Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Karawang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Karawang pada Tahun Anggaran 2021 menganggarkan belanja modal untuk jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp51.551.870.718,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Oktober 2021 senilai Rp35.672.703.400,00 atau 69,20% dari realisasi anggaran.

Dari realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan pekerjaan pada Program PSU. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan dokumen berupa Surat Perjanjian/Kontrak, Shop Drawing, As Build Drawing, Back Up Data, dokumen pembayaran SP2D dan serta pemeriksaan fisik atas pekerjaan untuk menguji kesesuaiannya dengan Surat Perjanjian/Kontrak.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kelebihan bayar total capai Rp 200 juta lebih dari 10 paket pekerjaan. Enam di antaranya pekerjaan jalan dan empat sisanya pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR).

Menurut BPK adanya temuan tersebut disebabkan penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah diatur dalam kontrak, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Plt Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang, Dedi Ahdiat, kembali bungkam ketika dimintai tanggapan adanya temuan tersebut. (red).

Jendela Jurnalis Karawang - Menanggapi terkait adanya dualisme kepemimpinan di tubuh Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), praktisi hukum Gary gagarin Akbar angkat bicara.

Menurutnya, polemik dualisme kepemimpinan Dekopin semestinya sudah selesai pasca keluarnya Putusan Kasasi No 487K/KTUN/2021 yang amar putusannya menolak Permohonan Kasasi pihak Nurdin Halid serta memperkuat putusan tingkat pertama dan Banding.

"Hal ini menandakan bahwa secara hukum Ibu Sri Untari adalah kepemimpinan yang sah karena melalui putusan pengadilan tersebut sudah melegitimasi kepemimpinan Ibu Sri Untari,” kata Gary dalam keterangan tertulisnya kepada Media, Jumat (15/7/2022).

“Dengan adanya putusan tersebut saya sangat berharap pihak-pihak lain dapat tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut karena sudah diuji secara hukum,” sambungnya yang juga merupakan kuasa hukum salah satu koperasi di Kabupaten Karawang ini.

Kandidat doktor ilmu hukum ini juga menegaskan, Ibu Sri Untari sebagai Ketua Umum Dekopin sudah diakui ditingkat nasional yang dibuktikan atas undangan Komisi XI DPR RI. Di hadapan Komisi XI DPR RI beliau juga banyak sekali memberikan masukan dan saran terhadap rencana perubahan UU Perkoperasian agar tetap sejalan dengan prinsip dan nilai yang ada.

Selanjutnya, dengan dasar putusan ini pula, pihak pengurus Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Karawang (Dekopinda Karawang) di bawah kepemimpinan DR. Dede Anwar Hidayat,S.H.,M.H harus segera melakukan beberapa langkah strategis kepada pemerintah daerah Kabupaten Karawang agar segera ada kejelasan status kepemimpinan yang sah secara hukum.

“Selain itu, di hari koperasi ini saya berharap koperasi-koperasi di Kabupaten Karawang dapat lebih maju lagi dan terus berkembang dengan dimaksimalkannya peran Dekopinda Karawang,” harapnya.

Di samping itu, di Hari Koperasi ini dirinya juga berharap pihak lain yang dinyatakan kalah di pengadilan untuk legowo menerima putusan bahwa Ibu Sri Untari sebagai pimpinan dan kepengurusan Dekopin yang sah karena terlihat sampai saat ini pihak pengurus Dekopinda yang lain tersebut belum meninggalkan kantor Dekopinda Karawang dan diduga masih menerima anggaran dari dinas terkait.

“Jangan sampai di Hari Koperasi ini, pihak yg mengaku sebagai pengurus Dekopinda Karawang tersebut menodai Hari Koperasi ini karena ada kegagalan paham untuk terus menjabat padahal secara hukum seharusnya sudah selesai mengenai persoalan dualisme ini,” tutupnya. (red).

Jendela Jurnalis Karawang -
Sheet pile yang tidak terpakai pasca perbaikan ambrolnya oprit Jalan Jembatan KW 6 yang berlokasi di Kelurahan Karangpawitan Karawang Barat masih amburadul, keberadaan posisi material tersebut berada di saluran normalisasi.

Yang mana pembelian sheet pile tersebut diduga menggunakan dana APBD melalui pihak rekanan yang mengerjakan proyek jembatan tersebut.

Sangat disayangkan, pembelian sheet pile tersebut tidak ada fungsinya saat perbaikan oprit jembatan KW 6.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang, Dedi Achdiat saat dikonfirmasi Media, Rabu (13/7) ketika dirinya berada di Dinas PRKP, mengatakan, bahwa sheet pile tersebut dibeli oleh pihak kontraktor, tapi belum dibayar oleh Pemda melalui Dinas PUPR Karawang.

"Material (Sheet Pile-red) tersebut akan digunakan apabila ada kegiatan yang menggunakan sheet pile, jadi untuk sementara biarkan saja dulu ditempat itu," ujar Dedi.
(Red).

Jendela Jurnalis Karawang -
Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang akhirnya telah berhasil mendapatkan nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi gedung Fasilkom Unsika.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Kejari Karawang, Martha Parulina Berliana, di hadapan awak media yang tergabung dalam DPC Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Karawang pada Selasa (12/7/2022).

Kemarin kita sudah mendapatkan hasil penghitungan kerugian negara sekitar Rp. 6 miliar, insya Allah bila tidak ada halangan segera berlangsung tahap kedua serahkan kepada penuntut untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan,” kata Kepala Kejari Karawang, Martha Parulina Berliana, kepada Media, Selasa (12/7/2022).

Ketika disinggung adanya kemungkinan bertambahnya tersangka dalam kasus tersebut, Martha secara diplomasi menyerahkan hal itu dalam perkembangan selanjutnya.

“(saat ini) baru satu tersangka, nanti bisa lihat perkembangannya,” ujarnya.

Ia membeberkan, saat ini penyidik sedang melengkapi pemberkasan, setellah lengkap diserahkan ke penuntutan.

“Nanti penuntut juga akan memeriksa apakah berkas sudah lengkap, sesudah berkas dinyatakan lengkap barulah penyerahan tersangka dan barang bukti dan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti barulah dilimpahkan ke pengadilan,” tutupnya. (red).