Jendela Sosial

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Adanya polemik yang terjadi belakangan ini, yaitu terkait pengelolan CSR dari PLTGU PT. JSP yang dinilai tidak tepat sasaran.

Atas dasar hal tersebut, perwakilan masyarakat Cilamaya yang tergabung dalam Gema Cikamaya mengajukan dan telah dilakukan audiensi dengan DPRD Karawang. Kamis (12/9/24).

Audiensi tersebut dihadiri oleh puluhan perwakilan masyarakat Cilamaya, dimana mereka merupakan warga lokal yang merasa terdampak atas adanya proyek PLTGU tersebut.

Dalam audiensi tersebut, H. Elyasa Budianto, S.H., selaku Ketua Gema Cikamaya dan selaku salah satu perwakilan masyarakat Cilamaya meminta kepada Bupati Karawang untuk bisa memahami kondisi masyarakat, dan jangan melakukan penempatan CSR dengan 'semau gue' hanya karena sebuah pencitraan.

"Maka, Saudara selaku Bupati ini, tolong simak, lihat dan belajar untuk memahami kondisi masyarakat. Jangan hanya demi pencitraan jadi semau gue dalam penempatan dana CSR," ucapnya. (12/9/24).

Lebih lanjut, seorang pengacara yang akrab disapa Bang El tersebut menambahkan bahwa dalam audiensi tersebut, selain bersama masyarakat sekitar, pihaknya juga membawa sekitar 30 orang masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan muara dan bernasib kurang baik dan memerlukan perhatian dari pemerintah. Sementara itu, CSR itu sendiri malah disalurkan di wilayah kota yang notabene bisa dianggarkan dari perusahaan lain di kawasan sekitarnya.

"Disinilah, ketika program kerja ugal-ugalan seorang penguasa akan dipukul habis masyarakat yang merasa terdzolimi. Wahai penguasa, kamu fikir tidak ada langit diatas langit?," singgungnya.

Sementara itu, untuk kelengkapan dewan yang terbentuk, maka agenda utama yang harus jadi pertimbangan para anggota DPRD adalah mengutamakan masyarakat yang berhak atas CSR PLTGU PT. JSP yang secara garis besarnya terafiliasi dengan masyarakat Cilamaya dan sekitarnya. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa-1 berkapasitas 1.760 Mega Watt (MW), yang dikelola PT. JSP berdiri dan berdomisili di Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Namun, saat mendengar adanya pengelolaan CSR (Coorporate Social Responsibility) PT. JSP yang dikucurkan di Jalan Tuparev akhirnya menuai polemik dan kekecewaan dari masyarakat Cilamaya yang berada dilingkungan berdirinya PLTGU tersebut.

Masyarakat menilai, PT. JSP telah menyakiti hati pemuda dan warga masyarakat Desa Cilamaya dan Desa Mekarmaya, dan terkesan seolah menganaktirikan dengan hanya memberikan bayangan penderitaan dan kecemasan atas dampak buruk dari berdirinya proyek PLTGU tersebut.

Hal tersebut dilontarkan oleh Pri, dimana dirinya merupakan salah satu warga Dusun Keserut, Desa Mekarmaya, yang rumahnya sangat dekat dengan berdirinya PLTGU PT. JSP tersebut.

"Jangan menganaktirikan kami, selama ini apa yang kami dapatkan? Hanya penderitaan dan bayangan kecemasan dari dampak buruk yang mungkin bisa saja terjadi kapanpun," keluhnya. Sabtu (31/8/24).

Pri menyebut, pendistribusian CSR tersebut tidak tepat sasaran, karena selama ini masyarakat sekitar disekitar hampir setiap hari terkena imbas oleh suara bising dari corong uap PLTGU tersebut.

"Kenapa harus ada CSR didalam sebuah perusahaan? Karena kita ketahui bersama bahwa itu adalah sebuah respon dari sebuah perusahaan kepada warga terdampak, supaya tidak terjadi gejolak sosial," ungkapnya.

Lebih lanjut, Pri menegaskan bahwa seharusnya penerima CSR dengan persentase terbesar adalah warga terdampak dari sebuah usaha yang dijalankan. Artinya, jika PT. JSP atau PLTGU mendapat untung (misalnya) melalui penyertaan modal, tentu yang paling layak mendapatkan adalah warga sekitar mega proyek tersebut.

“Bukan malah CSR itu dinikmati warga yang jauh dari area PLTGU, wong namanya aja PLTGU Cilamaya, kenapa CSR nya di jalan Tuparev?," tegasnya.

Pria yang akrab disapa dengan panggilan Bang Pri tersebut juga menjabarkan, bahwa semua program CSR yang diusulkan PT. JSP ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karawang hanya sebatas sinkronisasi, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan Pemerintah Desa (Pemdes), Kabupaten (Pemkab) baik tingkat provinsi (Pemprov) maupun program pusat.

“Bukan kemudian Bappeda yang menentukan sesuai kemauan Pemkab. Ini yang harus dipahami,” tandasnya.

Apalagi, jika semisal (contoh) sekarang ini ada program CSR yang ditangani oleh salah satu dinas, menurutya itu tidak tepat. Walau bagaimanapun, sebaiknya program tersebut tetap perusahaan yang melakukan proses penyalurannya, baik melalui lelang, bidding (penawaran), atau lainnya.

"Biar dinas terkait melaksanakan pekerjaan yang berbasis pada APBD saja. wong silpanya saja banyak, kok malah nambah pekerjaan lain,” sindirnya. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Purna PMI (Pekerja Migran Indonesia), BP3MI (Balai Pelaksana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Provinsi Jawa Barat bersama Kawan PMI (Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia) Kabupaten Karawang kini tengah mempersiapkan program pelatihan kewirausahaan. Senin (19/8/24).

Hal tersebut sebagaimana yang dilakunan oleh Ferdy Ramadhan, S.M., dan Bella Suci Pertiwi, S.E., selaku Petugas dari BP3MI Jawa Barat bersama Kawan PMI Karawang. Yang dimana hari ini mereka tengah melakukan kunjungan ke Kantor Desa Tegalurung, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang.

Dalam kunjungannya, puluhan Purna PMI asal Kecamatan Cilamaya Kulon dikumpulkan di Aula atau Gedung Serba Guna Desa Tegalurung, untuk dilakukan validasi dan seleksi, guna dapat mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan yang akan diselenggarakan pada September mendatang.

Adapun untuk pelatihannya, Bella Suci Pertiwi, S.E., menerangkan bahwa untuk mengikuti pelatihan, nantinya akan diseleksi, karena kuota peserta untuk peserta pelatihan hanya untuk 20 orang saja. Maka dari itu, dilakukanlah seleksi sesuai kriteria yang dimaksud.

"Untuk pelatihannya nanti kita akan laksanakan Bulan September, dan akan berjalan selama 4 hari," terangnya.

Sementara itu, H. Ahmad Fanani, S.Pd., dalam kesempatannya mengungkapkan bahwa atas digelarnya program pelatihan tersebut, semoga bisa memberikan dampak dan manfaat yang positif untuk para Purna PMI.

"Semoga dengan adanya pelatihan kewirausahaan ini, bisa memberikan dampat dan manfaat yang positif untuk Ibu dan Bapak sebagai Purna PMI," ungkapnya.

Selain itu, Ia juga mengucapkan rasa terimakasihnya terhadap Pemerintahan Desa Tegalurung yang telah bersedia memberikan fasilitas gedung serba guna yang belum lama ini selesai dibangun tersebut dipergunakan untuk tempat seleksi maupun tempat penyelenggaraan pelatihan nantinya.

"Saya ucapkan banyak terimakasih juga untuk Pemdes khususnya Kades Tegalurung yang telah memfasilitasi seleksi ini, dengan mengizinkan gedung serba guna ini untuk berjalannya kegiatan kami," tambahnya.

Menanggapi adanya program pelatihan tersebut, Toto Nur Anwari selaku Kepala Desa Tegalurung mengaku sangat mengapresiasi langkah BP3MI dengan Kawan PMI Karawang tersebut. Menurutnya, Purna PMI memang harus dibekali dengan keterampilan, agar mereka dapat mandiri dengan berwirausaha.

Lebih lanjut, atas dipergunakannya gedung serba guna yang belum lama selesai dibangun tersebut, Ia mengaku sangan bersyukur, karena meskipun gedung tersebut belum 100 % rampung, akan tetapi sudah memiliki nilai manfaat untuk warga sekitar, khususnya untuk warga di Kecamatan Cilamaya Kulon.

Adapun dalam penggunaanny, Ia mengatakan bahwa dengan adanya gedung tersebut, pihaknya akan selalu terbuka untuk memfasilitasi kegiatan apapun yang memiliki nilai positif dari intansi-intansi, baik dari luar daerah maupun dari tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan, sehingga asas manfaat dari adanya gedung tersebut pun terpenuhi sesuai ketentuannya.

"Mungkin kedepannya fasilitas gedung serba guna akan lebih dimantapkan lagi," pungkasnya. (Nunu)*