Jendela Nasional

IMG-20251120-WA0040

Ketua Umum AMKI Tundra Meliala Tekankan Integritas di Tengah Arus Digitalisasi

Jendela Jurnalis Subang JABAR Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat, Tundra Meliala menegaskan, pentingnya memperkuat integritas, kolaborasi, serta inovasi di industri media nasional pada era digital yang bergerak cepat. Hal itu disampaikan saat menghadiri pelantikan Pengurus AMKI Jawa Barat periode 2025-2030 yang digelar di Sari Ater Hot Spring Ciater, Kamis (20/11/2025).

Pelantikan tersebut mengukuhkan Catur Aziyanto sebagai Ketua AMKI Jawa Barat, Eko Juniarto sebagai Sekretaris, serta H. Ersan Syamsudin sebagai Bendahara. Ketiga pengurus inti ini dilantik bersama seluruh Kepala Bidang lainnya, yang akan memimpin sektor-sektor strategis seperti organisasi, hukum, humas, digitalisasi, pendidikan dan kemitraan.

Acara tersebut dihadiri perwakilan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, perwakilan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, Jajaran Kodam III Siliwangi, perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Achmad Nur Hidayat, perwakilan Kepala Dinas PUPR Jawa Barat, Agung Wahyudi, perwakilan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, dr. Purwanto, serta tokoh daerah, akademisi dan praktisi media.

Dalam sambutannya, Tundra Meliala mengawali refleksi mengenai cepatnya perubahan pola konsumsi informasi publik. Ia menyebut satu unggahan di media sosial kini mampu membentuk persepsi masyarakat dalam hitungan jam.

"Kita hidup di dunia yang berubah lebih cepat dari yang kita bayangkan. Berita bergerak dalam detik, viral dalam sekejap. Pertanyaannya, apakah industri media kita siap memimpin atau justru tertinggal?" ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Tundra menjelaskan, bahwa AMKI hadir sebagai respons terhadap kegelisahan industri media yang kian terpecah dan bekerja sendiri-sendiri di tengah gelombang digitalisasi. Dengan lebih dari 221 juta pengguna internet di Indonesia, mayoritas akses berita saat ini terjadi melalui platform digital seperti TikTok, Instagram, dan YouTube.

"AMKI harus menjadi rumah bersama. Tempat media cetak, elektronik, digital, TV, radio, YouTuber hingga konten kreator duduk bersama, belajar bersama, dan melangkah bersama," katanya.

Ia menekankan, bahwa amanah yang diemban pengurus AMKI Jawa Barat bukan sekadar jabatan seremonial, melainkan komitmen untuk menjaga relevansi media sekaligus mendorong kolaborasi strategis yang membangun kepercayaan publik.

"Jangan biarkan AMKI hanya menjadi papan nama. Jadikan AMKI gerakan perubahan, gerakan kolaborasi, dan gerakan yang mengembalikan kepercayaan publik kepada media," tegasnya.

Selain tantangan derasnya informasi tidak terverifikasi, Tundra menyoroti tekanan ekonomi media, kompetisi platform global, serta menurunnya literasi publik terhadap sumber informasi yang kredibel. Ia meminta seluruh pengurus, mulai dari ketua hingga kepala bidang, untuk bekerja dengan integritas dan inovasi.

Pada bagian akhir pidatonya, Tundra menegaskan, bahwa AMKI harus menjadi jembatan antara media, pemerintah dan masyarakat.

"Ini bukan penutup, ini awal dari langkah panjang. Amanah ini adalah komitmen sejarah. Kepada seluruh pengurus AMKI Jawa Barat, saya ucapkan selamat bertugas dan selamat membuat sejarah," pungkasnya. (Red)

IMG-20251120-WA0038

Resmi Dilantik, Catur Aziyanto : AMKI Jawa Barat Bukan Sekadar Seremoni Pelantikan, Tetapi Merupakan Langkah Nyata Organisasi

Jendela Jurnalis Subang JABAR Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Jawa Barat, Catur Aziyanto menegaskan komitmennya untuk membangun media yang adaptif, profesional dan berintegritas dalam menghadapi dinamika era konvergensi digital. Hal itu disampaikan sesaat setelah pengukuhan Pengurus AMKI Jawa Barat periode 2025-2030 di Sari Ater Hot Spring Ciater, Subang, Kamis (20/11/2025).

Dalam sambutannya, Catur menyampaikan, apresiasi kepada Ketua Umum AMKI Pusat, Tundra Meliala, beserta jajaran pengurus pusat yang telah bekerja keras membangun AMKI hingga terbentuk di berbagai provinsi di Indonesia.

"Beliau sudah berdarah-darah membangun AMKI. Dalam satu tahun, AMKI sudah hadir di Sumatera Selatan, Sulsel, Riau, DKI, Bali, Jateng, Jatim, Merauke, termasuk Jawa Barat. Ini luar biasa," ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Catur juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Forkopimda Jawa Barat yang hadir atau mengirimkan perwakilan, mulai dari Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, Pangdam III Siliwangi, Ketua DPRD Jawa Barat, hingga Kepala KPU dan lainnya.

Ia menegaskan, bahwa hadirnya AMKI Jawa Barat bukan sekadar seremoni pelantikan, tetapi merupakan langkah nyata organisasi untuk menjawab tantangan dunia media yang berubah cepat akibat perkembangan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat.

"Media dituntut adaptif, kreatif dan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik. Jangan sekali-sekali jurnalis melenceng dari kode etik. Itulah pondasi yang menjaga martabat profesi," katanya.

Catur kemudian memaparkan empat agenda utama yang menjadi fokus kepengurusan AMKI Jawa Barat lima tahun ke depan:

  1. Meningkatkan kompetensi pelaku media.

Melalui pelatihan, workshop, hingga sertifikasi dengan dukungan pengurus pusat dan para pakar yang ada di dalam struktur AMKI.

  1. Mendorong kolaborasi antar media.

Ia menyoroti kondisi media yang sering terpecah karena kepentingan sempit, sehingga melemahkan kekuatan press.

"Media tidak boleh saling menjatuhkan. Kolaborasi adalah kunci agar kita semakin kuat, bukan semakin terpecah," terangnya.

  1. Mengawal pemberitaan yang akurat dan berimbang.

Terutama di tengah maraknya hoaks dan disinformasi. Media, kata Catur, harus menjadi penjernih, bukan bagian dari persoalan.

"Tanggungjawab kita bukan hanya pada berita yang ditayangkan, tetapi juga cara kita bekerja di lapangan tetap sesuai aturan dan kode etik," tegasnya.

  1. Membangun hubungan konstruktif dengan Pemerintah Daerah.

AMKI Jawa Barat akan menjadi mitra strategis pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penguatan ekosistem informasi publik.

"Ini hukumnya wajib. Media harus membangun kepercayaan dengan pemerintah, bukan justru saling menjauh," terang Catur.

Perlindungan Organisasi dan Solidaritas Pengurus, ia juga menekankan pentingnya perlindungan organisasi bagi seluruh anggota AMKI Jawa Barat, serta membangun solidaritas tanpa kecemburuan internal.

"Saya ingin rekan-rekan bekerja tidak setengah-setengah. Pakai akal dan pakai hati. Jangan mudah curiga, jangan saling tuding. Kalau ada persoalan, kita selesaikan secara terbuka dan bersama-sama," ucapnya.

Ia menyebutkan, bahwa para penasihat, dewan pakar, serta tokoh-tokoh yang mendukung AMKI Jawa Barat akan terlibat aktif dalam pembinaan kualitas media.

Menutup sambutannya, Catur menyampaikan, bahwa AMKI Jawa Barat siap menjadi bagian dari pembangunan media yang sehat, kredibel dan berdampak positif bagi masyarakat.

"Jabatan ini bukan kebanggaan, tetapi tanggungjawab untuk memberi manfaat dan menjaga marwah media di Jawa Barat. AMKI Jawa Barat siap menjadi mitra strategis pemerintah," tutup Catur. (Red)

IMG-20251120-WA0003(1)

Jaring Talenta Muda Potensial, BRI Bogor Dewi Sartika Roadshow Campus Hiring‎

Rangkaian kegiatan dalam Roadshow Campus Hiring

Jendela Jurnalis Bogor, JABAR — Dalam upaya mempercepat penyerapan tenaga kerja dan memperluas peluang karier bagi lulusan, BRI Branch Office (BO) Bogor Dewi Sartika menggelar Roadshow kegiatan Campus Hiring dibeberapa titik.

‎Kegiatan Campus Hiring ini diadakan di Plaza Jambu Dua (15/10/2025). Lalu di Kampus Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Bogor Kesatuan dengan jumlah peserta sebanyak 54 orang (16/10/2025). Kemudian di Disnaker Kota Bogor (11/11/2025) dengan jumlah peserta sebanyak 26 orang. Dan di Universitas Terbuka (UT) Bogor (12/11/2025) dengan jumlah peserta 24 orang.

‎Kegiatan ini menjadi wujud komitmen para kampus dan juga lembaga pemerintahan yang bekerjasama dengan BRI dalam menjembatani lulusan dengan dunia industri sekaligus bentuk proaktif BRI dalam menjaring talenta muda potensial.

‎Pimpinan BRI BO Bogor Dewi Sartika, Fahmi Hidayat menjelaskan, Campus Hiring adalah program rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan dengan langsung mengunjungi kampus-kampus untuk mencari kandidat potensial, khususnya mahasiswa tingkat akhir dan para fresh graduate.

‎"Terimakasih atas kerja sama yang baik antara BRI dengan beberapa pihak, disini BRI memberikan kesempatan berkarir di daerah Bogor," ungkapnya.

‎Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari pilot project BRI yang menempatkan Region 7 Jakarta 2 sebagai regional pertama dari 18 regional di Indonesia yang melaksanakan program campus hiring secara intensif.

‎“Kami dari BRI betul-betul menjemput bola ke kampus-kampus, ke para alumni, dan calon alumni. Harapannya dari kegiatan ini akan banyak yang kami rekomendasikan sehingga nanti bisa bergabung bersama tim BRI ,” tegasnya.

‎Fahmi menambahkan, program rekrutmen ini memberikan jalur karier yang singkat dan menjanjikan. Kandidat yang dinyatakan lulus akan langsung diangkat menjadi pegawai kontrak (PKWT) di bawah BRI tanpa melalui sistem outsourcing.

‎“Untuk PKWT sendiri berlaku selama 18 bulan. Jika dalam periode tersebut peserta mampu mencapai target, maka akan langsung dievaluasi dan berpeluang besar diangkat menjadi pegawai tetap. Jadi, career journey tenaga pemasar di BRI ini sangat cepat,” jelasnya.

‎Proses rekrutmen dimulai dengan wawancara langsung pada hari kegiatan. Para kandidat yang memenuhi kualifikasi akan melanjutkan ke tahap psikotes daring dalam waktu 14 hari ke depan, sebelum akhirnya mengikuti wawancara dengan user di tahap akhir.

‎"Kegiatan Campus Hiring di Bogor ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan dunia industri, serta membuka peluang karier yang lebih luas bagi para lulusannya di masa mendatang," tutupnya. (red)*

IMG-20251119-WA0070

Seminar AMKI Dorong Peran Media dalam Pemberantasan Penipuan Digital

Jendela Jurnalis JAKARTA - Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat menggelar seminar nasional bertajuk “Kolaborasi Media Bersama Stakeholder dalam Pemberantasan Penipuan Transaksi Keuangan” di Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025). Acara ini menyoroti pentingnya literasi digital dan keamanan transaksi keuangan di era digital, serta membahas mekanisme perlindungan konsumen dan laporan penipuan.

Seminar menghadirkan narasumber dari berbagai pihak, antara lain Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rudy Agus Purnomo Raharjo, Ketua Tim Layanan Aduan Transaksi Elektronik Direktorat Pengawasan Sertifikasi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nanik Ramini, serta Ketua Research dan Kaprodi Akuntansi University of Jakarta International (Uniji) Liana Rahardja. Diskusi dipandu moderator Livi Dewi.

Hadir pula sejumlah pejabat dan tokoh penting, seperti Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Ir. Harjo Susmoro, Kolonel Arfah Ashari mewakili Kapuskomplead Mayjen TNI Iroth Sonny Edhie, Remigio Coa dari Kedutaan Besar Timor Leste, perwakilan Komdigi, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Kemenko Polkam. Praktisi hukum senior Prof. OC Kaligis dan Prof. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A., serta Dewan Pakar Pers Mohammad Nasir, turut hadir. Hadir juga perwakilan Asosiasi Televisi Seluruh Indonesia (ATVSI) Ogi Immanuel dan Fajriah, perwakilan PT Paragon Technology and Innovatio dan mitra lainnya.

Ketua Umum AMKI Pusat, Tundra Meliala, bersama Sekjen Dadang Rachmat dan Bendahara Umum Umi Sjarifah berharap seminar ini dapat menjadi ruang bersama untuk pemberantasan kejahatan transaksi keuangan digital.

"Percepatan digitalisasi membawa kemudahan sekaligus risiko bagi masyarakat. Isu keamanan transaksi digital bukan hanya urusan lembaga tertentu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Media berperan strategis sebagai penghubung antara regulator, penyedia layanan, pelaku industri, dan masyarakat,” ujar Tundra Meliala.

Seminar AMKI juga membahas sejumlah isu penting, seperti perlindungan konsumen di era digital, mekanisme pelaporan rekening melalui Cekrekening.id, serta modus penipuan yang tengah marak, termasuk jubel online, investasi bodong, scamming, dan penyebaran file APK berbahaya melalui pesan aplikasi.

Data Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan transaksi digital yang signifikan, dengan transaksi mobile banking naik lebih dari 30 persen dan penggunaan e-wallet meningkat hampir 40 persen secara tahunan. Namun, OJK mencatat lonjakan laporan penipuan digital, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah setiap tahun, dan generasi muda menjadi salah satu kelompok paling rentan.

Ketua Panitia, Budi Nugraha, dan Sekretaris Panitia, Simon Leo Siahaan, mengapresiasi partisipasi peserta dan dukungan mitra, termasuk KrediOne, Uniji, Kianoland Group, Kiano Lux Parfume, Hatta & Partners Law Firm, PT Paragon Technology and Innovation, serta media nasional seperti Indoposco.id, Suara Merdeka, Sudut Pandang, Mitrapol, Kabar Metro, dan Seputar Publik.

Kehadiran mahasiswa turut menambah semarak seminar, antara lain dari Uniji, serta Aan Riyana Saputra yang mewakili mahasiswa Magister Hukum Universitas Dirgantara Suryadarma (Unsurya), menunjukkan minat generasi muda dalam isu literasi digital dan keamanan transaksi keuangan.(red)

IMG-20251119-WA0012

Transaksi Lebih Efisien dan Aman, BRI Jakarta Menara BRILiaN Terus Edukasi Nasabah Soal TCR

Edukasi TCR kepada Nasabah

Jendela Jurnalis JAKARTA - Guna memaksimalkan layanan terhadap nasabah, BRI Cabang Jakarta Menara BRILiaN terus mengedukasi nasabah dalam penggunaan layanan perbankan Teller Cash Recycler (TCR).

‎TCR BRI merupakan mesin elektronik di cabang BRI yang membantu teller mempercepat transaksi setoran dan penarikan tunai, dapat menerima semua pecahan uang, dan memiliki batas transaksi lebih besar daripada ATM setor-tarik.

‎Pimpinan Cabang BRI Jakarta Menara BRILiaN, Marco Arief Pramudita menjelaskan, mesin ini digunakan oleh teller untuk melayani nasabah, sehingga proses transaksi menjadi lebih efisien dan aman. TCR berfungsi untuk memproses transaksi setor dan tarik tunai dari nasabah.

‎"TCR Menerima semua pecahan uang, tidak seperti ATM biasa, mesin ini dapat menerima uang dengan berbagai pecahan dan kondisi yang berbeda," ungkapnya.

‎TCR dapat digunakan untuk transaksi dengan nilai lebih besar dibandingkan ATM setor-tarik, sesuai dengan batas transaksi teller. Mesin ini membantu teller untuk memproses transaksi secara lebih cepat dan akurat, seperti menghitung uang yang disetorkan.

‎"Sebagai mesin yang didesain untuk meringankan tugas Teller. TCR tentu memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan, terangnya.

‎Selain mempercepat waktu tunggu Nasabah dengan teknologi pemrosesan uang secara otomatis, TCR juga mempermudah Teller dalam berinteraksi dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan Nasabah sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan peluang cross-selling/ up-selling.

‎"Tak hanya memudahkan nasabah, disini teller bank juga semakin terbantukan," tegasnya.

‎Singkatnya, ATM setor-tarik dan TCR merupakan 2 produk yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan yang berbeda. Dengan mempertimbangkan efisiensi proses, kepuasan Nasabah, tren digitalisasi, dan manfaat bisnis dalam jangka panjang, pemilihan investasi yang tepat antara mesin ATM setor-tarik dan TCR harus dilakukan dengan lebih bijak dan teliti.

‎"TCR jelas memberikan banyak manfaat yang membantu nasabah dalam bertransaksi perbankan," tutupnya. (red)*

IMG-20251118-WA0001

Tim Hukum Jabis Tuntaskan Kasus Dugaan Penipuan Pengurusan Visa di Karawang

Foto Tim Hukum Jabar Istimewa kanan kiri

Jendela Jurnalis Karawang JABAR Tim Hukum Jabar Istimewa (Jabis) Kabupaten Karawang berhasil menuntaskan kasus dugaan penipuan pengurusan visa yang menimpa Komala Wijaya, warga Kecamatan Pedes, Karawang. Penyelesaian dicapai setelah pihak terlapor, seorang calo tenaga kerja wanita (TKW), mengembalikan seluruh dana yang sebelumnya diterima dari korban.

Komala sebelumnya melaporkan persoalan tersebut ke Lembur Pakuan lantaran tidak kunjung menerima kejelasan terkait proses pengurusan visa ke Malaysia, meski telah menyerahkan sejumlah uang. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti melalui pendampingan oleh Tim Hukum Jabis Karawang.

Ketua Koordinator Jabis Karawang, Saripudin, SH. MH. mengatakan, proses penyelesaian dapat terwujud setelah pihaknya melayangkan somasi resmi kepada terlapor.

"Alhamdulillah persoalan ini dapat diselesaikan secara baik. Pihak terlapor menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan uang milik Saudari Komala Wijaya setelah kami layangkan somasi," ujar Saripudin dalam keterangannya kepada awak media, Senin (17/11/2025).

Ia menegaskan, bahwa kedua pihak sepakat menutup kasus tersebut secara kekeluargaan setelah terpenuhinya seluruh pengembalian dana. Dengan demikian, pendampingan hukum oleh Jabis terkait kasus ini dinyatakan selesai.

"Kami berharap masyarakat tidak mudah percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan proses cepat tanpa dasar hukum yang jelas," tutupnya.

Sementara itu, anggota Tim Hukum Jabis Karawang, Pontas Hutahaean, SH. menilai, penyelesaian ini menjadi bukti bahwa pendampingan hukum memiliki peran penting dalam memberikan kepastian bagi masyarakat.

"Langkah hukum yang tepat dapat mendorong pihak terlapor untuk bertanggungjawab. Yang terpenting, hak-hak korban dapat dipulihkan," tegasnya.

Anggota lainnya, Iwan Setiawan, SH. MH. menambahkan, bahwa kasus tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih selektif dalam berurusan dengan pihak yang mengaku dapat mengurus keberangkatan TKW.

"Banyak kasus serupa yang terjadi karena masyarakat tidak memverifikasi legalitas pihak yang menawarkan jasa. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang," ucapnya.

Adapun Ujang Suhana, SH. mengungkapkan, bahwa kasus seperti yang dialami Komala Wijaya menunjukkan bahwa calon tenaga kerja, khususnya yang akan bekerja di luar negeri, masih sangat rentan menjadi korban praktik percaloan ataupun oknum tidak resmi.

"Pentingnya edukasi kepada calon tenaga kerja mengenai prosedur resmi dalam pengurusan dokumen seperti visa, paspor ataupun izin penempatan," terangnya.

Ujang menambahkan, tentunya semua proses yang terkait keimigrasian maupun ketenagakerjaan sebaiknya melalui jalur resmi Pemerintah Daerah melalui Disnakertrans.

"Ini demi keamanan dan menghindari potensi penipuan," pungkasnya. (Red)

IMG-20251111-WA0034

Memperkuat Sinergi Internal, AMKI Jabar Konsolidasi Bersama Dewan Penasihat

Foto Bersama Ketua AMKI Jabar dan Dewan Penasihat

Jendela Jurnalis Bandung JABAR Pengurus Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Provinsi Jawa Barat terus memperkuat sinergi internal melalui kegiatan konsolidasi bersama Dewan Penasihat. Pertemuan yang berlangsung di RM Raja Sunda, Bandung, pada Selasa (11/11/2025) itu digelar dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan.

Ketua AMKI Jabar, Catur Azi, menyampaikan bahwa langkah konsolidasi ini merupakan bagian dari strategi memperkuat peran dan eksistensi organisasi di tengah dinamika industri media yang kian kompleks dan kompetitif.

“Kami ingin memastikan seluruh jajaran pengurus dan dewan penasihat memiliki pandangan yang sama dalam mengarahkan langkah organisasi ke depan,” ujar Catur.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda strategis turut dibahas, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme anggota, hingga rencana kegiatan kolaboratif antara pengurus dan dewan penasihat di berbagai bidang.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat AMKI Jabar, Brigjen Pol (Purn) Nasser Amir, memberikan apresiasi atas langkah cepat dan proaktif pengurus dalam membangun komunikasi serta mempererat hubungan internal.

“Konsolidasi seperti ini penting untuk menjaga semangat kebersamaan dan memastikan setiap program organisasi berjalan sesuai visi awal AMKI,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, AMKI Jabar berharap dapat memperkuat soliditas organisasi, memperluas jejaring media konvergensi di tingkat daerah, serta berkontribusi aktif dalam menghadirkan ekosistem informasi yang sehat, berimbang, dan berintegritas di Jawa Barat.

Dengan semangat kolaboratif yang terus dibangun, AMKI Jabar menegaskan komitmennya untuk menjadi motor penggerak transformasi media yang adaptif dan profesional di era digital saat ini.(Red)

IMG-20250829-WA0068

Pasca Insiden Tragis di Jakarta, Aksi Demo Meluas ke Mapolres Karawang dan Berakhir Ricuh

Kondisi kericuhan demonstrasi di Depan Mapolres Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Aksi demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh kematian seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan (21) terus meluas dan memanas. Setelah sebelumnya kerusuhan pecah di depan Gedung DPR RI Jakarta, kini aksi solidaritas bergelombang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Karawang, Jawa Barat.

‎Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa demo di depan Markas Polres Karawang pada Jumat (29/8/2024) berlangsung ricuh. Massa yang didominasi oleh pelajar dan mahasiswa awalnya melakukan aksi damai, namun situasi memanas setelah orasi-orasi bernada tinggi bergema di halaman Mapolres.

‎Sejumlah pelajar terlihat membawa poster bertuliskan "Keadilan untuk Affan" dan "Jangan Biarkan Aparat Membunuh Rakyat". Ketegangan meningkat saat sebagian massa mulai melempari petugas dengan botol plastik dan batu. Polisi pun bertindak cepat, mengamankan beberapa pelajar yang dianggap memprovokasi kerumunan.

‎Aksi di Karawang merupakan bagian dari gelombang protes nasional yang meletus setelah insiden tragis di Jakarta. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol muda, dilaporkan meninggal dunia akibat ditabrak oleh kendaraan taktis (rantis) milik Brimob saat kericuhan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2024).

‎Peristiwa ini memicu kemarahan publik. Di Jakarta, demonstrasi hari kedua berlangsung lebih panas. Titik konsentrasi massa berpindah ke Markas Satuan Brimob Polda Metro Jaya di Kwitang, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 14.50 WIB, polisi mulai mendorong mundur massa yang marah dan melemparkan petasan serta benda-benda ke dalam kompleks Markas Brimob.

‎Gas air mata ditembakkan untuk membubarkan kerumunan yang mulai anarkis. Suara dentuman gas air mata dan jeritan massa mewarnai suasana. Banyak dari pengunjuk rasa tampak berlarian sambil menutup mata dan hidung mereka, sementara beberapa lainnya mengevakuasi teman-teman mereka yang pingsan akibat paparan gas.

‎Pihak keluarga Affan Kurniawan dan berbagai organisasi masyarakat sipil kini mendesak transparansi dalam penanganan kasus ini. Mereka menuntut adanya investigasi independen terkait tindakan aparat yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang warga sipil.

‎"Ini bukan sekadar kecelakaan. Ini adalah bentuk kekerasan negara terhadap rakyatnya sendiri," ujar Farhan, salah satu orator di aksi Karawang. "Kami tidak akan diam sampai keadilan ditegakkan."

‎Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga telah menyatakan sikap resmi. Dalam pernyataannya, mereka mengecam keras penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat saat mengendalikan massa aksi, dan menyerukan pembentukan tim pencari fakta independen.

‎Sementara itu, pihak Kepolisian melalui Kadiv Humas Polri menyampaikan bahwa mereka akan menyelidiki insiden yang menewaskan Affan. "Kami sangat menyesalkan kejadian tersebut. Proses investigasi internal telah dilakukan dan kami berkomitmen untuk transparan," ujarnya dalam konferensi pers singkat.

‎Namun, pernyataan itu belum cukup meredam kemarahan publik. Gelombang protes masih terus berlangsung dan diperkirakan akan meluas ke berbagai daerah lain dalam beberapa hari ke depan. (red)*

IMG-20250818-WA0106

Kisah Pilu di Negeri Orang: Perempuan dengan Empat Anak Terjebak di Arab Saudi, Ingin Pulang ke Indonesia‎

Siti dan keempat anaknya

Jendela Jurnalis NASIONAL - Jalan hidup pekerja migran Indonesia (PMI) tak selalu diwarnai kesuksesan. Ada yang berhasil membawa pulang rezeki untuk keluarga, namun tak sedikit yang terjerat dalam kisah memilukan. Itulah yang kini dialami Siti, PMI asal Lombok Tengah, bersama keempat anaknya yang masih kecil, terkatung-katung di Arab Saudi tanpa kepastian bisa kembali ke tanah air.

‎Perjalanan Panjang Menjadi PMI

‎Siti berangkat ke Arab Saudi pada 2011 melalui PT. Milenium Muda Makmur. Namun nasibnya tak seindah harapan. Ia ditempatkan pada majikan yang kerap menunda bahkan sulit membayar gaji. Setelah bekerja 18 bulan dengan kondisi penuh tekanan, Siti akhirnya memutuskan kabur untuk mencari pekerjaan lain.

‎Di tanah rantau itu, Siti bertemu Jumaetawan, pria asal Lombok Tengah yang lebih dulu berangkat ke Arab Saudi pada 2006 melalui PT. Karya Pesona. Awalnya, Jumaetawan bekerja resmi sebagai sopir dengan kontrak tiga tahun. Namun setelah kontraknya tidak diperpanjang, ia memilih tetap bekerja di Saudi dengan status PMI non-dokumen.

‎Pertemuan keduanya berujung pada pernikahan di tahun 2013. Dari pernikahan itu, lahirlah empat orang anak:

‎1. Zammalik Zumartha (2015)

‎2. Fawaz Khairil Zumartha (2018)

‎3. Neysha Marwah Zumartha (2022)

‎4. Kaisar Patynama Zumarthan (2024)


‎Hingga awal 2025, kehidupan keluarga kecil itu masih berjalan cukup baik. Meski serba terbatas, kebutuhan sehari-hari anak-anaknya tercukupi.

‎Awal Penderitaan: Suami Dideportasi

‎Kebahagiaan itu berubah drastis pada Februari 2025, ketika Jumaetawan ditangkap aparat Arab Saudi karena melanggar keimigrasian. Statusnya sebagai pekerja non-dokumen membuat ia tak berdaya menghadapi proses hukum. Pada Maret 2025, ia resmi dideportasi ke Indonesia.

‎Namun kepulangan Jumaetawan ke tanah air bukanlah kebahagiaan. Sebab istri dan keempat anaknya masih tertahan di Arab Saudi. Tanpa dokumen resmi, mereka kesulitan untuk keluar, meski sudah empat kali mendatangi Tarhil Sumaisi—pusat penampungan deportasi Arab Saudi. Setiap kali, permohonan mereka ditolak.

‎Sejak itu, kehidupan Siti dan anak-anaknya makin terpuruk. Tanpa suami sebagai tulang punggung keluarga, mereka kehilangan sumber penghasilan. Kontrakan rumah tak lagi terbayar hingga akhirnya diusir oleh pemilik. Untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa mengandalkan belas kasih dan bantuan seadanya.

‎“Untuk makan saja sulit, tempat tinggal tidak ada lagi. Kami hanya ingin bisa pulang ke Indonesia,” tutur Siti dalam kesaksiannya.

‎Negara Abai, Serikat Buruh Bergerak

‎Harapan Siti sempat tertuju pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, sebagai perwakilan negara. Namun hingga kini, ia mengaku tidak pernah mendapat tanggapan yang memadai.

‎Di tengah keputusasaan itu, Dewan Pengurus Cabang Luar Negeri (DPCLN) Sarbumusi Jeddah turun tangan. Ketua DPCLN, Zakaria, langsung menemui Siti dan anak-anaknya untuk mendengar langsung kesulitan mereka.

‎“Kami sudah komunikasi dengan Sarbumusi Pusat. Memang tidak bisa menjanjikan pasti, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Siti dan anak-anaknya,” ujar Zakaria.

‎Harapan Pulang ke Tanah Air

‎Kisah Siti bukanlah satu-satunya. Ribuan PMI masih menghadapi nasib serupa: hidup dalam ketidakpastian, bekerja tanpa dokumen, hingga terjebak masalah hukum di luar negeri. Namun kisah ini menjadi potret nyata betapa rentannya pekerja migran yang lemah perlindungan.

‎Kini, Siti hanya punya satu harapan: bisa kembali ke tanah air bersama keempat buah hatinya. Sebab di Indonesia, suaminya menanti dengan penuh kerinduan.

‎“Yang kami butuhkan hanya pulang. Kami ingin berkumpul kembali sebagai keluarga di kampung halaman,” ucapnya lirih. (ALN)*

IMG-20250817-WA0086(1)

SPPI Gaungkan Perlindungan Nelayan Migran di Forum Internasional Stella Maris Batam

Ilyas Pangestu, Ketum SPPI (kiri)

Jendela Jurnalis Batam, KEPRI - Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) kembali menunjukkan perannya sebagai kekuatan strategis dalam memperjuangkan hak-hak pelaut dan nelayan migran Indonesia. Organisasi ini menjadi salah satu peserta penting dalam Pertemuan Regional Jaringan Katolik Scalabrinian Stella Maris yang berlangsung di Golden View Hotel, Batam, Kepulauan Riau, pada 11–15 Agustus 2025.

‎Forum bergengsi ini mempertemukan delapan direktur Stella Maris dari tiga benua, perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (BP3MI Kepri), serta berbagai pemangku kepentingan global yang peduli terhadap nasib pelaut dan nelayan migran.

‎Mengusung misi memperkuat perlindungan, pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan, forum ini juga menyoroti dukungan bagi keluarga pekerja yang ditinggalkan di tanah air—sosok-sosok yang kerap menjadi penopang utama perekonomian daerah.

‎SPPI Pamerkan Capaian dan Kolaborasi Internasional

‎Ketua Umum SPPI, Ilyas Pangestu, dalam paparannya menyampaikan perkembangan organisasi, strategi perlindungan anggota, serta capaian kerja sama internasional. Hingga kini, SPPI telah menghimpun lebih dari 23.000 anggota terdaftar dari berbagai daerah di Indonesia.

‎“SPPI berkomitmen memperjuangkan hak-hak pelaut dan nelayan Indonesia di mana pun mereka bekerja. Kolaborasi dengan pihak internasional dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan perlindungan yang nyata,” tegas Ilyas.

‎Ia juga menambahkan bahwa SPPI aktif menjalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah asosiasi pemberi kerja di luar negeri. Menurutnya, langkah ini terbukti memberikan dampak positif dalam memastikan jaminan perlindungan serta pemenuhan hak-hak pekerja.

‎Pemerintah Perkuat Tata Kelola Penempatan

‎Dari pihak pemerintah, Yayan Hernuryadin, Direktur Penempatan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran BP2MI, menegaskan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan pekerja migran melalui regulasi dan tata kelola yang lebih baik.

‎“Kami berkomitmen memperkuat perlindungan pekerja migran melalui perbaikan regulasi, tata kelola yang lebih baik, rekrutmen yang adil, dan peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan data KP2MI, Taiwan menjadi negara tujuan utama dengan 4.139 penempatan pada tahun 2024,” ujar Yayan.

‎Dari wilayah Kepulauan Riau, Kepala BP3MI Kepri, Imam Riyadi, juga melaporkan adanya peningkatan signifikan penempatan awak kapal niaga pada 2025. Hal ini didukung oleh program strategis, mulai dari pengawasan ketat, bantuan hukum, pemulangan, hingga program kesejahteraan bagi pekerja migran.

‎“Kami terus berupaya memastikan pelaut dan nelayan migran Indonesia mendapatkan perlindungan maksimal. Mulai dari proses keberangkatan hingga kembali ke tanah air, semua kami dukung dengan program yang terstruktur,” ungkap Imam.

‎Ia menekankan bahwa kerja sama lintas negara, digitalisasi data, serta perluasan cakupan jaminan sosial merupakan pilar utama untuk memastikan kondisi kerja yang adil.

‎Forum Internasional: Dari Asia hingga Amerika Latin

‎Forum semakin dinamis ketika perwakilan pusat pelayanan Stella Maris dari berbagai negara—mulai dari Manila, Brasil, Panama, Uruguay, Taiwan, hingga Italia—berbagi pengalaman mendampingi pelaut migran. Berbagai kisah advokasi hukum, bantuan darurat, hingga dukungan spiritual menjadi catatan penting dalam memperkuat solidaritas global.

‎SPPI: Garda Terdepan Perlindungan Nelayan Migran

‎Melalui forum ini, SPPI menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan pelaut dan nelayan migran Indonesia. Sinergi antara organisasi pekerja, pemerintah, dan jaringan internasional diharapkan menciptakan sistem perlindungan yang kokoh dan berkelanjutan.

‎“Kerja sama internasional, sistem data yang terintegrasi, dan jaminan sosial yang luas adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang layak bagi seluruh pekerja migran kita,” tegas Imam Riyadi.

‎Dengan semangat kolaborasi global, SPPI percaya bahwa perjuangan nelayan dan pelaut migran Indonesia akan semakin diperhitungkan di panggung dunia. (ALN)*