Jendela Sosial

Jendela Jurnalis Pemalang, JABAR -
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pemalang menerima kunjungan uji petik Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sabtu (20/05/2023).

Uji petik ini merupakan kelanjutan dari penilaian pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dicanangkan oleh Rutan Pemalang agar diketahui bagaimana aktualisasi 6 (enam) area perubahan beserta implementasi inovasi unggulan di lapangan.

Kedatangan TPI disambut hangat oleh Kepala Rutan Pemalang, Sumaryo beserta jajaran. Selanjutnya TPI meninjau beberapa layanan yang ada di Rutan Pemalang seperti layanan kunjungan, layanan kesehatan, layanan integrasi dan layanan terpadu satu pintu. (Ragil74)*

Jendela Jurnalis Pemalang, JATENG -
Petugas Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pemalang, melaksanakan Apel Deklarasi Zero Halinar (handphone, pungutan liar, dan narkoba) pada Rabu (10/05/2023).

Apel deklarasi dilaksanakan di lapangan Blok Aman dengan disaksikan secara langsung oleh warga binaan pemasyarakatan.

Secara bergantian, satu persatu petugas menandatangani Ikrar Zero Halinar dimulai dari Kepala Rutan Pemalang, Sumaryo. Dilanjutkan pejabat struktural dan petugas lainnya.

Dalam deklarasi tersebut, seluruh petugas Rutan Pemalang berikrar, menyatakan perang terhadap halinar; menolak atau tidak memfasilitasi halinar; mendukung penegakkan hukum terhadap segala tindak pidana narkoba; dan siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.apabila terlibat praktik halinar.

Usai deklarasi, petugas melaksanakan penggeledahan kamar hunian dengan hasil tidak ditemukan barang-barang terlarang. (Ragil74)*

Jendela Jurnalis Pemalang, JATENG -
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah gencar mensosialisasikan layanan Apostille kepada masyarakat luas.

Terkini, Kanwil Kemenkumham Jateng menggelar Sosialisasi Layanan Apostille dengan tema "Legalisasi Dokumen Publik Pasti Cepat dan Mudah Melalui Layanan Apostille" di Grand Wahid Hotel Salatiga, Senin (08/05/23).

Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan diwakili Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya menyebarluakan informasi pelayanan publik mengenai model baru dalam layanan legaliasi dokumen publik yang menyederhanakan rantai birokrasi.

Dengan tujuan, memberikan pemahaman mengenai manfaat dan prosedur penggunaan layanan legalisasi Apostille terhadap dokumen publik dan memperoleh pemahaman mengenai keterkaitan layanan Apostille dengan pelayanan publik lainnya.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dr A Yuspahruddin melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan mengungkapkan, bahwa layanan Apostille merupakan sebuah upaya pemerintah dalam mewujudkan kecepatan dan kemudahan dalam urusan-urusan keperdataan warga negara.

"Dengan pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing, maka dokumen publik yang dikeluarkan di suatu negara akan dapat berlaku di negara tujuan cukup dengan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Otoritas yang berkompeten (Competent Authority) di negara asal," ungkap Nur Ichwan membacakan sambutan.

"Dengan menjadi negara peserta Konvensi Internasional tersebut, hubungan hukum keperdataan lintas negara dan eksekusi putusan atau penetapan pengadilan yang akan dilakukan di luar negeri diharapkan akan memperlancar pemberian kepastian
hukum bagi para pihak yang berkepentingan," tambahnya.

Kadiv Yankumham juga menjelaskan, Kemenkumham Competent Authority tengah membangun kapasitas sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang dapat memberikan layanan legalisasi Apostille secara memadai di seluruh Kantor Wilayah.

"Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan para pemangku kepentingan sekaligus mengakomodir saran dan kritik dari seluruh pihak untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan publik," jelasnya.

Untuk mengenalkan lebih dalam mengenai layanan Apostille, kegiatan sosialisasi diisi pemaparan materi dari tiga narasumber yakni Direktur Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Dr Handayani, Arisy Nabawi, Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta Utami Nurwiati, Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran pada Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Sebagai informasi, Peserta kegiatan Sosialisasi berjumlah 100 (seratus) orang yang berasal dari Badan Peradilan, Perguruan Tinggi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan; Kantor Kementerian Agama; dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham Jateng.

Tampak hadir mengikuti kegiatan pembukaan, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, Kepala Rutan Kelas IIB Salatiga Andri Lesmano dan beberapa Pejabat Administrasi UPT Kanwil Kemenkumham Jateng. (Ragil74)*

Jendela Jurnalis Pemalang, JATENG -
Kepala Rutan Kelas IIB Pemalang beserta Jajarannya, ikuti giat Webinar Back to Basic Pemasyaraakatan. Jum’at (5/5/2023).

Kegiatan yang dipusatkan di Graha Yasonna H. Laoly Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah tersebut diikuti oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Jawa Tengah .

Disamping itu, peserta kegiatan tersebut juga diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di 10 Kantor Wilayah, secara virtual melalui zoom meeting dan live streaming youtube.

Dalam Webinar tersebut, dihadirkan 2 Narasumber, salah satunya yakni Heni Yuwono Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Supriyanto Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Yuspahruddin, secara Resmi membuka serta memberikan sambutannya pada saat kegiatan ini.

Kegiatan dilanjutkan dengan Pemaparan Narasumber yang pertama disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Heni Yuwono tentang kunci pemasyarakatan maju melalui back to basics pemasyarakatan yang mencakup berbagai unsur, diantaranya yaitu struktur, proses, kolaborasi, dan termasuk sumber daya Manusianya.

Dilanjutkan dengan paparan kedua oleh Supriyanto Kepala Divisi Pamasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang menyampaikan bahwa langkah-langkah telah diambil oleh jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, terkait langkah nyata kunci pemasyarakatan maju melalui back to basics pemasyarakatan. (Ragil74)*

Jendela Jurnalis Pemalang, JATENG -
Ditengah keterbatasan lahan yang menjadi tempat berdirinya bangunan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pemalang tetap mengupayakan memberikan kegiatan pembinaan kemandirian kepada warga binaan pemasyarakatan yang salah satunya berupa keterampilan pertanian.

Tanah kosong di balik tembok tinggi berkawat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menanam berbagai jenis sayuran seperti cesim, kangkung dan lengguk. Hasil panennya pun bagus, sayuran terlihat lebat dan segar.

Kepala Rutan Pemalang, Sumaryo menyampaikan bahwa kegiatan pertanian tersebut terus digalakkan sebagai upaya Rutan memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan untuk kembali bergabung di masyarakat setelah bebas nanti.

"Lahannya memang sempit dan terpisah-pisah, kalo digabungkan hanya sekitar 200 m2 tapi kita manfaatkan semaksimal mungkin agar warga binaan bisa belajar tentang pertanian," tutur Sumaryo.

Kegiatan pembinaan pertanian tersebut dilaksanakan setiap hari kerja, pada sesi pagi dimulai dari pukul 09.30 hingga pukul 10.30 WIB, dilanjut sesi siang pada pukul 14.00 hingga pukul 15.00 WIB . Dengan pengawalan petugas, warga binaan belajar cara menanam, merawat, hingga memanen hasil pertanian. (Ragil74)*

Jendela Jurnalis Pemalang JATENG -
Rutan Kelas IIB Pemalang terima kunjungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Pemalang. Rabu (3/5/ 2023).

Kunjungan tersebut merupakan Visitasi Klinik Warga Bina Sehat Rutan Pemalang. Guna pengurusan izin klinik Tim Visitasi Dinkes dan DPMPTSIP Kabupaten Pemalang.

Kunjungan Dua OPD ini disambut langsung oleh Kepala Rutan Pemalang, Sumaryo dengan didampingi oleh Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Galuh Anggoro Widodo serta JFT Perawat Anis Arum Nuraeni.

Dalam kunjungan yang diterimanya, Sumaryo menyampaikan jika Rutan Pemalang terus berusaha mewujudkan layanan sesuai Standarisasi. Termasuk dalam Izin Operasional Klinik.

“Hal ini dilakukan agar Rutan Pemalang memiliki layanan Kesehatan yang sesuai standar," ucapnya.

"Dengan adanya kunjungan kerja Tim Visitasi, kami berharap masukan dan saran terkait hal yang perlu dilengkapi oleh Klinik Rutan Pemalang," tutur Sumaryo.

"Agar dapat segera kami penuhi untuk selanjutnya bisa diterbitkan izin Operasionalnya sesuai SOP dan aturan yang berlaku,” imbuhnya .

Kedatangan Tim Visitasi tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap Rutan Pemalang dalam meningkatkan layanan kesehatan.

Dimana hal tersebut sebagai bentuk upaya untuk terus meningkatkan layanan kesehatan kepada Warga Binaan. (Ragil74)*

Jendela Jurnalis Pemalang, Jateng -
Sebanyak 155 narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pemalang mendapat Remisi Khusus (RK) Idul Fitri 1444 H Tahun 2023 pada Sabtu (22/04/2023).

Remisi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada narapidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 7 Tahun 2022.

“Dari 155 narapidana tersebut sebanyak 128 merupakan kasus tindak pidana umum, 26 kasus narkotika, dan 1 kasus pencucian uang. Besaran perolehan remisi adalah 15 hari, 1 bulan, hingga 1 bulan 15 hari," ujar Sumaryo, Kepala Rutan Pemalang.

Pemberian Remisi Khusus (RK) Idul Fitri 1444 H Tahun 2023 diusulkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022. Surat Keputusan (SK) Remisi diserahkan oleh Kepala Rutan Pemalang kepada 2 perwakilan narapidana setelah pelaksanakan Sholat Idul Fitri di lapangan Blok Aman. (Ragil74)*