Bulan: Juni 2024

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Merasa bersyukur atas terealisasinya pembangunan jembatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa bersama H. Moch Dimyati, S.E.
selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang Dapil V dari Partai Gerindra menggelar acara syukuran di Desa Pamekaran, Kecamatan Banyusari, Karawang. Sabtu (15/6/24).

Selesainya pembangunan jembatan tersebut merupakan realisasi dari dana desa tahap 1 dan 2 tahun 2024 di Desa Pamekaran.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Pamekaran, H. Ahmad Kholil, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan jembatan tersebut. Selain itu, Ia juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang selama ini telah mendukung program-program pembangunan desa.

"Jembatan ini merupakan salah satu bukti nyata kemajuan Desa Pamekaran," ucapnya.

Lebih lanjut, H. Ahmad Kholil menambahkan bahwa dengan adanya jembatan tersebut, tentunya akan sangat membantu dan melancarkan akses transportasi masyarakat.

"Hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap perekonomian desa," sambungnya.

Sementara itu, H. Moch Dimyati, S.E., selaku perwakilan dari DPRD Karawang pun turut menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat Desa Pamekaran atas selesainya pembangunan jembatan tersebut. Ia juga berharap agar jembatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik mungkin, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pembangunan infrastruktur desa merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Saya harap Desa Pamekaran terus maju dan berkembang dengan memanfaatkan dana desa sebaik mungkin," ucapnya.

Acara syukuran berlangsung dengan sukacita dan diakhiri dengan simbolis "gunting pita" oleh H. Ahmad Kholil bersama dengan H. Moch Dimyati. (Team)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Gary Gagarin Akbar bersama timnya Zarisnov Arafat, Dian Suryana dan Irfan Hanafi melaporkan Kepala Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur, LH, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Rabu (12/6/2024).

“Hari ini kami secara resmi melaporkan Kepala Desa Sukaluyu dan Direktur Bumdes terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi ke Kejati Jawa Barat,” kata Gary dalam keterangan rilisnya kepada awak media.

Gary menjelaskan, Kades LH dilaporkan lantaran klienya dipaksa memberikan sejumlah fee dari hasil usaha yang bekerja sama dengan perusahaan yang berada di wilayah Desa Sukaluyu yang mana dipaksa dituangkan dalam bentuk perjanjian.

“Klien kami mulai memberikan fee sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan total uang yang sudah diberikan kurang lebih Rp1,4 miliar,” ucapnya.
“Klien kami memiliki pekerjaan di beberapa perusahaan yang ada di Desa Sukaluyu, dan itu diminta memberikan fee dengan alasan demi kondusivitas lingkungan,” sambungnya.

Jadi, tambah Gary, diduga Kepala Desa Sukaluyu memenuhi unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor yang menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

“Atau dengan menyalahgunakan kekuasaan seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dg potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,” tandasnya.

Terpisah awak media berusaha mencari klarifikasi melalui Sekretaris Desa Sukaluyu Heri Herdiana perihal pelaporan tersebut, Terpisah awak media berusaha mencari klarifikasi melalui Sekretaris Desa Sukaluyu Heri Herdiana perihal pelaporan tersebut, Heri mengatakan bahwa persoalan tersebut masalah Bumdes.

“Maaf setahu saya itu kerjasama dengan Bumdes bukan dengan desa. Mangga dengan Bumdes saja nanti (minta klarifikasi),” ucapnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka memperkuat jaringan, DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu DPC Kabupaten Karawang kini tengah membentuk dan mengesahkan beberapa kepengurusan di tingkat kecamatan (PAC).

Seperti yang dilakukan hari ini, dimana telah dibentuk dan disahkannya PAC Kecamatan Cilebar yang diwakili oleh Muhammad Tayudin selaku Wakil Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu DPC Kabupaten Karawang. Minggu (9/6/24).

Kegiatan tesebut diselenggarakan di Dusun Pasung, Desa Mekarpohaci, Kecamatan Cilebar dengan dihadiri oleh Tokoh Masyarakat serta Tim perwakilan Desa se-Kecamatan Cilebar, PAC Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu resmi terbentuk dengan diketuai oleh Muhammad Tohib Lubis, dan untuk posisi Wakil Ketua diduduki oleh Naryo.

Dalam sambutannya, Muhammad Tayudin mewakili Ketua DPC mengatakan bahwa di Pejuang Siliwangi Indonesia itu sendiri, hal yang harus selalu ditanamkan ialah tentang silaturahmi dan gotong-royong.

"Jangan putus silaturahmi, dan kita Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu sebagai penggerak masyarakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui adanya gotong-royong," ungkap Muhammad Tayudin.

Lebih lanjut, menurutnya dua hal tersebut memiliki nilai kebersamaan serta kebermanfaatan bagi anggota, pengurus maupun masyarakat selaku pihak yang nantinya akan menjadi prioritas dalam setiap program yang akan dijalankan.

"Maka dari itu, membantu masyarakat adalah prioritas utama yang harus kita jalankan bersama," pungkasnya. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Kejaksaaan Tinggi Jawa Barat diminta untuk segera melakukan penggeledahan di dua organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Karawang yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, menyusul adanya dugaan pembangunan proyek Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang terindikasi dikerjakan secara ilegal pada tahun 2023.

Hal itu diungkapkan Pegiat Media Sosial Puga Hilal Bayhaqie kepada awak media usai membuat laporan resmi di Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan R.E Martadinata No. 54 Kota Bandung, Kamis, 30 Mei 2024.

Menurut Puga, penggeledahan diharapkan harus segera dilakukan, karena khawatir pihak yang menjadi terlapor berpotensi menghilangkan barang bukti, sementara dugaan kerugian negara terbilang cukup besar.

“Terkait dugaan kasus tersebut, kami menghitung adanya dugaan kerugian negara atau APBD Kabupaten Karawang yang penggunaanya tidak bisa dipertanggungjawabkan mencapai Rp. 7 miliar,” kata Puga Hilal Bayhaqie.

Puga menjelaskan, dari data yang telah diinventarisirnya, Ia mendapatkan informasi yang menyebutkan bila ada oknum pejabat tinggi di Karawang disinyalir telah memerintahkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) yang saat itu dijabat oleh Asip Suhendar agar instansi tersebut memberikan bantuan Rutilahu yang jumlahnya mencapai 166 unit melalui pendataan yang diduga oleh tim sukses oknum pejabat tinggi tersebut.

“Dampaknya 166 unit Rutilahu tersebut tidak masuk pada calon penerima calon lokasi (CPCL) di Dinas PRKP, selain itu anggaran yang dicairkan melalui BPKAD yang diperkirakan mencapai Rp. 7 miliar tersebut juga tidak mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Karawang,”  jelasnya.

“Bagaimana mungkin bisa mendapat persetujuan dewan, datanya saja tidak masuk pada e-katalog, sementara program yang masuk pada e-katalog sebagian belum juga dibayarkan padahal sudah lewat tahun anggaran,” timpalnya.

Selanjutnya, selaku pelapor Puga berharap tim Kejati Jabar agar memeriksa mantan Kepala BPKAD dan mantan Dinas PRKP Asip Suhendar, untuk memastikan apakah benar proyek Rutilahu yang terindikasi ilegal hingga menyebabkan Rp7 miliar APBD Kabupaten Karawang diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Disisi lain ada ratusan proyek rutilahu yang nilainya juga berkisar Rp. 6-7 miliar yang belum dibayarkan oleh Pemkab Karawang. Desas-desus yang terdengar para pemborong tidak berani untuk menyampaikan protes, meski mengalami kerugian karena khawatir mereka tidak mendapatkan proyek lagi dari Pemkab Karawang,” pungkasnya. (red)*

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H., menyambut kedatangan siswa Latihan kerja dan memimpin Apel serah terima bertempat di halaman apel Mapolres Aceh Barat pada Selasa (03/06/2024) pukul 08.00 WIB.

Sebanyak 47 siswa dari Gelombang I latihan kerja (Latja) Siswa Diktukba Polri Gel 1 T.A 2024 SPN Polda Aceh di Polres Aceh Barat. Dengan lamanya latihan kerja 30 hari, terhitung mulai tanggal 3 Juni Sampai dengan 3 Juli 2024.

Acara tersebut diikuti oleh Pejabat Utama (PJU) Polres Aceh Barat, Kapolsek Jajaran, Perwira Staf, Anggota Polres dan perwakilan Polsek Jajaran. Turut hadir pendamping dari SPN yang memberikan dukungan penuh dalam kegiatan ini.

Dalam acara tersebut Kapolres berpesan kepada para Siswa Diktukba Polri Gel I T.A 2024 yang melaksanakan Latja, Seraplah ilmu dan ikutilah segala sesuatunya dengan baik dan benar selama pelaksanaan Latja.

Teruslah belajar / berlatih dan mengembangkan diri selama proses pembelajaran atau pelatihan agar nantinya dapat menghadapi tugas setelah dilantik dan ikutilah aturan yang berlaku di Polres Aceh Barat selama pelaksanaan Latja.

Yang sebelumnya, kata Kapolres telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Kasie Dokkes Polres Aceh Barat Aipda Muchlis S.Kep, terhadap siswa Latja sebagai bagian dari tahapan awal pelaksanaan program ini.

Kegiatan ini berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : B/1199 / VI / DIK.2.1 /2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Latihan Kerja Siswa Diktukba Polri Gelombang I T.A. 2024.

Kepada para Mentor dan Perwira Pendamping, kata Kapolres, agar selalu melekat dan terus mengawasi setiap kegiatan Siswa, berikan Motivasi, Arahan, bimbingan dan petunjuk serta Ilmu-ilmu Kepolisian kepada para Siswa Latja. (Laporan : Muhibbul Jamil/AB)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tengah merealisasikan program normalisasi berupa penurapan di Saluran Pertanian Dusun Cigobang Blok Kalen Tengah, Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon. Minggu (2/6/24).

Pekerjaan tersebut dikerjalan oleh CV. Anugrah Jaya, dengan nominal anggaran sebesar Rp. 189.217.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2024.

Namun dalam pelaksanaanya, proses pengerjaannya diduga terkesan asal jadi dan tak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Hal tersebut berdasarkan pada fakta yang terjadi dalam proses pembangunannya, dimulai dari galian yang dilakukan diduga terlalu dangkal dan hanya sebatas mata kaki, selain itu pemasangan material batu dan adukan tanpa didasari adukan, serta kondisi medan berair tanpa dipasangkannya kisdam. Hal tersebut jelas akan sangat mempengaruhi kualitas dari bangunan.

Mendengar adanya hal tersebut, salah satu warga berinisial EM turut memberikan komentarnya, menurutnya, dalam proses pengerjaan pembangunan Turap atau TPT, tentunya ada tata cara tersendiri, dimulai dari galian yang sesuai, dengan tujuan agar bangunan tidak mudah roboh, itu pun harus didasari adukan semen terlebih dahulu sebelum batu dipasangkan.

Selain itu, pada kondisi medan berarir, seharusnya ada proses pemasangan kisdam, dengan tujuan agar kondisi pondasi penurapan tidak terganggu oleh air.

Bahkan, dengan tegas warga tersebut mengatakan bahwa jika dirinya bertugas sebagai pengawas, sudah pasti ia akan meminta pelaksana untuk membongkar kembali bangunan tersebut.

"Eta mahi teu galian pondasina? Kisdam na dimana? Mana adukan didasarna? Mun urang pengawas namah rek titah dibongkar da," ujarnya dengan bahasa sunda.
(Itu cukup gak ukuran galian pondasinya? Kisdamnya dimana? Adukan dasarnya mana? kalau saya jadi pengawas, mau saya suruh bongkar).

Lebih lanjut, dirinya juga meminta agar pihak Dinas PUPR memberikan teguran kepada pihak pelaksana CV. Anugrah Jaya.

Hingga berita ini dipublikasikan, Jendela Jurnalia belum berhasil mengonfirmasikan dan belum berhasil meminta tanggapan tarkait adanya hal tersebut kepada pihak pengawas dari Dinas PUPR Karawang. (Pim)*