., menggelar Reses di beberapa titik lokasi. Selasa (3/12/24).

Namun, pengalaman Reses Perdana Mulyana sebagai Anggota Dewan tersebut dihadapkan dengan berbagai keluhan masyarakat yang sama sekali tak pernah dirinya duga sebelumnya.

Kepada Jendela Jurnalis, Mulyana mengungkapkan bahwa selama menggelar Reses di beberapa titik yang berbeda, dirinya banyak mendengar keluhan - keluhan tentang kondisi sosial masyarakat yang saat ini memerlukan solusi lanjutan yang serius untuk penanganannya.

"Ya, sepanjang reses yang saya gelar di beberapa titik, ternyata banyak sekali permasalahan dan keluhan masyarakat yang sebagian besarnya adalah terkait permasalahan sosial," ungkapnya.

Mulyana menjelaskan, dirinya mendapatkan keluhan terkait adanya pengajuan yang diutarakan oleh masyarakat terkait program pembangunan RULAHU (Rumah Layak Huni), dimana program tersebut dirasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi pada faktanya, mereka yang benar-benar membutuhkan tersebut terbentur aturan yang dirasa membebankan, yaitu mereka harus memiliki lahan milik sendiri. Sementara, mereka yang tak memiliki rumah itu memiliki KTP dan diakui sebagai Warga Negara Indonesia dan memiliki hak yang sama dengan yang lainnya

"Disamping itu, ternyata masih banyak juga warga masyarakat Karawang yang memiliki KTP resmi serta sudah beranak cucu selama puluhan tahun, namun bertempat tinggal di tanah milik negara. Hal itu masyarakat meminta di carikan solusi, bisa saja solusi tersebut diantaranya pemerintah membuat rusunawa, atau lahan - lahan pemerintah yang sudah dijadikan tempat tinggal lebih dari 25 tahun sesuai UU Agraria agar bisa dibebaskan dan dibuatkan sertifikat tanahnya untuk kemudian masyarakat dapat memiliki tanah hak milik," jelasnya.

Foto kegiatan Reses

Selain hal tersebut, Mulyana juga mendapatkan adanya usulan agar pemerintah bisa memperhatikan atau membuat program pembelian lahan areal pemakaman umum di tiap desa, agar apabila ada daerah atau desa yang tidak mempunyai pemakaman umum menjadi lebih mudah dan tidak ikut memakamkan di desa lain.

"Terkait hal tersebut juga saya sependapat, saya pernah mendengar adanya konflik terkait permasalahan pemakaman antara pihak desa yang memiliki areal pemakaman dengan pihak desa yang mungkin tidak memiliki areal pemakaman. Mungkin sekarang kita masih belum merasakan, tapi bisa jadi nanti setelah 10 atau 15 tahun kedepan area pemakaman yang tersedia ini penuh, dan itu memang benar harus kita pikirkan sedari sekarang, semoga saja ada solusi terkait hal ini," ungkapnya.

Atas usulan - usulan tersebut, Mulyana menyebut bahwa itu akan menjadi PR bagi dirinya dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat, dan dirinya berharap bisa menyuarakan keluhan tersebut agar selanjutnya bisa menjadi perhatian dan bisa membuahkan solusi.

"Dari beberapa usulan tersebut, saya sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat tentunya akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar pemerintah pusat maupun daerah bisa bersama-sama mengkaji ulang aturannya. Karena apapun alasannya, program bantuan dibuat untuk meringankan mereka yang membutuhkan, bukannya malah menjadi beban tambahan bagi mereka," tutupnya. (Nunu)*

IMG-20241203-WA0018

Konsisten Cegah Stunting, Ketua Forikan Aceh Didampingi Ketua Forikan Aceh Barat Serahkan Satu Ton Ikan Segar kepada Masyarakat

Simbolis penyerahan 1 Ton Ikan di Halaman Kantor DKP Aceh Barat

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Ketua Forikan Aceh, Safriati, S.Si, M.Si, bersama Ketua Forikan Aceh Barat, Nurmaziah, SE, Ak, M.Si, menyerahkan secara simbolis 1 ton ikan segar kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi dan penanganan stunting di wilayah tersebut.

Safriati menyampaikan bahwa Aceh memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. "Aceh ini kaya dengan sumber daya laut, sepanjang Aceh memiliki laut, ikan akan terus melimpah. Ikan sangat baik untuk dikonsumsi, terutama bagi anak-anak agar otaknya cerdas dan bagi ibu hamil serta anak stunting atau balita di bawah lima tahun," ujarnya.

Ia juga mendorong para orang tua untuk mengolah ikan dengan berbagai resep menarik agar dapat meningkatkan selera makan anak. "Dengan kreasi masakan berbahan dasar ikan, diharapkan anak-anak lebih tertarik mengonsumsi ikan sehingga kebutuhan gizi mereka terpenuhi," tambahnya.

Disisi lain, Nurmaziah, Ketua Forikan Aceh Barat, berharap program ini dapat menjadi langkah awal untuk sinergi lebih lanjut dengan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan stunting di Aceh. Ia mengajak masyarakat Aceh Barat untuk meningkatkan konsumsi ikan sebagai langkah strategis dalam penanganan stunting

Nurmaziah menegaskan pentingnya konsumsi ikan untuk memperbaiki gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. "Ikan adalah sumber protein yang sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang anak agar cerdas dan sehat. Kami berharap masyarakat Aceh Barat lebih banyak mengonsumsi ikan, sehingga daerah ini bisa bebas dari masalah stunting," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam mengampanyekan konsumsi ikan di setiap lapisan masyarakat. "Kita harus bersama-sama membangun kesadaran, mulai dari rumah tangga hingga sekolah, bahwa ikan adalah sumber gizi terbaik untuk masa depan anak-anak kita," tutupnya.

Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris Daerah Aceh Barat, Marhaban, Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, S.Pd, M.Si, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB) Aceh, serta Kadis DKP Aceh Barat, Mulyadi, S.Hut, M.Si.

Penyerahan ikan ini diharapkan dapat menjadi stimulus untuk peningkatan konsumsi ikan di masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup anak-anak Aceh.(Muhibbul)*

IMG-20241202-WA0125

Gelar Reses Perdana, Mulyana, S.HI., Siap Serap Aspirasi Masyarakat di Dapil IV Kabupaten Karawang

Mulyana, S.HI., didampingi Kepala Desa Pancakarya saat menggelar Reses di Aula Kantor Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka menjalankan tugas Reses perdananya sebagai Anggota Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang di wilayah Dapil IV yang meliputi Kecamatan Tempuran, Telagasari, Lemahabang, Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan, Mulyana, S.HI., menggelar Reses di beberapa titik lokasi. Senin (2/12/24).

Dalam pelaksanaannya, Reses l Tahun Sidang 2024 - 2025 tersebut digelar perdana di wilayah Kecamatan Tempuran meliputi 3 desa diantaranya Desa Pancakarya, Desa Purwajaya dan Desa Pagadungan.

Foto saat kegiatan Reses di 3 titik lokasi berbeda

Dalam kesempatannya, Mulyana mengungkapkan bahwa dirinya berkeinginan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam hal penyerapan aspirasi.

"Sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat, saya ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya dalam hal penyerapan aspirasi yang memiliki nilai kebermanfaatan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mulyana berharap agar usulan-usulan yang diserapnya dalam reses tersebut, bisa sepenuhnya terealisasi kedepannya.

"Untuk usulan apapun dalam reses ini, semoga apapun aspirasi yang terserap, itu bisa sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana mestinya, dan juga sesuai dengan apa yang menjadi bidang saya di Komisi lll DPRD Karawang" harap Pria yang juga merupakan Ketua Fraksi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Karawang tersebut.

Dalam kunjungan resesnya, kedatangan Mulyana disambut baik oleh masyarakat dengan penuh keakraban dan candaan seolah tak ada sekat antara seorang pejabat dan masyarakat.

Sementara itu, untuk Reses l Tahun Sidang 2024 - 2025 tersebut rencananya akan digelar di kecamatan lainnya yang meliputi wilayah Dapil IV Kabupaten Karawang dalam beberapa hari kedepan. (Nunu)*

IMG-20241202-WA0047(1)

Pimpin Apel Gabungan, Pj Bupati Azwardi Ajak ASN Tingkatkan Keakraban dan Kinerja

ASN Aceh Barat

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Azwardi, memimpin apel pagi bersama seluruh Kepala SKPK, Camat, serta ASN yang bertugas di lingkungan kompleks Kantor Bupati, Senin (02/12/2024) Dalam kesempatan tersebut, Azwardi menekankan pentingnya membangun keakraban di antara ASN guna menghindari sikap ego sektoral dan apatisme dalam menjalankan tugas.

“Kita harus membuka ruang diskusi dan saling berbagi pendapat agar tercipta sinergi yang baik dalam melaksanakan pembangunan daerah,” ujar Azwardi di hadapan peserta apel.

Dalam sambutannya, Azwardi juga menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan Pilkada di Aceh Barat yang berlangsung aman dan lancar. Ia mengapresiasi upaya bersama seluruh pihak yang memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Selain itu, ia turut memberikan apresiasi atas pencapaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2025 yang telah selesai tepat waktu dan kini sedang dalam proses verifikasi di tingkat provinsi.

“Kita patut bersyukur atas capaian ini. Namun, mari kita terus berpacu dengan waktu untuk meningkatkan serapan APBK 2024 yang saat ini baru mencapai 74,25%, dengan pendapatan sebesar 84,7%,” tambahnya.

Disisi lain Azwardi juga mengungkapkan kebanggaannya atas peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang kini berada di peringkat 10 besar, naik signifikan dari posisi ke-2 terbawah, ungkap Azwardi.

Tidak hanya itu, Azwardi turut bangga atas pencapaian Aceh Barat dalam memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Kopi Khop, ikon khas daerah. Sertifikat HAKI tersebut secara simbolis diserahkan oleh Azwardi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) dalam apel tersebut. Ia mengajak seluruh ASN untuk mempromosikan Kopi Khop melalui berbagai kegiatan guna menjadikannya lebih dikenal di tingkat nasional dan internasional.

“Ini adalah warisan kebanggaan Aceh Barat. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk mengembangkan potensi daerah melalui Kopi Khop,” pungkas Azwardi.

Dengan semangat kebersamaan dan fokus pada peningkatan kinerja, Azwardi optimistis Aceh6 Barat dapat terus melangkah maju menuju pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.(Muhibbul Jamil)*