Bulan: Oktober 2022

Wadan Satgas Yonif PR 305, Pimpin Belasan Prajurit Tengkorak Menuju Yokatapa, Ada Apa Ya…?

Foto kegiatan pengobatan.

Jendela Jurnalis Intan Jaya -

Wadan Satgas Yonif PR 305/Tengkorak, Mayor Inf. Anjas Suryana Putra, memimpin pengobatan masyarakat di Pasar Yokatapa, Selasa (25/10/22). Giat tersebut merupakan sikap loyalitas yang ditunjukkan Ksatria Tengkorak kepada masyarakat Intan Jaya.

Prajurit Kostrad di Intan Jaya sepertinya "haus" akan pekerjaan. Ini dibuktikan dengan tidak henti-hentinya, para Ksatria Tengkorak memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jika banyak orang yang tidak mau capek bekerja, berbeda halnya dengan Wadan Satgas Yonif PR 305/Tengkorak, Mayor Inf. Anjas Suryana Putra. Selasa pagi, bertepatan dengan Hari Pasar di Intan Jaya, Anjas meminta ijin kepada Dansatgas, untuk memimpin langsung Giat pengobatan gratis di Yokatapa.

"Saya ijin turun ke lapangan Komandan. Saya yang Pimpin Giat Binter hari ini," ucap Anjas kepada Dansatgas.

Anjas berangkat bersama dengan 14 Prajurit Kostrad. Tidak ketinggalan Bapak Pater, turut serta dalam rombongan, selain Dokter bersama Timkes.

Kehadiran para Prajurit Kostrad seolah-olah sudah ditunggu oleh masyarakat di Pasar Yokatapa. Beberapa orang yang mengalami permasalahan kesehatan, mendatangi Timkes yang sudah menyiapkan perlengkapannya.

Bapak Antonius Sani, yang tangannya terluka oleh kampak saat memotong kayu, dilayani dan diobati dengan ramah oleh Serda Luthfi, si Bapak Mantri. Beberapa orang lainnya juga dilayani dengan sabar.

"Amakanie Bapak. Hormat," begitulah ucap Antonius Sani, setelah mendapatkan pengobatan.

Anjas, Bapak Pater dan Serka Cecep yang datang bersama rombongan, tidak hanya diam menonton Giat Timkes. Dengan ramah, setiap orang yang ditemui, disapa dan diberikan salam. Tidak ketinggalan, anak-anak juga dihampiri dengan sopan.

Gula-gula yang dibawa, dibagikan kepada anak-anak, sambil sesekali ditanyakan tentang pelajaran menghitung. Ini dilakukan sebagai bentuk Komsos, sambil mengajari anak-anak cara berhitung.

Yosep Sondegou, siswa kelas 1 SD Inpres Yokatapa, sempat kesulitan ketika Anjas menanyakan penjumlahan.

"Tiga tambah lima berapa?" tanya Anjas kepada Yosep.

Sekitar dua jam para Prajurit Kostrad berinteraksi dengan masyarakat di Pasar Yokatapa. Masyarakat yang sebelumnya ragu atau mungkin takut berkomunikasi dengan para Ksatria Tengkorak, sekarang semakin akrab.

Semoga keakraban dan keharmonisan hubungan masyarakat Intan Jaya dengan para Ksatria Tengkorak, dapat terus terjalin. Dan, semoga Intan Jaya yang selama ini dianggap sebagai salah satu Kabupaten yang tingkat kerawanannya paling tinggi di Papua, semakin aman dan kondusif. Aamiin. (HAP)

BHB Binter Satgas Yonif PR 305/Tengkorak Ternyata Bukan Program Sembarangan

Binter Satgas Yonif PR 305/Tengkorak memborong hasil bumi dari masyarakat.

Jendela Jurnalis, Intan Jaya

Program BHB (Borong Hasil Bumi) merupakan salah satu program unggulan Binter Satgas Yonif PR 305/Tengkorak, yang secara terus-menerus dijalankan di Intan Jaya, Jum'at (21/10/22). Program tersebut bukan sekedar ilusi.

Mungkin tidak salah kalimat tersebut diucapkan. Betapa tidak, karena tidak sedikit anggaran yang harus dikeluarkan untuk menjalankan program ini. Namun demikian, apa yang diharapkan dari berjalannya program ini, sedikit demi sedikit terlihat hasilnya.

Dari Kota Sugapa sampai Hitadipa, masyarakat sudah menyadari, bahwa keberadaan para Ksatria Tengkorak di Intan Jaya, benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. Bahkan Pendeta Paulus dari Holomama dan Bapak Mesak Sani dari Mamba, secara terang-terangan mengatakan, bahwa barang jualan Ibu-ibu, Ksatria Tengkorak-lah yang membelinya.

Pendeta Paulus mengatakan, "Ibu-ibu yang jualan di sini, saya lihat Bapak-bapak yang beli."

Begitu juga dengan Bapak Mesak Sani, "Masyarakat di sini punya hasil jualan, itu Pos J2, Pos Holomama dan Pos Mamba saja yang beli".

Mesak Sani bahkan dengan kesalnya mengungkapkan, bahwa Pegawai-pegawai yang memiliki uang di Intan Jaya, menghabiskan uangnya di Nabire, Jayapura dan Timika.

"Pegawai-pegawai yang punya uang itu, dong makan gaji buta. Dorang pakai di Nabire, pakai di Jayapura, pakai di Timika. Jadi, tidak kasi masyarakat sini," celetuk Mesak Sani.

Dalam pernyataannya, Ardy alias Raja Aibon, mengungkapkan rasa syukurnya atas pelaksanaan program yang berjalan lancar.

"Alhamdulillah semuanya senang. Mereka berterima kasih karena barangnya habis semua. Selanjutnya mereka pergi ke pasar, untuk membeli kebutuhan dapur mereka," ungkap Ardy.

Si Raja Aibon sangat berharap, agar Giat BHB masyarakat, dapat bermanfa'at terus dan kehadiran para Ksatria Tengkorak di Intan Jaya, bisa membantu masyarakat.

Budi Sondegou, Anggota Polres Intan Jaya yang juga putra asli, selalu hadir setiap Giat BHB dilaksanakan. Dalam pernyataannya Budi mengatakan, "Di sini Mama-mama ke pasar, mereka antar sayur-sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan. Bapa Raja Aibon ambil semua. Kecuali yang naik ojek, yang jalan kaki saja."

Program BHB yang cetus dan dijalankan oleh Satgas Yonif PR 305/Tengkorak, selain untuk membantu masyarakat secara langsung, juga dalam rangka menyebarkan pesan PAPEDA (Papua Penuh Damai).

Ardy mengatakan, "Dengan program ini, kami dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat, bukan hanya dari Mamba, bahkan sampai mereka yang tinggal di Hitadipa."

Ardy meyakini, bahwa niat dan perbuatan baik yang dikerjakan, akan sampai ke telinga kelompok yang berada di gunung (KST) yang belum tergugah hatinya, untuk bersama-sama membangun Papua.

Ardy berharap, mereka segera sadar dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. KOSTRAD!!! (HAP)

Kapolri: Polisi Dilarang Tilang Manual

Kamera Tilang Elektronik (ETLE).

Jendela Jurnalis, Jakarta

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, menginstruksikan seluruh jajaran Korlantas Polri, untuk tidak menggelar operasi penindakan tilang pengendara secara manual. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi kepada jajaran Polri, pada 14 Oktober 2022 lalu.

Instruksi tersebut berdasarkan ST (Surat Telegram) No. ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 per tanggal 18 Oktober 2022, yang ditanda-tangani Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Firman Shantyabudi atas nama Kapolri. Dalam ST poin 5 menyebutkan:

"Penindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan tilang manual. Namun hanya dengan menggunakan ETLE baik statis maupun mobile dan dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas."

Dilansir dari detikOto, ETLE (tilang elektronik) diterapkan menggunakan kamera statis maupun mobile, bahkan kini ETLE juga bisa dilakukan menggunakan drone. Penggunaan drone sebagai kamera ETLE sudah diterapkan di wilayah Semarang.

Saat dikonfirmasi awak media, Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Agus Suryonugroho mengatakan, ada beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran kamera ETLE drone.

"Tidak memakai helm, melawan arus, TNKB mati atau TNKB palsu, nggak pakai sabuk pengaman, mengemudi sambil menggunakan hp," ungkapnya, Senin (10/10/22).

ETLE drone merupakan pengembangan dan pembaharuan dari ETLE mobile device, yaitu perangkat elektronik yang digunakan secara portable dan mobile. Sebelumnya kamera ETLE juga terpasang di mobil patroli.

Kamera ETLE mobile on board itu, dapat melakukan perekaman pelanggaran lalu lintas di titik awan yang tidak terjangkau ETLE statis. Selain itu, sudah dioperasikan juga ETLE Mobile Handheld. Petugas Kepolisian menggunakan smart gadget yang berfungsi sebagai alat capture pelanggaran lalin, serta langsung terintegrasi dengan data ETLE nasional.

Untuk mekanisme dan SOP dari penindakan ETLE mobile dengan drone ini, sama halnya dengan ETLE statis, yakni gambar pelanggaran yang telah diambil Petugas, nantinya akan dikirim ke back office yang ada di tingkat Polres maupun Polda, langsung diproses untuk kemudian diterbitkan SKT (Surat Konfirmasi Tilang).

Agus menambahkan, Polisi yang bertugas mengoperasikan ETLE drone, juga sudah dilatih oleh APDI (Asosiasi Pilot Drone Indonesia). Saat ini ETLE mobile dengan drone, baru dioperasikan di Kota Semarang.

"Kami sudah berkerjasama dengan APDI, jadi peng-capturean, pelanggaran menggunakan drone. Semoga dengan menggunakan teknologi ini, kami mengharapkan masyarakat Jateng tanpa harus ditindak, tanpa harus ada Polisi, tertib dan patuh berlalu lintas," pungkasnya. (HAP)

Polres Karawang Respon Cepat SE Kemenkes dan BPOM RI Terkait Obat Sirup untuk Anak

Obat sirup dengan kandungan Paracetamol.

Jendela Jurnalis, Karawang

Polres Karawang merespon cepat terkait SE Kemenkes dan BPOM No. SR.01.05/III/3461/2022 yang ramai diberitakan media TV dan Medsos, terkait kasus meninggalnya anak-anak yang diduga menderita ginjal akut. Tindak lanjut yang dilakukan, memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat, terkait bahaya obat sirup untuk anak, Jum'at (21/10/22).

Selain itu, pemberitahuan akan dilakukan melalui Medsos secara massif dan mengaktifkan Bhabinkamtibmas, untuk melakukan pengecekan ke Apotek-apotek, Klinik dan RS, agar tidak menjual atau menggunakan obat sirup untuk anak.

Sementara itu, IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) menyarankan kepada masyarakat, agar menghindari pengunaan obat sirup untuk anak-anak, dikarenakan mengandung Dietilen Glikol (DL) maupun Etilen Glikol (EG) yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak.

"Seluruh Apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat, sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi poin 8 dari SE tersebut.

Sampai tanggal 18 Oktober 2022, Kemenkes RI telah mencatat sebanyak 206 anak di 20 Provinsi, mengalami gagal ginjal akut dan sebanyak 99 anak meninggal dunia, yang diduga akibat menggunakan obat sirup.

Berikut daftar obat sirup merk Paracetamol yang sudah ditarik BPOM dari peredaran, antara lain:

  1. Termorex Sirup (obat demam), Produksi PT. Konimex, NIE: DBL7813003537A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml;
  2. Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), Produksi PT. Yarindo Farmatama, NIE: DTL0332708637A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml;
  3. Unibebi Cough Sirup (obat batuk dan flu), Produksi PT. Universal Pharmaceutical Industries, NIE: DTL7226303037A1, kemasan dus, botol llastik @60 ml;
  4. Unibebi Demam Sirup (obat demam), Produksi PT. Universal Pharmaceutical Industries, NIE: DBL8726301237A1, kemasan dus, botol @60 ml;
  5. Unibebi Demam Drops (obat demam), Produksi PT. Universal Pharmaceutical Industries, NIE: DBL1926303336A1, kemasan dus, botol @15 ml. (HAP)

Tak Puas dengan Jawaban Dinas LH, ACB Akan Demo Pemkot Cilegon

Foto saat Audiensi antara ACB bersama LH Kota Cilegon.

Jendela Jurnalis, Cilegon

Tidak puas dengan jawaban Dinas LH Kota Cilegon saat acara audiensi, pada Jum'at (21/10/22) pagi. ACB (Aliansi Cilegon Bersih) rencananya akan menggelar aksi demonstrasi ke Pemkot Cilegon, untuk menolak kerjasama masuknya sampah dari Kab. Serang.

Menurut salah satu lembaga yang tergabung dalam ACB, Ketua DPD LSM Inakor (Independent Nasionalis Anti Korupsi) Kota Cilegon, Ali Misri, terdapat kejanggalan karena belum adanya MoU kerjasama yang ditanda-tangani Kepala Daerah.

"Kadis LH saat kita tanya soal kejelasan MoU, mengaku hanya ada SK (Surat Keterangan) saja, ini kan janggal. Berapa tarif retribusi yang berlaku?" tanya Ali.

"SK hanya untuk pembuangan sampah saja, terus untuk PAD-nya ada gak? Patut diduga, pembuangan sampah sekarang pembayarannya masuk ke kantong oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Adanya program pengelolaan sampah oleh Dinas LH Kota Cilegon yang ada di UPTD Bagendung, yakni BBJP (Bahan Bakar Jumputan Padat) dinilai yang dijadikan salah satu alasan menerima sampah dari Kab. Serang, hanya pencitraan saja. Bahkan Ketua LSM Gempita Kota Cilegon, Rahmatullah menilai, Anggaran Dinas untuk honor tim dan operasional di Plant BBJP terlalu besar dan dinilai tidak logis dengan hasil produksi.

"Amdal dan PBG juga belum ada, BBJP sudah beroperasi. BBJP ini sangat besar biayanya, pertahun Rp1,9 m. Kalau dengan biaya sebesar itu hasilnya rugi dari biaya operasional, berarti itu hanya untuk pencitraan. Bubarkan saja dan hentikan sampah dari Kab. Serang masuk ke Cilegon," tegasnya.

Ketua PJBN (Peguron Jalan Banten Nusantara) Kota Cilegon, Abel secara tegas menolak, karena menilai kerjasama sampah tersebut cacat hukum.

"Ini sudah jelas cacat hukum, terlalu dipaksakan, demi pencitraan ke RI-1. Masyarakat Cilegon yang menjadi korban keserakahan para Pemangku Jabatan. Maka dari itu, satu kata…lawan!" tandasnya.

Untuk menyatakan penolakannya, rencananya ACB akan melakukan aksi demonstrasi ke Pemkot Cilegon.

"Kita ACB sepakat, demo Pemkot Cilegon, agar membatalkan kerjasama sampah," ucap Ketua LSM Pasak Bumi, Ari Dumung.

Di pihak lain, Plt. Dinas LH Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra, setelah menerima kunjungan ACB yang memberikan kritik terhadap pihaknya, mengapresiasi dan akan memprioritaskan kebersihan di Kota Cilegon.

"Terima kasih terhadap yang memberikan masukan ke kami, namun kami tetap memprioritaskan pelayanan kebersihan di Kota Cilegon," jelasnya.

Aziz juga menjelaskan, bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar, terkait adanya aktifitas tersebut.

"Sudah dilakukan sosialisasi ke masyarakat Bagendung dan tidak ada penolakan. Sampai dengan saat ini, aktivitas TPSA Bagendung tidak terganggu, dengan adanya sampah dari Kab. Serang dan masih dapat menampung," katanya.

"Kota Cilegon akan menggunakan teknologi pemrosesan sampah menjadi BBJP, sehingga sampah di TPSA akan habis diproses," bebernya. (HAP)

Jelang Hari Sumpah Pemuda, Satgas Yonif PR 305/Tengkorak bersama Aparat Keamanan Lainnya Resmikan Cafe Amakanie

Foto saat Satgas Yonif PR 305/Tengkorak bersama warga.

Jendela Jurnalis, Intan Jaya

Jelang peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2022, Satgas Yonif PR 305/Tengkorak kembali membuat gebrakan, Kamis (20/10/22). Kali ini, Kapten Inf. Anwar alias Bos Holomama bersama seluruh Aparat Keamanan di Intan Jaya, di hadapan Toga, Tomas dan Tokoh Pemuda, resmikan fasilitas hiburan dan Broadcast on Air.

Tidak ketinggalan hadir para sahabat dari Bulapa, Galunggama dan Wandoga, dalam acara tersebut.

"Fasilitas ini kami namakan Cafe Amakanie, sebagai bentuk penghormatan kami kepada masyarakat Intan Jaya," terang Anwar, kepada semua yang hadir.

Dalam sambutannya, Letkol Inf. Ardiansyah yang sudah mulai akrab dengan panggilan Raja Aibon, menyampaikan kepada Toga, Tomas dan Tokoh Pemuda yang hadir, bahwa pesan PAPEDA yang diusung oleh TNI-Polri tidak akan bisa terwujud, tanpa andil dari masyarakat.

"Kehadiran TNI-Polri di sini untuk membuat masyarakat nyaman, bisa membantu masyarakat, bukan sebaliknya," ucap Ardy.

Selanjutnya Ardy mengatakan, "Semua masyarakat boleh datang ke sini, putar-putar kopi, makan pinang sirih sambil bernyanyi. Saya juga berharap dan memohon kepada Bapak Pendeta, Tomas, untuk sesekali melalui pengeras suara ini menyampaikan pesan, agar bersama-sama mewujudkan PAPEDA, Papua Penuh Damai."

AKBP Christian, Dansatgas Damai Cartenz juga meminta, agar masyarakat menyampaikan kepada mereka yang di gunung-gunung, untuk tidak membuat kekacauan, karena justru akan merugikan masyarakat. Di luar prediksi, ternyata baru diresmikan, Cafe Amakanie sudah menarik perhatian masyarakat. Mama-Mama dan anak-anak yang melintas di depan Pos pun ikut berhenti, memperhatikan acara yang tengah berjalan.

"Ayo Mama, mampir sudah ada kopi, pinang sirih dan gula-gula untuk anak-anak," ajak Ksatria Tengkorak, kepada Mama-Mama yang berdiri di jalan.

Sejalan dengan pesan dari Raja Aibon, AKP Stevy, Kabagops Polres Intan Jaya, juga meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi di Intan Jaya, agar tetap aman dan kondusif.

Pada kesempatan berbicara, Pendeta Paulus dari Holomama dan Bapak Bertus dari Galunggama, mewakili para tokoh yang hadir, menyambut baik acara yang dilaksanakan dan berterima kasih kepada TNI-Polri, karena baik kepada masyarakat.

"Bapak TNI dan Polri, hidup dan mati bersama masyarakat, Amakanie," ucap Pendeta Paulus.

Sementara Bapak Bertus menyampaikan, "Kalau kita masyarakat biasa berjenggot, rambut panjang, itu biasa, tolong Bapa-Bapa jangan salah. Tapi, jika Bapa lihat itu bawa alat (senjata), tembak saja sudah, tidak apa-apa. Hormat."

Acara yang sedianya direncanakan hanya sampai pukul 12.00 WIT, molor hingga hampir pukul 14.00 WIT. Bapa-Bapa, Mama-Mama bahkan anak-anak, larut dalam obrolan disertai musik di Cafe Amakanie, bersama saudara mereka dari TNI dan Polri.

Gula kopi, teh, rokok, pinang sirih, gula-gula, bahkan semua menu Maksi habis tak tersisa. Semua bahagia, semua bergembira.

"Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Pokoknya, Intan Jaya harus aman dan damai, Hormat. Amakanie," pesan Raja Aibon kepada para Toga, Tomas dan Tokoh Pemuda, sesaat sebelum meninggalkan lokasi acara. (HAP)

Terkait Stadion Kanjuruhan Malang, Komnas Ham: Tidak Ada Penghapusan Rekaman Berdurasi Tiga Jam

Anggota Komisioner Penyelidikan atau Pemantauan Komnas HAM, M. Choirul Anam.

Jendela Jurnalis, Jakarta.

Usai Lidik, langsung ke lokasi kamera CCTV di Stadion Kanjuruhan Malang, oleh Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM menyebut, ada masalah teknis di kamera 16 yang mengarah ke tempat parkir.

Hal ini diungkap Anggota Komisioner Penyelidikan atau Pemantauan Komnas HAM, M. Choirul Anam, dalam video Youtube yang diunggah Humas Komnas HAM, Kamis, 20 Oktober 2022.

"Ya, ada blank rekamannya, hal tersebut karena kendala teknis yang terjadi lantaran ada pergantian kamera oleh teknisi pada Jum'at (30/10/22) atau sehari sebelum laga Arema FC melawan Persebaya," ujar Anam.

Dikatakan Anam, pergantian kamera itu menyebabkan rekaman CCTV menjadi tidak sempurna. Pasalnya, pengaturan kamera CCTV belum selesai hingga hari pertandingan Arema FC vs Persebaya.

"Pada saat pertandingan, CCTV masih dalam proses sinkronisasi IP dan sebagainya," terang Anam.

Selanjutnya Anam pun memastikan masalah CCTV Stadion Kanjuruhan tidak disebabkan faktor lain, termasuk soal dugaan penghapusan rekaman berdurasi tiga jam.

“Kami ditunjukkan jejak digital, perubahan IP address dan sebagainya, oleh tim teknisi Dispora dan itu bukan problem lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait dugaan pergantian, enggak ada. Yang ada Dispora bertanya, apakah bisa diganti setelah diambil untuk Sidik? (HAP)

BPK Temukan Kekurangan Volume, Pembangunan IGD RSUD Karawang Diduga Rugikan Negara Hingga Ratusan Juta.

Foto pembangunan IGD di RSUD Karawang.

Jendela Jurnalis Karawang -
Diduga rugikan negara, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Perawatan Krisis Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karawang tahun anggaran 2021 kekurangan volume pada pembangunan proyek tersebut mencapai hingga ratusan juta rupiah.

Tahap I paket pekerjaan konstruksi tersebut dikerjakan oleh PT. DS dengan nilai sekitar Rp. 21 Miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) I Provinsi Jawa Barat.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan fisik pada RSUD Kabupaten Karawang, Marwati kepada wartawan, Rabu (26/10/2022) mengatakan, rekanan pelaksana proyek pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Perawatan Krisis Terpadu lima lantai tersebut, telah berniat baik menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK tentang pengembalian kelebihan bayar akibat adanya temuan kekurangan volume pekerjaan.

“Temuan BPK tentang kekurangan volume itu, kelebihan bayarnya pihak rekanan telah beritikad baik akan menyelesaikannya, saat ini meski dengan cara dicicil mereka sudah ada pengembalian sebanyak dua kali, Rp. 80 juta dan Rp. 90 juta,” kata Marwati.

Ia menjelaskan, BPK pada saat melakukan pemeriksaan dan menemukan ketidaksesuaian volume tidak menyertakan tim ahli dibidang konstruksi.

“Saya bicara real dilapangan, bahwa sebenarnya itu bukan sebuah kesengajaan rekanan, Hanya yang menjadi ketidaksesuaian untuk BPK itu adalah seharusnya kan sama, sehingga ada selisih kekurangan volume yang memang tidak banyak namun jika dikalikan menjadi banyak,” jelas Marwati.

“Sebenernya kalau gak dimeterin ya, gak ketahuan juga. Tapi kalau BPK kan begitu semua diukur, bahkan mereka manjat pakai tangga diukur,” imbuhnya.

Menurut Marwati, tiang-tiang pancang juga keliatan BPK seperti tidak mulus dan bahaya, karena terlihat seperti ada bekas sambungan. Padahal sebenarnya kalau pelaksana jeli seharusnya segera dihaluskan, namun ini dibiarkan apa adanya.

Terkait adanya temuan BPK, Marwah juga menuturkan pihaknya tidak tinggal diam begitu saja, karena pihaknya mempunyai tim teknis dari dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.

“kami sudah berkonsultasi dengan dinas PUPR dan cek lapangan. Dan menurut mereka hal itu tidak berbahaya. Karena memang tampak luarnya saja,” ujarnya.

“Selain dengan dinas PUPR, saya juga berkonsultasi dengan ahli kelayakan konstruksi yang saat ini sedang diproses pengujiannya. Dan saat ini pun kami masih menunggu berita acara hasil uji kelayakan tersebut,” lanjut Marwati lagi.

“Bupati juga mengetahui,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Karawang Cellica Nurrachadianna nampak bangga dengan RSUD Karawang yang terus melakukan pembenahan.

Harapan dan optimismenya ia tuliskan dalam akun Instagram pribadinya seraya mengunggah foto dirinya bersama Plt Direktur RSUD Kabupaten Karawang, dr. Fitra Hergyana. (Red).

SMK TKM Tempuran Gelar Kegiatan Workshop Penguatan Karakter Berbasis “Mindset Change”.

Foto kegiatan Workshop.

Jendela Jurnalis Karawang -
Dalam rangka menciptakan terbentuknya karakter sumber daya yang berdaya saing seiring perkembangan zaman, SMK Taruna Karya Mandiri Tempuran (SMK TKM Tempuran) menggelar kegiatan Workshop Penguatan Karakter Berbasis Mindset Change. Kamis (27/10/2022).

Dalam kegiatan tersebut, dihadiri oleh beberapa narasumber diantaranya Endang Tasma dr.s, Saepudin Lubis S.Pd, serta Torpan Suparman. Dengan peserta dari perwakilan peserta dari para tenaga pendidik bersama perwakilan siswa dari setiap kelas, kemudian diikuti pula oleh beberapa peserta dari tamu undangan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan dimulai melalui pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan panitia, sambutan-sambutan hingga kemudian dilanjutkan pada sesi pemaparan Penguatan Karakter Berbasindset Change oleh para narasumber.

Foto saat wawancara oleh Team Jurnal Sekolah.

Usai kegiatan berlangsung, Team Jurnal Sekolah mencoba mewawancarai Selviana Rizki, salah satu peserta dari tenaga pendidik yang turut mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut selain bermanfaat juga dapat melatih jatidiri dalam menemukan karakter pribadinya.

"Menurut saya, selain bermanfaat, kegiatan seperti ini juga bisa melatih jati diri saya dalam menemukan karakter pribadi saya" tutur Selviana Rizki.

Liputan: Putri Jurnal Sekolah TKM

Dibalik Jargon Sikat Sindikat dari BP2MI, Garda BMI Karawang Harapkan CPMI juga Diberikan Edukasi Melalui Sosialisasi.

Ilustrasi Human Traficking.

Jendela Jurnalis Karawang -
Dalam rangka meminimalisir berkembangnya jaringan mafia penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal ke beberapa Negara di Timur Tengah, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memang tengah gencar melakukan pembenahan, seperti melalui jargon "Sikat Sindikat" yang selama ini dijalankan.

Baru-baru ini, BP2MI bersama Polda Metro Jaya berhasil menggerebek dan menyelamatkan penempatan 160 PMI ilegal yang akan diberangkatnan ke Timur Tengah.

Seperti yang dikatakan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, dalam konferensi Pers yang digelar di Command Center BP2MI, Selasa (25/10/2022), dirinya menjelaskan terkait dengan keterlibatan salah satu P3MI, yakni PT. Zam Zam Perwita, pihaknya telah menaikkan ke tahap penyidikan. Oleh karena itu, apabila telah naik ke tahap penyidikan, penempatan secara ilegal telah terjadi dan tinggal menemukan tersangkanya.

Foto Konferensi Pers di Command Center BP2MI. (Sumber: Fanspage BP2MI).

Kapolda Metro Jaya juga menegaskan pihaknya tidak main-main dalam hal tersebut, bahwa selain mengenai penempatan CPMI ilegal, pihaknya juga akan memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang menyertainya.

"Polda Metro Jaya tak hanya akan mengejar mengenai penempatan ilegal, namun juga tindak pidana yang menyertainya," tegasnya.

Hal tersebut juga turut mendapat apresiasi dari Kepala BP2MI, Benny Rhamdani memuji reaksi cepat Polda Metro Jaya menangani penempatan Ilegal PMI.

Sementara itu, Rasmana selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Garda Buruh Migran Indonesia Kabupaten Karawang (Ketua DPC Garda BMI Karawang) turut berkomentar,

"Saya apresiasi BP2MI yang terus bergerak melakukan pencegahan CPMI ilegal dengan melakukan sidak di beberapa titik transit CPMI ilegal, namun sayangnya, hal tersebut tidak disertai Aturan jelas mengenai penempatan yang Prosedural untuk pekerja informal yang sudah dibuka oleh Menaker dengan dikeluarkannya Kepdirjen PPTK dan PKK Nomor 3/488/PK.02.01/X/2022," ujar Rasmana.

Foto Ketua Garda BMI Karawang bersama Ketua Umum Garda BMI Indonesia.

Hal tersebut selaras dengan yang diharapkan Nunu Nugraha selaku Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi (Kadivkominfo) Garda BMI Kabupaten Karawang, dirinya berharap agar kedepannya BP2MI juga mencoba lebih intens dalam menggelar sosialisasi dan edukasi terkait bagaimana dan seperti apa proses dan mekanisme penempatan CPMI yang sesuai Prosedural kepada para CPMI.

"Langkah BP2MI memang sudah sangat massive dan sesuai harapan, namun dibalik itu, saya berharap agar kedepannya BP2MI menggelar sosialisasi berupa edukasi terkait proses penempatan yang sesuai aturan kepada para CPMI, agar mereka nantinya gak gampang dibodohi melalui iming-iming recruitment melalui rayuan manis para oknum sponsor," harapnya.

Nunu juga menambahkan, sebagai Kadivkomimfo di Garda BMI, dirinya mengakui bahwa dibalik pencegahan, banyak juga pertanyaan dari CPMI menyangkut jalur penempatan yang sesuai prosedural.

"Sebagai Kadivkominfo, saya banyak menerima pengaduan dan pertanyaan seputar informasi bagaimana perekrutan dan penempatan CPMI yang sesuai prosedur, dari situ saya berfikir harusnya BP2MI juga fokus ke hal seperti itu, terkait edukasi kepada para CPMI, kita dari Garda BMI juga bersedia jika nantinya diminta mendampingi BP2MI dalam mlakukan sosialisasi dan edukasi," tambahnya. (DNK).